Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL FIAT JUSTISIA MONOGRAF Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Journal of Engineering and Information Technology for Community Service Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia
Melly Aida
Universitas Lampung
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Education Electrical & Electronics Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
PENANGGULANGAN PENANGKAPAN IKAN SECARA TIDAK SAH (ILLEGAL FISHING) OLEH KAPAL IKAN ASING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA Aida, Melly
FIAT JUSTISIA Vol 5, No 2: FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penangkapan ikan secara tidak sah ( illegal fishing ) oleh kapal ikan asing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ( ZEEI ) semakin tahun semakin meningkat. Seiring dengan kondisi tersebut negara menderita kerugian yang besar dari tindakan ini. Ada anggapan bahwa terjadinya hal tersebut karena kewenangan penegakan hukum oleh negara pantai  ( Indonesia ) yang terbatas disebabkan  ketentuan yang ada di dalam Konvensi Hukum Laut 1982 ( KHL 1982 ). Kemudian jika  dilihat dari segi penegakan hukum oleh pemerintah, penanganan illegal fishing nampaknya masih memprihatinkan. Tulisan ini ingin mengkaji bagaimana kewenangan Indonesia dalam menanggulangi illegal fishing di wilayah ZEEI berdasar KHL 1982. Selain itu dalam tulisan ini juga ingin dikaji bagaimana penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap tindak illegal fishing ini. Data dalam tulisan ini dicari dengan cara melakukan studi kepustakaan, artinya dengan cara mempelajari buku-buku, naskah-naskah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Data yang didapat kemudian dikumpulkan lalu disistematisasi.  Data yang sudah disistematisasi itu kemudian  dijelaskan untuk dapat menjawab permasalahan yang diajukan. Hasil yang didapat dari pembahasan dalam tulisan ini adalah: Indonesia berdasar KHL 1982 mempunyai kewenangan yang tegas dalam menindak pelaku illegal fishing, namun dalam pelaksanaan penanggulangan illegal fishing di wilayah ZEE masih mengalami beberapa hambatan.
PERANAN SEKRETARIS JENDERAL PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL Aida, Melly; Putri, Ria Wierma
MONOGRAF 2014: DIMENSI HUKUM INTERNASIONAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

PERANAN SEKRETARIS JENDERAL PERSERIKATANBANGSA-BANGSA DALAM PENYELESAIAN SENGKETAINTERNASIONAL
PENANGGULANGAN PENANGKAPAN IKAN SECARA TIDAK SAH (ILLEGAL FISHING) OLEH KAPAL IKAN ASING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA Melly Aida
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2011)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v5no2.67

Abstract

Penangkapan ikan secara tidak sah ( illegal fishing ) oleh kapal ikan asing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ( ZEEI ) semakin tahun semakin meningkat. Seiring dengan kondisi tersebut negara menderita kerugian yang besar dari tindakan ini. Ada anggapan bahwa terjadinya hal tersebut karena kewenangan penegakan hukum oleh negara pantai  ( Indonesia ) yang terbatas disebabkan  ketentuan yang ada di dalam Konvensi Hukum Laut 1982 ( KHL 1982 ). Kemudian jika  dilihat dari segi penegakan hukum oleh pemerintah, penanganan illegal fishing nampaknya masih memprihatinkan. Tulisan ini ingin mengkaji bagaimana kewenangan Indonesia dalam menanggulangi illegal fishing di wilayah ZEEI berdasar KHL 1982. Selain itu dalam tulisan ini juga ingin dikaji bagaimana penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap tindak illegal fishing ini. Data dalam tulisan ini dicari dengan cara melakukan studi kepustakaan, artinya dengan cara mempelajari buku-buku, naskah-naskah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Data yang didapat kemudian dikumpulkan lalu disistematisasi.  Data yang sudah disistematisasi itu kemudian  dijelaskan untuk dapat menjawab permasalahan yang diajukan. Hasil yang didapat dari pembahasan dalam tulisan ini adalah: Indonesia berdasar KHL 1982 mempunyai kewenangan yang tegas dalam menindak pelaku illegal fishing, namun dalam pelaksanaan penanggulangan illegal fishing di wilayah ZEE masih mengalami beberapa hambatan.
Tanggung Jawab Negara Asal Wabah terhadap Pandemi Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Pandemi Covid-19) Nadia Apriliyawati; Melly Aida; - Rehulina
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 12, No 01 (2021)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/logika.v12i01.3756

Abstract

The covid-19 case has spread to almost all countries in the world causing harm, so some countries want to hold China accountable as the country suspected of being the origin of the virus. This research aims to know, understand, and analyze the regulatory responsibilities of countries in international law and whether or not the country of origin of the covid-19 outbreak is held accountable for a global covid-19 pandemic. This research is normative legal research with a statutory approach. The results of this study explain that there are characteristics that must be met to hold China accountable for the covid-19 case, but it is not easy for China to be held accountable for this covid-19 case.Kasus covid-19 telah menyebar di hampir semua negara di dunia yang menyebabkan kerugian, sehingga beberapa negara ingin meminta pertanggungjawaban kepada Tiongkok selaku negara yang diduga menjadi asal virus tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pengaturan tanggung jawab negara dalam hukum internasional dan dapat atau tidak negara asal wabah covid-19 dimintai pertanggungjawaban terhadap suatu pandemi covid-19 yang meluas secara global. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat karakteristik yang harus dipenuhi untuk meminta pertanggungjawaban kepada Tiongkok atas kasus covid-19, tetapi sangat jelas tidak mudah untuk Tiongkok dimintai pertanggungjawaban atas kasus covid-19 ini.
Sosialisasi Rogatory Sistem Bagi Calon Kenshushei Perikanan Sebagai Pekerja Migran Indonesia Ria Wierma Putri; Yunita Maya Putri; Agus Triono; Melly Aida
Journal of Engineering and Information Technology for Community Service Vol 1, No 2 (2022): Volume 1, Issue 2, October 2022
Publisher : Universitas Teknokrat Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (187.352 KB) | DOI: 10.33365/jeit-cs.v1i2.138

