Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

Analisis dan Desain Sistem Informasi Kinerja Keuangan Badan Usaha PP. Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo achmad achmad; Agung Budi Sulistiyo; Whedy Prasetyo
Jurnal Akuntansi dan Pajak Vol 21, No 2 (2021): JAP VOL. 21 No. 02, Agustus 2020 - Januari 2021
Publisher : ITB AAS INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/jap.v21i02.1482

Abstract

Laporan keuangan adalah informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan mengandung informasi tentang kekuatan dan kelemahan perusahaan, sehingga dapat digunakan untuk menyusun langkah-langkah perbaikan strategi. Laporan keuangan adalah alat penting untuk mengetahui kinerja manajemen dan kondisi keuangan perusahaan. Tetapi, tidak semua orang dapat menterjemah kandungan informasi dalam laporan keuangan. Seperti dialami pengurus Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo. Selain itu, laporan keuangan belum bisa disajikan dengan cepat, karena data-data masih diolah secara ‘manual’. Karena itu perlu dikembangkan sebuah sistem informasi yang mampu mengolah data dengan cepat, menyajikan informasi dengan tepat, dan mampu mongkonversi informasi rumit laporan keuangan. Sehingga, tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan dokumen perencanaan pengembangan sistem, sebagai blue print untuk sistem informasi kinerja keuangan usaha. Data-data diperoleh dari sumber primer dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data diolah dengan tehnik analisis kualitatif serta diuji keabsahannya dengan metode triangulasi. Sedangkan desain model sistem dikembangkan dengan context diagram, data flow diagran, dan entity relationship diagram. Hasil penelitiannya meliputi: dokumen desain alur kerja sistem melalui context diagram, data flow diagram, dan entity relationship diagram.
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA DUWET PANARUKAN SITUBONDO Achmad; Misnaini
Al-Idarah Vol 2 No 2 (2021): Al-Idārah : Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam
Publisher : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (273.689 KB) | DOI: 10.35316/idarah.2021.v2i2.45-58

Abstract

Seiring dengan terus meningkatnya dana yang dikelola pemerintah desa dalam setiap tahunnya, maka tuntutan akan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa menjadi sebuah keniscayaan. Akuntabilitas atau pertangggungjawaban merupakan suatu bentuk keharusan untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diemban seorang pimpinan sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.Untuk memastikan akuntabilitas berjalan secara optimal, maka perlu didukung oleh penerapan prinsip transparansi.Penelitian kualitatuf di desa Duwet kecamatan Panarukan Situbondo, bertujuan untuk mengetahui sistem pengelolaan keuangan dana desa serta penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Data-data penelitian diperoleh dari sumber primer dan sekunder.Dalam pengumpulan data digunakan tehnik observasi, interview, dan dokumentasi.Data dianalisis dengan tahapan analisis data kualitatif dan diuji keabsahannya melalui triangulasi.Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, bahwa pengelolaan dana desa di desa Duwet terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung-jawaban. Sedangkan dalam penerapan prinsip akuntabilitas sudah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan, hanya saja masih kurang maksimal dalam penerapan prinsip transparansi.
ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PENGELOLAAN DANA BUMDES BANTAL ASEMBAGUS SITUBONDO Achmad; Edi Mulyanto; Ahmadi
Al-Idarah Vol 3 No 1 (2022): Al-Idarah : Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam
Publisher : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (500.169 KB) | DOI: 10.35316/idarah.2022.v3i1.45-54

Abstract

Sistem Pengendalian Internal merupakan sebuah sistem yang perlu dikembangkan oleh setiap organisasi, agar tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Penerapan sistem pengendalian dengan menciptakan lingkungan pengendalian, melakukan aktifitas pengendalian, pengelolaan risiko, informasi dan komunikasi, serta pemantauan kegiatan secara berkesinambungan merupakan serangkaian aktifitas yang sangat berguna untuk menjaga dan meningkatkan aset usaha. BUMDes Bantal Mandiri adalah badan usaha milik desa Bantal Asembagus Situbondo, yang mengembangkan usaha di bidang jasa, pengembangan obyek wisata, peternakan, pengelolaan sumber air, dan pertanian. Dalam menjalankan aktifitas operasional usaha, BUMDes Bantal telah memiliki struktur organisasi yang terdiri dari dewan pengawas, komisaris, direktur, ketua unit usaha, bendahara, dan beberapa karyawan. Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilaksanakan di BUMDes Bantal, diperoleh kesimpulan bahwa BUMDes Bantal telah menerapkan sistem pengendalian internal sesuai konsep komponen COSO. Hal ini dibuktikan dari adanya pembagian tugas dan kewenangan yang jelas antar pengurus BUMDes, adanya otorisasi dari setiap aktifitas bisnis, serta dilakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik. Kelemahan yang masih dijumpai yaitu belum adanya dokumen standar operasional prosedur dalam penerimaan dan pengeluaran keuangan.
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDESA) BULUSARI KECAMATAN KALIPURO KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2020 Himawan Pradipta; Achmad; Siti Rohmah
Al-Idarah Vol 3 No 2 (2022): Al-Idarah : Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam
Publisher : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (436.343 KB) | DOI: 10.35316/idarah.2022.v3i2.80-91

