Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.048
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian) COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Jurnal Penyuuhan dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM) Media Hukum Indonesia (MHI)
Ahmad, Muh. Jufri
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian)

 1 
Menakar Kasus Lumpur Lapindo Sebagai Pelanggaran Putra, Hananda Dwi Sasongko; Adyatma, Arief Dwi; Ahmad, Muh. Jufri
JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian) Vol 5 No 2: Januari 2020
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhp17.v5i2.6113

Abstract

The factor of the Lapindo mudflow disaster led to errors in the planning and drilling process whichsucceeded in eliminating the settlement of communities around drilling. The impact felt by the victims afterthe incident in the refugee camp was very alarming, because it was far from feasible. There are many rightsthat have been violated in the case of Lapindo mud so that the state is obliged to intervene in resolving thiscase. So that the process that has occurred so far from the beginning until now regarding the subject matterof the core problem remains the same, namely the conflict between victims of Lapindo mudflow and PTLapindo due to the retraction of the compensation process that is considered too small or not equivalent tothe losses suffered by Lapindo mud victims. In addition to the problem, namely the rejection of therelocation of Lapindo mudflow victims, the construction of damaged infrastructure due to Lapindomudflows and the widespread spread of Lapindo mudflows has not yet been completed. So this incidentraises the question of whether the Lapindo mudflow is a crime or a violation of human rights. As well ashow the state has obligations to this case. This study uses a juridical normative approach whose researchresults show that this case is a violation of human rights and the state is obliged to restore the condition ofthe victim and the environmental impact caused and the state must thoroughly manage compensation orcompensation arising from Lapindo mud
PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI ARAB SAUDI BERDASARKAN KONVENSI TENTANG PERLINDUNGAN HAK SEMUA BURUH MIGRAN Ramadana, Fazar; Yusuf, Syaifullah; Ahmad, Muh. Jufri
JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian) Vol 5 No 2: Januari 2020
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhp17.v5i2.6120

Abstract

Persaingan dalam mendapatkan pekerjaan di Indonesia membuat seseorang lebih memilih menjadiseorang migran tanpa berfikir sulitnya menjadi seorang migran terutama disektor pembantu rumahtangga dan bagaimana seorang pekerja migran menjadi sasaran empuk dengan direndahkanmartabatnya dan keselamatan yang tergadaikan bukan tanpa sebab untuk memilih sebagai pekerjamigran. Semakin sulitnya mencari pekerjaan di Indonesia adalah faktor utama dan keinginan untukmendapatkan gaji yang jauh lebih layak adalah minat tersendiri bagi pekerja migran, akan tetapiperjalanan mereka tidaklah mudah seperti yang telah dibanyangkan, banyaknya resiko akandiskriminasi, pelecehan seksual bahkan sampai hukuman mati sudah menjadi pemandangan yanglumrah. Sekalipun sangat berperan bagi perekonomian dalam Negeri atau biasa disebut sebagaipahlawan devisa tidak membuat pekerja migran terjamin dan penuh akan kepastian hukum bagikeselamatanya. Dan justru sebaliknya pemerintah sangat lamban dalam menangani setiap kasus bagiwarganya, perlindungan yang sangat masif dan masih bisa dimui Masalah diskriminasi untuk saatini. Yang menjadi pertanyaan utama bagaimana peran pemerintah dan lembaga – lembaga duniauntuk melindungi pekerja migran dari segala bentuk masalah HAM tersebut. Semua data yangdiambil merupakan pertimbangan dari keseluruhan sumber yang sebelumnya pernah melakukanpenelitian yang sama dengan mengambil poin penting yang disampaikan beberapa sumber dandilandasi dari konvenan internasional yang telah diratifikasi maupun belum diratifikasi terutamakonvenan Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan AnggotaKeluarganya yang telah diratifikasi menjadi UU No 18 Tahun 2017. Kajian tentang ini sangat bergunabagi seseorang yang ingin menjadi calon migrant agar memahami hukum yang mengatur baik dariNegara Indonesia dan hukum Negara tujuan terutama di Arab Saudi
Co-Authors Adyatma, Arief Dwi Anugrah, Narendra Putra Assegaff, Nabila Baseno, Ongky Ramadhan Dipo Wahjoeono, Dipo Hendarto, Vanya Agatha Kasudarman, Mesu Reh Putra, Hananda Dwi Sasongko Ramadana, Fazar Safitri, Dian Ayu Widya Ningrum, Cindi Yusuf, Syaifullah