Garuda - Garba Rujukan Digital

PENYULUHAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK BAGI PARA SISWA DAN GURU SDN CEMPAKA BARU 05 KEMAYORAN JAKARTA PUSAT Rahmanto, Derta; Purwaningsih, Endang; Ariyanti, Evie Rachmawati Nur
Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang Vol 3, No 1 (2018): June 2018
Publisher : University of Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/abdimas.v3i1.2243

Pada umumnya semua siswa dan guru di SDN Cempaka Baru 05Â Kemayoran belum memahami secara benar tentang perlindungan anak dan penegakan hukumnya. Mereka jugaÂ Â belum pernah mendapatkan penyuluhan atau pelatihan tentang hukum perlindungan anak. Untuk itulah perlu diberikan pengetahuan yang cukup melalui penyuluhan hukum ini untuk mengatasi permasalahan mitra terkait upaya pencegahan kejahatan terhadap anak didik sebagai bentuk perlindungan hukum menurut UU Perlindungan anak. Upaya yang dilakukan melalui penyuluhan hukum ini dilakukan dengan memberi pengetahuan hukum tentang perlindungan anak kepada siswa dan guru,Â kemudian dilanjutkan pada tanya jawab, dengan metode kegiatan ceramah dan diskusi di sekolah setempat dan memberikan pre test dan post test.Â Â Hasil kegiatan menunjukkan pentingnya kegiatan penyuluhan tentang perlindungan anak untuk meningkatkan wawasan pengetahuan dan kesadaran hukum anak didik, demikian pula bagi guru sebagai pendidik, terkait tugas, hak dan kewajibannya di sekolah.Â DOI: https://doi.org/10.26905/abdimas.v3i1.2243

PENYULUHAN HUKUM INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK BAGI PARA GURU DAN SISWA SDN 05 CEMPAKA BARU KEMAYORAN JAKARTA PUSAT Purwaningsih, Endang; Rahmanto, Derta; Ariyanti, Evie Rachmawati Nur
Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang Vol 3: (Special Issue) December 2018
Publisher : University of Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/abdimas.v3i0.2645

Mengingat kesadaran hukum dan pengetahuan hukum guru dan siswa SDN 05 Cempaka Baru masih cukup rendah, dan sama sekali belum pernah mendapatkan penyuluhan hukum terkait informasi dan transaksi elektronik, maka perlu dilakukan upaya sosialisasi dan edukasi dalam upaya meningkatkan pengetahuan yang selanjutnya dapat menumbuhkan kesadaran hukum terkait informasi dan transaksi elektronik. Permasalahan mitra yang disikapi adalah bagaimana upaya sosialisasi regulasi dan edukasi dilakukan terhadap siswa dan guru SDN 05 Cempaka Baru guna meningkatkan pengetahuan hukum informasi dan transaksi elektronik. Kegiatan penyuluhan ini dikerjakan dengan ceramah dan tanya jawab dengan pemberian pre test dan post test, yang diselenggarakan bekerjasama dengan SDN 05 Cempaka Baru, Kemayoran Jakarta Pusat. Pelaksanaan kegiatan diikuti oleh guru dan siswa kelas V dan VI dan hasil penyuluhan menunjukkan peningkatan pengetahuan hukum informasi dan transaksi elektronik yang signifikan.Â DOI: https://doi.org/10.26905/abdimas.v3i0.2645

PENGAWASAN TERHADAP KETAATAN PENANGGUNG JAWAB USAHA DALAM UPAYA MELESTARIKAN DAN MENCEGAH TERJADINYA PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR Liza Evita; Evie Rachmawati Nur Ariyanti
Jurnal ADIL Vol 9, No 1 (2018): JULI 2018
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/ajl.v9i1.662

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, upaya sistematis danterpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup danmencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, salahsatunya adalahÂ dengan pengawasan selain melalui perencanaan,pemanfaatan,pengendalian, pemeliharaan, dan penegakan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jadi, pengawasan merupakan hal penting yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkunganhidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

PELUNASAN BEA METERAI ATAS DOKUMEN DI INDONESIA Evie Rachmawati Nur Ariyanti
Jurnal ADIL Vol 2, No 3 (2011): DESEMBER 2011
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

The Law No. 13/1985 sets a tax on documents, which is called stamp duty. Itsdetailed and technical implementation is further described in GovernmentRegulation No. 24/2000 on the New Tariff for Stamp Duty and its Imposition Limitof Nominal Price. So far, many people are familiar with only one type of stamp:seal on receipts. In addition, many people are still uninformed about when it iscompulsory to stamp on their documents. Through juridical-normative approach,this research found out that there is another alternative to attaching stamps orseals to pay stamp duty on documents: either manual or digital franking machine.This means of repayment involves fixed procedures. The sealing or stamping itselfuses seals on receipts or tax collection letters. This ty,stmpingmeans of sealing isdone to documents used as evidence previously not payable on stamp duty andinsufficiently paid. This stipulation also applies to documents made in othercountries which are to be used in Indonesia.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA Evie Rachmawati Nur Ariyanti
Jurnal ADIL Vol 12, No 2 (2021): DESEMBER 2021
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/ajl.v12i2.2118

