Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

Ethnocultural Problems and Policies in The Republic of Tatarstan, Russia Refly Setiawan; Gine Putri Pertiwi; Siti Indarini Nur Faizah; Diki Hermawan
STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Vol 5, No 1 (2021)
Publisher : UIN JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/siclj.v4i2.18220

Abstract

This study discusses about ethnocultural problems and policies in the Republic of Tatarstan, Russia with a complex multiethnic population in a condition of balance between the two main ethnic groups, namely Russians and Tatars. In addition, there are historical and ideological views for ethnocultural policy formation in Tatarstan, positive and negative trends in the field of interethnic relations. The author focuses on aspects of ethnocultural policy implementation such as the implementation of the right to receive ethnocultural education and preservation of indigenous languages, support for traditional folk culture, interaction with public ethnic associations, etc. The results of this study illustrate that the existence of a situation in the field of inter-ethnic relations can indicate the end of the ethnocentric policy model in areas that are in favor of the Tatar community in the current conditions of multiculturalism.
Evolution of Tatarstan’s Local Self-Governments and Challenges They Face Refly Setiawan
ADALAH Vol 3, No 5 (2019): Budaya Hukum Masyarakat Rusia
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v3i5.17936

Abstract

Abstract: The laws in the Republic of Tatarstan tend to limit the powers and coverage of local self-government, but Tatarstan’s laws go even further than most in maintaining the “power vertical” which allows state authorities to keep tight control of local self-governments. This control is exercised officially through the laws, and in practice, with financial controls. The local self- governments have difficulty with self financing and are left beholden to state authorities. Because the heads of the 43 administrative districts and 11 large cities in Tartarstan are directly appointed by the president, he exercises rigid control all the way down to the local level. In addition, because these administration heads are allowed to run for parliament, the president has also consolidated considerable power on the level of the republic’s government. In effect, government on the level of the administrative districts and large cities in the republic is completely in the hands of the president and his appointees, who also have financial control over local self- governments.Keywords: Evolution, Tatarstan Local Government, Challenges Faced Abstrak:Undang-undang di Republik Tatarstan cenderung membatasi kekuasaan dan cakupan pemerintahan setempat, tetapi undang-undang Tatarstan bahkan lebih jauh daripada kebanyakan undang-undang lainnya dalam mempertahankan "vertikal kekuasaan" yang memungkinkan otoritas negara untuk menjaga kontrol ketat atas pemerintahan sendiri. Kontrol ini dilakukan secara resmi melalui undang-undang, dan dalam praktiknya, dengan kontrol keuangan. Pemerintah daerah sendiri mengalami kesulitan dengan pembiayaan dan diserahkan kepada otoritas negara. Karena kepala dari 43 distrik administratif dan 11 kota besar di Tartarstan ditunjuk langsung oleh presiden, maka menjalankan kontrol yang kaku sampai ke tingkat lokal. Selain itu, karena para kepala pemerintahan ini diizinkan mencalonkan diri sebagai parlemen, presiden juga telah mengkonsolidasikan kekuasaan yang cukup besar di tingkat pemerintahan republik. Akibatnya, pemerintahan di tingkat distrik administratif dan kota-kota besar di republik sepenuhnya berada di tangan presiden dan orang-orang yang ditunjuknya yang juga memiliki kendali keuangan atas pemerintahan sendiri daerah.Kata Kunci: Evolusi, Pemerintahan Lokal Tatarstan, Tantangan Yang Dihadapi
Manajemen Sistem Registrasi Penduduk Asing Melalui Elektronik Digital di Rusia Refly Setiawan; Siti Indarini Nur Faizah; Gine Putri Pertiwi
EXPERT: Jurnal Manajemen Sistem Informasi dan Teknologi Vol 10, No 2 (2020): Desember
Publisher : Universitas Bandar Lampung (UBL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/jmsit.v10i2.1555

