Garuda - Garba Rujukan Digital

Analisis Faktor – Faktor Yang Dihadapi Oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang (ex-DISPENDA) Dalam Implementasi Kebijakan Sunset Policy Larasati, Dewi Citra
Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 2 (2018): Jurnal Dinamika Governance
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v8i2.1189

Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang (ex-Dispenda) dalam implementasi kebijakan Sunset Policy. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan dari penelitian ini berasal dari pegawai BP2D Kota Malang, pegawai kecamatan, pegawai kelurahan dan beberapa masyarakat wajib pajak peserta kebijakan Sunset Policy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tersedianya regulasi, sarana dan prasarana, dukungan SDM dan kerjasama yang baik antar stakeholder menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan Sunset Policy. Sedangkan koneksi aplikasi tempat pembayaran yang kurang stabil dan adanya persepsi masyarakat yang berbeda menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan Sunset Policy. Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Sunset Policy, Pajak DOI https://doi.org/10.33005/jdg.v8i2.1189

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG STRATEGI PELAYANAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BATU UNTUK MENINGKATKAN BUDAYA LITERASI PADA MASYARAKAT Dewi Citra Larasati; Yovita Bano Nahak
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 9, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Abstract. This study aims to determine how community participation in supporting the service strategy of the library and archival services in Batu City. Therefore, this study uses data obtained through words, written sources, photos through a qualitative method approach. Triangulation techniques are used as data collection techniques as well as data validity. The results of this study indicate that the community plays an active role in implementing the service strategy of the Batu City Library and Archives Service through mobile libraries, providing services at Taman Bacaan and cooperating with several communities in the Batu City community. Meanwhile, the supporting factors for the service strategy participation were shown enthusiastically from the employees and adequate service infrastructure. Meanwhile, the inhibiting factors faced are lack of human resources, delays in services and lack of awareness of the community itself about the importance of reading.Keyword : community participation, strategy, library servece managementAbstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam mendukung strategi pelayanan dinas perpustakaan dan kearsipan Kota Batu. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan data yang diperoleh melalui kata-kata, sumber tertulis, foto melalui pendekatan metode kualitatif. Triangulasi teknik digunakan sebagai teknik pengumpulan data serta keabsahan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat berperan aktif dalam melaksanakan strategi pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu melalui perpustakaan keliling, mengadakan layanan di Taman Bacaan dan bekerja sama dengan beberapa komunitas yang ada di masyarakat Kota Batu. Sedangkan untuk faktor pendukung partisipasi strategi pelayanan terlihat dengan antusias dari pegawai dan sarana prasarana pelayanan yang memadai. Sedangkan untuk faktor yang menghambat yang dihadapi adalah kurangnya sumber daya manusia, keterlambatan pelayanan dan kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri akan pentingnya membaca.Kata Kunci: partisipasi masyarakat, strategi, manajemen pelayanan perpustakaan

PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG TARIF ANGKUTAN UMUM Maria Margareta Dhuge; Dewi Citra Larasati
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 8, No 4 (2019)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Dinas Perhubungan dalam mengimplementasi Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2015 tentang tarif angkutan, dan untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dinas perhubungan untuk menjalankan peran dalam mengimplementasi peraturan walikota nomor 6 tahun 2015 tentang tarif angkutan. Penelitian ini mengunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik triangulasi menggabungkan observasi, dokumentasi dan wawancara. Diperoleh hasil sebagai berikut Peran Dinas Perhubungan dalam Implementasi Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Umum adalah sebagai pembuat kebijakan, melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, memberikan fasilitas-fasilitas penunjang pelayanan angkutan kota kepada semua lapisan masyarakat, melakukan pengawasan dan kerjasama dengan instansi lainnya, dan melakukan pembinaan terhadap sopir angkutan umum. Sedangkan faktor pendukung yaitu sumber daya manusia atau pegawai yang terdapat di Dinas Perhubungan Kota Malang telah memadai, tersedianya sarana dan prasarana, serta adanya kerjasama yang baik dengan instansi lainnya seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), TNI dan POLRI. Dan faktor penghambatnyaadalah kurangnya kesadaran dari sopir angkutan umum dalam segala hal dan Sosialisasi yang dilakukan oleh Dishub tidak maksimal. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Pelayanan Publik Abstract: The purpose of this research is to find out the role of the Department of Transportation in Implementing Mayor Regulation No. 6 of 2015 concerning transportation tariffs, and to identify the supporting and inhibiting factors faced by the transportation department to play a role in implementing the mayor's regulation number 6 of 2015 concerning transportation tariffs. This study uses qualitative research using triangulation techniques combining observation, documentation and interviews. The following results are obtained: The Role of the Department of Transportation in Implementing Mayor Regulation Number 6 Year 2015 on Public Transport Tariffs is as a policy maker, socializing the community, providing supporting facilities for urban transportation services to all levels of society, conducting supervision and cooperation with other agencies, and provide guidance to public transportation drivers. While the supporting factors are human resources or employees found in the Malang City Transportation Department has been adequate, the availability of facilities and infrastructure, as well as good cooperation with other agencies such as the Civil Service Police Unit (Satpol PP), TNI and POLRI. And the inhibiting factor is the lack of awareness of public transport drivers in all matters and the socialization carried out by Dishub is not optimal. Keywords: Public Implementation, Public Service