Abstract

Indonesian Migrant Workers (PMI) are the country's largest foreign exchange earner. Often dubbed as foreign exchange heroes, it does not make them free from problems while working abroad. Often PMIs are victims of violence and other crimes, especially illegal PMIs. PMI's lack of understanding of the law is one of the factors causing the high number of legal cases experienced by PMI. The form of protection for Indonesian citizens who are abroad should be socialized to PMI Candidates. Kenshusei are basically apprentices stationed in Japan, one of the fields that sends kenshusei a lot is fisheries. For this reason, this activity aims to provide insight to PMIs regarding the rights and obligations as well as protection related to the Rogatory System. The Rogatory System is run by the Ministry of Foreign Affairs and the Supreme Court. The target of this service is PMI/PMI candidates to be able to understand the Rogatory System as a means of protection for PMIs working abroad. The methods used in this service are counseling and focus group discussions (FGD).
The Implementation of Polluter Pays Principle in Indonesian Land Policy Regulation Melly Aida; Ikhsan Setiawan
Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol. 1 No. 1 (2021): Juli
Publisher : Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (249.182 KB) | DOI: 10.35912/jihham.v1i1.415

Abstract

Many lands are degraded; they are no longer productive, vital, damaged, or utilized and are instead overgrown with shrubs. The majority of the causes of this land degradation are irresponsible and arbitrary human actions. What is more perplexing is that these actors are not immediately punished for their actions but are instead allowed to roam freely outside. As a result, this research will discuss the accountability of land destroyers, which is based on one of the principles of international law, namely the “Polluter Pays Principle,” which requires an actor who is a land destroyer to be held accountable for all of his actions in an amount equal to the impact on the land itself. The application of the Polluter Pays Principle is hoped to improve the control and maintenance of land policy in Indonesia.
KEPENTINGAN INDONESIA MENGAKSESI KONVENSI APOSTILLE DAN RELEVANSINYA DI BIDANG KENOTARIATAN Melly Aida; Yunita Maya Putri; Ria Wierma Putri; Kasmawati Kasmawati; Ria Silviana
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 12, No 1 (2023): Mei 2023
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v12i1.2908

Abstract

Dalam era globalisasi, kerja sama antar negara dan antar warga negara dalam bidang bisnis, pendidikan, maupun diplomasi, dan kepentingan untuk menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara lain semakin menjadi prioritas. Namun, dalam menjalin kerja sama tersebut, hal-hal administratif seperti legalisasi dokumen publik asing menjadi salah satu kendala yang sering dihadapi. Proses yang rumit dan biaya yang tinggi menjadi hambatan bagi banyak orang untuk mendapatkan pengesahan dokumen publik yang diperlukan untuk berbagai keperluan. Belum lagi, dokumen publik yang telah dilegalisasi oleh lembaga atau kementerian di Indonesia tidak secara otomatis dapat diterima di negara yang dituju. Seperti akta notaris, surat kuasa, dan dokumen-dokumen lainnya harus dilegalisasi terlebih dahulu sebelum dapat diakui oleh negara tujuan. Hal ini membuat banyak orang merasa kesulitan dalam menggunakan dokumen publik di luar negeri. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Indonesia mengaksesi Konvensi Apostille, dengan demikian proses legalisasi dokumen asing publik di Indonesia menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Notaris sebagai pejabat publik memiliki peran penting dalam proses legalisasi dokumen tersebut, baik dalam memberikan legalisasi dokumen asing publik yang diperlukan, maupun dalam pengesahan tanda tangan atau legalisir pada dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh pihak asing.. Dalam kenotariatan, Kehadiran Konvensi Apostille diharapkan memudahkan akses bagi warga negara Indonesia untuk menggunakan dokumen publik di luar negeri dan notaris dapat memberikan legalisasi dengan menyertakan Apostille pada dokumen publik yang diterbitkan oleh notaris. Keanggotaan Indonesia di dalam Konvensi Apostille memiliki urgensi yang sangat penting untuk mempercepat proses administratif dalam hubungan antarnegara dan antarwarga negara dan membantu dalam mempercepat proses administratif dalam hubungan antarnegara dan antarwarga negara serta meningkatkan kemudahan dalam melakukan kegiatan bisnis dan administrasi di luar negeri.
Co-Authors - Rehulina Agus Triono Ikhsan Setiawan Kasmawati Kasmawati Nadia Apriliyawati Ria Silviana Ria Wierma Putri Yunita Maya Putri