Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.197
P-Index
This Author published in this journals
All Journal STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal JOURNAL of LEGAL RESEARCH
Abdul Qodir
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : JOURNAL of LEGAL RESEARCH

 1 
Kepastian Hukum dari Penetapan Pengadilan Tentang Perubahan Status jenis Kelamin Kholifah Kholifah; Abdul Qodir
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 3, No 6 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v3i6.16538

Abstract

Masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini terkait dengan Kepastian Hukum dari Penetapan Pengadilan Tentang Perubahan Status Jenis Kelamin. Permasalahannya terkait dengan aspek yang mendasari pengadilan dalam memeriksa dan mengabulkan perubahan status jenis kelamin, dan kepastian hukum menjamin hak transeksual untuk mengubah status jenis kelamin pada identitas kependudukan.Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) melalui pendekatan normatif. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa studi pustaka. Melalui studi pustaka ini peneliti mengumpulkan berbagai data untuk diolah menggunakan metode deskriptif kualitatif.Hasil dari penelitian skripsi ini menunjukan apa saja aspek dasar dalam memeriksa dan mengabulkan permohonan mengenai perubahan status jenis kelamin. Dalam hal ini untuk mempertimbangkan dari permohonan, hakim merujuk pada Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia. Serta dalam hal ini, hakim juga didasarkan pada keterangan ahli yang dibuktikan dengan keterangan saksi ahli yang diberikan oleh dokter dan keterangan psikologis yang diberikan oleh orang tua dan kerabat pemohon. Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2007 bahwa pemohon yang telah mendapatkan penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sudah mempunyai kepastian hukum dan berhak untuk mendapatkan perubahan status jenis kelamin di Instansi Pelaksana yang sudah ditentukan oleh peraturan tersebut. Maka dalam kasus pada skripsi ini langkah paling mendasar yang dapat ditempuh oleh pemohon yaitu dengan upaya melaporkan atau mengadukan kepada ombudsman RI untuk menindaklanjuti pejabat instansi pelaksana yang memperlambat proses perubahan identitas pemohon.Kata Kunci: Kepastian Hukum, Penetapan Pegadilan, Perubahan Status Jenis Kelamin
Kekuatan Hukum Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-Undangan Melalui Jalur Nonlitigasi Amalia Hasnah; Abdul Qodir; Mufidah Mufidah
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 1, No 3 (2019)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v1i3.13076

Abstract

AbstractThe Ministry of Law and Human Rights issued a legal product namely Ministerial Regulation Number 32 Year 2017 Concerning Procedure for Dispute Resolution of Legislation through Non-litigation. Whereas in the Ministerial Regulation gives new authority to the Ministry of Law and Human Rights to resolve conflicting laws and regulations disputes. This study uses a type of normative research that is by studying the literature, legislation, books, official documents, and writings of scholars relating to this research. In this study, the method of data collection is done by the study of literature. Data that has been collected and analyzed using descriptive-qualitative methods. The approach used in this research is the statutory approach and conceptual approach. The results of the study can be concluded that in the hierarchy of statutory regulations in Indonesia the status of the Ministerial Regulation is recognized as other regulations in Article 8 Paragraph (1) of Law Number 12 of 2011 concerning Formation of Laws and Regulations of the Minister of Law and Human Rights Number 32 of 2017 has a binding legal force because it is made by an authorized institution/official namely the Minister of Law and Human Rights. And with the issuance of these Regulations become a new alternative for the community to resolve conflicting norms and conflicting regulations outside the court more easily and quickly.Keywords: Legal Strength, Ministerial Regulation, Non-litigation.
Eksistensi dan Kewenangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Menurut Perpres Nomor 59 Tahun 2015 Tentang KPPPA Dalam Urgensi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Indonesia Quthub Al Faruqi; Zaitunah Subhan; Abdul Qodir
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v1i1.12010

Abstract

AbstractThis study aims to explain the existence and authority as well as the effectiveness of the performance of the ministry of women empowerment and child protection and its urgency in empowering women and child protection in Indonesia. Researchers use normative research methods with a juridical approach. The results of this study indicate that Presidential Regulation No. 59 of 2015 Concerning the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection is indicated to have minimal authority, thus causing ineffective tasks and functions of the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection. As a result, many problems cannot be solved. In addition, the Ministry does not have a vertical or representative body in the region which causes the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection to have difficulty in resolving technical issues related to women's empowerment and child protection on a national scale. Another problem, the lack of a budget that impacts the integration of central and regional commitments to solve various problems of women and children in Indonesia.Keywords: Women's Empowerment, Child Protection, KPPPA 
Co-Authors Amalia Hasnah Faqih Afif Ridlo Kholifah Kholifah Mufidah Mufidah Muhammad Al-Fatih Mujar Ibnu Syarif Quthub Al Faruqi Zaitunah Subhan