Garuda - Garba Rujukan Digital

Dilema Public Sosial Private Partneship (PSPP) dalam Penyediaan Infrastruktur Publik Tomi Setiawan; Nosia Warsa
Journal of Public Administration and Local Governance Vol 2, No 1 (2018): Fostering Innovation In Public Administration
Publisher : Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v2i1.639

Paper ini merupakan hasil penelitian yang relatif baru dalam salah satu mazhab administrasipublik, yakni New PublicGovernance. Aspek yang menjadi fokus kajian dalam penelitian iniberkaitan dengan penyediaan infrastruktur publik yang dilakukan melalui mekanisme Public Social Private Partnership (PSPP). PSPP secara prinsiptual menawarkan kesempatan kepada organisasi masyarakat untuk bertindak antara pemerintah dan swasta dalam penyediaan layanan publik. Kabupaten Sumedang merupakan kabupaten yang telah memulai sebuah mekanisme untuk merencanakan pengembangan dan pembangunan infrastruktur pasar melalui mekanisme PSPP dengan tujuan agar kegiatan pengembangan pasar tersebut dapat terlaksana dalam waktu yang cepat dan mendapatkan legitimasi dari semua pihak. Kajian ini menjadi penting terutama untuk mendapatkan dukungan secara teoritis, maupun secara praktis pada tingkat aktor-aktor yang terlibat.

Public Social Private Partnership (PSPP) Dalam Penyediaan Infrastruktur Publik Tomi Setiawan; Nosia Warsa
Jurnal Borneo Administrator Vol 13 No 3 (2017): Desember 2017
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Purpose of this research is to explain phenomenon of public infrastructure provision through Public Social Private Partnership (PSPP) mechanism. PSPP basically offers an opportunity for community organizations to act between the government and the private sector in the provision of public services. Sumedang is a regencythat has started the mechanism to build and develop market infrastructure through PSPP mechanism. It is intended to allow the market development activities quickly and to get legitimation from all parties. This research uses qualitative method. Data are collected through in-depth interviews and secondary literature. Thisresearch is important to gain theoretical support as well as practice at the level of the actors. Result of the research indicates that PSPP offers multi-actor involvement in the process of providing public infrastructure, however this engagement results a more difficult proces in fulfilling their interests. Keywords: public social private partnership, public infrastucture. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan fenomena penyediaan infrastruktur publik yang dilakukan melalui mekanisme Public Social Private Partnership (PSPP). PSPP secara prinsiptual menawarkan kesempatan kepada organisasi masyarakat untuk bertindak antara pemerintah dan swasta dalam penyediaan layanan publik. Kabupaten Sumedang merupakan kabupaten yang telah memulai sebuah mekanisme untuk merencanakan pengembangan dan pembangunan infrastruktur pasar melalui mekanisme PSPP dengan tujuan agar kegiatan pengembangan pasar tersebut dapat terlaksana dalam waktu yang cepat dan mendapatkan legitimasi dari semua pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan mengutamakan wawancara mendalam dan studi literatur sebagai teknik pengumpulan datanya. Kajian ini menjadi penting terutama untuk mendapatkan dukungan secara teoritis, maupun secara praktis pada tingkat aktor-aktor yang terlibat. Sebagai kesimpulan, PSPP menawarkan keterlibatan multi-aktor dalam proses penyediaan infrastruktur publik, namun di sisi lain keterlibatan ini mempengaruhi proses yang lebih sulit untuk memenuhi kepentingan di antara para aktor yang terlibat. Kata kunci: public social private partnership, insfrastruktur publik

Scholarium Dan Arena Produksi Pengetahuan Tomi Setiawan
Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 1 No 1 (2018)
Publisher : Jayapangus Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This paper is the result of a literature review that discusses the activity of scholarium and arena of knowledge production in university, specifically in the Majors of Rural Sociology, Bogor Agricultural University. The university in general is an institution with the highest respectability in the academic environment. Then the university became the instrument of social climbing for most people in developing country society. The objective difference in the science of Rural Sociology with other universities is in the context of 'agriculture'. More specifically Sajogyo then give eco-sociology term. Eco-sociology is applied sociology in the sociological sense that applied to human natural ecosystems. Furthermore, the reorientation of curriculum development should be presented as a collective development process and laid in the unity of theory and practice, and conceived as a constant dialogue among different scholars from different disciplines. In the end the benefit of science for the public is not denied, but the community needs should not be dictated to science as if intellectuals are no longer free to seek scientific truth as an end in itself, but the purpose of which is determined by the needs of the community.

