Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Halu Oleo Law Review Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial INTELEKTIVA
UMAR MARHUM
Unknown Affiliation
Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Fungsi Kontrol Pers Terhadap Kebijakan Hukum Pemerintah di Bidang Reklamasi Teluk di Kota Kendari Marhum, Umar; Rauf, Sofyan
Halu Oleo Law Review Vol 5, No 1 (2021): Halu Oleo Law Review: Volume 5 Issue 1
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33561/holrev.v5i1.17139

Abstract

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis fungsi kontrol pers terhadap kebijakan pemerintah dibidang reklamasi teluk di kota Kendari. Di samping itu, penelitian ini juga menemukan faktor-faktor yang menyebabkan fungsi kontrol pers terhadap kebijakan pemerintah dibidang reklamasi teluk di kota Kendari tidak berjalan sesuai dengan prinsip pers. Penelitian menggunakan penelitian empiris yang mengombinasikan peraturan perundangan-undangan dan fakta hukum yang terjadi di lapangan. Hasil studi menunjukkan bahwa kedua media pers lokal di Kota Kendari dalam pemberitaannya tidak menunjukkan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat, tetapi cenderung mendukung program reklamasi teluk yang menjadi kepentingan program pemerintah di bidang reklamasi. Hal itu dapat dilihat pada penyajian berita yang terpublikasi yang nara sumbernya kebanyakan dari pihak pemerintah. Dan mengabaikan narasumber dari pihak masyarakat yang merasakan langsung dampak dari kegiatan reklamasi. Tidak tampilnya keberpihakan media terhadap kepentingan masyarakat kecil, yang tinggal di sekitar wilayah teluk Kendari dalam mengungkap fakta-fakta yang akan terjadi ketika dilakukan reklamasi, menjadikan program kegiatan reklamasi teluk Kendari berjalan mulus. Walaupun secara kasat mata tampak program pemerintah tersebut akan melahirkan masalah baru bagi kehidupan masyarakat sekitar teluk Kendari. Dalam posisi seperti ini idealnya media harus tampil memberikan kritik sekaligus memberikan edukasi kepada penentu kebijakan.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA MENURUT UNDANG –UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 : STUDI KASUS DESA WAWOSANGGULA KECAMATAN PURIALA, KONAWE, SULAWESI TENGGARA UMAR MARHUM; MAJA MERONDA
JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA Vol 2 No 12 (2021): INTELEKTIVA : JURNAL EKONOMI, SOSIAL DAN HUMANIORA (EDISI - JULI 2021 )
Publisher : KULTURA DIGITAL MEDIA ( Research and Academic Publication Consulting )

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan di Desa Wawosanggula dan untuk mengetahui proses pembentukan peraturan desa. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif empiris yaitu penelitian yang melakukan analisis terhadap norma-norma yang dituangkan dalam peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang peran masyarakat dalam pembentukan peraturan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Di samping itu penelitian empiris adalah kajian ilmu hukum untuk menemukan atau menganalisis kenyataan-kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat khususnya mengenai pembentukan peraturan desa di Desa Wawosanggula Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe. Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Peraturan Desa pada prinsipnya adalah suatu keputusan masyarakat desa yang dijadikan sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tujuan untuk mengatur hidup bersama, melindungi hak dan kewajiban masyarakat, serta menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang sesuai dengan kehendak dan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan desa hendaknya berlandaskan pada peraturan desa yang aspiratif, dimana proses pembentukannya mewajibkan adanya keterlibatan masyarakat desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Metode penelitian digunakan dengan pendekatan yuridis empiris, dengan jenis data kualitatif yang berupa data deskriptif, yakni sumber data yang diambil dari kata-kata, tindakan, data tertulis, dan dokumen lainnya yang di dasarkan atas data sekunder dan data primer. Dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa merupakan bagian dari pelaksanaan demokrasi di tingkat desa, sekaligus penerapan prinsip transparansi pembentukan peraturan desa, sehingga diharapkan lahir peraturan desa yang aspiratif sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan kehendak dan keinginan masyarakat setempat.
TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKTA PEMILIHAN KEPALA DESA (Studi Di Desa Kasumewuho Kec. Wawotobi Kab.Konawe) Umar Marhum
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol 6 No 4 (2021): November
Publisher : Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58487/akrabjuara.v6i4.1589

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apa Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang Calon Kepala Desa di desa Kasumewuho dan bagaimana Peran Pemerintah Daerah Kab. Konawe dalam penyelesaian masalah pemilihan kepala desa di desa kasumewuho. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif empiris diamana data dikumpulkan dengan mengunakan tekhnik wawancara, ovservasi lapangan serta menelaah dan mengkaji literatur yang berkenaan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur terkait masalah yang akan diteliti. Berdasarkan Hasil Penelitian yang diperoleh menunjukan bahwa Syarat yang harus dipenuhi calon kepala desa dalam pemilihan kepala desa pada desa kasumewuho diamana diatur dalam Peraturan Daerah Konawe nomor 4 tahun 2015 pada Pasal 21. Peran Pemerintah Daerah Konawe dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di desa kasumewuho pemerintah dalam hal ini DPRD telah memfasilitasi dengan cara memanggil para pihak dan masyarakat untuk melaksanakan musyawarah mufakat terkait masalah yang terjadi sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Konawe Nomor 4 tahun 2015 pada Pasal 52.
Co-Authors MAJA MERONDA Rauf, Sofyan