Abstract

The village government has a strategic role in national development. The success of the village government in realizing the program will have an indirect impact on the central government program. One of the supporting factors that influence the implementation of village government programs, namely the financial management of the Village Budget. So to ensure the implementation of public services, the government issues regulations and laws governing the management of these village funds. This is aimed at realizing good village governance. The Bulusari village government is one of the villages that has implemented good financial management. The management of the Bulusari Village Budget consists of planning, implementation, administration, reporting, and accountability activities in accordance with the provisions stipulated in the Regulation of the Minister of Home Affairs. In addition, the management of the Bulusari APBDesa has implemented the principles of transparency and public accountability
Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Studi Kasus di BMT Kabupaten Situbondo dan Jember Misbahul Ali; Achmad Achmad
Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Vol 2 No 1 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Ibrahimy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1036.324 KB) | DOI: 10.35316/istidlal.v2i1.116

Abstract

Murabaha are the most widely used Syariah financial institution in channeling financing, both banking and non-bank. But in practice there are various forms of application, including is using two contracts at once (murabaha bil wakalah). This form raised the judgment that murabahah 'alleged' practice is similar to ma'dum selling practices and mark-up-based financing as in conventional banks. This paper aimed to determine the levels of BMT Salafiyah Situbondo and BMT NU Jember adherence to the concept of Fiqh and Fatwa DSN-MUI in the application of murabahah financing. In conclusion, that the two BMTs have three alternative forms of murabahah financing in accordance with the concept of Fiqh and Fatwa DSN-MUI, although the way of purchasing goods and deliveries is done directly or indirectly. This compliance is driven by a passion for maintaining the blessing of business revenue earned by BMTs.
Penerapan Manajemen Ekonomi Islam Pada Produksi Batik Labako UD. Bintang Timur Jember Achmad Achmad; Amir Amir; Azzahrah Azzahrah
Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Vol 4 No 1 (2020)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Ibrahimy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (182.442 KB) | DOI: 10.35316/istidlal.v4i1.205

Abstract

Dalam ekonomi Islam, kegiatan produksi tidak hanya dipandang sebagai aktifitas ekonomi untuk memenuhi hajat hidup manusia. Produksi juga merupakan bagian dari ibadah. Sehingga aktifitas produksi harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai ekonomi Islam yang selaras dengan maqasid syari’ah. Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa faktor-faktor produksi yang digunakan UD. Bintang Timur dalam proses produksi batik tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu: (a) bahan baku yang digunakan memiliki kualitas yang baik dan tidak termasuk material yang membahayakan pada jiwa manusia; (b) sistem rekrutmen tenaga kerja didasarkan pada keinginan pemilik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi industri; (c) modal usaha bersumber dari kekayaan pemilik; dan (d) alat-alat pembatikan yang digunakan berasal dari bahan (alam) yang tidak dilarang oleh syariah Islam. Dalam hal manajerial, operasional UD. Bintang Timur telah menjalankan nilai-nilai syariah Islam. Pemilik selalu berusaha menjaga kepercayaan konsumen melalui penyediaan produk berkualitas dan seimbang dengan harga yang dibayar konsumen; menempatkan tenaga kerja sesuai potensi, bakat, dan kemampuannya masing-masing; membimbing dan mengawasi langsung setiap tahapan produksi; mengontrol setiap produk yang akan dipasarkan; melakukan transaksi dengan jujur, terbuka, dan memenuhi janji sesuai kontrak; serta memberi upah yang adil dan tepat waktu sesuai prestasi kerja karyawan.
Analisis Perbandingan Dalam Menilai Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode CAMELS dan RGEC (Studi pada Bank Umum BUMN yang Terdaftar di BEI Periode 2017-2021) Achmad Achmad; Ahmad Faizul Muttaqin Anwar Musthofa
Mazinda : Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Bisnis Vol. 1 No. 1 (2023): Mazinda : Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Bisnis
Publisher : Program Studi Akuntansi Syari'ah Universitas Ibrahimy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35316/mazinda.v1i1.2648

