Garuda - Garba Rujukan Digital

Indonesia’s Criminal Law Policy On The Victim Of Narcotics Abuse In The Perspective Of Victimology Ariyanti, Vivi
Veteran Law Review Vol 1, No 1 (2018): November
Publisher : Faculty of Law, Pembangunan Nasional Veteran Jakarta University

The design constructed by the formulation in the Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics is that addicts and victims of narcotics abuse are given punitive measures (i.e. medical rehabilitation and social rehabilitation), whereas non-addicted narcotics abuse is given a criminal penalty. Parameters of narcotic abuse victims in the Law No. 35 of 2009 are very restricted and they are difficult to prove. Therefore, in addition to using the law, law enforcement officials also use other rules to determine the parameters of victims of drug abuse. The Law No. 35/2009, and also the law enforcement officers, uses the positivist victimology paradigm that places narcotics abusers as both perpetrators of crimes and victims of their own actions (self-victimizing victims). Meanwhile, according to radical victimology paradigm, narcotics abusers belong to precipitative victims. Based on that, this study recommend that the law formulation need to be made on the definition of drug abuse victims with the concept of depenalization, i.e. future criminal law policy includes narcotics abusers into victims who are required to undergo medical and social rehabilitation.

Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia yang Berkeadilan Gender dalam Ranah Kebijakan Formulasi, Aplikasi, dan Eksekusi Ariyanti, Vivi
Halu Oleo Law Review Vol 3, No 2 (2019): Halu Oleo Law Review: Volume 3 Issue 2
Publisher : Halu Oleo University

Hukum merupakan alat utama yang digunakan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun demikian, disebabkan karena perkembangan masyarakat dan juga didesak oleh kebutuhan semakin kompleksnya kehidupan sosial di masa sekarang, terutama berkaitan dengan nilai-nilai keadilan gender, hukum harus mengikuti arah perkembangan masyarakat. Pembaharuan hukum tidak lepas dari konsep tentang reformasi hukum yang cakupannya sangat luas, karena reformasi hukum tidak hanya berarti pembaharuan peraturan perundang-undangan. Reformasi hukum mencakup sistem hukum secara keseluruhan, yaitu reformasi substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Tulisan ini berusaha mengkaji bagaimana arah pembaharuan hukum pidana Indonesia yang berkeadilan gender sebagai upaya untuk menjawab tantangan zaman dan juga mengakomodasi aspirasi masyarakat Indonesia pada umumnya. Penanggulangan tindak pidana yang didasarkan atas ketimpangan gender, yaitu kekerasan seksual, dapat dilakukan dengan sarana penal (penal policy) melalui kebijakan formulasi, kebijakan aplikasi, dan kebijakan eksekusi. Kebijakan formulasi digunakan untuk mewujudkan hukum yang berperspektif gender dan mengutamakan keadilan gender. Undang-undang yang mengatur hukum pidana dapat dirancang menggunakan konsep khusus (lex specialis) yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual, baik dari aspek hukum materiil maupun hukum formil. Adapun kebijakan aplikasi, model pembaharuannya dilakukan oleh aparatur hukum dan dapat bekerja sama dengan masyarakat, dengan memiliki komitmen bersama dalam melawan segala bentuk tindak pidana yang berbasis ketimpangan gender. Sedangkan dalam kebijakan eksekusi, pemerintah dituntut untuk tegas dan tanpa ada sikap diskriminatif berdasarkan gender maupun pandangan yang merendahkan perempuan dalam melaksanakan tuntutan hukum yang telah diformulasikan maupun yang diputuskan oleh pengadilan.

