Garuda - Garba Rujukan Digital

TRANSFORMASI PRINSIP DASAR JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 Izzy Al Kautsar; Ahdiana Yuni Lestari
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 5, No 2 (2021): Mei
Publisher : Universitas Islam Malang

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa sejauh mana peran notaris dalam pembuatan perjanjian fidusia, serta menganalisa kepastian hukum dan keadilan dalam pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia bagi para pihak pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini bersifat deskriptif untuk menggambarkan kedudukan notaris dalam pembuatan perjanjian jaminan fidusia serta pemenuhan asas kepastian hukum dan keadilan dalam pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia dalam Undang-Undang No 42 Tahun 1999. Penelitian ini menemukan bahwa peran notaris dalam pembuataan akta otentk jaminan fidusia dan pembebanan jaminan fidusia menjadi sangat krusial, alasanya, pemahaman dan interprestasi dari negoisasi para pihak harus dituangkan secara benar dan gamblang, khususnya mengenai klausul cidera janji. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi a quo, Undang-Undang No 42 Tahun 1999 lebih memperhatikan perlindungan hukum bagi para pihak. Dalam hal pelaksanaan eksekusi, terjadi perubahan mengenai prinsip titel eksekutorial, mengharuskan syarat sukarela pada debitur untuk menyerahkan obyek jaminan.Kata kunci: Jaminan, Eksekusi, Kepastian Hukum, Notaris The purpose of this article aims to analyze the authority of a notary public in making fiduciary deeds, legal protection, and the execution of fiduciary guarantees after the Decision of Constitutional Court number 18/PUU-XVII/2019. This article uses a normative juridical approach, This normative research used secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The research describes the posisition of notary in making notarial deeds, describe how is the legal protection for the parties in law no 42 of 1999 on fiduciary guarantee, and how to do the execution of fiduciary collateral object. The results of this article show that, the notary do a crucial role in making of a fiduciary guarantee deeds to determine the default contract, and fiduciary law should provide legal certainty and protection for the parties as a fundamental condition to fulfil the basic legal values, then the voluntary of debtor becomes a matter of concern in the execution of collateral fiduciary.Keywords: Collateral, Execution, Legal Certanity, Notary

PENGARUH CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN (STUDI DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI) A Tajus Subky; Izzy Al Kautsar
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2021): OKTOBER
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v12i2.4762

Divorce is a breaking of the marriage bond between a husband and wife before the court because of a broken family relationship disharmony on the basis of an internal or external factor that occurs. The focus of this research is how the divorce law and divorce factors during the Covid-19 period. How was the legal policy during the covid-19 period and how was the effect of covid-19 on the divorce rate in the Wonosari Religious Court. The results of this study are that the divorce rate has increased during Covid-19 in the Wonosari area because the government has implemented a new normal which has resulted in a surge in divorce cases going to court, the factors that affect the increase in divorce are the economy, the number of husbands who are laid off so that can not provide a living to his wife, 24 hours at home so the couple feels bored and conflicts arise so that the wife filed a divorce suit at court.

Renewal Of Islamic Family Law: Relevance To The Nusyuz Settlement Process Izzy Al Kautsar; Ahdiana Yuni Lestari
Mizan: Journal of Islamic Law Vol 5, No 3 (2021): MIZAN: Journal of Islamic Law
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32507/mizan.v5i3.1080

