<![CDATA[Menangani pengungsi internasional sesungguhnya adalah sebuah tanggungjawab Negara dan komunitas sosial global. Sangat tidak tergantung pada apakah Negara yang bersangkutan ikut meratifikasi pengungsi 1951 atau tidak. Mengapa, karena persoalan pengungsi internasional adalah persoalan universalisme kemanusiaan, termasuk di dalamnya hak asasi manusia. Oleh sebab itu tidak ada alasan yang mendasar bagi Negara untuk mengabaikannya. Bukankah negara adalah juga sekaligus unit politik yang hidup, tumbuh dan berkembang sebagaimana layaknya mahluk hidup. Pengungsi internasional seyogianya haruslah dipandang sebagai organ sistem internasional yang turut memberikan pendewasaan bagi Negara. Nilai-nilai humanity tidak dapat dipisahkan dari dimensi pengelolaan Negara. Emmanuel Kant menyebutkan bahwa manusia itu pada hakekatnya mempunyai perilaku yang saling menghargai dan perduli diantara sesamanya. Perilaku seperti inilah yang membuat seseorang itu disebut sebagai manusia. Demikian juga Negara, Negara adalah instrument yang dikelola oleh sejumlah manusia dan sudah barang tentu berdasarkan akal sehat. Untuk itu tindakan penanganan pengungsi internasional adalah sesuatu aksi yang berlandaskan akal sehat. Opsi penanganan bisa saja dipilih berdasarkan aturan-aturan yang sesuai dengan hukum pengungsi internasional, namun demikian tidak terbatas sifatnya, melainkan boleh juga atas dasar kreatifitas-kreatifitas sesuai dengan yang berkembang di lapangan. Yang penting tidak bertentangan dengan sudut pandang kemanusiaan.]]>
