Garuda - Garba Rujukan Digital

Pengungsi dalam Perspektif Hubungan Internasional Zulkarnain
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Nasional

Isu pengungsi internasional kembali mengemuka dalam diskursus hubungan internasional semenjak perang dunia kedua usai. Jika pada masa perang dunia isu pengungsi ini muncul kepermukaan adalah karena perang, maka setelah perang dunia kedua, tepatnya setelah perang dingin, isu ini kembali menjadi bahan perbincangan sebagai akibat munculnya konflik internal di negara-negara tertentu sehingga memunculkan gelombang pengungsi internasional. Secara umum para pengungsi yang demikian ini menginginkan rasa aman dan sekaligus menghindari tekanan-tekanan sosial, keamanan dan politik dari negara induknya. Sistem internasional sebenarnya sudah sangat mendukung terciptanya upaya perlindungan terhadap pengungsi ini, namun secara bersamaan masih banyak negara yang enggan mengurusi pengungsi. Bisa saja sebagai akibat dari status pengungsinya yang dianggap gelap atau ilegal dan bisa saja karena negaranya yang belum meratifikasi Konvensi tentang Pengungsi. Tetapi apapun alasannya, studi hubungan internasional kembali menunjukkan ciri khasnya sebagai studi yang selalu bergerak dinamis dan ditandai dengan kondisi yang selalu change and continuity. Kata Kunci : Pengungsi Internasional, Migrasi Internasional

Diplomasi Tingkat Tinggi: Sebuah Pemahaman Awal Zulkarnain Zulkarnain
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Nasional

AbstractSummit diplomacy belongs to the head of state or head of government. It will happen when there are crucial problems faced by the countries concerned and directly touch the collective interests of two or more countries involved in the summit. Summit or high-level diplomacy is also a reflection of a quick response by the parties that tends to produce a weighted agenda, so high-level diplomacy is not a series of activities of heads of state or heads of government filled with imaging missions, but rather an important mission for the national interest. One of the most important things of high-level diplomacy is the "ideology" of high-level diplomacy itself, namely the preparation of strategies, coordination and implementation measures aimed at the achievement of targets and objectives. That way, summit diplomacy avoids the blowing winds that pass without meaningful impression to mankind. Key words : diplomacy, summit diplomacy, national interest

Pergeseran Sentral Geopolitik Internasional, dari Heartland ke Asia Pasifik, Apa Geopolitic Leverage Indonesia ? Zulkarnain Zulkarnain; Hendra Maujana Saragih; Safrizal Rambe; Hendrajit - Hendrajit
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Nasional

Indonesia has strategic geopolitics in global interaction, besides its position between two oceans and two continents which is an opportunity for how big a role that can be played on the international stage, also has a variety of natural resources. But this nation is not able to "manage" appropriately and well the location of the "strategic" position and wealth of natural resources that it has. Maybe only in the Bung Karno era, Indonesia was able to manage its geopolitics Key words: Geopolitics, Geopolitical Constellation, Indonesian Geopolitics, Threats

DIMENSI PENANGANAN DALAM KASUS PENGUNGSI INTERNASIONAL: TEORI DAN PRAKTIK Yanyan M Yani; Zulkarnain Zulkarnain
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Nasional

Menangani pengungsi internasional sesungguhnya adalah sebuah tanggungjawab Negara dan komunitas sosial global. Sangat tidak tergantung pada apakah Negara yang bersangkutan ikut meratifikasi pengungsi 1951 atau tidak. Mengapa, karena persoalan pengungsi internasional adalah persoalan universalisme kemanusiaan, termasuk di dalamnya hak asasi manusia. Oleh sebab itu tidak ada alasan yang mendasar bagi Negara untuk mengabaikannya. Bukankah negara adalah juga sekaligus unit politik yang hidup, tumbuh dan berkembang sebagaimana layaknya mahluk hidup. Pengungsi internasional seyogianya haruslah dipandang sebagai organ sistem internasional yang turut memberikan pendewasaan bagi Negara. Nilai-nilai humanity tidak dapat dipisahkan dari dimensi pengelolaan Negara. Emmanuel Kant menyebutkan bahwa manusia itu pada hakekatnya mempunyai perilaku yang saling menghargai dan perduli diantara sesamanya. Perilaku seperti inilah yang membuat seseorang itu disebut sebagai manusia. Demikian juga Negara, Negara adalah instrument yang dikelola oleh sejumlah manusia dan sudah barang tentu berdasarkan akal sehat. Untuk itu tindakan penanganan pengungsi internasional adalah sesuatu aksi yang berlandaskan akal sehat. Opsi penanganan bisa saja dipilih berdasarkan aturan-aturan yang sesuai dengan hukum pengungsi internasional, namun demikian tidak terbatas sifatnya, melainkan boleh juga atas dasar kreatifitas-kreatifitas sesuai dengan yang berkembang di lapangan. Yang penting tidak bertentangan dengan sudut pandang kemanusiaan.

