Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal de jure Abdimas Universal
Bruce Anzward
Fakultas Hukum Universitas Balikpapan
Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA TERHADAP JENIS DAN SIFAT PEKERJAAN DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN Bruce Anzward; Ratna Hidayati
Jurnal de jure Vol 12, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (861.615 KB) | DOI: 10.36277/.v12i1.364

Abstract

Aturan formal ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan. Hukum perburuhan diharapkan memberikan keadilan bagi setiap pekerja, tetapi dalam ketentuan pasal tersebut justru memberikan ketidakpastian hukum bagi pekerja. Perumusan jenis dan sifat pekerjaan yang telah ditentukan oleh perusahaan hingga saat ini masih menjadi masalah dalam penerapannya, terutama Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga tidak ada ketidakadilan terhadap pekerja dan norma-norma yang saling bertentangan, termasuk beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan bisnis yang berkesinambungan dan berkelanjutan dalam bisnisnya masih melakukan sistem waktu kerja tertentu bagi karyawan yang memiliki sifat pekerjaan tetap termasuk di mana deskripsi pekerjaan akan terus berlanjut selama perusahaan terus beroperasi, maka pada posisi atau posisi kerja lain yang bersifat permanen juga berlaku sistem waktu kerja perusahaan tertentu, meskipun secara konstitusional mengatur tenaga kerja disebutkan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengenai isi artikel yang memiliki relevansi dengan periode Perburuhan adalah seperti yang dijelaskan oleh "Setiap warga negara memiliki hak untuk bekerja dan hidup layak untuk manusia ity ". Hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha secara hukum menerima perlindungan yang sama, hanya dalam hal kewajiban, wewenang, dan manajerial mereka berbeda, dapat disimpulkan bahwa posisi majikan atau majikan lebih kuat daripada pekerja
Evaluasi Implementasi Produk Hukum Daerah Kota Balikpapan Tentang Izin Membuka Tanah Negara Bruce Anzward; Mohamad Nasir
Abdimas Universal Vol. 3 No. 1 (2021): April
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Balikpapan (LPPM UNIBA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/abdimasuniversal.v3i1.105

Abstract

Kegiatan evaluasi implementasi produk hukum daerah Kota Balikpapan tentang izin membuka tanah negara merupakan bagian dari pengabdian pada masyarakat untuk membantu Pemerintah Kota Balikpapan dalam mengkaji bagaimana pelaksanaan  Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Membuka Tanah Negara dan Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Membuka Tanah Negara, baik dari sisi substansinya maupun praktik. Analisis terhadap substansi regulasi menunjukan bahwa ketentuan yang terdapat dalam kedua produk hukum daerah tersebut perlu diperbaiki, terutama mengenai ketidakjelasan status IMTN, obyek IMTN, tidak adanya prosedur keberatan, pegelolaan pengaduan dan pembinaan dan pengawasan. Selain itu, kedua produk hukum daerah tersebut perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang yang lebih tinggi, sementara evaluasi dari sisi implementasi menunjukan bahwa terdapat melihat kendala dalam penyelenggaraan IMTN, terutama terkait dengan koordinasi dengan Kantor Pertanahan, prosedur pengurusan IMTN, dan penilaian keabsahan alasan hak yang digunakan oleh para pihak.
Co-Authors Mohamad Nasir Ratna Hidayati