Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Sosialisasi Dan Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa Di Desa Sukorejo, Gresik Puspitasari, Dara; Effendi, Prihatin; Basid, Abdul
PRAXIS: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2023): PRAXIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/praxis.v2i2.787

Abstract

Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehingga sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Berdasrkan observasi di lapangan, hingga saat ini masih banyak para penyelenggara desa (Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa) dan masyarakat desa yang belum memiliki pengetahuan dan keahlian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Jika tidak diatasi sejak awal, hal ini dapat berpotensi memengaruhi kelancaran implementasi Undang-Undang tentang Desa, dan bahkan tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan kekosongan hukum. Tujuan dari Pelatihan ini di antara lain: (1) Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya Pembentukan Peraturan desa dalam rangka peningkatan kualitas dan pengembangan aparatur pemerintahan desa; (2) Memberikan penjelasan tentang berbagai macam metode yang dapat dipakai dan digunakan dalam rangka Pembentukan Peraturan desa; dan (3) Memberikan pengetahuan tentang pembuatan Pembentukan Peraturan desa yang benar dan sesuai dengan prinsipprinsip Ilmu Perundang-undangan. Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan di Desa Sukorejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik ini memakai metode: ceramah, dialog dan diskusi dengan tema “Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa Bagi Aparatur Pemerintahan Desa’’ selanjutnya di lanjutkan dengan sesi tanya jawab untuk memperoleh hasil dan solusi sebagai bentuk pemecahan dan kendala yang dihadapi. Berdasarkan hasil yang dicapai dalam kegiatan pelatihan ini, dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) peserta pelatihan dapat mampu memahami dan mengetahui mekanisme penyusunan peraturan desa; dan (2) dan adanya persamaan persepsi serta peningkatan Kerjasama yang bersinergi antara perangkat Desa dengan BPD dalam menyusun peraturan desa.
The Development of Project-based Learning Instrument Assisted by Lego® Mindstrom® Puspitasari, Dara; Indratno, Toni Kus
Impulse: Journal of Research and Innovation in Physics Education Vol. 1 No. 2 (2021): Impulse: Journal of Research and Innovation in Physics Education
Publisher : Pendidikan Fisika FITK UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/impulse.2021.12-05

Abstract

An alternative solution to using STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) in learning is - by offering relevant contextual learning and integration of STEM knowledge via project-based learning with an educative robot kit as the learning instruments. This research developed a project-based learning instrument assisted by Lego® Mindstorm®, implemented by teachers in a physics lesson, specifically on friction material. The research's novelty dealt with the use of Lego® Mindstorm® as the visual aid with the STEM approach. This research used Borg & Gall's Research & Development model, consisting of 10 stages. The researchers focused this R&D only on student worksheets and lesson plans. In this research, the researchers involved five experts in judging the reliability of the learning instruments: the student worksheet and lesson plan applied in the learning process. The validation result of the developed student worksheet showed that the reliability judgment of material expert was 94.6%, while the expert of media with 79.7%. Then, the lesson plan's validation result was 76% based on the material expert's judgment. Then, the validation result of the evaluation instrument indicated an excellent category. Thus, the learning instruments were reliable to be implemented in the classroom to facilitate teachers in optimizing the learning technology.
Legal Protection Againts Workers/Labours Who Are Not Participants of Work Accident Guarantee Program : Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Yang Bukan Peserta Jaminan Kecelakaan Kerja Puspitasari, Dara; Kurniawan, Rizki; Noer, Zakiah; Mashudi; Nurhidayah, Maulida
Procedia of Social Sciences and Humanities Vol. 3 (2022): Proceedings of the 1st SENARA 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/pssh.v3i.143

Abstract

Work Accident Guarantee Program (JKK) is one form of welfare and legal protection for workers who experience work accidents. However, in fact, there are still many companies that do not register their workers in the Work Accident Guarantee Program (JKK) which was initiated by the Employment Guarantee Agency or commonly called BPJS Employment. Furthermore, the authors raise the formulation of the problem, namely: (1) What are legal sanctions against employers if they do not register their workers in the Work Accident Guarantee Program based on Chapter 4 of Government Regulation Number 44 of 2015. (2) How is the legal protection for workers/labourers who are not registered in the Work Accident Guarantee Program. The research is a type of legal research using normative legal research methods which is analyze through statute approach, conceptual approach, and historical approach. The result of this research shows that, Employers who do not register their workers in the Work Accident Guarantee Program (JKK) will receive administrative sanctions, either in the form of fines, written warnings, or not receiving certain public services. The rights of workers who experience work accidents both from the cost of transportation, care, and treatment, as well as wages for not being able to do work are the responsibility of the employer. In addition, since starting to work, the worker concerned can also register himself in the Work Accident Guarantee Program (JKK) and charge the employer with the collection of contributions.