GLOBALISATION AND STRATEGY: “NEGARA, TERITORI DAN KEDAULATAN DI ERA GLOBALISASI” Indra Kusumawardhana; Zulkarnain
Jurnal Ilmu dan Budaya Vol 40, No 54 (2016): Vol. 40, No 54 (2016)
Publisher : Universitas Nasional

The development of Globalization in this century is far more interesting for so many academias. The main issue that becomes the area of debate is the impact of Globalization to the concept of Nation-State, territory and sovereignty (Wesphalian System). The group of skeptic thinker assume that globalization bring a negative impact to Nation-State, territory and sovereignty. In the other hand, those who put their faith in globalization argue that globalization is inevitable. Therefore, an action of reconfiguration is needed to control the shift of every aspect in the context of world politics. For the sake of this need, Nation-State needs to be strengthening in order to retain its existence and legitimation. The arguments of this paper tend to pro the second position as the staple of this paper. The nature of relationship between Globalization and Nation-State is continuous and dynamic. Therefore, reconfiguration is needed if we want to have a better understanding for the concept of Nation-State, territory, and sovereignty.

DAYA SAING INDUSTRI INDONESIA DALAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN :MEA Zulkarnain Zulkarnain
Jurnal Ilmu dan Budaya Vol 39, No 45 (2015): Vol. 40, No 45 (2015)
Publisher : Universitas Nasional

Liberalization of trade brings with it consequences in competition and ganing market potentials. MEA or Asean Economic Community as liberalization call for preparedness of Indonesia to compete. With the population of about 250 million people the country would be tehe target market of products coming across the Asean countries and beyond. When the industry of the country is prepared in MEA market covering 617.68 million people MEA would be the blessing for Indonesia and more people in the country would gain more benefits.

HEGEMONI TIONGKOK ATAS SUNGAI MEKONG DAN PENGARUHNYA TERHADAP NEGARA DI BAGIAN HILIR: KAMBOJA, LAOS, THAILAND, VIETNAM Irma Indrayani; Zulkarnain Zulkarnain; Dinanti Erawati
Ilmu dan Budaya Vol 42, No 1 (2021): Vol. 42, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/jib.v42i1.1167

Mekong region is a geopolitical hotspot, reflecting conflict of interests between riparian countries (China, Vietnam, Thailand, Myanmar, Laos, and Cambodia) which influence forms of complexity, perspectives and perceptions that lead to tension and conflict. Composition of forces within the Mekong refers to geographical positions that determine strategic positions. China as an upstream riparian country has a more dominant bargaining position. In trying to understand phenomenon of China hegemony, qualitative method as an approach is used through literature study. China hegemony reflects in construction of dams, formation of LMC (Lancang-Mekong Cooperation) and rejection of the MRC (Mekong River Commission).

FENOMENA BLUSUKAN DALAM MODEL KEPEMIMPINAN POLITIK JOKO WIDODO A Zulkarnain; Syamsuddin Harris
POLITIK Vol 13, No 1 (2017): Jurnal Politik
Publisher : POLITIK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1304.806 KB)

