Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.644
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Patrika MONOGRAF Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan Substantive Justice International Journal of Law Lex Scientia Law Review PROGRESIF: Jurnal Hukum Dialogia Iuridica Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Musamus Law Review Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Malahayati International Journal of Nursing and Health Science Journal of Law and Policy Transformation Jurnal Esensi Hukum Jurnal Pengabdian Dharma Wacana Journal of Engineering and Information Technology for Community Service Journal of Central Banking Law and Institutions Probono and Community Service Journal
Ria Wierma Putri
Fakultas Hukum Universitas Lampung
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
PERANAN SEKRETARIS JENDERAL PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL Aida, Melly; Putri, Ria Wierma
MONOGRAF 2014: DIMENSI HUKUM INTERNASIONAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

PERANAN SEKRETARIS JENDERAL PERSERIKATANBANGSA-BANGSA DALAM PENYELESAIAN SENGKETAINTERNASIONAL
The Influence of International Law in 1945 Constitution Amendments of the Republic of Indonesia Rudi Natamiharja; Algizca Rasya; Ria Wierma Putri; Desia Rakhma Banjarani
Musamus Law Review Vol 4 No 2 (2022): MuLaRev
Publisher : Faculty of Law, Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mularev.v4i2.3981

Abstract

As a country that is active in international relations, Indonesia often creates relations about the relationship between international and national law, which also raises questions about the influence between the two. The linkages between international law and national law give rise to each other, including in the process of drafting amendments to the constitution of a country, one of which is Indonesia. This paper discusses the influence of international law in the amendments to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The method used is normative juridical in the form of library research. The results of the research are that there is a link between national law and law that influence each other, including in the process of amending the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Although not all articles are affected by international law, at each stage of the amendment there are several articles that have a positive effect on the whole. directly or indirectly.
Workshop Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Seni dan Budaya Lampung bagi Guru Seni Tingkat SMU/SMK Provinsi Lampung Yunita Maya Putri; Ria Wierma Putri; Tristiyanto Tristiyanto; Abdul Muthalib Tahar
Jurnal Pengabdian Dharma Wacana Vol 1, No 4 (2021): Jurnal Pengabdian Dharma Wacana
Publisher : Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Dharma Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37295/jpdw.v1i4.68

Abstract

Sebagian besar masyarakat umum mengenal hak kekayaan intelektual (HKI) berupa hak cipta dan paten. Namun, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual juga dapat diberikan pada produk seni budaya tradisional tidak hanya untuk inovasi saja. Guru seni (budaya) merupakan key actor yang terlibat secara langsung dalam memberikan pengajaran, melestarikan, dan mempraktekkan seni budaya. Namun, para guru seperti halnya masyarakat pada umumnya tidak mengetahui bahwa perlindungan Hak Kekayaan Intelektual berkaitan dengan profesi mereka sebagai guru seni. Oleh karena itu, diseminasi Hak Kekayaan Intelektual khususnya berkenaan dengan seni budaya san-gat diperlukan. Sehingga terlaksananya tujuan untuk menyebarluaskan pengetahuan mengenai Hak Kekayaan Intelektual bagi guru seni se-Provinsi Lampung sebagai sasaran kegiatan.
PENGATURAN PERLINDUNGAN PEMBELA HAK ASASI MANUSIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (Studi Kasus Penghilangan Paksa 13 Aktivis pada Tahun 1998) Ade Irma Fitriani; Rehulina Tarigan; Ria Wierma Putri
Esensi Hukum Vol 3 No 1 (2021): Juni - Jurnal Esensi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/esensihukum.v3i1.59

Abstract

Salah satu bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang menjadi tanggung jawab negara adalah perlindungan terhadap pembela hak asasi manusia (Pembela HAM). Namun, gerakan yang kritis dan sering kali tidak sejalan dengan pemerintah membuat pembela HAM terancam, salah satu kasusnya terjadi pada 13 aktivis yang dihilangkan secara paksa pada tahun 1998. Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus pada permasalahan pengaturan perlindungan pembela HAM menurut hukum internasional dan hukum nasional Indonesia, serta tanggung jawab negara dalama memberikan kepastian hukum terhadap 13 aktivis yang dihilangkan secara paksa pada tahun 1998. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa, Pertama, hukum internasional maupun hukum nasional Indonesia mengakui dan mengatur secara jelas perlindungan terhadap pembela HAM. Kedua, berdasarkan pengaturan yang ada maka negara bertanggung jawab untuk melindungi pembela HAM termasuk 13 aktivis dari tindakan penghilangan paksa dengan mencari dan menemukan para korban tersebut termasuk mengadili dan menghukum pelaku yang bertanggung jawab
Pengaturan Sektor Jasa Pendidikan Indonesia Dalam Kerangka Liberalisasi WTO Rehulina Rehulina; Ria Wierma Putri; Yunita Maya Putri
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 15 No 1 (2021): PROGRESIF: Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/progresif.v16i1.2071