Abstract

Manajemen sistem registrasi kependudukan merupakan salah satu pengelolaan terhadap data kependudukan di suatu Negara yang melibatkan petugas yang berwenang dalam menangani kependudukan dan catatan sipil di Negara tersebut. Sistem registrasi kependudukan di Rusia merupakan hal yang sangat penting bagi seluruh penduduk baik penduduk asing maupun local. Semua penduduk yang tinggal di Rusia untuk jangka waktu yang sementara atau jangka waktu yang lama wajib melaporkan diri untuk melakukan registrasi kependudukan. Saat ini registrasi kependudukan dapat dilakukan melalui elektronik digital atau dapat juga secara manual. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen sistem registrasi penduduk asing di Rusia dapat dikatakan sudah sangat baik karena pemerintah telah menyediakan sistem elektronik digital yang mempermudahkan seluruh penduduk untuk mengaksesnya dan dapat meminimalisir tindak criminal di Rusia.
Ethnocultural Problems and Policies in The Republic of Tatarstan, Russia Refly Setiawan; Gine Putri Pertiwi; Siti Indarini Nur Faizah
SOCIUS Vol 7 No 2 (2020): Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education, Universitas Negeri Pa
Publisher : Labor Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/scs.v7i2.205

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai masalah dan kebijakan etnokultural di Republik Tatarstan, Rusia dengan populasi multietnis yang kompleks dalam kondisi keseimbangan antara dua suku bangsa utama, yaitu Rusia dan Tatar. Selain itu, terdapat pandangan historis dan ideologis untuk pembentukan kebijakan etnokultural di Tatarstan, tren positif dan negatif di bidang hubungan antaretnis. Penulis menitikberatkan pada aspek implementasi kebijakan etnokultural seperti implementasi hak untuk menerima pendidikan etnokultural dan pelestarian bahasa asli, dukungan terhadap budaya masyarakat lokal, interaksi dengan asosiasi etnis masyarakat, dan lain sebagainya. Selain itu juga melihat bagaimana legislatif. dan kerangka peraturan diterapkan di bidang kebijakan etnokultural. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa adanya situasi di bidang relasi antaretnis yang dapat menunjukkan berakhirnya model kebijakan etnosentris di daerah yang berpihak pada masyarakat Tatar dalam kondisi multikulturalisme saat ini. Dalam hal ini ada orang atau kelompok yang merasa tidak puas di kedua sisi kebijakan yang diambil sehingga kepentingan kelompok etnis lain di wilayah tersebut juga kurang mendapat perhatian seperti: Chuvash, Mordovia, Mari, Armenia, dan lain sebagainya. Hal ini dapat berujung pada radikalisasi kelompok etnis tersebut.
Government Policy in Public Services in the Republic of Tatarstan, Russia Refly Setiawan; Mohamad Fikri Sulthan; Abdurrahman Abdurrahman
Jurnal Cita Hukum Vol 8, No 3 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v8i3.17950

