Garuda - Garba Rujukan Digital

PENGATURAN HUKUM CALON LEGISLATIF MANTAN NARAPIDANA Salim Fauzi Lubis; Ismail Ismail; Mina Mardiana
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 2 No 1 (2020): EDISI BULAN JANUARI 2020
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v2i1.390

Election or local election is a way of channeling the rights of every principle community, which means that the right to vote and vote is contained in his constitutional rights as citizens. In article 28 letter D of the Republic of Indonesia Republic of 1945 which reads that "every citizen has the right to have the same opportunity in government". The sound contained in the article contains the understanding that the State guarantees each of its citizens to obtain the rights to sit in government either as People's Representatives, regents, Mayors, Governors, or even become a President. The method used in this study is normative juridical legal research which uses a statutory approach. The issue raised by the author is How the Human Rights Perspective of Legislative Candidates in Organizing Elections and How Comparative Legal Arrangements for Former Legislative Candidates Examined From Law Number 7 of 2017 Concerning General Elections With Regulation of the Election Commission Number 20 of 2018 Regarding Nominating Members Regional Representative Council, Provincial Regional Representative Council, Regency / City Representative Council. In terms of the implementation of elections need to be held honestly, fairly and democratically based on the spirit of Democracy that has been carried out so far so as to create leaders and representatives of the people who side with their people. Speaking of Human Rights, everyone has the same rights before the State and applies to former corruption convicts who have or have the same political rights as other citizens guaranteed by the constitution.

PEMBATALAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN YANG TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA (STUDI PUTUSAN NOMOR 120 Pdt.G/2017/Pt.Mdn) Rahmaniah Amhas; Indra Perdana; Salim Fauzi Lubis
JURNAL PIONIR Vol 5, No 4 (2019): November-Desember
Publisher : Universitas Asahan

Konsumen mempunyai hak dalam setiap perbuatan yang telah disepakati oleh masing-masing pihak, terjadinya sengketa akibat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak yang brsepakat. Penyelesaian sengketa konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Mekanisme penyelesian sengketa yang ingin penulis teliti dan bagaimana hakim memutuskan atau membatalkan penyelesaian sengketa yang pengadilan tersebut tidak berwenang mengadili perkara tersebut Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dibatalkan, dan untuk mengetahui akibat hukum yang akan timbul karena pembatalan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Kosumen oleh Pengadilan Negeri. Putusan BPSK. Perlindungan konsumen yang diharapkan dapat terealisasi dan merupakan tujuan mendapatkan keadilan. Kata kunci : Pembatalan Putusan, Upaya Hukum, BPSK.

PEMBATALAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN YANG TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA (STUDI PUTUSAN NOMOR 120 Pdt.G/2017/Pt.Mdn) Rahmaniah Amhas; Indra Perdana; Salim Fauzi Lubis
JURNAL PIONIR Vol 5, No 4 (2019): November-Desember
Publisher : Universitas Asahan

Konsumen mempunyai hak dalam setiap perbuatan yang telah disepakati oleh masing-masing pihak, terjadinya sengketa akibat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak yang brsepakat. Penyelesaian sengketa konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Mekanisme penyelesian sengketa yang ingin penulis teliti dan bagaimana hakim memutuskan atau membatalkan penyelesaian sengketa yang pengadilan tersebut tidak berwenang mengadili perkara tersebut Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dibatalkan, dan untuk mengetahui akibat hukum yang akan timbul karena pembatalan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Kosumen oleh Pengadilan Negeri. Putusan BPSK. Perlindungan konsumen yang diharapkan dapat terealisasi dan merupakan tujuan mendapatkan keadilan. Kata kunci : Pembatalan Putusan, Upaya Hukum, BPSK.

