Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Pamulang Law Review Audito Comparative Law Journal (ACLJ) Linear : Jurnal Ilmu Pendidikan
Mustakim La Dee
Faculty Of Law, Universitas Tompotika Luwuk Banggai, Indonesia
Religion Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Rekonstruksi alat bukti pada tindak pidana pembunuhan dalam perspektif KUHAP (Studi kasus di Pengadilan Negeri Luwuk) Mustakim La Dee
EKSPOSE Vol 20, No 1 (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v1i1.1370

Abstract

The purpose of this study was to find the role of evidence in proving murder cases based on the Criminal Procedure Code in Luwuk District Court. The method used in this research is to use a type of empirical legal research by taking samples at the Luwuk District Court. The results of the research show that the evidence used at the time of committing the crime of murder has a correlation and relevance in Article 183 - Article 189 of the Criminal Procedure Code, while Article 184 of the Criminal Procedure Code states that there are five valid evidence, including witness testimony, expert statement, letter , the defendant's instructions and statements, while the factors that influence the proof of a murder case at the Luwuk District Court based on the Criminal Procedure Code are a. The judge's decision is based on at least two pieces of evidence that support one another. b. From the evidence and evidence, the judge was convinced that the defendant was guilty of a criminal act. c. Apart from the evidence stipulated in the Criminal Procedure Code, other evidence is things that are generally known and do not need to be proven.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan peranan barang bukti dalam pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan berdasarkan KUHAP di Pengadilan Negeri Luwuk. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan mengambil sampel di Pengadilan Negeri Luwuk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  barang bukti yang di gunakan pada saat melakukan tindak pidana pembunuhan mempunyai korelasi dan relevasi dalam Pasal 183 - Pasal 189 KUHAP sedangkan dalam Pasal 184 KUHAP menyebutkan bahwa terdapat lima alat bukti yang sah di antaranya alat bukti keteranagan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sedangkan Faktor yang mempengaruhi dalam pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri luwuk berdasarkan KUHAP adalah a. Putusan hakim minimal didasarkan pada dua alat bukti yang saling mendukung satu dengan yang lain. b. Dari alat bukti dan barang bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. c. Disamping alat bukti yang ditetapkan dalam KUHAP, alat bukti lain adalah hal yang secara umum sudah diketahui dan tidak perlu dibuktikan.
CONSTRUCTION OF THE CONCEPT OF BUILDING POPULIST ECONOMIC LAW Safrin Salam; Rizki Mustika Suhartono; Imron Rizki A; Mustakim La Dee
Audito Comparative Law Journal (ACLJ) Vol. 2 No. 3 (2021): September 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (162.985 KB) | DOI: 10.22219/aclj.v2i3.17494

Abstract

The 1945 Constitution does contain the idea of political democracy and at the same time economic democracy. That is, in the highest power holder in our country is the people, both in the political and economic fields. All political and economic resources are controlled by sovereign people. However, in a democratic system built certainly not all of them are directly controlled by the people. The purpose of this research  is  to formulate the concept of populist economic law based on economic law in Indonesia and to understand the legal comparison between Islamic economic system and conventional economic system in the development of economic law in Indonesia. This research is normative legal research that is conducted by researching and studying the laws and regulations. The research approach used in this study is 2 (two) namely statute approach and conceptual approach. The results showed that  the Concept of Economic Law Based on Populist Economy in Indonesia was built through 4 (four) principles of economic law, namely legal justice, legal certainty of benefits and affordable rules so as to realize the main goal of economic law, namely creating economic growth, balanced equality and welfare  while the Comparison of Law Between Islamic economic system and conventional economic system in economic law development in Indonesia is Islamic economy based on sharia principles while conventional economy based on human will.
KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA MUSTAKIM LA DEE
Linear : Jurnal Ilmu Pendidikan Vol. 2 No. 1 (2018): Linear : Jurnal Ilmu Pendidikan, Maret 2018
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tompotika Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53090/jlinear.v2i1.102

Abstract

Penelitian hukum (legal research) yang akan dilakukan merupakan penelitian doctrinal / normatif, dimana hal ini disebabkan karena karakter ilmu hukum itu sendiri. Dimana penelitian ini juga bertujuan untuk Untuk mengetahui kedudukan Kejaksaandalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.Pendekatan penelitian yang akan dipergunakan adalah pendekatan penelitian yang dikenal dalam metode penelitian normatif, yaitu pendekatan undang-undangan (statute approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan-pendekatan tersebut dipergunakan dalam penelitian ini, mengingat adanya karakteristik ilmu hukum sebagai ilmu sui generis, yang berarti ilmu hukum merupakan ilmu jenis tersendiri.Berdasarkan hasil penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis, maka kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, masih kurang adanya pengaturan independensi, yang secara tegas belum memberikan independensi kepada Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan fungsi kewenangan penuntutan, karena disebabkan oleh kedudukan jaksa agung yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden dalam Pasal 19 ayat (2) jo Pasal 22.
Penyelesaian Hukum Konflik Tanah Perbatasan Kalimantan-Malaysia: Sebuah Perspektif Filsafat Hukum Safrin Salam; Mustakim La Dee
Pamulang Law Review Vol 5, No 2 (2022): November 2022
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/palrev.v5i2.25526

Abstract

Kampung sentabeng merupakan salah satu kampung yang menjadi binaan Desa Sikida. Keberadaan Masyarakat sentabeng yang sebagian besar bekerja sebagai petani telah membuka lahan seluas 100 ha. Penguasaan tanah oleh masyarakat Sentabeng sebagai pemegang hak atas tanah ditandai dengan adanya sertifikat hak milik (SHM) yang dimiliki oleh masyarakat dan masyarakat membayar pajak tiap tahunnya. Perlakuan negara terhadap keberadaan masyarakat sentabeng menunjukan hukum tidak berdaya. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk menganalisis, menjelaskan dan memahami pengaturan hukum kepemilikan tanah masyarakat sentabeng yang berada dalam kawasan Perbatasan Indonesia – Malaysia dan 2) Untuk menganalisis, menjelaskan dan memahami hakikat penyelesaian konflik kepemilikan tanah perbatasan masyarakat sentabeng ditinjau dari perspektif Filsafat Ilmu dan Ilmu Hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) Pengaturan Hukum Kepemilikan Tanah Masyarakat Sentabeng yang Berada dalam Kawasan Perbatasan Indonesia – Malaysia adalah dengan memberikan pengakuan hak komunal atas masyarakat sentabeng dan 2) Penyelesaian konflik kepemilikan tanah perbatasan masyarakat Sentabeng ditinjau dari perspektif filsafat ilmu dan ilmu hukum adalah dengan menempuh model penyelesaian konflik berbasis prinsip-prinsip keseimbangan yang mengutamakan musyawarah mufakat yang harus memenuhi keseimbangan hak dan kewajiban antara masyarakat sentabeng dengan pemerintah pusat/pemerintah daerah. 
Co-Authors Imron Rizki A Rizki Mustika Suhartono Safrin Salam Safrin Salam