Abstract

AbstractGovernment policy is a step taken by the government to achieve a goal. The main objective of the policy of the Republic of Tatarstan is to provide the conditions for the full social and cultural development of the whole society, to strengthen civil society and society's morals on the basis of respect for the rights of citizens and their recognition as the highest value. This study aims to explain how government policies are related to public services and to find out how the government of the Republic of Tatarstan provides the best services for the welfare of the people. This research uses qualitative research methods with a descriptive approach. The results of this study explain that the government has taken the right policy steps in providing services to the community, namely by providing fast, responsive, optimal, fair, transparent service and utilizing technological advances for the welfare of the people in the Republic of Tatarstan.Keywords: Government Policy, Public Service, Republic of Tatarstan AbstrakKebijakan pemerintah merupakan suatu langkah yang diambil oleh pemerintah untuk tercapainya suatu tujuan. Tujuan utama dari kebijakan Republik Tatarstan adalah untuk menyediakan kondisi bagi perkembangan sosial dan budaya-budaya penuh seluruh masyarakat, untuk memperkuat masyarakat sipil dan moral masyarakat atas dasar penghormatan pada hak-hak yang di miliki warga negara serta pengakuannya sebagai nilai tertinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Kebijakan pemerintah terkait dengan pelayanan publik dan untuk mengetahui bagaimana pemerintah dalam memberikan pelayanan bagi kesejahteraan seluruh masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini  menjelaskan bahwa pemerintah Republik Tatarstan telah mengambil langkah kebijakan yang tepat dalam pelayanan kepada masyarakat yaitu dengan pelayanan yang cepat, tanggap, optimal, adil, transparan, dan memanfaatkan kemajuan teknologi demi kesejahteraan masyarakat di Republik Tatarstan.Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Pelayanan Publik, Republik Tatarstan АннотацияПравительственная политика - это шаг, сделанный правительством для достижения цели. Основная цель политики Республики Татарстан - обеспечение условий для полноценного социального и культурного развития всего общества, укрепление гражданского общества и нравственности общества на основе уважения прав граждан и признания их высшее значение. Это исследование призвано объяснить, как политика правительства связана с государственными услугами, и выяснить, как правительство Республики Татарстан предоставляет лучшие услуги для благосостояния людей. В этом исследовании используются качественные методы исследования с описательным подходом. Результаты этого исследования объясняют, что правительство предприняло правильные политические шаги по предоставлению услуг населению, а именно путем предоставления быстрых, оперативных, оптимальных, справедливых и прозрачных услуг и использования технологических достижений на благо людей в Республике Татарстан.Ключевые слова: государственная политика, государственная служба, Республика Татарстан
Политика Уполномоченного По Правам Человека На Государственной Службе В Республике Татарстан, Россия (Policies of The Commissioner For Human Rights In Public Service In The Republic of Tatarstan, Russia) Stanislav Vladimirov Mladenov; Gine Putri Pertiwi; Refly Setiawan; Siti Indarini Nur Faizah; Abdurrahman Abdurrahman
Jurnal Cita Hukum Vol 9, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v9i1.20131

Abstract

AbstractThe Commissioner for Human Rights is a government institution that provides protection for the rights of the people in the Republic of Tatarstan, Russia. The establishment of the Human Rights Commissioner in the Russian Federation as a state body is one of the most important achievements of the transformation of democracy in Russia. In the Republic of Tatarstan, the Institute of Commissioners for Human Rights was established in 2000 in accordance with the Constitution of the Republic of Tatarstan to strengthen guarantees of state protection of human and civil rights and freedoms, to promote their observance and respect. by state agencies, local governments and officials. This study aims to explain how the Policies of the Commissioner for Human Rights in the Republic of Tatarstan are related to public services and to find out how the Commissioner for Human Rights of the Republic of Tatarstan provides the best service for the entire community. The method used in this research is a qualitative research method with a descriptive analysis approach. The results show that the Commissioner for Human Rights in the Republic of Tatarstan has made a policy that is appropriate for the welfare of the community and carries out its duties properly based on the main duties and functions of the Commissioner for Human Rights in the Republic of Tatarstan.Keywords: Policy, Commissioner for Human Rights, Public Services, Society of the Republic of Tatarstan, Russia AbstrakKomisaris Hak Asasi Manusia merupakan sebuah lembaga pemerintahan yang memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat di Republik Tatarstan, Rusia. Pembentukan lembaga Komisaris Hak Asasi Manusia di Federasi Rusia sebagai badan negara merupakan salah satu capaian terpenting dari transformasi demokrasi di Rusia. Di Republik Tatarstan, Lembaga Komisaris Hak Asasi Manusia didirikan pada tahun 2000 sesuai dengan Konstitusi Republik Tatarstan untuk memperkuat jaminan perlindungan negara atas hak asasi dan kebebasan manusia dan sipil, untuk mempromosikan ketaatan dan penghormatan mereka. oleh badan-badan negara bagian, pemerintah daerah dan pejabat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Kebijakan Komisaris Hak Asasi Manusia di Republik Tatarstan terkait dengan pelayanan public dan untuk mengetahui bagaimana Komisaris Hak Asasi Manusia Republik Tatarstan dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisaris Hak Asasi Manusia di  Republik Tatarstan telah membuat suatu kebijakan yang tepat bagi kesejahteraan masyarakat dan menjalankan tugasnya dengan baik berdasarkan tugas pokok dan fungsi Komisaris Hak Asasi Manusia di Republik Tatarstan.Kata Kunci: Kebijakan,  Komisaris Hak Asasi Manusia, Pelayanan Publik, Masyarakat Republik Tatarstan, Rusia АннотацияУполномоченный по правам человека - это государственное учреждение, обеспечивающее защиту прав людей в Республике Татарстан, Россия. Создание Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации как государственного органа - одно из важнейших достижений трансформации демократии в России. В Республике Татарстан Институт уполномоченных по правам человека был создан в 2000 году в соответствии с Конституцией Республики Татарстан с целью усиления гарантий государственной защиты прав и свобод человека и гражданина, содействия их соблюдению и уважению. государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами. Это исследование направлено на объяснение того, как политика Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан связана с государственными услугами, и на то, чтобы выяснить, как Уполномоченный по правам человека Республики Татарстан предоставляет наилучшие услуги для всего сообщества. Метод, использованный в этом исследовании, представляет собой качественный метод исследования с подходом описательного анализа. Результаты показывают, что Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан разработал политику, которая соответствует благосостоянию общества и выполняет свои обязанности должным образом, исходя из основных обязанностей и функций Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан. Татарстан.Ключевые слова: Политика, Уполномоченный по правам человека, Государственные службы, Общество Республики Татарстан, Россия  
Ethnocultural Problems and Policies in The Republic of Tatarstan, Russia Refly Setiawan; Gine Putri Pertiwi; Siti Indarini Nur Faizah; Diki Hermawan
STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Vol 5, No 1 (2021)
Publisher : UIN JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/siclj.v4i2.18220