Abstract

Banks as intermediary institutions have a very important role in driving the Indonesian economy, especially state-owned banks which are state-owned banks, so banks must be managed carefully and need special supervision from the government. This study was conducted with the aim of finding out how the soundness of state-owned banks is using the CAMELS and RGEC methods, as well as the point of difference between the two methods. The type of research used is comparative descriptive with a quantitative approach. The data source used is secondary data. The data collection method in this research is library research and documentation study in the form of an annual report which is downloaded through the official website of the IDX (www.idx.co.id) and the official website of the company that is the subject of the research. From the results of this study, it can be seen that the assessment of the soundness level of state-owned commercial banks using the CAMELS and RGEC methods has different results. The results of the recapitulation of the Health Level Assessment of BUMN Commercial Banks based on the CAMELS Method in the last 5 years show that the health conditions of Banks BRI, BNI and Bank Mandiri are in a "Very Healthy" condition. Meanwhile, Bank BTN is in a “Healthy” condition. Meanwhile, the results of the recapitulation of the Health Level Assessment of BUMN Commercial Banks based on the RGEC Method in the last 5 years show that the health conditions of Bank BRI and Bank Mandiri are in a "Very Healthy" condition. Meanwhile, Bank BNI and BTN are in a "healthy" condition. The difference in the assessment results from the two methods is because the CAMELS method is more focused on the upside side of the business, while the RGEC method is not only focused on the upside side of the business, but also covers the downside side of the business. So that the RGEC method is considered a more comprehensive bank soundness assessment solution.
Analisis Prosedur Pemberian Pembiayaan di BMT NU Jawa Timur Cabang Asembagus Situbondo Berdasarkan Prinsip 5C dan 7P Amir Amir; Achmad Achmad; Nurul Faizin
Mazinda : Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Bisnis Vol. 1 No. 1 (2023): Mazinda : Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Bisnis
Publisher : Program Studi Akuntansi Syari'ah Universitas Ibrahimy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35316/mazinda.v1i1.2650

Abstract

Financial institutions, both in the form of banks and non-banks, conventional and sharia, have a very large role in the Indonesian economy. Through its role as an intermediary institution, financial institutions become institutions that mediate between parties who have excess funds and those who lack funds. Namely by collecting funds from a surplus society, then channeling it to a deficit society in the form of financing. As a business institution that relies on trust, every financial institution must be careful in managing or maintaining any funds entrusted/entrusted to it, including the BMT NU East Java Asembagus Branch. Among them is by maximally applying the 5C principles and 7P principles in providing financing.The research data obtained consisted of primary and secondary sources. Data is collected by observation, interview, and documentation methods. The validity was tested using the triangulation method, extending participation, and persistence in observation. Data were analyzed using the Miles and Huberman method.The conclusions obtained in this study, that the provision of financing at the East Java BMT NU Asembagus Branch was carried out through several stages of activity. Starting from filling out forms, interviews, fulfilling requirements, surveys, committee meetings, and implementing financing agreements. In providing this financing, the 5C principles have been fully implemented and some of the 7P principles have been implemented.
Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Sabuntan Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep) Bambang Sufiqri; Achmad Achmad
Mazinda : Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Bisnis Vol. 1 No. 2 (2023): Mazinda : Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Bisnis
Publisher : Program Studi Akuntansi Syari'ah Universitas Ibrahimy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35316/mazinda.v1i2.3503

Abstract

Desa menjadi fokus utama pemerintah dalam meningkatkan pembangunan nasional. Desa dalam melaksanakan hak, kewenangan serta kewajibannya dalam mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki dituntut untuk melakukan secara akuntabilitas dan transparansi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Sabuntan Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep. Fokus penelitian ini pada penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sabuntan Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dengan wawancara langsung dan data sekunder diperoleh dari dokumen berkaitan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan teknik triangulasi dalam menguji keabsahan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa di Desa Sabuntan Secara Keseluruhan mulai dari akuntabilitas dan transparansi, belum cukup baik. Hal tersebut dibuktikan dalam pengelolaan alokasi dana desa, pemerintah kurang menerapkan prinsip akuntabilitas, yaitu dengan kurangnya melibatkan masyarakat dalam perencanaan pengalokasian dana desa (musyawarah desa). kemudian penerapan transparansi sesuai dengan pelaksanaan ketiga mekanisme tersebut, penerapan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sabuntan dikatakan kurang baik, hal tersebut dikarnakan kurangnya pemerintah menerapkan prinsip transparansi yaitu dengan tidak sepenuhnya melibatkan masyarakat desa Sabuntan dalam pengelolaan dana desa dan kurangnya keterbukaan dalam pengelolaan dana desa tersebut.