The purpose of this study is to analyze the urgency of Islamic law reform in family law and examine the renewal of Islamic family law with its relevance to the concept of Nusyuz. The fact often shows that married life between husband and wife is not always harmonious, and this deviation manifests nusyuz behavior. This study uses a normative juridical method with statue and concept approach. The results of this study are that there are still many studies of the Islamic law that describe the roles and functions of women that have not reflected well on the substance of values and positive law in Indonesia, so legal reform needs to be carried out by paying attention to the Qur'an and Sunnah. Relevance to the concept of nusyuz, it needs to modify the settlement process following the current rules and social order. The Qur'an has offered a relevant and representative solution to handle the case of the wife's nusyuz, namely with three stages including giving advice, temporarily separating, and wife-beating.Keywords: Reform; Islamic Law; Nusyuz AbstrakTujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa urgensi pembaharuan hukum Islam di bidang hukum keluarga dan mengkaji pembaharuan hukum keluarga Islam tersebut dengan relevansinya terhadap konsep nusyuz. Kenyataan seringkali menunjukan bahwa kehidupan berumah tangga antara suami dengan istri tidak selalu harmonis dan menyimpang, ini adalah wujud dari perilaku nusyuz. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan statue approach dan concept approach. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa masih banyak kajian hukum Islam yang menggambarkan peran dan fungsi perempuan yang belum terefleksi dengan baik pada substansi nilai dan hukum positif di Indonesia, maka pembaharuan hukum perlu sekiranya dilakukan dengan memperhatikan ajaran Al Quran dan As-Sunnah. Relevansi terhadap konsep nusyuz adalah perlunya modifikasi proses penyelesaian nusyuz sesuai dengan aturan sosial yang terjadi saat ini. Solusi yang relevan dan representatif telah ditawarkan Al-Qur’an untuk menangani nusyuz istri dengan tiga tahapan, yaitu dengan nasihat, pisah ranjang, dan pukulan.Kata Kunci: Pembaharuan; Hukum Keluarga Islam; Nusyuz

Future Competition Law In Indonesia: Analysis Of The Phenomenon Of Disruptive Innovation Izzy Al Kautsar
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 21, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa status hukum dari ada nya disruptive innovation terhadap penerapan hukum persaingan usaha dan untuk menentukan arah kebijakan hukum persaingan usaha di Indonesia pada masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan konsep dan pendekatan Undang-Undang serta memanfaatkan data sekunder. Dewasa ini, permasalahan terkait penerapan hukum persaingan usaha mulai memuncak dikarenakan hadirnya disruptive innovation, inovasi yang merusak ini mampu merubah paradigma produsen dan konsumen terhadap aktivitas bisnis, yang mana terbiasa melakukan transaksi secara langsung atau tradisonal. Muncul nya teknologi modern akibat ada nya revolusi industri 4.0, mampu mengkombinasikan automisasi dan komputerisasi produk dengan internet, berdampak pada hadirnya inovasi-inovasi yang merusak produk pendahulu. Disruptive innovation memberikan kesempatan bagi produsen untuk menawarkan produk nya secara efisien dan tepat sasaran melalui online-based offerings untuk memfasilitasi konsumen dengan berbagai pilihan produk. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ada nya konsep disruptive innovation justru mampu merangsang sikap berkompetisi para produsen menjadi lebih intensif, dan bagi konsumen dapat memberikan kemudahan dalam menentukan pilihan produk berdasarkan kebutuhan dan kesanggupan secara ekonomi. Dalam hubungan nya dengan politik hukum Undang-Undang persaingan usaha, perlu diperhatikan bahwa hukum persaingan usaha seharusnya dirujuk sebagai social control dan social engineering untuk menciptakan pasar yang efisien dan efektif dengan menggunakan Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar menentukan arah kebijakan pasar.Kata Kunci: Hukum Persaingan Usaha; Inovasi yang Merusak; Politik Hukum Abstract: This research aims to analyze the legal status of disruptive innovation concerning the competition act and outline the policy direction of business competition regulations. In conducting this research, the author uses normative research methods by utilizing secondary data. In recent years, legal issues related to business competition have culminated in the presence of innovations that can change the paradigm of producers and consumers towards market activity habits, which are accustomed to conducting direct transactions. The emergence of modern technology has created a new, fourth industrial revolution that combines automation and computing with the internet of things. Disruptive innovation enables producers to offer their products and services efficiently and effectively through online-based offerings to provide consumers with various product choices to determine their needs efficiently and according to economic capacity. This paradigm shift must be balanced with regulations that can limit the legal corridors that have been adjusted to create prosperity for consumers and producers. It can be concluded that disruptive innovation has made the competition very intensive for consumers, making it easier for them to make choices according to economic capacity. In connection with the legal politics of business competition regulation, the law must be directed as a means of social control and social engineering to make business competition effective and efficient by still paying attention to Article 33 of the 1945 Constitution as the basis for market policy direction. Keywords: Competition Act; Disruptive Innovation; Politic of Laws

