Garuda - Garba Rujukan Digital

Analisis Tren Penganggaran Bencana di Daerah Rawan Bencana: Studi Kasus pada Kabupaten Aceh Selatan Mirjas Mirjas; Heru Fahlevi; Yossi Diantimala
Jurnal Kajian Akuntansi Vol 5, No 2 (2021): DESEMBER 2021
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/jka.v5i2.5531

AbstractThis study aims to analyze trends of disaster management budgeting and its dynamics in the Indonesian local government context. Using a case study approach, this study collected data from the budgeting period of 2014 to 2019 followed by interviews with key actors in disaster budgeting. Most of the previous studies adopted quantitive research designs that lack in-depth analysis of the disaster budget dynamics. The results show that the disaster budget has fluctuated with an average annual budget is 3.29% from the total budget. The disaster budget is allocated not only in the agency for local disaster management/ALDM (or Badan Penanggulanan Bencana Daerah/BPBD) but also in other several departments. The disaster budgeting follows the local budget mechanism, focuses merely on emergency response and post-disaster phases, rather than pre-disaster stages. This study revealed the limitation of disaster budgeting in the Indonesian local government. Study on local government disaster management using case study still scanty. Keywords: Disaster budget; Disaster management; Local government; Disaster budgeting. behaviorAbstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tren anggaran penanggulangan bencana dan dinamikanya di pemerintahan kabupaten Aceh Selatan sebagai salah satu daerah rawan bencana di Indonesia. Metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus digunakan dalam penelitian ini. Penelitian terkait dengan anggaran kebencanaan dan dinamikanya pada konteks pemerintah daerah dengan menggunakan pendekatan studi kasus masih sangat terbatas. Hampir semua studi mengenai kebencanaan menggunakan desain riset kuantitatif yang kurang melakukan analisis mendalam mengenai dinamika penganggaran bencana di daerah rawan bencana. Data dikumpulkan dari dokumen anggaran tahun 2014 s.d. 2019 dan wawancara terhadap aktor kunci yang terlibat dalam penganggaran bencana. Hasil penelitian menunjukkan tren anggaran bencana fluktuatif dengan rerata 3.29% per tahun. Anggaran bencana dialokasikan tidak hanya di satu dinas saja, yaitu Badan penanggulangan bencana daearah/ BPBD, melainkan juga dijumpai di instansi lainnya. Kelemahan mendasar penganggaran bencana di daerah adalah terlalu fokus pada tahap tanggap darurat dan pasca bencana dan mengabaikan aspek pra bencana atau pencegahan bencana. Penelitian ini mengungkap kelemahan penganggaran bencana di pemerintah daerah yang tidak mempertimbangkan karakteristik dasar dan keunikan bencana.Kata kunci: Anggaran bencana; Penanggulangan bencana; Pemerintah daerah; Perilaku penganggaran bencana.

IMPLEMENTASI PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA DALAM PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PENYELENGGARA PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENER MERIAH Edi Jaswin; Hasan Basri; Heru Fahlevi
Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec Vol 4, No 2 (2018): Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam
Publisher : Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Syiah Kuala

The aim of this study is to analyze the implementation of performance-based budgeting in achieving minimum service standards (MSS) based on the mechanisms of performance-based budgeting, constraints the obstacles, strategies, and evaluation towards the achievement of MSS. The research method employed in this study was qualitative method with case study approach. The research was conducted to 7 respondents, the respondents were directly involved in performance based budgeting minimum service standar. The study found that the implementation of performance-based budgeting to achieve MSS refers to the regulation as outlined in the Medium Term Development Plan, the Strategy Plan, and Work Plan. There were some obstacles and challenges faced in achieving MSS i.e. limited human resources due to the lack of understanding of about Indicators of MSS, limited budget, and weak evaluation towards the implementation of the program. The strategies used to achieve MSS was taken by drawing the descriptions the progress of target achievement, identifying of needs analysis, determining achievement targets, organizingprograms and activities, determining budget requirements, and conducting monitoring and evaluation. The evaluation of the results of MSS achievement can be done at the stage of the planning, implementation, and post-implementation of the activities. It is recommendent that the local government should improve the quality of human resources by providing a training, allocating adequate budget and evaluating the achievement the MSS, as well as having goals, strategies, and targets in order to achieve MSS.Keywords: Implementation, Performance Based Budgeting, Minimum Service StandardsAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penganggaran berbasis kinerja dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilihat dari mekanisme penyusunan anggaran berbasis kinerja, kendala dan hambatan dalam pencapaian SPM, strategi dalam pencapaian SPM, dan evaluasi capaian SPM. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini dilakukan terhadap 7 responden yang terlibat langsung dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimla. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja dalam pencapaian SPM mengacu pada peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam RPJMD,Rencana Strategis dan Rencana Kerja. Kendala dan tantangan dalam pencapaian SPM yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memahami tentang indikator capaian SPM dan penyusunan anggaran berbasis kinerja, anggaran yang kurang dan pelaksanaan evaluasi yang rendah. Strategi yang dilakukan untuk pencapaian SPM adalah melakukan diskripsi kondisi capaian SPM, melakukan identifikasi analisa kebutuhan, penentuan target capaian SPM,penyusunan program dan kegiatan, penyusunan kebutuhan anggaran, dan melakukan monitoring dan evaluasi. Evaluasi hasil pencapaian SPM dapat dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan kegiatan. Direkomendasikan kepada pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan, menyedikan anggaran yang cukup dan melakukan evaluasi dalam pencapaian SPM serta mempunyai sasaran, strategi dan target dalam pencapaian SPM.Kata kunci: Impelementasi , Penganggaran Berbasis Kinerja, Standar Pelayanan Minimal

ANALISIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH Ropida Rezeki Utami; Aliamin Aliamin; Heru Fahlevi
Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec Vol 5, No 2 (2019): Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam
Publisher : Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Syiah Kuala

A fixed aset is one of the elements that must be managed well in order to produce reliable information in the financial statements of the local government office. The purpose of this study is to analyze the suitability between the implementation of the management of local property in the Central Aceh District with the regulation of Ministry of Home Affairs (Permendagri), No. 17 of 2008 and identify the constraints encountered in the management of local property in the district of Central Aceh. Using the qualitative method, the study finds that the management of local property in the district of Central Aceh in 2015 has been in line with the Permendagri, No. 17 of 2008, but in its implementation there have been many shortcomings due to non-supportive of human resources, facilities and infrastructure, and the leaderships. Thus, this study suggest the government apparatus, especially those who are in charges of management of local property enhance their ability by attending education, training, and technical workshops in the field of financial management of local government, aiming towards professional human resources. Keywords: Aset Management, Regional Property Abstrak Aset tetap merupakan salah satu unsur yang harus dikelola dengan baik agar menghasilkan informasi yang andal dalam laporan keuangan daerah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis kesesuaian antara implementasi pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Aceh Tengah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 dan mengidentifikasi kendala-kendala yang ditemui dalam pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Aceh Tengah. Desain penelitian ini menggunakan metode kualitatif -deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2015 masih mengacu pada permendagri nomor 17 tahun 2008, namun pada pelaksanaannya masih banyak kekurangan karena tidak didukung dengan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan dukungan dari atasan. Penelitian ini merekomendasikan kepadaSumber Daya Manusia, khususnya aparatur kerja di di bidang pengelolaan barang milik daerah untuk mengikuti pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah agar terwujud SDM yang professional.

ANALISIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA OTONOMI KHUSUS DI KABUPATEN BENER MERIAH Milia Taurina; Hasan Basri; Heru Fahlevi
Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec Vol 5, No 1 (2019): Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam
Publisher : Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Syiah Kuala

This study aims to analyze the mechanism of management and utilization of special autonomy funds in Bener Meriah Regency after the enactment of Qanun Aceh Number 2 of 2013 and to know how the pattern and proportion of allocation of special autonomy funds to priority programs/activities in achieving special autonomy goals. This research is a qualitative descriptive research. Data collection techniques were observation, documentation and semi-structured interviews of the regency apparatus work unit (SKPK) of Otsus fund managers, which then analyzed using interactive data analysis method, furthermore to convince the validity of the data used triangulation technique. The results showed that the transfer mechanisms showed significant changes, higher levels of activity completion, allowing more diverse and strategic programs / activities to suit local needs. But it can also lead to the selection of activities that are not controlled / strategic if not well planned. The effectiveness of the management of a good Otsus fund needs to be accompanied by clear and binding regulations or rules as a need to realize accountability in the management of special autonomy funds.Keywords: Management and utilization analysis, special autonomy fund, allocation pattern.Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan dana otonomi khusus di Kabupaten Bener Meriah pasca pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 dan mengetahui bagaimana pola dan proporsi pengalokasian dana otonomi khusus pada program/kegiatan prioritas dalam mencapai tujuan otonomi khusus (otsus). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi dan wawancara semi terstruktur terhadap satuan kerja perangkat kabupaten (SKPK) pengelola dana otsus, yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis data interaktif. Selanjutnya untuk meyakinkan validitas data digunakan teknik trianggulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme transfer menunjukkan perubahan yang signifikan, tingkat penyelesaian kegiatan yang lebih tinggi, memungkinkan adanya program/kegiatan yang lebih beragam dan strategis sesuai kebutuhan daerah. Tetapi juga dapat mengakibatkan terjadinya pemilihan kegiatan yang tidak terkendali/strategis jika tidak direncanakan dengan baik. Efektivitas pengelolaan dana Otsus yang baik perlu disertai dengan regulasi atau aturan-aturan yang jelas serta mengikat sebagai suatu kebutuhan guna mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana otonomi khusus.