INOVASI SISTEM INFORMASI APLIKASI MOBILE PAJAK DAERAH (SAMPADE) DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK Dewi Citra Larasati
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 9, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Sistem Informasi Aplikasi Mobile Pajak Daerah (SAMPADE) Kota Malang merupakan sebuah inovasi yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang berupa aplikasi berbasis teknologi informasi yang diharapkan memudahkan masyarakat atau wajib pajak dalam memenuhi pelayanan perpajakannya. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian terhadap pelaksanaan Inovasi Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang Melalui Sistem Informasi Aplikasi Mobile Pajak Daerah (SAMPADE) Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik terdapat 5 indikator jenis inovasi yaitu inovasi proses, inovasi, metode, inovasi struktur organisasi, inovasi dalam hubungan, dan inovasi produk. Faktor pendukung dalam pelaksanaan dalam inovasi Sistem Informasi Aplikasi Mobile Pajak Daerah (SAMPADE) adalah disambut dengan baik oleh sebagian wajib pajak dan kerja sama dengan pihak luar yaitu CV. Sinergi. Serta dilengkapi dengan sarana dan prasana yang membantu dalam pelaksanaan sosialisasi kepada wajib pajak yaitu berupa 2 (dua) buah mobil khusus. Sedangkan untuk faktor penghambat dalam pelaksanaannya adalah inovasi Sistem Informasi Aplikasi Mobile Pajak Daerah (SAMPADE) ini terkadang terkena hacking dan server nya yang terkadang down dan masih rumit dalam penggunaannya. Serta masih ada beberapa wajib pajak yang belum mengerti menggunakan aplikasi ini dan beberapa wajib pajak juga belum mengerti IT dan lebih suka melakukan pelayanan perpajakan nya secara manual dengan pergi ke kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang.

EVALUASI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Saiba Kuniyo; Dewi Citra Larasati
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 8, No 3 (2019)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Abstract: The purpose of this research is to find out how the Planning Consultation evaluates village development (Musrenbagdes) in Torongrejo Village. The method used in this study the qualitative method. The research site is in Torongrejo Village, Junrejo District, Batu City. Technique Determination of informants using purposive sampling. Data collection / retrieval techniques use Interview, Observation, Documentation. The data validity test technique uses triangulation technique. The results showed that the Torongrejo Musrenbangdes was a Deliberation Forum the highest in the village in identifying development problems. Where is the Musrenbangdes consists of three stages, namely pre-Musrenbang, implementation of Musrenbang and post-Musrenbang. Where the limiting factor is the low community participation in the implementation of the Musrenbangdes. Keywords: Evaluation, Village Development Planning DeliberationAbstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana evaluasi Musyawarah perencanaanpembangunan desa (Musrenbagdes) di Desa Torongrejo. Metode yang digunakan dalam penelitian iniyaitu metode kualitatif. Tempat penelitian di Desa Torongrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Teknikpenentuan informan menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan/pengambilan datamenggunakan Wawancara, Observasi, Dokumentasi. Teknik uji keabsahan data menggunakan triangulasiteknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Musrenbangdes Torongrejo adalah forum Musyawarahtertinggi yang ada di desa dalam mengidentifikasi permasalahan pembangunan. Dimana Musrenbangdesterdiri dari tiga tahapan yaitu pra musrenbang, pelaksanaan musrenbang dan pasca musrenbang. Dimanafaktor penghambat adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangdes.Kata kunci: Evaluasi, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) Dewi Citra Larasati
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Vol 10, No 3 (2021)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tungga Dewi

