Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PENGARUH TINGKAT LEVERAGE, UKURAN DEWAN KOMISARIS, DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN TERHADAP CSR DISCLOSURE Yudi Prasetyo
Eqien - Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol 11 No 1 (2022): EQIEN- JURNAL EKONOMI DAN BISNIS
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dr Kh Ez Mutaqien

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (202.356 KB) | DOI: 10.34308/eqien.v11i1.704

Abstract

This study aimed to analyze and get empirical evidence about influence of the level of leverage, size of board of commissioner, and ownership structure have affect to corporate social responsibility disclosure in the property and real estate company in Indonesia. ownership structure, which in proxy is managerial ownership, public ownership and foreign ownership. The research is done at property and real estate company which are listed in Indonesia Stock Exchange from periode 2010 until 2014. This research used purposive sampling It was found 27 company at the research sampel ang then the total sampel for 5 years is 135 sampel . This research used Multiple Regression Analysis Method. The result this research showed size of board of commissioner, Publik Ownership and Foreign Ownership significant influence for corporate social responsibility disclosure while the level of leverage and m.anagerial ownership not significant influence for corporate social responsibility disclosure
STRATEGI PENINGKATAN PRODUKSI KOMODITAS PADI SAWAH DI DESA SUMBERSEKAR, KECAMATAN DAU, KABUPATEN MALANG Yudi Prasetyo; Cakti Indra Gunawan; Jatmiko Setiaji; T. Budi Santosa
Eqien - Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol 11 No 02 (2022): EQIEN- JURNAL EKONOMI DAN BISNIS
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dr Kh Ez Mutaqien

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34308/eqien.v11i02.919

Abstract

Fluktuatifnya hasil produksi padi sawah dan menyusutnya lahan pertanian di Kabupaten Malang mengakibatkan sulitnya petani memanfaatkan potensi ekonomi pertanian untuk kesejahteraan hidupnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan, peluang dan ancaman, serta strategi yang tepat dalam produksi komoditas padi sawah di Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang selama Februari-April 2022. Dengan menggunakan Analisis SWOT, peneliti berhasil menggali secara komprehensif bagaimana faktor kekuatan, peluang, ancaman memberikan strategi yang baik dalam peningkatan produksi padi sawah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan tertinggi terletak pada luas lahan pertanian yang cukup, sedangkan kelemahan tertingginya terletak pada modal operasional petani yang terbatas. Peluang tertinggi yaitu tingginya permintaan pasar, sedangkan ancaman tertinggi terletak pada alih fungsi lahan pertanian. Strategi yang tepat dalam rangka meningkatkan produksi komoditas padi sawah di Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang yaitu memperluas pemasaran produk ke mancanegara, memanfaatkan Informasi dan teknologi pertanian terbaru, memperbaiki kualitas padi dan membuat aneka macam produk olahan pad, membuat regulasi hukum di tingkat desa untuk melindungi kegiatan produksi padi sawah, melakukan inovasi-inovasi terbaru, serta menguatkan kelembagaan kelompok tani.
Minimalisasi Kontroversi Omnibus Law Dalam Pembentukan Undang-Undang Yudi Prasetyo; Putra, Marsudi Dedi
Syntax Idea Vol 6 No 3 (2024): Syntax Idea
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/syntax-idea.v6i3.3134

Abstract

Pembentukan undang-undang melalui omnibus law seringkali tidak demokratis, pragmatis, mempersempit ruang partisipasi dan mengabaikan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, sehingga omnibus law menimbulkan kontroversi. Artikel ini dimaksudkan untuk mengulas cara mengatasi kontroversi dalam pembentukan undang-undang melalui omnibus law. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, kasus dan perbandingan. Hasilnya menunjukkan: (1) Penerapan pembentukan undang-undang melalui omnibus law berulangkali menjadi kontroversi, utamanya terkait dengan minimnya partisipasi publik. (2) Model partisipasi pada pembentukan undang-undang melalui omnibus law menjadi lebih bermakna apabila dilakukan dengan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat. Lebih sempurna jika dilengkapi dengan Sistem Informasi Geografis Partisipasi Publik.