Implementasi Asas Legalitas dan Retroaktif tentang Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam Ariyanti, Vivi
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 9 No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Penegakan hukum terhadap kejahatan korupsi harus dilakukan secara tegas, komprehensif, berkesinambungan, dan dengan terobosan-terobosan hukum (dengan cara-cara luar biasa), mengingat korupsi yang terjadi selama ini yang dilakukan secara sistematis dan meluas telah menyebabkan negara sangat dirugikan baik dari segi keuangan maupun perekonomian dan di samping itu juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas. Pemberntasan tindak pidana korupsi sebagai extra ordinary crime harus dilakukan secara luar biasa (extra ordinary). Dengan demikian implementasi asas retroaktif kiranya dapat dirasionalisasikan, walaupun bertentangan dengan asas legalitas. Dalam hukum pidana Islam penerapan asas retroaktif masih bisa dimungkinkan, walaupun dengan batasan yang sangat ketat, seperti harus menguntungkan korban dan untuk kepentingan umum (kemaslahatan umum), karena hal ini menyangkut hak asasi manusia agar tidak terjadi abuse of power.

KEBEBASAN PERS DALAM PERSPEKTIF PERADILAN PIDANA Ariyanti, Vivi
KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Vol 4 No 1 (2010)
Publisher : Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto

Freedom of the press in the perspective of the criminal justice is the use of the provisions of the Criminal Code; itis not limitation or restraint on freedom of the press, because the provision was only a tool that is used for the testing of limitativeconduct a press working process. Testing can be done by using specific parameters as stipulated in the convention on thefreedom of information, such as the press can not be prosecuted in criminal law except when to do positive things likecontempt, sedition, blasphemy, pornography, a lie news, disturb national security and public order and statements thatimpede the fair administration of justice. Therefore, in press freedom, presenting news must be based on features newsjournalist code of ethics that exist

Pornografi dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Ariyanti, Vivi
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 4 No 1 (2010)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Pornography which has impacts in human's life is already controlled by al-Qurâ€™an and Pornography Act (UU No. 44/2008).

Indonesiaâ€™s Criminal Law Policy On The Victim Of Narcotics Abuse In The Perspective Of Victimology Ariyanti, Vivi
Veteran Law Review Vol 1, No 1 (2018): November 2018
Publisher : Faculty of Law, Pembangunan Nasional Veteran Jakarta University

The design constructed by the formulation in the Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics is that addicts and victims of narcotics abuse are given punitive measures (i.e. medical rehabilitation and social rehabilitation), whereas non-addicted narcotics abuse is given a criminal penalty. Parameters of narcotic abuse victims in the Law No. 35 of 2009 are very restricted and they are difficult to prove. Therefore, in addition to using the law, law enforcement officials also use other rules to determine the parameters of victims of drug abuse. The Law No. 35/2009, and also the law enforcement officers, uses the positivist victimology paradigm that places narcotics abusers as both perpetrators of crimes and victims of their own actions (self-victimizing victims). Meanwhile, according to radical victimology paradigm, narcotics abusers belong to precipitative victims. Based on that, this study recommend that the law formulation need to be made on the definition of drug abuse victims with the concept of depenalization, i.e. future criminal law policy includes narcotics abusers into victims who are required to undergo medical and social rehabilitation.

KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA Ariyanti, Vivi
Jurnal Yuridis Vol 6, No 2 (2019): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Penegakan hukum merupakan suatu keharusan yang dijalankan negara dalam melindungi warganya, karena penegakan hukum adalah menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya adalah bagian dari usaha penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana diwujudkan melalui suatu kebijakan hukum yang merupakan bagian dari politik hukum nasional. Hal ini melibatkan berbagai unsur dalam negara, mulai dari pembuat undang-undang, aparat penegak hukum, sampai warga negara. Fokus pembahasan makalah ini adalah bagaimanakah kebijakan penegakan hukum pidana terhadap penanggulangan kejahatan, dan faktor apakah yang dapat menunjang penerapan kebijakan penegakan hukum pidana terhadap penanggulangan kejahatan. Pembahasan makalah ini terdiri dari empat poin utama, yaitu kebijakan penegakan hukum, faktor perundang-undangan, faktor penegak hukum, dan faktor budaya hukum masyarakat. Kajian ini berkesimpulan bahwa kebijakan penegakan hukum pidana dapat dimulai dengan pembentukan produk hukum yang tepat dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Adapun kendala yang dihadapi penegakan hukum dapat bersumber dari perundang-undangan, aparat penegak hukum, dan budaya hukum masyarakat.

Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam Ariyanti, Vivi
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 11 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

The term of drug abuse victims in the Act No. 35 of 2009 on Narcotics refers to a person who inadvertently uses narcotics, for being persuaded, tricked, deceived, coerced, and/or threatened to use narcotics. However, both addicts and the individual self-use drug abusers are in factvictims of syndicates of illicit narcotics trafficking. In addition, the spirit contained in the Narcotics Act also implies that narcotics addicts and abusers are victims of criminal acts of others in the form of illegal drug trafficking.Therefore, the Narcotics Act stipulates the obligation to undergo medical rehabilitation and social rehabilitation for addicts and self-use of drug abusers.On the contrary, Islamic law does not distinguish the term addicts, narcotics abusers, or victims of narcotics abuse. Islamic law tends to equate all these categories as perpetrators of narcotics abusers except those who are truely forced by others. In Islamic law, the punishment for them according to some scholars is the sanction of h}udu>d which is equated with the khamr (alcohol) drinkers, that is whipped as much as eighty times. While the opinion of other ulema, the penalty is taâ€™zir, of which form submitted to the ruler/government/judge. Thus, this type of taâ€™zir sanction in Islamic law is more in line with the prevailing laws and regulations in Indonesia.

Konsep Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional dan Sistem Hukum Pidana Islam Ariyanti, Vivi
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 13 No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

The current position of victims in the criminal justice system has not been placed fairly, because victims in the judiciary are only represented by public prosecutors who base their charges on statutory rules and facts obtained from witnesses. This paper reviews and compares the Indonesian national criminal justice system and Islamic criminal law system in terms of protecting the rights of victims of criminal acts during and after undergoing the trial process. The study of victims in the Western criminal law system adopted by Indonesia has been so extensive and profound, that it raises its own science called victimology, which is parallel to the science of criminology. Meanwhile Islamic criminal law (al-Fiqh al-Jinayah) still refers to fiqh books written by medieval jurists, so that the study of Islamic criminal law is stagnant and without significant progress. However, both national criminal law and Islamic criminal law, in principle, emphasize that the protection of victims must be balanced between the interests of the victims themselves, the perpetrators of crime, society, the state, and the public interest.

Rehabilitasi Berbasis Pesantren bagi Penyalah Guna Narkotika sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Ariyanti, Vivi; Maula, Bani Syarif
KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Vol 14 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/komunika.v14i2.3757

Illicit trafficking and narcotics abuse cause many victims and social problems. In implementing legal protection policies, the National Narcotics Agency (BNN) of Banyumas Regency undertakes rehabilitation efforts for narcotics abuse by collaborating with the Nurul Hikmah Islamic Boarding School in Cilongok. This study aims to analyze the form of legal protection for narcotics abusers in the Banyumas district, and the rehabilitation process for narcotics abusers based on Islamic boarding schools at Nurul Hikmah Islamic Boarding School, Cilongok Banyumas. This research is a type of empirical normative research. This study found that the BNN provides legal protection for narcotics abuse by placing them in institutions or rehabilitation centers. Based on the theory of victim protection, the steps and actions taken by the Banyumas Regency BNN are correct, namely separating the criminal offender (narcotics trafficker) from the victim (addicts and victims of narcotics abuse). In terms of carrying out rehabilitation, BNN Banyumas Regency has collaborated with the Nurul Hikmah Islamic Boarding School in Cilongok. The rehabilitation process at Nurul Hikmah Islamic Boarding School in Cilongok is an indicator that the government has carried out its obligations (in accordance with the UU No. 35/2009 about: Narcotics) in carrying out legal protection for victims of narcotics abuse in the form of pesantren-based social rehabilitation so that they can return to live a good life according to religious rules and principles.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search