PENGATURAN HUKUM REKAM MEDIS SEBAGAI ALAT BUKTI DI PERSIDANGAN Soni Praja Manurung; Ismail Ismail; Salim Fauzi Lubis
JURNAL PIONIR Vol 5, No 4 (2019): November-Desember
Publisher : Universitas Asahan

Rekam medis merupakan data penting dalam sistem elektronik yang merupakan data-data pasien yang dirawat dirumah sakit, maupun lembaga keshatan yang dilakukan oleh seorang dokter umum, dokter gigi serta dengan keputusan RME. Arti penting rekam medis dalam upaya pelayanan kesehatan yakni rekam medis menjadi sangat penting karena rekam medis merupakan dokumen bukti nyata menggambarkan diagnosa, tindakan medis dan segala prosedur medis yang diberikan dokter, rekam medis juga memiliki nilai penting dalam hal digunakan sebagai alat bukti dalam penegakkan hukum, etika kedokteran dan disiplin kedokteran, aspek hukum rekam medis dalam sebagai alat bukti dalam persidangan yakni kedudukan hukum rekam medis dalam hal pembuktian tetntang terjadinya kesalahan medis yang dilakukan oleh tentaga kesehatan terhadap pasien seperti dalam kasus tentang terjadinya kesalahan medis dengan tidak mempertimbangkan hasil rekam medis memiliki kedudukan dibawah alat bukti keterangan ahli diberikan langsung ileh orang di persidangan. Rekam medis yang berupa catatan yang masuk dalam bukti surat sebagaimanan diatur dalam pasal 1886 KUH Pidana dan pasal 184 KUHAP, pembuktian di persidangan memerlukan minimal 2 (dua) alat bukti yang saling bersesuaian ditambah dengan keyakinan hakim. Rekam medis harus bersesuaian dengan bukti lain sebagaimana diatru dalam pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 184 KUHAP ditambah dengan keyakinan Hakim, karena apabila rekam medis ini bertentangan dengan alat bukti yang lain, maka rekam medis ini bisa dikesampingkan. Dalam peraturan yang mengatur tentang rekam medis sangat diperlukan karena dalam kenyataannya rekam medis dapat dipergunakan untuk melihat hasil dari pemeriksaan maupun pengobatan yang dilakukan oleh seorang dokter yang memeriksanya, maka dapat dikatakan bahwa hasil rekam medis dapat dibuktikan dengan diagnosa yang telah dilakukan. Mengenai data-data pasien yang dapat dipalsukan, dan tidak ada kesesuaian dengan hasil diagnosa mengakibatkan kerugian terhadap seorang pasien, seorang pasien atau pihak kerugian dapat mengajukan kepengadilan mengenai data rekam medis yang tidak sesuai dengan hasil diagnosa. Kata Kunci : Pemanfaatan, Rekam Medis, Alat Bukti.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR : 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag) Sigit Dermawan; Ismail Ismail; Salim Fauzi Lubis
JURNAL PIONIR Vol 5, No 4 (2019): November-Desember
Publisher : Universitas Asahan

Pada tanggal 19 februari tahun 2017 lalu, Badan Narkotika Nasional menangkap seorang warga daerah Sanggau yang beridentitas Fidelis yang diduga memiliki sejumlah Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman di rumahnya. Pada saat itu Fidelis mengatakan bahwa dia mengggunakan tanaman ganja untuk kesembuhan istrinya yang mengidap penyakit langka yang hanya biasa sembuh apabila menggunakan tanaman tersebut. Dalam kasus yang menimpa Fidelis ini hakim menyatakan Fidelis bersalah dan menjatuhi hukuman 8 bulan penjara dan denda sebesar satu milyar rupiah yang memang berbeda dengan tuntutan jaksa yang lebih ringan. Jenis penelitian adalah ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif yaitu sering kali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law is books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Rumusan masalah dalam penelitian ini: Bagaimanakah pengaturan hukum tentang tindak pidana Narkotika dan Bagaimanakah pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana Narkotika ditinjau dari putusan pengadilan Sanggau dengan nomor register : 111/Pid.Sus/2017/PN Sag. Jaksa Penuntut Umum memberikan dakwaan alternatif, dimana dalam kasus narkotika ini dalam Putusan No : 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag terdakwa Fidelis Arie Sudewarto Als Nduk Anak FX Surajiyo didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 113 ayat (2), kemudian dakwaan kedua melanggar Pasal 111 dan dakwaan ketiga melanggar Pasal 116 ayat (1) UU tentang Narkotika. Karena terdakwa dituntut Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim bebas memilih antara ketiga dakwaan yang disanggahkan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa. Hakim langsung memutuskan memilih terhadap dakwaan ketiga dimana terdakwa telah melanggar dan langsung membuktikan dakwaan tersebut. Kata Kunci : tindak pidana, narkotika, terdakwa

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search