Abstract

Pengaturan perdagangan jasa dalam General Agreement on Trade and Services-World Trade Organizations dalam bidang jasa diatur pada pada putaran Doha bersama dengan 12 Sektor perdagangan lainnya yang merupakan kompromi antara negara berkembang dengan negara maju. Pengaturan liberalisasi perdagangan jasa dalam General Agreement on Trade and Services-World Trade Organizations pada sektor pendidikan di Indonesia telah terimplementasi pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi. Kata Kunci: GATS, Liberalisasi Pendidikan, , WTO
The Legal Protection Towards Traditional Clothes: Intellectual Property Regimes in ASEAN Ria Wierma Putri; Yunita Maya Putri; Mahathir Muhammad; Tristyanto Tristyanto
Susbtantive Justice International Journal of Law Vol 5 No 1 (2022): Substantive Justice International Journal of Law
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/substantivejustice.v5i1.165

Abstract

Traditional clothing is one of the essential identities in Southeast Asian countries, knowns as ASEAN members; it was once used to showcase individual status in the community. It is still important today and worn on particular occasions to preserve tradition, and now it's emerged as one of the commercial goods. Yet, it becomes a vulnerable commodity when it becomes the object of cultural piracy, dispute of ownership, and disagreement of origin. The problem will continue to be detrimental to indigenous peoples who own it and possibly rift the relationship between ASEAN countries. The protection of traditional clothing in ASEAN is still weak, and there has been no specific legal instrument to regulate it. The intellectual property right (IPR) regime protects traditional clothing as a traditional cultural expression (TCE). TCE protection is part of the international regulation of intellectual property; however, without it well-implemented at the domestic level, TCE can easily be claimed as belonging to other parties who first published and registered them. This research will examine the legal protection of traditional clothes under IPR regimes in ASEAN in their national legal regulations. This research uses a comparative approach that primarily examines the laws and regulations governing the protection of Intellectual Property Rights in ASEAN countries. This research indicates that no single country in ASEAN has a specific law related to traditional cultural expressions (TCE) protection on traditional clothes. The protection for traditional clothes will be embedded in other IPR regimes such as Copyright, trademark, or non-IPR legislation.
PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM HAK LINGKUNGAN YANG BAIK DAN SEHAT Rudi Natamiharja; Rudy Rudy; Ria Wierma Putri; Febryani Sabatira
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan Vol 6 No 2 (2022)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jss.v6i2.353

Abstract

Lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak dasar (fundamental rights) bagi setiap manusia yang harus diciptakan oleh setiap negara, pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan. Hukum nasional mengatur hak atas lingkungan yang layak pada Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 28 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Masyarakat sasaran berada di RT 02 yang merupakan area pemukiman dengan tingkat kepadatan tinggi dengan akses mobilitas yang buruk, sehingga siklus pengelolaan sampah tidak berjalan efektif. Minimnya tingkat pendidikan masyarakat Kampung Baru Tiga berbanding lurus dengan kurangnya pengetahuan terkait hak dasar mereka atas lingkungan yang baik dan sehat, serta dampak langsung pencemaran lingkungan terhadap kehidupan bermasyarakat. Pengabdian dilaksanakan melalui rangkaian kegiatan sosialisasi hukum dan aksi bersama masyarakat untuk meningkatkan kesadaran mereka terkait peran penting masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat. Maka dari itu, PKM Unggulan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pengetahuan hukum, pemahaman dampak lingkungan, dan pelatihan pengelolaan sampah mandiri.
Sosialisasi Rogatory Sistem Bagi Calon Kenshushei Perikanan Sebagai Pekerja Migran Indonesia Ria Wierma Putri; Yunita Maya Putri; Agus Triono; Melly Aida
Journal of Engineering and Information Technology for Community Service Vol 1, No 2 (2022): Volume 1, Issue 2, October 2022
Publisher : Universitas Teknokrat Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (187.352 KB) | DOI: 10.33365/jeit-cs.v1i2.138

