Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal de jure Jurnal Lex Suprema
Galuh Praharafi Rizqia
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Penyelesaian Perkara Pidana Persetubuhan Dengan Pelaku Anak Pada Masyarakat Hukum Adat Dayak Lundayeh Di Kabupaten Malinau Galuh Praharafi Rizqia; Dimas Sutawijaya
Jurnal de jure Vol 13, No 1 (2021): Jurnal De Jure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldejure.v13i1.533

Abstract

Artikel ini membahas tentang proses penyelesaian perkara pidana persetubuhan dengan pelaku anak yang terjadi pada masyarakat hukum adat Dayak Lundayeh di Kabupaten Malinau, yang mana terdapat dua sistem hukum yang berlaku, yaitu hukum pidana nasional dan hukum adat. Hukum pidana nasional mengikat bagi mereka, namun di sisi lain masyarakat adat Dayak Lundayeh lebih mematuhi aturan adat dan putusan yang dihasilkan melalui sidang adat yang dilaksanakan oleh lembaga hukum adat Dayak Lundayeh.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris atau penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum, yaitu pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak pada Masyarakat Hukum Adat Dayak Lundayeh dilakukan melalui mekanisme hukum pidana nasional maupun hukum adat. Penyelesaian berdasarkan hukum pidana nasional sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu dengan penerapan diversi di tahap penyidikan. Hasil kesepakatan diversi, diantaranya adalah penyelesaian perkara melalui sidang adat pada lembaga hukum adat Dayak Lundayeh. Kesepakatan diversi yang dihasilkan sangat mengakomodir kondisi sosial kemasyarakatan dari pelaku dan korban. Korban merupakan anggota dari masyarakat hukum Adat Dayak Lundayeh yang memiliki lembaga hukum adat serta mekanisme sidang adat. Proses diversi dan hasil kesepakatan diversi menunjukkan harmonisasi antara penerapan hukum pidana nasional dengan hukum adat dalam penyelesaian perkara pidana.
KAJIAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAANKENDARAAN DINAS DI LUAR KEPERLUAN DINASDI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA (PPU) Anita AR; Mochammad ardi; Galuh Praharafi Rizqia
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (916.127 KB)

Abstract

Pengaturan kendaraan dinas di luar keperluan dinas di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU)hanya berupa himbauan dari Sekretaris Daerah (SEKDA) dan tidak ada sanksi khusus yangmengaturnya.Rumusan masalah adalah bagaimanakah pengaturan penggunaan kendaraandinas di luar keperluan dinas di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan bagaimanakahpenegakan hukum bagi pelaku yang menggunakan kendaran dinas di luar keperluan dinas diKabupaten Penajam Paser Utara (PPU).Tujuan penelitian ini untuk mengetahui aturanpenggunaan kendaraan dinas di luar keperluan dinas di Kabupaten Penajam Paser Utara,sehingga jelas ada larangan penggunaan kendaraan dinas di luar keperluan dinas di KabupatenPenajam Paser Utara (PPU). Kedua, untuk mengetahui bentuk penegakan hukum terhadappara Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas penggunaan kendaraan dinas di luar keperluan dinas diKabupaten Penajam Paser utara (PPU). Sehingga dapat diketahui penegakan hukum sepertiapakah yang diberikan atas penggunaan kendaraan dinas di luar keperluan dinas di KabupatenPenajam Paser utara (PPU). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalahmetode yuridis empiris, dimana data-data di kumpulkan dari sumber-sumber atau peraturanperaturanhukum yang berlaku kemudian dikaitkan dengan data dilapangan.Keseluruhan datayang diperoleh baik data primer dan data sekunder dan memberikan gambaran tinjuan yuridis(hukum) dan bersifat deskriptif analistis.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA CYBERPORNDI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR Dipo Arganta Setya Putra; Mochammad ardi; Galuh Praharafi Rizqia
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (930.554 KB)

