Garuda - Garba Rujukan Digital

Sanksi Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam Rahmayanti, Rahmayanti
JURNAL MERCATORIA Vol 10, No 1 (2017): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya diatur tentang korupsi material dan keuangan. Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 yang disempurnakan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 terhadap pelaku tindak pidana korupsi bagi penyelenggara negara dalam perspektif hukum Islam dilaksanakan karena sesuai dan sejalan dengan maqasid al-tasyri’ dalam artian tetap mempertimbangkan kepentingan umum yang berorientasi pada kemaslahatan dan menolak segala kemungkaran. Oleh karena itu, yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi menurut hukum positif di Indonesia dalam hukum. Teori hukum pidana Islam yaitu mengenai pembagian dan operasionalisasi jinayah atau jarimah serta penerapan sanksi-sanksinya. Untuk memberantas korupsi ada empat usaha yang harus segera dilakukan, yaitu: pertama, Memaksimalkan hukuman. Hukuman dalam bentuk fisik perlu diwacanakan dan kalau bisa diterapkan bahkan kalau perlu sampai hukuman mati. Kedua, Penegakan Supremasi Hukum. Hukum harus tegak dan diberlakukan adil tanpa pandang bulu termasuk kalaupun korupsi dilakukan oleh para pejabat tinggi yang memiliki power dan pengaruh yang kuat. Ketiga, Perubahan dan perbaikan sistem. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif. Hasil penelitian menyimpulkan, korupsi pada umumnya dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan dalam suatu jabatan sehingga karakteristik kejahatan korupsi selalu berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan, dalam perspektif kejahatan yang terorganisir.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NERKOTIKA JENIS PIL EKSTASI Christin A. Sazqia Hutauruk; Govindo Tarigan; Rio Alvredo T.H. Sianipar; Rahmayanti Rahmayanti
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 1 No 1 (2019): EDISI BULAN JANUARI 2019
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Narcotics crimes committed by the public and State officials are criminal acts and the problem of drug abuse is something that can damage the future which results in death so that it becomes an unfamiliar problem in society. And for this reason, it is necessary to have a reason and nonpenal legal policy to resolve the misuse of this ecstasy pill type, and for the public to care more about this narcotics abuse not to use or distribute narcotics. There must also be reliable or fair efforts and considerations needed for these narcotics cases. according to the law that has been stipulated, namely Law No. 35 of 2009 on narcotics from the discussion, according to the author, the abuse of narcotic pills is very fair because the considerations and articles used are very appropriate to prosecute narcotics crimes of eskills pills.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NERKOTIKA JENIS PIL EKSTASI Christin A. Sazqia Hutauruk; Govindo Tarigan; Rio Alvredo T.H. Sianipar; Rahmayanti Rahmayanti
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 1 No 1 (2019): EDISI BULAN JANUARI 2019
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Narcotics crimes committed by the public and State officials are criminal acts and the problem of drug abuse is something that can damage the future which results in death so that it becomes an unfamiliar problem in society. And for this reason, it is necessary to have a reason and nonpenal legal policy to resolve the misuse of this ecstasy pill type, and for the public to care more about this narcotics abuse not to use or distribute narcotics. There must also be reliable or fair efforts and considerations needed for these narcotics cases. according to the law that has been stipulated, namely Law No. 35 of 2009 on narcotics from the discussion, according to the author, the abuse of narcotic pills is very fair because the considerations and articles used are very appropriate to prosecute narcotics crimes of eskills pills.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS SABU KARINA OCTAVIA SEMBIRING; BAYU FAHRURAJI PUTRA; RAHMAYANTI Rahmayanti
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 1 No 1 (2019): EDISI BULAN JANUARI 2019
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The problem of narcotics crime has become a very serious problem. mental, emotional, and behaving in society. Criminal law policy in viewing perpetrators of narcotics abuse as victims, but field data shows that almost 99% of judges' decisions are still in prison terms. Regarding this journal, it explains the problem of how the application of criminal law concerning the regulation of criminal acts of narcotics generally of the type of methamphetamine in Indonesia. The research method in this journal is done by a normative juridical approach.