Why Does the Recently Adopted Performance Measurement System in Indonesian Local Government Not Work? Heru Fahlevi; Dharni Nuzulla; Hasan Basri
Jurnal Akuntansi dan Bisnis Vol 18, No 2 (2018)
Publisher : Accounting Study Program, Faculty Economics and Business, Universitas Sebelas Maret

The purpose of this study is to gain insight on the implementation of a newly adopted Performance Measurement System (PMS) in Sabang local government – Indonesia. It is a case study based qualitative research which was carried out at the local government of Sabang. Data were collected through document analysis, questionnaires, and followed by semi-structure interviews. The questionnaires were distributed to key officers of 7 working unit/departments (or Satuan Kerja Perangkat Daerah) out of 31 departments in total within the city of Sabang. The interviewees are head of the departments, the secretary, head of program and reporting division of each working unit. The data were analyzed by using qualitative data analysis technique. The institutional theory was used as a basis for analyzing and discussing the results obtained. This study uncovers that the PMS concept and functions have not fully understood by most of the key officers. Consequently, the recently developed PMS is not utilized optimally and thus it does not contribute to a better performance management system of the local government. The reasons why it is now work well are incapacity of the human resource, unclear job description, lack of organizational commitment and the absence of the performance evaluation. Thus, it can be concluded that pre-requirements and pre-condition need to be fulfilled before adopting a new PMS, especially where the PMS is not initiated by the organization itself, rather imposed by the central government or other organization.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai implementasi Sistem Pengukuran Kinerja (SPK) yang baru diadopsi di pemerintah daerah Kota Sabang - Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan desain studi kasus padai pemerintah daerah Kota Sabang. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen, kuesioner, dan diikuti oleh wawancara semi-struktur. Kuesioner dibagikan kepada staf senior dari 7 unit / departemen kerja (Organisasi Perangkat Daerah/OPD) dari total 31 OPD di kota Sabang. Narasumber yang diwawancarai adalah kepala OPD, sekretaris, kepala program dan divisi pelaporan dari masing-masing unit kerja. Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Teori institusional digunakan sebagai dasar untuk menganalisis dan mendiskusikan hasil yang diperoleh. Studi ini menemukan bahwa konsep dan fungsi SPK belum sepenuhnya dipahami oleh sebagian besar narasumber. Akibatnya, SPK yang baru dikembangkan tidak dimanfaatkan secara optimal dan sehingga tidak berkontribusi pada sistem manajemen kinerja yang lebih baik di pemerintah daerah yang diteliti. Sejumlah penyebab yang ditemukan adalah kurangnya kapasitas sumber daya manusia, deskripsi pekerjaan yang tidak jelas, kurangnya komitmen organisasi dan kurang optimalnya sistem evaluasi kinerja. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sejumlah prasyarat dan kondisi harus dipenuhi sebelum mengadopsi sebuah SPK baru, terutama di mana SPK tidak dikembangkan sendiri, melainkan diperintahkan oleh pemerintah pusat atau organisasi lainnya

Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan informasi akuntansi pemerintah dalam pengambilan keputusan internal Musthofa Amin Khusaini; Heru Fahlevi; Indayani Indayani
Proceeding of National Conference on Accounting & Finance Volume 4, 2022
Publisher : Master Program in Accounting, Faculty of Economics, Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan tentang akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintahan, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dan kualitas informasi akuntansi terhadap penggunaan informasi akuntansi pemerintah dalam pengambilan keputusan internal satuan kerja. Penelitian ini dilakukan pada satuan kerja di lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banda Aceh yang tersebar di Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, dan Kabupaten Pidie Jaya. Jumlah populasi sebanyak 350 satuan kerja dan sampel sebanyak 229 satuan kerja. Penelitian ini menggunakan data primer dengan kuesioner kepada kepala satuan kerja, pejabat di bidang keuangan, dan staf di bidang keuangan satuan kerja. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengetahuan tentang akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintahan berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan internal, penggunaan TIK tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan internal, dan kualitas informasi akuntansi berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan internal.