Undang-undang tentang pajak penghasilan merupakan salah satu peraturan perpajakan yang mengalami perubahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Untuk mendukung kemudahan berusaha di Indonesia perlu penegasan status kewarganegaraan pada definisi subjek pajak orang pribadi, penambahan objek pajak yang dikecualikan dari pajak penghasilan, dan penurunan tarif pajak penghasilan atas bunga obligasi. Warga Negara Asing yang menjadi subjek pajak dalam negeri dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang diterima dari Indonesia dengan ketentuan memiliki keahlian tertentu dan berlaku selama 4 (empat) tahun pajak sejak ditetapkan sebagai subjek pajak dalam negeri. Dividen atau penghasilan lain yang diterima Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan sepanjang diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian tarif pajak atas penghasilan berupa bunga obligasi yang diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri selain Bentuk Usaha Tetap dapat diturunkan dengan peraturan pemerintah

AKIBAT HUKUM PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN DENGAN PAJAK KELUARAN DALAM MASA PAJAK YANG TIDAK SAMA Evie Rachmawati Nur Ariyanti
Jurnal ADIL Vol 10, No 1 (2019): JULI 2019
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Pasal 9 Ayat (9) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai membuka kemungkinan untuk mengkreditkan pajak masukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir masa pajak saat pembuatan faktur pajak. Permasalahan timbul dalam hal faktur pajak diterima sudah melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan. Ketentuan ini malah diatur dalam Penjelasan Pasal 9 Ayat (9). Ditinjau dari pembentukan peraturan perundang-undangan, penjelasan suatu pasal tidak boleh membuat norma baru karena bertentangan dengan Butir 177 Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu juga tidak memenuhi asas kejelasan rumusan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan materi muatannya tidak mencerminkan asas ketertiban dan kepastian hukum. Akibat hukum yang timbul terhadap wajib pajak yang melampaui batas waktu yang diperkenankan untuk mengkreditkan pajak masukan dengan pajak keluaran adalah selain membayar jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, masih ditambah dengan pengenaan sanksi bunga dan kenaikan.

Tinjauan Yuridis Terhadap Bea Meterai Di Indonesia Evie Rachmawati Nur Ariyanti
Jurnal ADIL Vol 11, No 1 (2020): JULI 2020
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/ajl.v11i1.1444

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai berlaku sejak tahun 1986 sampai dengan sekarang. Berkaitan dengan perkembangan teknologi di Indonesia, peraturan ini banyak memiliki kelemahan di antaranya adalah belum ada pengaturan secara tegas tentang dokumen elektronik sebagai objek bea meterai, saat terutang bea meterai, pihak yang terutang bea meterai dan konsep pemungut bea meterai untuk dokumen-dokumen tertentu, tarif bea meterai, serta fasilitas bea meterai. Bentuk pelunasan bea meterai yang masih berlaku sekarang ini dilakukan dengan meterai tempel, mesin teraan meterai digital, teknologi percetakan dan sistem komputerisasi. Namun demikian, pelunasan bea meterai dengan cara lain ini hanya dapat diberlakukan pada dokumen fisik saja

PEMBATASAN FRASA PERUBAHAN KESEKIAN KALI PADA PERUMUSAN JUDUL UNDANG-UNDANG: TELAAH TERHADAP UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN Evie Rachmawati Nur Ariyanti
Jurnal ADIL Vol 3, No 2 (2012): DESEMBER 2012
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Perubahan suatu undang-undang dapat dilakukan terhadap ketentuan-ketentuanyang tidak sesuai lagi dengan situasi atau kondisi yang berlaku dalam masyarakat.Namun demikian, dari beberapa kali perubahan terhadap ketiga undang-undang dibidang perpajakan, telah menimbulkan kebingungan dari pengguna undang-undang atas pengaturan mana yang masih digunakan dan penyebutanterhadap undang-undang tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridisnormatif, yaitu penelitian terhadap data sekunder yang datanya diperoleh melaluistudi kepustakaan. Apabila suatu undang-undang telah sering mengalamiperubahan hingga menyulitkan pengguna undang-undang tersebut, sebaiknyaperaturan tersebut diumumkan kembali menurut bunyi yang baru sesuai dengan perubahan-perubahan yang telah dilakukan dengan mengadakan penyesuaian.Untuk itu dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan pengaturan tentang pembatasan frasa perubahan kesekian kali pada perumusan judul suatu undang-undang.

PROSPEK PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN SEBAGAI PERUSAHAAN MULTI FINANCE MILIK NEGARA Evie Rachmawati Nur Ariyanti
LAW REFORM Vol 2, No 2 (2007)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya pengembangan usaha melalui pemberian kredit dengan jaminan fidusia. Struktur organisasinya diubah menjadi lebih ramping dan dinamis sebagai awal pengalihan bentuk badan usaha Pegadaian dari PERUM menjadi PERSERO. Pembiayaan konsumen dan sewa guna usaha dengan hak opsi adalah kegiatan pembiayaan yang mempunyai prospek sebagai usaha PERUM Pegadaian di era globalisasi. Setelah menjadi perusahaan multi finance milik negara, maka berbagai hambatan yang dihadapi adalah menjadi perusahaan multi finance yang terpercaya dan mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan.Kata Kunci : Prospek, Perum Pegadaian, Multi Finance

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search