Articles
<![CDATA[PARADIGMA BARU PENDIDIKAN ISLAM (Konsep Pendidikan Hadhari) ]]>
<![CDATA[Bashori, Bashori]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Vol 11, No 1 (2017): JURNAL PENELITIAN ]]>
Publisher : <![CDATA[LP2M IAIN kUDUS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21043/jupe.v11i1.2031
<![CDATA[AbstrakPersoalan pendidikan islam sedari dahulu hingga sekarang menjadi kajian sosial yang menarik untuk tetap dikaji. Persoalan relevansi pendidikan islam, kurikulum pendidikan islam, hingga dikotomi pendidikan menjadi hal yang masih eksis dalam kajian akademik. Salah satu peran dalam melihat banyaknya persoalan tersebut, maka diperlukan pembaharuan strategi pendidikan yang membumi, dan untuk melakukan pembaharuan pendidikan Islam diperlukan paradigma pendidikan yang mampu mengarahkan pada tujuan dan sasaran pendidikan Islam. Islam sendiri tidak mengenal adanya dikotomi. Al-Qur’an dan Hadis sebagai sumber umat Islam telah memberikan penjelasan yang lugas adanya ilmu pengetahun (Science) dan pemahaman agama secara baik. Masalah dikotomi keilmuan pun menjadi persoalan yang tidak pernah habisnya diperdebatkan dalam pendidikan Islam. Dari uraian tersebut, secara fundamental pendidikan hadhari adalah pendidikan yang berupaya membangkitkan kembali spirit keilmuan Islam yang integratif tanpa dikotomi dengan menginternalisasikan prinsip-prinsip wahyu dan etika Islam tentang pendidikan. Ketiga entitas yaitu hadharah al-nash, hadharah al-falsafah dan hadharah al-‘ilm adalah entitas yang tidak dapat berdiri sendiri. Hadharah al-nash tidak bisa berdiri sendiri tanpa hadharah al-‘ilm dan hadharah al-falsafah dan sebaliknya. Relevansi pendidikan hadhari dengan permasalahan pendidikan Islam saat ini adalah pendidikan Islam harus mampu menginternalisasikan sumber nilai-nilai Al-Qur’an dan hadis dalam melihat permasalahan kontemporer sebagai landasan penyelesaian pendidikan Islam.Kata Kunci: Paradigma, Pendidikan Islam, Hadhari]]>
<![CDATA[TRADISI BACA KITAB GUNDUL DI PONDOK PESANTREN PUTRI AL-ISHLAHIYAH SINGOSARI ]]>
<![CDATA[Bashori, Bashori]]>
<![CDATA[ IBDA` : Jurnal Kajian Islam dan Budaya Vol 15 No 2 (2017): IBDA': Jurnal Kajian Islam dan Budaya ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24090/ibda.v15i2.1068
<![CDATA[This study aims to investigates the supporting and inhibiting factors in non vowel Islamic’s Kitab Kuning (The Yellow Books) educa- tion at Pesantren Putri al-Ishlahiyyah Singosari. Qualitative research method is used in this study by using descriptive qualitative data. From the analysis, this study finds : 1) The implementation of the education is still in a traditional form, which is, using only pesantren’s material and exclude the public school’s general material in it’s curriculum. Moreover, language learning methods used in Madrasah Diniyah classes consist of enumeration methods ( bandongan ), rote methods ( hafalan ), and assess- ment methods; 2) This study concludes that supporting factors in this pesantren are: educational infrastructure and facilities , interconnected learning materials, highly educated santri and ustadz . Meanwhile, the in- hibiting factors are : less active and motivated students, lack of the in- structional media and related books, the existence of translation books which make students less motivated to learn the non-translated source books, Monotonous teaching methods, and lastly, insufficient duration due to short period and time allocation.]]>
<![CDATA[Sejarah Perundang-Undangan Pendidikan Islam di Indonesia ]]>
<![CDATA[Bashori, Bashori]]>
<![CDATA[ INSANIA : Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan Vol 23 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (607.984 KB)
|
DOI: 10.24090/insania.v23i1.2009
<![CDATA[Abstract: The long history of Islamic education in Indonesia can not be separated from the development of historicity policy from time to time. This paper will discuss specifically the development of Islamic education in Indonesia in the post-independence period that is from 1945 until the Soekarno (1959-1966), Soeharto (1966-1998), and government in the reformation era (1998-present). The long history of the nation and country can not be separated from the practical journey of Islamic education, which also experienced ups and downs, marked by important events as a milestone in formulating the policy of the role of Islamic education in the midst of society. Keywords: Undang-Undang, Pendidikan Islam]]>
