Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Journal of Management Accounting, Tax and Production
Lewiandy, Lewiandy
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Implementasi Asas Perlindungan Konsumen Dalam Sektor Pangan Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Qoyyumi Permadi*, Shafira Andiena; Lewiandy, Lewiandy
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 4 (2023): Agustus, Social Religious, History of low, Social Econmic and Humanities
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i4.27725

Abstract

In meeting their daily needs, of course humans are regular consumers to meet their basic needs. For this reason, all human activities require legal protection to ensure that their rights and obligations are fulfilled. Consumer protection is all the government’s efforts to ensure legal certaintly to provie protection to consumers. Consumer protection in the food sector has a very important role in ensuring that the products consumed by the public are high grade, safe and meet established health standards. Consumer protection is of course based on the principles of benefits, fairness, balance, consumer security and safte, as well as legal certaintly. If business actors, especially in the food sector, do not implement the principle of consumer protection properly, of course the welfareof society or consumers will not be achived. The method used in this research is normative legal research by identifying positive laws that apply in Indonesia. The aim of this research is that it is hoped that business actors in the food sector can apply the principles of consumer protection well in order to create a healthy, high quality and safe food environment and provide benefits to public health and the stability of the food industry. The results of this research can be concluded that through good implementation of the principles of consumer protection in the food sector, it will provide long term benefits that can be received by all related parties.
Pelanggaran Ham Dalam Konflik Israel dan Palestina Lewiandy, Lewiandy; Alessandro Christian Max
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2003

Abstract

All human beings have human rights not because of a gift given to them, but a gift given by the Creator to every human being. Any human being does not have the right to deprive each other of their rights, if this happens then that person will also be called a human rights violator. As is happening now, Israel's human rights violations against Palestinians are a taking away of other people's rights, especially the right to live and live in safety. Even though there is international law that protects cases of human rights violations, ironically humanitarian tragedies still occur. The results of this research found that attacks carried out by the Israeli army had destroyed many residences, places of worship and other public facilities in Palestine. Most countries in all other parts of the world, especially countries with predominantly Muslim populations, strongly condemn all forms of actions committed by the Israeli army against Palestine. Israel is also stated to have violated human rights, this has been going on for a long time and continuously until now, which is happening to Palestinians.
Permasalahan Hukum Antara Debitur Dengan Kredit Dalam Pembiayaan Modal Kerja Macet Dalam Pandangan Hukum Positif Lewiandy, Lewiandy; Sugiawan, Fricila Anggitha; Darma, Rassel Surya
Journal of Management Accounting, Tax and Production Vol 2, No 1 (2024): Maret 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/mantap.v2i1.1672

Abstract

Pertumbuhan ekonomi nasional membutuhkan sumber dana signifikan yang tidak hanya dapat disediakan oleh lembaga perbankan. Oleh karena itu, lembaga pembiayaan menjadi alternatif penting untuk memenuhi kebutuhan dana yang lebih fleksibel. Namun, permasalahan hukum dalam perjanjian pembiayaan modal kerja antara perusahaan pembiayaan seperti PT. Mandiri Tunas Finance dan nasabah (debitur) memiliki dampak signifikan. Debitur harus mematuhi perjanjian ini, yang sering kali mengikat mereka tanpa perundingan bersama, mengakibatkan beban yang berat. Artikel ini mengkaji akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan modal kerja dan perlindungan hukum yang tersedia bagi debitur. Selain itu, analisis kedudukan para pihak dalam perjanjian jaminan fidusia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi 118/PPU-XVII/2019 juga diperiksa, mempertimbangkan dampaknya terhadap proses eksekusi objek jaminan dalam pembiayaan. Penelitian ini menyoroti perlunya koordinasi antara perusahaan pembiayaan dan debitur untuk memahami implikasi hukum yang berubah, serta perlunya revisi undang-undang jaminan fidusia untuk menjaga keseimbangan antara hak kreditur dan perlindungan debitur dalam konteks pembiayaan modal kerja.
Analisis Yuridis Perbandingan Izin Mendirikan Bangunan dan Persetujuan Bangunan Gedung dari Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja Gilang Pratama; Lewiandy, Lewiandy
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i3.1900

Abstract

Undang-Undang Dasar (UUD 1945) menetapkan dengan tegas, Indonesia yakni negara yang menjunjung tinggi prinsip supremasi hukum. Pasal 1 ayat (3) peraturan tersebut secara tegas mengungkapkan yakni Indonesia yaitu negara hukum. Mempuyai arti hukum memegang kekuasaan tertinggi serta tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi dari hukum. Hukum berperan sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang dalam membentuk masyarakat hukum yang mempunyai tujuan guna meraihh kepastian serta keadilan hukum. Dalam kondisi seperti ini, sangat penting untuk menetapkan peraturan yang responsif terhadap kemajuan masyarakat dan mematuhi peraturan perundang-undangan terkait.Perizinan yakni proses dimana negara secara sepihak memberikan izin kepada masyarakat untuk melakukan suatu tindakan atau kegiatan secara sah. Secara terminologi pengertian perizinan pada hakekatnya adalah bagian dari cara negara memberikan pengaruh terhadap perilaku masyarakatnya dalam kegiatan yang dilakukan dalam batas-batas hukum dan tanpa menimbulkan kerugian bagi orang lain. Bangunan merupakan infrastruktur penting yang secara konsisten diperlukan untuk semua kegiatan pemanfaatan lingkungan. Gedung tersebut berfungsi sebagai tempat tinggal pribadi dan juga berfungsi sebagai ruang kegiatan perusahaan, termasuk perkantoran yang membantu pengelolaan sumber daya alam sebagai komponen utama infrastruktur pendukungnya. Persyaratan peraturan bangunan gedung yang terkesan tumpang tindih perlu dievaluasi mengingat fungsi bangunan dan bentuknya terus berkembang seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan kebijakan undang-undang konstruksi bangunan di masa depan adalah untuk memfasilitasi operasional perusahaan, sekaligus memastikan bahwa pertimbangan teknis diprioritaskan dan kepatuhan hukum tetap terjaga.
Co-Authors Alessandro Christian Max Darma, Rassel Surya Gilang Pratama Qoyyumi Permadi*, Shafira Andiena Sugiawan, Fricila Anggitha