<![CDATA[Akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah merupakan hal yang sangat penting dalam proses pengelolaan keuangan daerah. Bentuk akuntabilitas keuangan daerah diwujudkan dalam laporan keuangan, yang telah diperiksa oleh pihak independen yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bertanggung jawab dalam memeriksa kewajaran laporan keuangan dan memberikan opini audit untuk menentukan tingkat akuntabilitas pelaporan keuangan daerah. Tanggung jawab pemerintah untuk memberikan penjelasan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terkait informasi keuangan yang disampaikan melalui laporan keuangan harus dijalankan dengan prinsip akuntabilitas. Hal ini bertujuan agar pemerintah mendapatkan kepercayaan publik dalam mengelola keuangan negara, sehingga dapat mensejahterakan masyarakat dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan disetiap daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh kemandirian daerah, kinerja pemerintah dan sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan daerah. Akuntabilitas pelaporan keuangan diukur menggunakan opini audit. Populasi penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Sampel yang digunakan adalah 38 kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur tahun 2015-2018. Dalam penellitian ini metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi data sekunder berupa laporan keuangan pemerintah daerah dan analisis data menggunakan regresi logistik dengan bantuan SPSS 23. Hasil penelitian menemukan bahwa kemandirian daerah dan kinerja pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelporan keuangan, sedangkan sistem pengendalian inten tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan.]]>