<![CDATA[MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS IX PADA MATA PELAJARAN SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM (SKI) MELALUI PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN TIME TOKEN ARENDS DI MTS YAPITA TAMBUSAI KABUPATEN ROKAN HULU ]]>
<![CDATA[Bashori, Bashori]]>
<![CDATA[ Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang Vol. 2 No. 2 (2017): Vol. 2 No. 2 Juni 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[STKIP Subang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (587.044 KB)
|
DOI: 10.36989/didaktik.v2i2.45
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya aktivitas dan hasil belajar siswa kelas IX pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MTs PP. YAPITA Tambusai Kabupaten Rokan Hulu. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan model pembelajaran Time Token Arends pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI). Metode penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IX yang berjumlah 24 orang yang terdiri dari 14 orang siswa laki-laki dan 10 orang siswa perempuan. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi dan tes hasil belajar. Setelah data terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Hasil analisis data menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran Time Token Arends dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas IX. Aktivitas belajar siswa kelas IX mengalami peningkatan dari 53,13% pada sebelum tindakan menjadi 71,88% pada siklus I dan akhirnya mencapai 87,50% pada siklus II. Sementara rata-rata hasil belajar siswa kelas IX mengalami peningkatan dari 65,83 pada sebelum tindakan menjadi 72,08 pada siklus I dan akhirnya mencapai 80,63 pada siklus II. Demikian juga dengan ketuntasan kelas (klasikal) mengalami peningkatan dari 37,50% pada sebelum tindakan, menjadi 70,83% pada siklus I dan akhirnya mencapai 100% pada siklus II.]]>
<![CDATA[Modernisasi Lembaga Pendidikan Pesantren Perspektif Azyumardi Azra ]]>
<![CDATA[Bashori, Bashori]]>
<![CDATA[ Nadwa Vol 11, No 2 (2017): Pendidikan Islam Progresif ]]>
Publisher : <![CDATA[FITK UIN Walisongo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21580/nw.2017.11.2.1881
<![CDATA[The existence of pesantren as an Islamic educational institution that has advantages both from aspects of scientific tradition and the transmission and intensity of Muslims has been threatened by the current globaisasi. Based on literature study, this paper intends to write Azyumardi Azra idea about modernization of pesantren. The result of the research shows that the idea of pesantren modernization should be able to develop a proper appreciation of all the developments that occur in the present and future, so that it can produce a broad-minded scholar, but must retain the main character of producing ulama and tafaqquh fiddien center without carrying the flow of globalization Abstrak Eksistensi pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang memiliki keunggulan baik dari aspek tradisi keilmuannya maupun sisi transmisi dan intensitas umat Islam terancam oleh adanya arus globaisasi. Berdasar studi pustaka, tulisan ini bermaksud untuk menuliskan gagasan Azyumardi Azra tentang modernisasi pesantren. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gagasan modernsasi pesantren harus bisa menumbuhkan apresiasi yang sepatutnya terhadap semua perkembangan yang terjadi di masa kini dan mendatang, sehingga dapat memproduksi ulama yang berwawasan luas, namun harus tetap mempertahankan ciri utamanya yaitu memproduksi ulama dan pusat tafaqquh fiddien tanpa terbawa arus globalisasi.]]>
<![CDATA[TRANSFORMASI KEPEMIMPINAN PERGURUAN TINGGI DAN JEJARING INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Bashori, Bashori]]>;
<![CDATA[Vadhilla, Syukra]]>