Abstract

Indonesian Migrant Workers (PMI) are the country's largest foreign exchange earner. Often dubbed as foreign exchange heroes, it does not make them free from problems while working abroad. Often PMIs are victims of violence and other crimes, especially illegal PMIs. PMI's lack of understanding of the law is one of the factors causing the high number of legal cases experienced by PMI. The form of protection for Indonesian citizens who are abroad should be socialized to PMI Candidates. Kenshusei are basically apprentices stationed in Japan, one of the fields that sends kenshusei a lot is fisheries. For this reason, this activity aims to provide insight to PMIs regarding the rights and obligations as well as protection related to the Rogatory System. The Rogatory System is run by the Ministry of Foreign Affairs and the Supreme Court. The target of this service is PMI/PMI candidates to be able to understand the Rogatory System as a means of protection for PMIs working abroad. The methods used in this service are counseling and focus group discussions (FGD).
PROTECTION OF TRADITIONAL CLOTH TAPIS LAMPUNG IN COMMUNAL INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS REGIME Yunita Maya Putri; Ria Wierma Putri; Rehulina
Dialogia Iuridica Vol. 14 No. 1 (2022): Dialogia Iuridica Journal Vol. 14 No. 1 Year 2022
Publisher : Faculty of Law, Maranatha Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28932/dialogiaiuridica.v14i1.5231

Abstract

Indonesia does not have a specific legislation that regulates traditional culture (Traditional Cultural Expression) issues until right now. Lampung Province has a TCE heritage in the form of tapis, which if not maintained properly will be vulnerable to recognition by other countries that take advantage of its existence. Currently, regulations in Indonesia regulate cloth’s Protection in the copyright regime. However, the copyright regime has limitations in protecting it, for example, the limited time of protection provided. In addition, Tapis handicrafts have Intellectual Property Rights (IPR) potential, not only in copyright protected motifs but also other IPR potentials such as original materials and crafts that can be protected by Geographical Indications. So this can maintain the existence as well as the work of art and culture itself. In this study, the method used is the empirical normative legal method that examines and interviews the cloth weaver group through historical and historical approaches. Protection for Tapis Lampung can be achieved using two means, namely preventive legal protection, by implementing an integrated cultural data collection system that carries out cultural recording and documentation efforts with the aim of preventing claims of intellectual property rights protection against culture. In repressive legal protection, rules are made that can provide a legal basis for parties who will take action against outside parties who are considered to have taken or recognized the rights to cultural property in a clear and systematic manner.
The Impact of Cyber Warfare on Indonesian Cellular Frequency Operators Based on the International Information Technology Law Ria Wierma Putri; Rudi Natamiharja; Orima Melati Davey; Febryani Sabatira; Yunita Maya Putri
Kertha Patrika Vol 44 No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2022.v44.i02.p.02

Abstract

The Radio Frequency Spectrum is a limited Natural Resource, which in terms of its management has a strategic and economic impact on the community. These limitations require the government to make quite strict regulations in the utilization of these resources. Indonesia is one of the countries that uses frequency as the consumption of daily life. This is illustrated using communication tools for the telephone network. To avoid using license frequencies, Indonesia must adjust without national and international frequency rules, considering that Indonesia is already a member of the ITU. This situation has been realized through Law no. 24 of 2015 concerning the Table of Allocation of the Indonesian Radio Frequency Spectrum, which states that the frequency allocation in Indonesia refers to the ITU-Radio Regulations. Indonesia is currently in a state of urgency for cyber security or cyber security because of the level of cybercrime or cybercrime in Indonesia. Policy handling cybercrime is different from other crime prevention. However, unlike other crime prevention, cybersecurity requires a comprehensive thought to deal with it. Therefore, the study found two problems: (1) What are the provisions for the use of frequencies in Indonesia, (2) What are the provisions regarding the existence of cyberwarfare, and (3) How are the impacts of cyberwarfare on the frequencies of Indonesian cellular operators based on international information technology law?.
Co-Authors Abdul Muthalib Tahar Ade Irma Fitriani Agus Triono Algizca Rasya Almira Fardani Lahay Chandrika Karisa Adhalia Desia Rakhma Banjarani Dorothy Rouli Pandjaitan Febryani Sabatira Febryani Sabatira Febryani Sabatira Febryani Sabatira Henky Mayaguezz Himal C Arya Kasmawati Kasmawati Mahathir Muhammad Melly Aida Melly Aida Melly Aida Muhammad Fakih Muhammad Febriyan Saputra orima davey Orima Melati Davey Orima Melati Davey Orima Melati Davey Rehulina Rehulina Rehulina Rehulina Tarigan Ria Silviana Rudi Natamiharja Rudi Natamiharja Rudi Natamiharja Rudi Natamiharja Rudy Rudy Siti Noor Laila Tristiyanto Tristiyanto Tristyanto Tristyanto Yunita Maya Putri Yunita Maya Putri Yunita Maya Putri