Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JAPHTN-HAN
Yulfianto, Ade
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Politik Hukum Dan Problematika Harmonisasi Peraturan Dibawah Undang-undang Melalui Undang-undang Cipta Kerja: Legal Politics and Problems of Harmonization of Regulations Under The Law Through Work Copyright Law Madjid, Mario Agritama S W; Fayasy Failaq, Muhammad RM; Ummah, Vina Rohmatul; Yulfianto, Ade
APHTN-HAN Vol 2 No 2 (2023): JAPHTN-HAN, July 2023
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55292/japhtnhan.v2i2.81

Abstract

Presiden Joko Widodo dalam program pemerintahan periode kedua berencana melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada mulanya, dalam Debat Capres 2019 menggagas ide pembentukan Badan Pusat Legislasi Nasional (BPLN), sementara dalam realisasi justru dibentuk Omnibus Law UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk mewujudkan politik hukum tersebut. Penelitian ini bertitik tekan pada dua masalah utama yakni terkait politik hukum harmonisasi peraturan dibawah undang-undang melalui omnibus law UU Cipta Kerja dan problematika harmonisasi peraturan tersebut disertai solusi. Ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Data yang diperoleh dari sumber-sumber primer maupun sekunder dan ditelaah secara kualitatif. Terkait kesimpulan, politik hukum harmonisasi peraturan dibawah undang-undang dapat dilacak melalui cetak biru UU Ciptaker berupa sasaran reformasi regulasi serta pertimbangan yuridis berupa aturan yang tumpang tindih. Namun sayangnya dalam pembentukan UU tersebut justru minim partisipasi. Kemudian, persoalan harmonisasi banyak terdapat pada sektor peraturan dibawah undang-undang karena sebab utama berupa ego sektoral antar lembaga dan badan pemerintahan. Sebagai solusi, perlu dibentuk badan independen atau secara efektif melalui reformasi BPHN untuk mengharmonisasi peraturan dibawah undang-undang secara aktif dan preventif
Co-Authors Fayasy Failaq, Muhammad RM Madjid, Mario Agritama S W Ummah, Vina Rohmatul