<![CDATA[ PRODU-Prokurasi Edukasi (Jurnal Manajemen Pendidikan Islam) Vol 1, No 1 (2019): Juli-Desember 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Imam Bonjol Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The issue of leadership becomes the study that never ends in every period. The leader is not only limited to being able to lead an organization, but the expected leader is a leader who is able to innovate and transform in finding solutions and developing a better organization. If quoting McGregor Burns' opinion, transformational leadership is a process in which leaders and followers together increase and develop their morality and motivation. In addition, a very brief but concise function that has been stated by the father of our education, Ki Hajar Dewantara, that a good leader must carry out functions, namely: "Ing Ngarso Sung Tulodo" (meaning in front of giving the role model); "Ing Madyo Mangun Karso" (meaning in the middle of creating work opportunities); "Tut Wuri Handayani" (meaning from behind gives encouragement and direction). This study is part of a theoretical concept that tries to examine the transformational leadership of higher education and the scope of mutually beneficial international networks.]]>
<![CDATA[KONSEP KEPEMIMPINAN ABAD 21 DALAM PENGEMBANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI ISLAM ]]>
<![CDATA[Bashori, Bashori]]>;
<![CDATA[Yolanda, Mardivta]]>;
<![CDATA[Wulandari, Sonia]]>
<![CDATA[ PRODU-Prokurasi Edukasi (Jurnal Manajemen Pendidikan Islam) Vol 1, No 2 (2020): Januari-Juni 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Imam Bonjol Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Descriptions and thoughts about leadership in the 21st century depart from the view that leaders must correctly and completely recognize the conditions and aspirations of the community or the people they lead. The leader's responsibility is to provide solutions wisely, effectively, and productively for the various problems and challenges it faces. For that, every leader needs to meet certain competencies and qualifications. Therefore, this study aims to determine the definition of leadership, functions, and leadership goals for Islamic higher education institutions in the 21st century, as well as the challenges of 21st century leadership and the urgency of leadership for Islamic educational institutions. This research method is qualitative through a content analysis approach with data collection techniques through various relevant references. The results of this study indicate that the leaders of the 21st century, namely; 1) Leaders who like and are able to face various challenges; 2) Leaders who are curious about various things; 3) Leaders who are able to build an established, conducive and professional work culture and organization; 4) Leaders who are able to build communication with various lines; 5) Leaders who have a commitment to progress, prosperity, and excellence.]]>
<![CDATA[PARADIGMA BARU PENDIDIKAN ISLAM (Konsep Pendidikan Hadhari) ]]>
<![CDATA[Bashori, Bashori]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Vol 11, No 1 (2017): JURNAL PENELITIAN ]]>
Publisher : <![CDATA[LP2M IAIN kUDUS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21043/jupe.v11i1.2031
<![CDATA[AbstrakPersoalan pendidikan islam sedari dahulu hingga sekarang menjadi kajian sosial yang menarik untuk tetap dikaji. Persoalan relevansi pendidikan islam, kurikulum pendidikan islam, hingga dikotomi pendidikan menjadi hal yang masih eksis dalam kajian akademik. Salah satu peran dalam melihat banyaknya persoalan tersebut, maka diperlukan pembaharuan strategi pendidikan yang membumi, dan untuk melakukan pembaharuan pendidikan Islam diperlukan paradigma pendidikan yang mampu mengarahkan pada tujuan dan sasaran pendidikan Islam. Islam sendiri tidak mengenal adanya dikotomi. Al-Qur’an dan Hadis sebagai sumber umat Islam telah memberikan penjelasan yang lugas adanya ilmu pengetahun (Science) dan pemahaman agama secara baik. Masalah dikotomi keilmuan pun menjadi persoalan yang tidak pernah habisnya diperdebatkan dalam pendidikan Islam. Dari uraian tersebut, secara