Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Forum Penelitian Agro Ekonomi

Esensi dan Urgensi Kaji Tindak Partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Berbasis Sumberdaya Pertanian Muhammad Iqbal; Edi Basuno; Gelar Satya Budhi
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 25, No 2 (2007): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v25n2.2007.73-88

Abstract

EnglishIt is believed that action research has been numerously implemented for a long time in Indonesia. Nevertheless, it can be generally stated that its implementation was relatively lack in accommodating farmer’s aspiration. As a result, a method of participatory action research needs to be recommended. This article aims to review the essence and urgency of participatory action research focused on rural community-based agricultural empowerment. At least, there are three pillars of participatory action research towards community empowerment, namely participation, facilitation, and intervention. However, the implementation of participatory action research is time-consuming and depends on community’s initiative in determining needs priority. Interactive participation and creativity through participation as well as democracy-based facilitation and intervention should be carried out. Hence, it is implied that the development of community’s aspiration (button-up approach) still requires top-down approach, which is free from paternalistic attribute.     IndonesianKaji tindak merupakan jenis penelitian yang cukup banyak dan telah lama dilakukan di Indonesia, namun secara umum dapat dikatakan bahwa pelaksanaannya masih kurang mengakomodasi aspirasi petani. Oleh karena itu, penggunaan metode kaji tindak yang partisipatif perlu direkomendasikan. Tulisan ini bertujuan untuk mereview esensi dan urgensi kaji tindak partisipatif dengan titik tumpu pemberdayaan masyarakat khususnya di wilayah perdesaan berbasis sumberdaya pertanian. Paling tidak ada tiga pilar dalam kaji tindak pemberdayaan masyarakat, yaitu partisipasi, fasilitasi, dan intervensi. Akan tetapi, implementasi kaji tindak dalam pemberdayaan masyarakat memerlukan waktu, tergantung inisiatif masyarakat dalam menentukan keperluan prioritas mereka. Partisipasi secara interaktif dan kreatif serta fasilitasi dan intervensi yang berpedoman pada prinsip demokrasi perlu dijalankan. Implikasinya, pengembangan aspirasi masyarakat tetap membutuhkan upaya yang bersifat pendekatan dari atas namun terbebas dari sikap paternalistik.
Pengembangan Pola Integrasi Tanaman-Ternak Merupakan Bagian Upaya Mendukung Usaha Pembibitan Sapi Potong Dalam Negeri Bambang Winarso; Edi Basuno
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 31, No 2 (2013): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v31n2.2013.151-169

Abstract

EnglishThe beef self-sufficiency program is aimed at raising beef cattle population to meet national meat consumption. If the program is successful it will reduce imports of live cattle, feeder cattle and beef. Sustainability of this program is expected to achieve beef self-sufficiency in the future. Self-sufficiency is ability to meet domestic demand with beef import of not more than 10 percent which is not produced domestically.  Business of beef cattle breeding today is mostly conducted by small-scale farmers with cow-calf operation pattern usually integrated with other agricultural commodity farms. To increase supply of of feeder cattle and population of beef cattle population at national level it requires certain efforts. In order to enhance cattle breeding business from small-scale to medium-scale ones, some efforts are needed such as integration pattern between crops and cattle. Opportunities for integrating crops and beef cattle are promising. The farmers need to apply technologies to access cheaper feed.  Credit provision with low interest rate and less complicated procedure to the bank for animal procurement will help farmers in increasing their livestock farm scales. Assistance of extension workers and related livestock officers are critically important to farmers in dealing with their beef cattle breeding business. IndonesianProgram swasembada daging sapi (PSDS) pada dasarnya merupakan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan populasi sapi potong. Program tersebut diarahkan agar kebutuhan konsumsi daging secara nasional dapat terpenuhi. Keberhasilan program tersebut berimplikasi pada menurunnya prosentase impor baik sapi hidup terutama sapi bakalan maupun daging sapi. Kekurangan daging sapi secara nasional selama ini masih ditanggulangi melalui impor daging maupun sapi hidup yang nilainya cukup besar. Keberlanjutan program ini dimaksudkan agar dimasa mendatang secara perlahan diharapkan Indonesia dapat mencapai swasembada. Pengertian swasembada yang dimaksud adalah besarnya kebutuhan daging asal impor tidak lebih dari 10 persen. Besaran daging impor 10 persen tersebut merupakan daging yang memang belum dapat diproduksi di dalam negeri. Dilihat dari pelaku usaha pembibitan sapi potong saat ini, sebagian besar diusahakan  dan dikembangkan oleh usaha peternakan rakyat dengan pola produksi induk-anak (cow-calf operation) dalam usaha skala kecil dan biasanya terintegrasi dengan usaha pertanian lainnya. Untuk meningkatkan ketersediaan jumlah bibit sapi bakalan secara nasional dan dalam  upaya peningkatan populasi sapi potong diperlukan upaya–upaya tertentu. Agar usaha pembibitan ternak sapi potong dapat berkembang dari skala kecil menjadi skala menengah salah satu upaya adalah peningkatan skala usaha yang dapat diimplementasikan melalui pola integrasi antara tanaman dengan ternak sapi potong. Peluang untuk pengembangan kearah tersebut sebenarnya terbuka lebar, hanya saja diperlukan upaya serius untuk menindaklanjuti usaha tersebut. Untuk mengarah dari usaha pembibitan tradisional skala kecil ke usaha pembibitan skala menengah memang tidak mudah, banyak hal yang harus diupayakan dan diperlukan penanganan yang lebih serius oleh pemerintah terutama dalam hal peningkatan aplikasi teknologi ke peternak terutama teknologi pengadaan pakan murah dan mudah yang bisa dijangkau oleh peternak. Selain itu kebijakan penyediaan plafon kredit untuk pengadaan ternak dengan bunga rendah yang mudah diakses dengan aturan yang lebih fleksibel sangat membantu peternak dalam meningkatkan skala usaha pembibitan ternak sapi potong. Untuk semua itu, peran penyuluh maupun dinas peternakan dalam membantu peternak untuk mengatasi permasalahan dilapangan sangat dibutuhkan.