Joko Widodo becomes a political phenomenon in his own way. Taken from three process of Pilkada, two times in Solo(period 2005 and 2010), or one time in DKI (2012), also Pilpres in 2014, has succeeded to make him the winner. Blusukan of Jokowi has created pro and contra in community. Some people think that Jokowi looked for an image, while some others agree with him. Those who agree with him think if blusukan is succeeded to make him closer and more aspirative to the community. By using qualitative method, hence, there are five models connected with the political leadership of Jokowi; the leadership of servants, horizontal, populists, democracy, charismatics and democratic. Moreover, both servants and horizontal leadership are the best among others.Keywords: Joko Widodo, blusukan, leadership.Joko Widodo menjadi fenomena politik tersendiri. Dari tiga proses pilkada yang telah di lewati baik di Solo sebanyak dua kali (2005 dan 2010), maupun di DKI satu kali (2012), serta Pemilu Presiden (Pilpres) 2014, telah berhasil menjadikannya sebagai pemenang. Model kepemimpinan politik Joko Widodo yang suka blusukan telah menciptakan pro-kontra di tengah masyarakat. Ada beberapa pihak yang menganggapnya hanya merupakan strategi pencitraan, sebagian yang lain setuju karena melihat blusukan merupakan cara Joko Widodo untuk bisa lebih dekat dan aspiratifkepada masyarakat. Dengan menggunakan metode kualitatif dan teori kepemimpinan, maka, ada lima model yang terkait dengan kepemimpinan politik Joko Widodo, yakni kepemimpinan pelayan, kepemimpin horisontal, kepemimpinan populis kepemimpinan demokratis, kepemimpinan karismatik, dan kepemimpinan demokratis --- adapun, model kepemimpinan pelayan (servant leadership) dan kepemimpinan horisontal (horisontal leadership) adalah yang paling menonjol dari kelimanya.

Bersama untuk Kemanusiaan: Penanganan Lintas Sektor terhadap Masalah Pengungsi Rohingya di Aceh 2015 Zulkarnain Zulkarnain; Indra Kusumawardhana
Jurnal HAM Vol 11, No 1 (2020): April Edition
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

Masalah pengungsi internasional Rohingya serta respon yang dilakukan oleh Indonesia dan masyarakat Aceh dalam mengatasi gelombang pengungsi Rohingya yang terdampar di Aceh menjadi diskursus yang menarik terkait hak asasi manusia. Pengungsi internasional dengan segala macam problematika yang dihadapinya telah menjadi fakta sosial yang tidak dapat dipungkiri dalam agenda politik dan kebijakan sebuah negara, termasuk di Indonesia. Penelitian ini akan menjelaskan tentang keterlibatan Pemerintah Indonesia, organisasi-organisasi internasional dan organisasi-organisasi non pemerintah serta partisipasi masyarakat lokal dalam menangani masalah pengungsi Rohingya Myanmar ini. Menggunakan konsep pengungsi internasional dan penanganan kolaboratif lintas sektor, tulisan ini menghadirkan penjelasan secara kualitatif dan mendalam terhadap penanganan masalah pengungsi Rohingya yang terdampar di Aceh dilakukan oleh Indonesia dan masyarakat Aceh sehingga dapat berkontribusi dalam mengatasi permasalahan kemanusiaan yang terjadi? Berdasarkan analisis yang dilakukan, tulisan ini berpendapat bahwa penanganan ini dilakukan melalui penerapan penanganan kolaboratif yang melibatkan Indonesia, masyarakat Aceh, dan organisasi internasional dalam menghadapi gelombang pengungsi internasional Rohingya yang terdampar di Aceh saat itu.

Kepentingan ekonomi politik China dalam pembentukan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) di kawasan Asia Zulkarnain Zulkarnain; Nika Sutriyani
JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Vol 7, No 4 (2021): JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Theraphy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/020211376

China terus melakukan perluasan kekuatan ekonomi dan pengaruh politik negaranya diberbagai kawasan dunia, salah satunya ialah kawasan Asia, mengimplementasikannya dengan pembentukan berbagai rezim serta institusi internasional yang bergerak diberbagai bidang, salah satunya yakni pembentukan institusi atau lembaga keuangan internasional yang bernamakan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motivasi dan faktor-faktor yang melatarbelakangi China dalam strategi yang dilakukannya untuk mencapai kepentingan negaranya di kawasan Asia melalui pembentukan AIIB. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini ialah metode penelitian kualitatif analitik dalam menganalisis permasalahan yang diteliti. Pada tulisan ini menunjukan bagaiamana pola yang dilakukan cina untuk melebarkan sayapnya dengan membangun hubungan kerjasama dengan negara lain melalui peminjaman investasi dengan pembentukan AIIB, dalam penulisan ini juga dapat disimpulkan bahwasannya AIIB ini juga menjadi alat untuk China mengapai kepentingannya dalam hal ekonomi dan politik negaranya, yakni dalam bidang ekeonomi cina berupaya untuk memperluas pasar luar negeri china dengan negara-negara lain terkhusus di kawasan Asia adapun secara politik pembentukan AIIB juga menjadi salah satu strategi china dalam menggeser eksistensi dan posisi hegemoni amerika di kawasan Asia.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search