URGENSI CIVIL FORFEITURE UNTUK MENINGKATKAN PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA Rahmayanti Yanti RahmaYanti
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 1 No. 1 (2018): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana kejahatan kerah putih. Upaya pengembalian kerugian keuangan negara melalui civil forfeiture tidak dapat mengembalikan aset hasil korupsi apabila terdakwa meninggal dunia ataupun aset telah dialihkan ke pihak ketiga. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengupayakan pengembalian melalui civil forfeiture. Artikel ini mengivestigasi yang perlu diperhatikan dalam pengembangan civil forfeiture di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa civil forfeiture perlu memperhatikan prinsip “hak Negara harus kembali ke negara demi kesejahteraan rakyat”.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN DARI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TRAFFICKING) Rahmayanti Rahmayanti
Jurnal Mitra Prima Vol. 1 No. 2 (2019): Jurnal Mitra Prima
Publisher : Mitra prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/mitra_prima.v1i1.643

Dampak globalisasi yang tidak dapat dihindari bangsa Indonesia. Faktor kemiskinan cenderung dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan bisnis, di mana korban diperjualbelikan bagaikan barang yang tidak berharga melalui tipu muslihat. Sulitnya perekonomian membuat masyarakat terjebak dalam lilitan hutang, kondisi inilah yang memaksa masyarakat terjebak dalam praktek trafficking yang berupa tindakan menyewakan tenaga anggota keluarga untuk melunasi pinjaman. Orang yang ditempatkan sebagai buruh karena jeratan hutang rentan terhadap perbudakan. Hingga saat ini dalam hubungan stuktural sosial kemasyarakatan, perempuan dan anak-anak sering ditempatkan pada posisi marginal yang terabaikan. Konsekuensinya, perempuan dan anak seringkali dianggap sebagai objek dan barang yang dapat diperjual-belikan. Kejahatan perdagangan orang yang merupakan bagian dari kejahatan terorganisasi, pada dasarnya termasuk salah satu kejahatan terhadap pembangunan dan kejahatan terhadap kesejahteraan sosial yang menjadi pusat perhatian dan keprihatinan nasional dan internasional. Hal itu sangat beralasan, mengingat ruang lingkup dan dimensinya begitu luas, sehingga kegiatannya mengandung ciri-ciri sebagai organized crime, white-collar crime, corporate crime, dan transnational crime. Bahkan, dengan menggunakan sarana teknologi dapat menjadi salah satu bentuk dari cyber crime.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LANGKAT T.A. 2011 (Studi Putusan No: 51/PID_SUS-TPK/2015/PN MDN) Rahmayanti Rahmayanti
Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Vol 18, No 2 (2019): Edisi Januari 2019
Publisher : Universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhk.v18i2.1088

Abstrack This study aims to determine the regulation of corruption. Corruption in Indonesia is increasingly widespread seen from who the perpetrators are, how they commit corruption, and how much the state’s losses incurred. Indonesia's Corruption Watch (ICU) notes that the perpetrators of the most corruption are from civil servants (PNS) and they are in the top rank. This study aims to find out how the civil servants commit corruption in the procurement of government goods and services, and how far the mode or method affects the judge in making a decision. This study uses a normative method. The civil servants commit corruption in different ways or procedures with special characteristics. Putting personal interests above the community ones and something entrusted to them is not carried out properly is called modus operandi. The modus operandi carried out by civil servants in the procurement of government goods and services occurs in all stages of procurement and implementation of the modus operandi, and it also influences the criminal convictions, especially in the high and lower levels of criminal behavior; the more despicable the crime is, the higher the speech.1 Based on the results of this study, it can be concluded that three problems that often occur in the process of procurement of goods and services. Key Words: Modus Operandi, Corruption, Civil Servants, Judge’s Decision

PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENGEDAR GANJA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (BERDASARKAN PUTUSAN No. 10/PID.SUS.ANAK/2015/PN.STB Bella Khairunnisa; Joni Firdaus Ginting; Rini Damayanti Sijabat; Rahmayanti Rahmayanti
Jurnal Darma Agung Vol 28 No 3 (2020): DESEMBER 2020
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Government policy in providing protection to children, especially in the crime of cannabis dealers becomes very important. Because children are the next generation to continue the nation's development. There are 2 factors that cause this crime, namely external factors (free will, curiosity) and internal factors (economic conditions and the surrounding environment). Regulations regarding this criminal act are regulated in article 6 Number 35 of 2009 concerning narcotics, governing criminal offenses, regarding specific criminal sanctions as well as the types of sanctions and the length of the crime. In this case, the judge's policy should not be based too much on Law Number 11 of 2012 concerning the juvenile justice system, which continues to interpret the existing law. And the government should provide the assistance of a supervisory body, namely the Special Child Development Institute. and create educational and coaching programs that are supervised by the Penitentiary.

Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi atas Pelelangan Alat Kesehatan di RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Nurmalasari Sihombing; Rodiatun Adawiyah Siregar; Tony Tony; Rahmayanti Rahmayanti
BINAMULIA HUKUM Vol 9 No 1 (2020): Binamulia Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v9i1.92

Korupsi merupakan suatu tindak pidana perbuatan yang merugikan negara dan masyarakat. Extraordinary Crime atau kejahatan luar biasa digolongkan ke dalam tindak pidana korupsi, maka diperlukan usaha yang khusus dalam pemberantas korupsi tersebut. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data yaitu penelitian dengan wawancara hakim. serta studi pustaka dengan menggunakan berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan-bahannya tertulis lainnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas di dalam jurnal ini. korupsi yang dilakukan di RSUD Panyabungan Mandailing Natal dapat diminta pertanggungjawaban pidananya, tanggung jawab penyelenggara pengadaan peralatan kesehatan sangat penting di dalam dinas kesehatan karena menggunakan suatu anggaran publik yang pasti dapat berdampak pada peningkatan dalam upaya pelayanan kesehatan masyarakat. Kesimpulan yang kami tarik adalah diperlukannya adanya pengaturan sanksi-sanksi yang tegas dan jelas mengenai saksi yang dijatuhkan berdasarkan pelanggaran yang dilakukannya bagi pelaku pelengan alat kesehatan di RSUD. Kata Kunci: korupsi, pertanggungjawaban, alat kesehatan.

Analisis Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Dilakukan Orang Dewasa Pada Anak di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Veny Melisa Marbun; Randa Christianta Purba; Rahmayanti Rahmayanti
BINAMULIA HUKUM Vol 9 No 2 (2020): Binamulia Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v9i2.93

Anak adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang harus kita lindungi, dan dijaga karena setiap anak juga memiliki hak untuk hidup. Semakin banyaknya kasus pelecehan seksual kepada anak di bawah umur yang dilakukan oleh orang dewasa yang terjadi di lingkungan sekitarnya membuktikan bahwa perlindungan terhadap anak masih minim serta dapat menyebabkan trauma dan luka fisik yang dirasakan anak sebagai korban pelecehan seksual. Pelecehan seksual kepada anak harus ditangani dengan tindakan yang tepat, agar dapat dicegah. Pencegahan tersebut dapat diterapkan dengan pendidikan seks, yang dilakukan oleh orang tua dan para pihak lain termasuk sekolah. Upaya-upaya perlindungan anak harus dilakukan sejak dini, agar anak dapat menjadi penerus bangsa dan negara secara optimal. Maka dari itu penegakan hukum terhadap tindak pidana pelecehan seksual kepada anak di bawah umur harus di kaji untuk meningkatkan perlindungan hak dan kesejahteraan setiap anak. Kata Kunci: tindak pidana, pelecehan seksual, anak.

Title

Found 15 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 15 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 15 Documents
Search