DO FOREIGN OWNERSHIP, PROFITABILITY, AND LEVERAGE INFLUENCE TAX AVOIDANCE OF INDONESIAN MINING COMPANIES? Fira Faradisa; Heru Fahlevi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi Vol 7, No 4 (2022): November 2022
Publisher : Accounting Departement Economics and Business Faculty Syiah Kuala University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimeka.v7i4.21100

This study is aimed to examine the influence of foreign ownership, profitability, and leverage on tax avoidance practices. This study tested the hypotheses in mining companies listed on Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2018 to 2020. Using purposive sampling technique, 39 out of 46 companies in the Indonesian mining industry were taken as a sample with a total of 117 data observations for the period pre and during the COVID-19 pandemic. The data was then analyzed comparatively through multiple linear regression analysis. The results of this study revealed that for the period pre-COVID-19 pandemic, all independent variables simultaneously affect the dependent variable. Partially, foreign ownership and leverage have no significant effect on tax avoidance. However, profitability has a negative effect on tax avoidance. In contrast, for the period during the COVID-19 pandemic, all independent variables simultaneously and partially did not affect the dependent variable.

The Effect of Financial Compensation, Performance Assessment, and Competencies on the Performance of High School Teachers Khairiah Khairiah; Zuraida Zuraida; Heru Fahlevi
AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan Vol 15, No 2 (2023): AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan
Publisher : STAI Hubbulwathan Duri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35445/alishlah.v15i2.2742

This study aims to examine the effect of financial compensation, performance appraisal, and competence on the performance of senior high school teachers in Banda Aceh City. The research was conducted in a senior high school in Banda Aceh City. The population of this study was 30 high school seniors consisting of 19 senior high schools, 6 vocational high schools, 3 state madrasah aliyah, and 2 integrated dayah. This study uses a mixed method. The research data was obtained by distributing questionnaires and interviews. The data is then analyzed quantitatively and qualitatively. The results of the study showed that 1) The results of quantitative calculations, financial compensation and teacher competence jointly affect teacher performance, but performance appraisal does not affect the performance of senior high school teachers in Banda Aceh City. Partially, there is an effect of financial compensation and teacher competence on the performance of high school teachers in Banda Aceh City. However, there is no effect of performance appraisal on the performance of senior high school teachers in Banda Aceh City. 2) Qualitatively, the results of interviews with principals showed financial compensation and teacher competence. Meanwhile, teacher performance appraisal only affects teacher performance if there is feedback and supervision from the principal. According to school principals, other factors that influence teacher performance are internal and external factors, namely the motivation and character of teachers, which are supported by the leadership and work environment.

PERKEMBANGAN HASIL RISET PERPAJAKAN DI INDONESIA (STUDI PADA SINTA RISTEK DIKTI TAHUN 2008-2018) JURNAL TERAKREDITASI TERINDEKS Adnan Adnan; Heru Fahlevi
Jurnal Akuntansi Muhammadiyah (JAM) Vol 11, No 3 (2021): Edisi Juli - Desember 2021
Publisher : University Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jam.v11i3.1623

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perkembangan hasil penelitian dibidang perpajakan selama 10 tahun terakhir (2008-2018) dari jurnal terakreditasi terindek di Sinta Ristek Dikti. Dari hasil analisis diperoleh bahwa ada 9 jurnal yang mempublikasikan artikel dibidang perpajakan dengan kategori S2 (akreditasi B) 2 tidak ada .(B). dari sembilan jurnal yang ditelaah diperoleh bahwa rata-rata institusi yang mengeluarkan artikel tersebut berada di pulau Jawa. Dari 9 jurnal tersebut ada 90 buah artikel publikasi bidang perpajakan dari julan 1426 artikel yang dipublikasi, dengan frekuensi penerbitan 2 kali dan 3 kali dalam setahun. Jurnal yang paling banyak publikasi bidang perpajakan adalah Jurnal Akuntansi Multiparadigma (JAM) sebanyak 21 artikel, sedangkan bidang pajak yang banyak diteliti adalah ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search