<![CDATA[Praktik pembukuan bendahara gampong menjadi sarana penting untuk mengungkapkan informasi secara akurat dan transparan. Perubahan tata kelola keuangan gampong yang menempatkan peran aktif aparatur desa dilihat sebagai persoalan yang menarik untuk diteliti dikarenakan kewajiban yang diemban oleh aparatur gampong tidak hanya berdampak pada pembangunan masyarakat gampong namun juga memberikan efek negatif terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan anggaran di gampong. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan pembukuan dana gampong pada gampong Mesjid Puenteut Kota Lhokseumawe, sebagaimana yang diamanat dalam Qanun No. 5 Tahun 2003 dan Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pelaksanaan tata pemerintahan gampong yang mandiri dan pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif model analisis simulasi dengan sampel aparatur Gampong Mesjid Puenteut Kota Lhokseumawe. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan yang sangat teknis dalam penatabukuan akuntansi gampong sesuai dengan standar akuntansi desa. Hal ini sejalan dengan eksekusi anggaran yang bersumber dari dana desa, alokasi dana gampong, bagi hasil pajak daerah serta sisa pembayaran tahun lalu sebanyak Rp 1.697.010.354 yang dilihat masih terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Hasil penelitian ini memberikan implikasi pada masih rendahnya pemberdayaan gampong yang selama ini telah dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Lhokseumawe beserta pihak lain yang terlibat sehingga diperlukan adanya penanganan berkelanjutan dalam bentuk pendampingan.Kata Kunci: Bendaharawan Gampong, Anggaran Pendapatan dan belanja Gampong, Laporan keuangan]]>
