Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

The Concept Of Coordination Reform Between Polri Institutions And The Public Prosecutor's Office In Pre-Prosecution Dani Durahman; Maryadi Wijaya
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12751847

Abstract

The purpose of this study is to produce a concept so that coordination between the prosecutor's office and the police can run well so that the pre-prosecution process does not hinder the law enforcement process, because, currently, the pre-prosecution can take a long time due to the back and forth of cases. If this happens, back-and-forth examination of case files becomes unnecessary or minimal, because investigators and public prosecutors already have aligned views and needs for proof. So that in carrying out an investigation, the two can complement each other, there is no need to wait until the end of the investigation process which is only limited to 14 days. Conceptually, ideal relations between public prosecutors and investigators can be carried out if the inter-subsystems are not limited by sub-system partitions (functional differentiation). There needs to be a regulation in the Criminal Procedure Code regarding the limit for returning case files from the prosecutor's office to the police three to four times the return of case files after exceeding the limit, the prosecutor must take a stand regarding the case
Implementasi Tap MPR RI Nomor: VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara terkait Sumpah Jabatan Pejabat Publik Durahman, Dani; Chalil, Sri Mulyati; Sihombing, Indra Gatot
Badamai Law Journal Vol 9, No 1 (2024)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v9i1.19131

Abstract

Perilaku pejabat merupakan sauritauladan bagi masyarakat atau rakyat pada umumnya, sudah sepatutnya seorang pejabat publik memberikan contoh yang baik. Perkembangan saat ini terjadi beberapa pejabat yang melanggar atau tidak melaksanakan sumpah jabatannya, padahal ketika seorang pejabat publik menyampaikan sumpahnya maka dirinya sudah berjanji dihadapan publik dan tuhan, sudah semestinya pejabat tersebut melaksanakan apa yang sudah ikrarkan. Tidak adanya sanksi baik administrasi, perdata maupun sanksi pidana terhadap pejabat publik yang tidak menjalankan sumpah jabatannya bukan berarti pejabat dengan bebas melanggarnya, karena semuanya merupakan bagian dari etika politik pejabat, untuk mengeliminir pejabat publik melanggar atau tidak melaksanakan sumpah jabatan maka perlu diatur formula sanksi pidana dikarenakan perbuatan pejabat tersebut termasuk dalam pembohongan publik maka diperlukan sanksi pidana ancaman 5 (lima) tahun kurungan penjara supaya ketika pejabat tersebut terbukti bersalah dan dihukum oleh pengadilan maka pejabat tersebut tidak dapat kembali menjadi pejabat public
Edukasi Aspek Hukum Layanan Kesehatan Diera Digital Terhadap Masyarakat Lanjut Usia di Kelurahan Sukamulya Suhardini, Eni Dasuki; Durahman, Dani; Suharno, Rachmat; Christian S, Paulana; Firdaus, M. Raihan; Rahmawati, Amellia
Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2024): Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13301887

Abstract

Layanan Kesehatan diera digital merupakan pola baru dalam layanan kesehatan yang belum tersosialisasi di Indonesia tidak terkecuali di Kelurahan Sukamulya Kota Bandung. Hal ini terjadi oleh karena masih rendahnya pengetahuan keluarga dan masyarakat terhadap aspek hukum layanan Kesehatan diera digital. Temuan ini menjadi suatu kendala dalam mewujudkan layanan Kesehatan digital yang aman. Tujuan pengabdian ini adalah memberikan edukasi dan pemahaman kepada Masyarakat Kelurahan Sukamulya tentang pentingnya aspek hukum layanan Kesehatan digital. Pelaksanaan kegiatan berupa pemberian edukasi kesehatan tentang aspek hukum layanan Kesehatan digital yang dilakukan dengan menggunakan metode ceramah interaktif dan tanya jawab serta juga menggunakan media pembelajaran berupa leaflet. Hasil edukasi menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat menjadi meningkat setelah diberikan edukasi dan pembagian leaflet. Untuk itu disarankan kepada seluruh Masyarakat Kelurahan Sukamulya untuk berhati-hati dalam memilih aplikasi layanan Kesehatan digital. Pemberian edukasi tentang aspek hukum layanan Kesehatan digital perlu dilakukan secara kontinyu sebagai upaya penyebaran informasi tentang aspek hukum layanan Kesehatan digital kepada masyarakat luas.
Edukasi Bahaya Thrifting Terhadap Kesehatan Masyarakat Di Kelurahan Sukamulya Paulana Christian Suryamin; Dani Durahman; Riza Zulfikar; Ryan Fani; Andika Pratama; Wahyu Purnama Sari; Ludi Hermawan; Ipa Rosita; Aldina Setiani
Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 3 (2024): Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13770912

Abstract

Thrifting sangat diminati oleh kaum muda khususnya karena pakaian bekas yang diperjual belikan adalah pakaian yang bermerk dan masih berkualitas, sehingga aman di kantong, tetapi dengan banyaknya thrifting ternyata negara beberapa waktu yang lalu melarang peredaran dan penjualan baju thrifting. Masyarakat Kelurahan Sukamulya Kota Bandung khususnya remaja belum mengenal ruang lingkup dari bahaya trifting terhadap kesehatan. Hal tersebut terjadi, salah satunya karena kurangnya informasi yang di dapat baik dalam bentuk penyuluhan maupun sosialisasi, hal ini memunculkan kekhawatiran terjadinya permasahan bahaya trifting terhadap kesehatan. Edukasi bahaya thrifting terhadap kesehatan butuh kepedulian banyak pihak, tidak terkecuali lembaga pendidikan, terutama lembaga pendidikan. Universitas Langlangbuana dalam hal ini sudah mengambil perannya dalam upaya edukasi bahaya thrifting terhadap kesehatan. Diantara peran tersebut yang telah dilakukan adalah memberikan edukasi serta pendampingan kepada warga Masyarakat terkait dengan bahaya thrifting terhadap kesehatan. Pemberian edukasi yang dilakukan dengan metode ceramah dan pembagian leaflet ternyata mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bahaya thrifting terhadap kesehatan. Edukasi ini tidak bisa hanya dilakukan sekali saja, namun harus dilakukan secara berkelanjutan agar mampu mewujudkan Masyarakat terbebas dari bahaya thrifting terhadap kesehatan.