Abstract

This study discusses about ethnocultural problems and policies in the Republic of Tatarstan, Russia with a complex multiethnic population in a condition of balance between the two main ethnic groups, namely Russians and Tatars. In addition, there are historical and ideological views for ethnocultural policy formation in Tatarstan, positive and negative trends in the field of interethnic relations. The author focuses on aspects of ethnocultural policy implementation such as the implementation of the right to receive ethnocultural education and preservation of indigenous languages, support for traditional folk culture, interaction with public ethnic associations, etc. The results of this study illustrate that the existence of a situation in the field of inter-ethnic relations can indicate the end of the ethnocentric policy model in areas that are in favor of the Tatar community in the current conditions of multiculturalism.
Partai Politik dan Pembangunan Politik di Republik Tatarstan, Rusia Refly Setiawan; Munadhil Abdul Muqsith; Gine Putri Pertiwi; Siti Indarini Nur Faizah; Mohamad Fikri Sulthan
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 20 No 1 (2021)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35967/njip.v20i1.110

Abstract

Political parties reflect a democratic state, which is believed to be a condition for modern state life. As institutions for channeling interests, political parties are used as communication with a two-way function, namely, top-down and bottom-up. If this can be carried out well, then political parties' function as political socialization, political participation, political communication, articulation of interests, aggregation of interests, and policymaking can run well to realize the expected political development. The research method used in this research is qualitative research methods. Through qualitative research, the author has created a complex picture, examined words, reviewed detailed reports from the point of view of resource persons, and conducted studies on natural situations. This study aims to determine political parties' development in the Russian Republic of Tatarstan, political parties' function, and political development amid a society in this modern era. The problem in this research is that political parties in Russia tend to have their own interests, either from the central government or the state or Federation governments. In addition, there tends to be a mismatch between the central and state governments in decision making. In fact, in the context political parties can be a tool for realizing development in a country. Even though there are problems, the results showed that political parties in the Republic of Tatarstan rated quite well in carrying out their functions by the functions of political parties according to the Law of the Russian Federation and the Law of the Republic of Tatarstan concerning Political Parties. The development of political parties in the Tatarstan Republic has played a role in controlling conflicts of interest among the Republic of Tatarstan.