DEBT SETTLEMENT EFFORT IN THE PERSPECTIVE OF DONATION OF DEBT PAYMENT OBLIGATIONS Izzy Al Kautsar
JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT Vol. 8 No. 1 (2022): JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Alternative that can be taken in overcoming the fulfillment of debt payments when running a business by a company by holding debt service obligations postponed. in essence, an alternative will lead the parties to resolve the problem of debt repayment, this alternative is effective and impartial, but in practice the debtor deliberately submits the postponement of the payment obligation in order to minimize his debt bills and creditors who deliberately did not accept the peace agreement, so the debtor was immediately declared bankrupt.

Prinsip Berkeadilan Tilang Elektronik dengan Sistem E-TLE (Studi Kota Yogyakarta) Fuadhi Faktawan; Izzy Al Kautsar
Wajah Hukum Vol 6, No 1 (2022): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v6i1.727

The development of ticketing system must be more dynamic to solve various problems of traffic violations. In Yogyakarta, an electronic based assessment method that began in mid-2020 managed to record 315 traffic violations, but the use of this electronic ticketing is still being rejected by some traffic users. The purpose of this study is to determine the effectiveness of the use of e-traffic ticketing which is applied in the legal area of Yogyakarta city and to analyze the aspects of justice in electronic ticket fines and measures of justice in the current practice of e-traffic tickets. This study uses a juridical normative research method with a statue approach approach and a concept approach. The result of this research is that the use of electronic tickets for law enforcement and motor vehicle drivers in the legal area of Yogyakarta City shows an increase in the aspect of order. For law enforcement, people who practice bribery are minimized, while for motorists it stimulates an orderly attitude in traffic. In the concept of justice, the use of electronic ticketing has paid attention to aspects of legal justice from the procedural formal side and aspects of substantive justice.

Implementasi Keperantaraan pada Praktik Jual Beli ‘Urudh: Studi Komparatif Syariah Versus Konvensional Izzy Al Kautsar
JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH Volume 4, No. 1, April 2021
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/jhes.v4i1.9891

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa mekanisme/prosedur keperanteraan dalam jual beli urudh’ dari sisi syariah dan konvensional dan untuk mengetahui cara agar terhindar dari suatu akad wasathah yang mengandung unsur gharar, serta memahami hak khiyar dalam memberikan perlindungan hak bagi konsumen pengguna jasa wasith. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan comparative approach. Ditemukan bahwa terdapat kesamaan unsur pihak ketiga yang bisa berkedudukan sebagai agen/wasith sekaligus menjadi pembeli dan/atau penjual dalam transaksi jual beli urudh’ dalam mekanisme/prosedur terkait akad wasathah berdasarkan perspektif ekonomi syariah dengan perjanjian freelancer atau keagenan properti, hanya berbeda pada pengaplikasian akad saja. Dalam keperanteraan yang dilakukan di Indonesia baik yang menggunakan system konvensional maupun syariah, tetap ada potensi untuk kedua system tersebut terdapat unsur ketidakjelasan dalam perjanjian/akad, sehingga mengncam kenyamanan dan keamanan dalam bertransaksi urudh’. Harapanya para pihak yang berkecimpung dalam jasa keperanteraan, khusunya yang berbasis syariah,untuk menyadari urgensi kejelasan penggunaan akad wakalah atau akad samsarah, perlu diperhatikan juga penggunaan hak khiyar bagi pengguna jasa wasith dalam upaya menentukan keberlangsungan transaksi, untuk menjamin hak konsumen dan kepastian hukum dalam transaksi jual beli urudh

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search