Negara Modern, dan Utopia Negara Khilafah(?) Tomi Setiawan; Asep Risnandar
Islamic Research Vol 2 No 2 (2019): Jurnal Kajian Peradaban Islam
Publisher : Perhimpunan Intelektual Muslim Indonesia

Tulisan ini merupakan suatu studi literatur atas konsep khilafah dengan mengkontekstualisasikan pada perkembangan negara modern. Konsep negara modern seperti yang sering dijadikan rujukan para akademisi saat ini lebih sering menggunakan konsepsi yang dibangun dalam peradaban barat terhadap proses bernegara. Metode yang digunakan pada penulisan naskah ini adalah studi literatur. Hasil studi menunjukkan bahwa meski terdapat perbedaan yang fundamental antara khilafah dan negara modern, akan tetapi secara konseptual khilafah mencerminkan tatanan kenegaraan yang juga terbingkai oleh konsep negara modern. Kemudian, fondasi epistemologi yang berteologi tampak dengan jelas pada QS 24:55 bahwa kehilafahan akan diberikan kepada kaum muslim dengan melandaskan pada kedaulatan Tuhan. Dalam praktik ketatanegaraan khilafah sesungguhnya terbingkai dalam konsepsi negara modern saat ini. Sedikit yang membedakan tetapi fundamental adalah, bahwa khilafah sepenuhnya mendasarkan tatanan kenegaraannya pada pijakan kebenaran teologis. Dan pada kesimpulannya dapat dinyatakan bahwa, konsepsi khilafah dalam kajian kontemporer bukanlah sesuatu yang utopis. Kemudian konsepsi khilafah yang mendasarkan pada peradaban islam harus terus diwacanakan untuk menantang negara modern yang mengacu pada peradaban barat yang selama ini lebih sering dijadikan rujukan para akademisi kontemporer. This paper is a literature study of the concept of khilafah by contextualizing the development of a modern state. The concept of a modern state as often used as a reference for academics today more often uses the conception that was built in western civilization towards the process of the state. The method used in writing this script is the literature study. The results of the study show that although there are fundamental differences between the khilafah and the modern state, conceptually khilafah reflects the state order which is also framed by the concept of a modern state. Then, the epistemological foundation that has theology appears clearly in Quran Surah 24:55 that morality will be given to Muslims based on God's sovereignty. In the practice of khilafah constitutionalism is actually framed in the conception of the modern state today. A little that distinguishes but is fundamental is that khilafah fully bases its state order on the foundation of theological truth. And in its conclusion it can be stated that, the concept of khilafah in contemporary studies is not something utopian. Then the concept of khilafah based on Islamic civilization must continue to be discourse to challenge the modern state which refers to western civilization which has been used as a reference for contemporary academics.

Negara Modern, dan Utopia Negara Khilafah(?) Tomi Setiawan; Asep Risnandar
Islamic Research Vol 2 No 2 (2019): Jurnal Kajian Peradaban Islam
Publisher : Perhimpunan Intelektual Muslim Indonesia

Tulisan ini merupakan suatu studi literatur atas konsep khilafah dengan mengkontekstualisasikan pada perkembangan negara modern. Konsep negara modern seperti yang sering dijadikan rujukan para akademisi saat ini lebih sering menggunakan konsepsi yang dibangun dalam peradaban barat terhadap proses bernegara. Metode yang digunakan pada penulisan naskah ini adalah studi literatur. Hasil studi menunjukkan bahwa meski terdapat perbedaan yang fundamental antara khilafah dan negara modern, akan tetapi secara konseptual khilafah mencerminkan tatanan kenegaraan yang juga terbingkai oleh konsep negara modern. Kemudian, fondasi epistemologi yang berteologi tampak dengan jelas pada QS 24:55 bahwa kehilafahan akan diberikan kepada kaum muslim dengan melandaskan pada kedaulatan Tuhan. Dalam praktik ketatanegaraan khilafah sesungguhnya terbingkai dalam konsepsi negara modern saat ini. Sedikit yang membedakan tetapi fundamental adalah, bahwa khilafah sepenuhnya mendasarkan tatanan kenegaraannya pada pijakan kebenaran teologis. Dan pada kesimpulannya dapat dinyatakan bahwa, konsepsi khilafah dalam kajian kontemporer bukanlah sesuatu yang utopis. Kemudian konsepsi khilafah yang mendasarkan pada peradaban islam harus terus diwacanakan untuk menantang negara modern yang mengacu pada peradaban barat yang selama ini lebih sering dijadikan rujukan para akademisi kontemporer. This paper is a literature study of the concept of khilafah by contextualizing the development of a modern state. The concept of a modern state as often used as a reference for academics today more often uses the conception that was built in western civilization towards the process of the state. The method used in writing this script is the literature study. The results of the study show that although there are fundamental differences between the khilafah and the modern state, conceptually khilafah reflects the state order which is also framed by the concept of a modern state. Then, the epistemological foundation that has theology appears clearly in Quran Surah 24:55 that morality will be given to Muslims based on God's sovereignty. In the practice of khilafah constitutionalism is actually framed in the conception of the modern state today. A little that distinguishes but is fundamental is that khilafah fully bases its state order on the foundation of theological truth. And in its conclusion it can be stated that, the concept of khilafah in contemporary studies is not something utopian. Then the concept of khilafah based on Islamic civilization must continue to be discourse to challenge the modern state which refers to western civilization which has been used as a reference for contemporary academics.