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan katup penunjang perekonomian masyarakat kecil, tetapi di sisi lain keberadaannya menimbulkan banyak masalah khususnya berkaitan dengan pelanggaran ketertiban umum. Pemerintah Kota Malang berusaha mengimplementasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Malang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah Kota Malang dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima dan faktor-faktor yang berperan dalam kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa implementasi kebijakan yang telah dilakukan menggunakan komunikasi melalui media sosialisasi, namun sayangnya sumber daya yang dimiliki Pemkot Malang masih sangatlah kurang memadai untuk menertibkan PKL, termasuk Disposisi atau sikap yang dimiliki masih kurang terutama dalam hal pengawasan walaupun dari Struktur birokrasi yang dimiliki para implementor sudah sangat baik, berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik.Untuk faktor penghambat yang dihadapi adalah 1) Kurangnya personel satpol PP dan 2) kurangnya kesadaran dan pemahaman dari PKL Kata kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Pedagang Kaki LimaStreet Vendors (PKL) are valves that support the economy of small communities, but on the other hand, their existence causes many problems, especially those related to violations of public order. Malang City Government is trying to implement Regional Regulation (Perda) No. 2 of 2012 concerning Public Order and Environment towards Street Vendors (PKL) in Malang City. The purpose of this study is to determine the implementation of Malang City government policies in controlling street vendors and the factors that play a role in these policies. This study uses a qualitative approach. From this study, it was found that the implementation of policies that have been carried out using communication through socialization media, but unfortunately the resources owned by the Malang City Government are still very inadequate to bring order to street vendors, including the disposition or attitude they have is still lacking, especially in terms of supervision even though the bureaucratic structure is owned by the implementors is very good, with regard to the suitability of the bureaucratic organization that is the organizer of the implementation of public policies. For the inhibiting factors faced are 1) Lack of Satpol PP personnel and 2) lack of awareness and understanding of street vendors Keyword: Implementation, Regional Regulation, Street vendors

ANALISIS PELAYANAN PRIMA DALAM MENDUKUNG PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK (STUDI PADA PUSKESMAS DINOYO KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG) Marsiana Sudarwati; Dewi Citra Larasati
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Abstract: Excellent service is a service carried out by public service providers as an effort to fulfill the needs of recipients of services and the implementation of statutory provisions. The occurrence of employee problems is less consistent with the sequential number of patients in providing maternal and child health services. This study aims to determine the quality of excellent service in supporting maternal and child health services at Dinoyo Health Center. This type of research uses descriptive quantitative. The sampling technique uses Slovin Formula. Data collection techniques with questionnaires, observation and documentation. The measurement scale used the Likert Scale. Data testing is validity test and reliability test. The data analysis technique uses simple regression analysis. The results showed that excellent service tended to be sufficient with a value of 46.96%, and health services tended to be sufficient with a value of 48.11%. There is a significant influence between excellent service in health services which is equal to 45.3%. The results of the analysis prove that the variable Prime Services (X) has a significant influence on the Health Service variable (Y). From the results of a simple regression equation it can be seen that the state of the health service variable (Y) will increase by 45,289 from the beginning.. Based on the regression equation, it was concluded that prime service had a positive effect on maternal and child health services at Dinoyo Health Center.Keywords: Excellent Service, Health Services.Abstrak: Pelayanan prima adalah pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.. Terjadinya permasalahan pegawai kurang konsisten terhadap nomor urut antrian pasien dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh simultan pelayanan prima dalam mendukung pelayanan kesehatan ibu dan anak pada Puskesmas Dinoyo. Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif. Teknik penentuan sampel menggunakan Rumus Slovin. Teknik pengumpulan data dengan kuesioner, observasi dan dokumentasi. Skala pengukuran digunakan Skala Likert. Pengujian data yaitu uji validitas dan uji reabilitas. Teknik analisa data menggunakan analisis regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelayanan prima cenderung cukup dengan nilai sebesar 46,96%, dan pelayanan kesehatan cenderung cukup dengan nilai sebesar 48,11%. Terdapat pengaruh yang signifikan antara pelayanan prima pada pelayanan kesehatan yaitu sebesar 45,3%. Hasil analisis membuktikan bahwa variabel Pelayanan Prima (X) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Pelayanan Kesehatan (Y). Dari hasil persamaan regresi sederhana dapat dilihat bahwa keadaan konstanta variabel pelayanan kesehatan (Y) akan naik sebesar 45,289 dari semula. Berdasarkan persamaan regresinya, disimpulkan bahwa pelayanan prima berpengaruh positif terhadap pelayanan kesehatan ibu dan anak pada Puskesmas Dinoyo.Kata kunci : Pelayanan Prima, Pelayanan Kesehatan.