fundamental pendidikan hadhari adalah pendidikan yang berupaya membangkitkan kembali spirit keilmuan Islam yang integratif tanpa dikotomi dengan menginternalisasikan prinsip-prinsip wahyu dan etika Islam tentang pendidikan. Ketiga entitas yaitu hadharah al-nash, hadharah al-falsafah dan hadharah al-‘ilm adalah entitas yang tidak dapat berdiri sendiri. Hadharah al-nash tidak bisa berdiri sendiri tanpa hadharah al-‘ilm dan hadharah al-falsafah dan sebaliknya. Relevansi pendidikan hadhari dengan permasalahan pendidikan Islam saat ini adalah pendidikan Islam harus mampu menginternalisasikan sumber nilai-nilai Al-Qur’an dan hadis dalam melihat permasalahan kontemporer sebagai landasan penyelesaian pendidikan Islam.Kata Kunci: Paradigma, Pendidikan Islam, Hadhari]]>
<![CDATA[PERAN KEPEMIMPINAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM ]]>
<![CDATA[Bashori, Bashori]]>;
<![CDATA[Chaniago, Zeni Isnina]]>;
<![CDATA[Oktaviani, Melati]]>;
<![CDATA[Tamin, Berliana]]>
<![CDATA[ PRODU: Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Vol 2, No 1 (2020): Juli-Desember 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Imam Bonjol Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15548/p-prokurasi.v2i1.2046
<![CDATA[Leadership is the ability and readiness of a person to be able to influence, encourage, invite, guide, move others in order to help achieve certain goals. Leadership is essentially related to organized human labor, and as a power or potential. The purpose of this study aims to describe and analyze the role of leadership in Islamic educational institutions. This research method uses a library research approach (library research). The results of this study indicate that the leadership function is; 1) Instruction function; 2) Consultation function; 3) Participation function; 4) Delegation function; and 5) control function. The role of the leader is; a) Future leaders must be flexible and have extensive experience; b) As head of the organization, it becomes a necessary function, not something trivial that must be delegated to others; and c) Policy making is no longer effective at the top of the organization.]]>
<![CDATA[ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH MELAUI SURAT KEPUTUSAN BERSAMA (SKB) TIGA MENTERI TENTANG ATRIBUT DI LINGKUNGAN SEKOLAH PEMERINTAH ]]>
<![CDATA[Bashori, Bashori]]>
<![CDATA[ PRODU: Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Vol 2, No 2 (2021): Januari-Juni 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Imam Bonjol Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15548/p-prokurasi.v2i2.2591
<![CDATA[The emergence of Joint Decree (SKB) Number 219 year 2021 cannot be separated from the polemic at SMKN 2 Padang West Sumatra in 2021. The purpose of this study is to explore and analyze through an educational policy model approach. This research method uses a qualitative research model with a content analysis approach. Sources of research data use primary data from the SKB in this study, and are supported by various secondary data sources that are still relevant to this research study. The results of this study indicate that 1) The background for the issuance of the SKB 3 Minister's policy is the existence of problems that arise in the community about the attributes of the veil in government schools; 2) The formulation of the SKB 3 Ministerial policy through several stages, namely; problem formulation, forecasting (forecasting), policy recommendations, policy monitoring, and policy assessments; 3) The impact of the implementation of the 3 Ministerial Decree, namely; a) Revocation of various regulations issued by the Regional Government; b) Freedom in choosing to use attributes without religious distinctiveness or by using religious characteristics for both education and students; c) There are sanctions for violators of the SKB 3 Ministerial policy; d) Regional governments and government school principals will not issue policies that require or prohibit the use of school uniforms / attributes; and e)The development of tolerance, moderation, and mutual respect is not coercive within educational institutions. Â ]]>