Persepsi Publik pada Pengelolaan Taman Kota di Kota Bandung Tomi Setiawan; Sintaningrum Sintaningrum; Dartho Mirandia
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 20, No 1 (2017)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

This study is intended to explore the public perception, especially visitors of a city park to express their aspirations. Data collection techniques that was employed in this research are observation, questionnaire and interview and literature study. The results showed that the general public perception of the city park in the city of Bandung is quite good, but other respondents have opposite perception. They perceive that the management of city parks are not well maintained, less clean and incomplete in infrastructures, and the maintenance of the park is still incidentally maintained by agency managers. Secondly, there is a fact that there are no institutional system that can accommodate all stakeholders in the management of city parks. It is therefore important for the government of Bandung to immediately review the policies regarding the city park by considering participatory programs with existing policies. The review identifies various other policies needed

Perencanaan Strategis Kawasan Berbasis Tata Kelola Lingkungan Terdesentralisasi yang Baik pada Kawasan Situ Gede Kota Tasikmalaya Tomi Setiawan
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 22, No 2 (2019)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

This paper aims to explain the lake strategic planning of Situ Gede in Tasikmalaya municipality based on good decentralized environmental governance. This study used qualitative methods with research techniques consisting of non-participatory observation, interview, literature study and documentation. Then the data are analyzed through a three-stage model of data analysis namely data reduction, data display, and conclusions and verification. The result of the research indicates that the Situ Gede area strategic planning which supports good decentralized environmental governance is participatory, where the community is included in each stage of planning, so they have a sense of ownership and a sense of responsibility as a guarantee of the sustainability of the program's implementation. In every stage of planning up to the implementation it must involve the whole community so that the community can learn and feel the benefits of each stage directly. Then, at each stage it must be done collaboratively with the involvement of all relevant stakeholders to avoid conflicts of interest between sectors.

DEVELOPING KNOWLEDGE TO POLICY: STUDY ON INDIGENOUS PEOPLE'S RECOGNITION OF LAND RIGHTS DISCOURSE IN PUBLIC POLICY Tomi Setiawan
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 24, No 1 (2021)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v24i1.669

One of the major themes in contemporary public policy studies is to making public policy based on or based on science by relying on various research results. Knowledgee is continually being discourses through a set of studies until finally it can be used as a basis for making good public policy. This paper aims to analyze the land tenure struggle within the public policy in the context of developing knowledge for policy after New Order Era. Conceptually the tenure discourse is understood as a recognition by the state over the rights of indigenous people land that essentially becomes a reflection of the willingness the state power bearers to recognize the existence of autonomous indigenous peoples. The method used in this paper is qualitative method, with research technique of literature study and document analysis, and also participatory observation. In conclusion, the agenda to recognize community rights over land and other natural resources should be formulated with new provisions and / or use of the old provisions, which maintain harmony between people who are de facto entitled to land and natural resources, with government authorities on the basis of the political conception of the state property rights, contained in the law on land and natural resources.