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGELOLA WISATA HUTAN PINUS UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA DI DESA BENDOSARI, KECAMATAN PUJON, KABUPATEN MALANG Dewi Citra Larasati; Ya’taufiq Kurrahman
REFORMASI Vol 9, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

This study aimed to determine the role of the village government in managing pine forest tourism to increase the Village Original Revenue (PAD) in Bendosari Village, Pujon District, Malang Regency and identify the problems faced by the Bendosari Village Government. The study used a qualitative method with data collection technique using a combination of interviews, observation, and documentation triangulation. While the sampling technique used Puporsive Sampling. From this research, the results showed that the role of Bendosari village government were disseminating and planning the development of pine forest tourism areas, forming POKDARWIS, conducting tourism promotion on social media, and conducting comparative studies in other tourist villages. While the factors that influenced the implementation were the natural conditions that were affected during the rainy season and the human resources, such as the lack of awareness and ability of the community to manage the pine forest tourism. So there is a need for an intensive training and mentoring from the Bendosari village government.

MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM DANA DESA (DD) SESUAI DENGAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang Jawa Timur) Dewi Citra Larasati; Muhammad Okto Adhitama
REFORMASI Vol 7, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Abstract: This study analyzes the monitoring and evaluation mechanisms conducted by the local government against the Village Fund (DD) program. This study uses a qualitative method. Taking data using interviews that hold on the interview guide favorable (positive). Determination of informants using purposive sampling. Data analysis is done by multilevel method, with validity test of data triangulation and peer debriefing. The results showed that monitoring and evaluation were carried out with supervision from planning, implementation, report after program implemented and annual report, both physical and non physical program. Supervision is done by Local Government through BPD. Monitoring and evaluation mechanisms are seen from the availability and appearance of DD files, clarity of DD files, regulations used in DD management, accountability reports and see the impacts. So based on that, accountability of DD management has been considered good. It is also based on four principles of DD management that have been fulfilled, especially in relation to openness to the general public both in the preparation of the plan, implementation and in accountability. Keywords: Monitoring and Evaluation, Village Fund, Law No. 6 years 2014.

BAGIAN KESRA SEBAGAI ORGANISASI SUPPORTING STAFF PENYELENGGARA KESEJAHTERAAN SOSIAL (Studi Implementasi Berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah) Dewi Citra Larasati
REFORMASI Vol 2, No 2 (2012)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

The complexcity of society’s problem in Malang city about social welfare give impact to the formation of Public Implementation (Kesra Division). When the government’s rules (PP) No.8 / 2003 occured. Kesra division is still called Social Division (Bagian Sosial). But after PP No.8 / 2003 was changed to PP no.41 / 2007 the nomenclature’s social division was changed becoming Kesra Division. The purpose of this study was to know and analize the implementation Kesra Division as Organization Supporting Staff Executor of Social Welfare, observed from : mechanism of work system, human resources support calculation ‘s mechanism, communication system and coordination carried out of work. Beside that, these study also try to identified the problem that’s faced by Kesra Division. Base on the research that is conducted is obtained the result that is 1) statment of tupoksi that it’s used Malang Mayor are multi interpretation. So, it’s not changed will arouse overlapping with other SKPD whereas in fact of works’ machanism showed of Kesra Division as Supporting Staff organization of that is organized of social welfare that stay on the level of “PREVENTIVE” and “REHABILITATION/SOCIAL AID”.

Title

Found 20 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 20 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 20 Documents
Search