Abstract

Dalam pertanggungjawaban tindak pidana terhadap pelaku Cyberporn, Indonesia telahmemiliki beberapa produk hukum yang dapat diterapkan seperti KUPH dan Undang-UndangNomor 19 Tahun 2016 Tentang Peubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berkaitan dengan tindak pidana cyberporndiatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.SertaUndang-Undang Pornografi yang diatur di Bab VII Pasal 29 sampai dengan Pasal38.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadaptindak pidana cyberporndan bagaimanakah pertanggungjawaban hukum pidana terhadappelaku tindak pidana cyberporn di Wilayah hukum kepolisian daerah Kalimantan Timur.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi dan penerapan terhadap penegakanhukum terhadap pelaku tindak pidana cyberporn di wilayah hukum Polda Kaltim danmenyajikan hasil analisis mengenai pertanggungjawaban hukum pidana pelaku tindak pidanaterhadap pelaku tindak pidana cyberporn.Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridisempiris.Berdasarkan hasil penelitian penulis di Ditreskrimsus Polda Kaltim belum pernahpornografi atau yang disebut cyberporn sampai ke tingkat pemeriksaan persidangan. Hal inidikarenakan berbagai pertimbangan sosial masyarakat dan kendala dalam proses penegakanhukum.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA BALIKPAPAN Alisa Rusdiana Noor; Suhadi Suhadi; Galuh Praharafi Rizqia
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (798.244 KB)

Abstract

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap anak yangmenjadi korban kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak di kota Balikpapan dan apakahfaktor-faktor yang melatarbelakangi anak dapat menjadi korban kejahatan seksual sesamaanak.Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah perlindunganhukum yang seharusnya didapatkan oleh korban kejahatan seksual yang dilakukan olehanak di kota Balikpapan dan untuk mengetahui faktor – faktor apa yang melatarbelakangianak dapat menjadi kejahatan seksual sesama anak.Metode dalam penelitian ini adalahmelalui pendekatan yuridis empiris dengan melakukan penelitian pendekatan mengenaihal-hal yang bersifat yuridis (hukum) dan dengan sebuah kenyataan fakta-fakta yangterjadi mengenai hal-hal yang bersifat empiris.Hasil dalam penelitian ini adalahperlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual yang seharusnya didapatkansesuai dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, yaitutentang edukasi kesehatan, nilai agama, nilai kesusilaan, rehabilitasi sosial, danpendampingan sosial. Sedangkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi anak pelakukejahatan seksual disebabkan oleh pergaulan bebas, kurangnya perhatian/ pengawasanorang tua, pengaruh negatif dari teknologi dan akhlak- moral yang semakin menurun.
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEWENANGAN PENGGUNAAN DAN PENGADAAN SENJATA API STANDAR MILITER BAGI ANGGOTA KORPS BRIMOB POLRI UNTUK MENANGGULANGI TINDAK PIDANA TERORISME INTISARI Nur Faiz Setiawan; H. Moch. Ardi; Galuh Praharafi Rizqia
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (970.637 KB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji penggunaan senjata api standar militer bagi Korps Brimob Polri untuk menanggulangi tindak pidana terorisme, berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementrian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, sehingga perlu ditinjau dari sisi yuridis. Maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penggunaan senjata api standar militer bagi Korps Brimob Polri untuk menangani tindak pidana terorisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu jenis pendekatan dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada suatu Negara atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat para ilmuwan hukum terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penggunaan senjata api standar militer bagi Korps Brimob Polri tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena belum ada regulasi yang mengatur secara tegas dan jelas tentang penggunaan senjata api standar militer bagi Korps Brimob Polri. Akan tetapi Korps Brimob Polri dipandang perlu untuk memiliki kewenangan penggunaan senjata api standar militer guna menunjang tugas dan tanggung jawab sebagai alat keamanan dalam negeri dari ancaman terorisme.
Co-Authors Alisa Rusdiana Noor Anita AR Dimas Sutawijaya Dipo Arganta Setya Putra H. Moch. Ardi Mochammad Ardi Nur Faiz Setiawan Suhadi Suhadi