RESILIENSI ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT DI MASA PANDEMI COVID-19 Shalsabilla Syifa Enasta; Didin Muhafidin; Tomi Setiawan
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41374

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena Pandemi Covid-19 di Indonesia dan pemerintah yang terus mengeluarkan perubahan aturan dan kebijakan untuk menekan angka pandemi Covid-19. Namun, perubahan kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk memutus mata rantai covid-19 telah menimbulkan masalah baru bagi sebagian besar lingkungan internal organisasi, termasuk Ditjen P2P. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan resiliensi suatu organisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal P2P Kementerian Kesehatan pada masa Pandemi Covid-19, melalui pendekatan kualitatif, dengan menggunakan guidance theory resiliensi organisasi yang dikemukakan oleh Hollnagel et. (2011). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi dokumentasi dan studi literatur. Penelitian ini menggunakan teknik analis data melalui tiga tahapan yaitu kondensasi data, penyajian data, serta verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal P2P mampu bertahan selama krisis pandemi Covid-19 yang berdampak pada ketidakstabilan manajemen organisasi, namun masih terdapat beberapa kekurangan dan keterbatasan dalam mengimplementasikan strategi dalam upaya resilien tersebut. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kembali yaitu jumlah sumber daya manusia yang dimiliki dan sistem budaya kerja online untuk jangka panjang, terutama terkait double meeting. This research is motivated by the phenomenon of the Covid-19 Pandemic in Indonesia and the government which continues to issue changes to rules and policies to reduce the number of the Covid-19 pandemic. However, the policy changes made by the government to break the Covid-19 chain have created new problems for most of the organization's internal environment, including the Directorate General of P2P. This study aims to determine the resilience capability of an organization carried out by the Directorate General of P2P of the Ministry of Health during the Covid-19 Pandemic, through a qualitative approach, using the organizational resilience theory guidelines proposed by Hollnagel et. (2011). The data collection methods used were observation, interviews, documentation studies and literature studies. This study uses data analysis techniques through three stages, namely data condensation, data display, and drawing and verifying conclusions. The results of this study indicate that the Directorate General of P2P survived during the Covid-19 pandemic crisis which had an impact on the instability of organizational management, but there were still some shortcomings and limitations in implementing the strategy in this resilience effort. Therefore, there are several things that need to be reconsidered, namely the number of human resources owned and the online work culture system for the long term, especially related to multiple meetings.

EVALUASI PELATIHAN VOKASI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN SELAMA PERIODE PANDEMI COVID-19 (2021) Stevanus Agung Wibowo; Sinta Ningrum; Tomi Setiawan
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 2 (2023): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2023
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i2.45193

A study based on the Covid-19 pandemic situation and government policies to reduce unemployment through vocational training. But his Department of Labor job training program during the COVID-19 pandemic in 2021 didn't make much of an impact. This study aims to determine the evaluation of the Department of Labor's vocational training programs during his COVID-19 pandemic in 2021. This survey was conducted using a qualitative approach using the CIPP counseling theory. Data collection methods used unstructured and/or semistructured observations and interviews, documents, and literature review. The study used data analysis techniques with three stages, in the form of data condensation, data presentation, and conclusion drawing and verification. The results of the study concluded that the vocational training program at the Ministry of Manpower had not been successful in terms of input, process, and product aspects. From the input aspect, vocational training resources are not sufficient. From the aspect of the process, there are still obstacles in the realization of training, supervision, and instructor skills. Meanwhile, from the product aspect, it is not possible to ensure that participants are placed after being trained. Penelitian berdasarkan kondisi pandemi covid-19, dan kebijakan pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran dengan pelatihan vokasi. Akan tetapi program pelatihan vokasi di Kementerian Ketenagakerjaan selama periode pandemi covid-19 pada tahun 2021 tidak memberikan dampak yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi program pelatihan vokasi kementerian ketenagakerjaan selama periode pandemi covid-19 pada tahun 2021. Penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif, menggunakan guidance theory CIPP. Metode pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara tidak terstruktur dan/atau semi terstruktur, dokumen, dan studi literatur. Penelitian memakai teknik analisis data dengan tiga tahapan, berupa kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menyimpulkan program pelatihan vokasi yang berada di Kementerian Ketenagakerjaan belum berhasil dilihat dari aspek input, proses, dan produk. Dari aspek input, sumber daya pelatihan vokasi belum mencukupi kebutuhan. Dari aspek proses, masih memiliki kendala pada realisasi pelatihan, pengawasan, dan skills instruktur. Sedangkan dari aspek produk tidak bisa memastikan peserta ditempatkan setelah dilatih.

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search