Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam

IMPLEMENTASI PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA DALAM PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PENYELENGGARA PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENER MERIAH Edi Jaswin; Hasan Basri; Heru Fahlevi
Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec Vol 4, No 2 (2018): Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam
Publisher : Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (73.234 KB) | DOI: 10.21157/j.ked.hewan.v%vi%i.13023

Abstract

The aim of this study is to analyze the implementation of performance-based budgeting in achieving minimum service standards (MSS) based on the mechanisms of performance-based budgeting, constraints the obstacles, strategies, and evaluation towards the achievement of MSS. The research method employed in this study was qualitative method with case study approach. The research was conducted to 7 respondents, the respondents were directly involved in performance based budgeting minimum service standar. The study found that the implementation of performance-based budgeting to achieve MSS refers to the regulation as outlined in the Medium Term Development Plan, the Strategy Plan, and Work Plan. There were some obstacles and challenges faced in achieving MSS i.e. limited human resources due to the lack of understanding of about Indicators of MSS, limited budget, and weak evaluation towards the implementation of the program. The strategies used to achieve MSS was taken by drawing the descriptions the progress of target achievement, identifying of needs analysis, determining achievement targets, organizingprograms and activities, determining budget requirements, and conducting monitoring and evaluation. The evaluation of the results of MSS achievement can be done at the stage of the planning, implementation, and post-implementation of the activities. It is recommendent that the local government should improve the quality of human resources by providing a training, allocating adequate budget and evaluating the achievement the MSS, as well as having goals, strategies, and targets in order to achieve MSS.Keywords: Implementation, Performance Based Budgeting, Minimum Service StandardsAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penganggaran berbasis kinerja dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilihat dari mekanisme penyusunan anggaran berbasis kinerja, kendala dan hambatan dalam pencapaian SPM, strategi dalam pencapaian SPM, dan evaluasi capaian SPM. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode  kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini dilakukan terhadap 7 responden yang terlibat langsung dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimla. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja dalam pencapaian SPM mengacu pada peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam RPJMD,Rencana Strategis dan Rencana Kerja. Kendala dan tantangan dalam pencapaian SPM yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memahami tentang indikator capaian SPM dan penyusunan anggaran berbasis kinerja, anggaran yang kurang dan pelaksanaan evaluasi yang rendah. Strategi yang dilakukan untuk pencapaian SPM adalah melakukan diskripsi kondisi capaian SPM, melakukan identifikasi analisa kebutuhan, penentuan target capaian SPM,penyusunan program dan kegiatan, penyusunan kebutuhan anggaran, dan melakukan monitoring dan evaluasi. Evaluasi hasil pencapaian SPM dapat dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan kegiatan. Direkomendasikan kepada pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan, menyedikan anggaran yang cukup dan melakukan  evaluasi dalam pencapaian SPM serta mempunyai sasaran, strategi dan target dalam pencapaian SPM.Kata kunci: Impelementasi , Penganggaran Berbasis Kinerja, Standar Pelayanan Minimal
ANALISIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH Ropida Rezeki Utami; Aliamin Aliamin; Heru Fahlevi
Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec Vol 5, No 2 (2019): Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam
Publisher : Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (431.774 KB) | DOI: 10.24815/jped.v5i2.15662

Abstract

A fixed aset is one of the elements that must be managed well in order to produce reliable information in the financial statements of the local government office. The purpose of this study is to analyze the suitability between the implementation of the management of local property in the Central Aceh District with the regulation of Ministry of Home Affairs (Permendagri), No. 17 of 2008 and identify the constraints encountered in the management of local property in the district of Central Aceh. Using the qualitative method, the study finds that the management of  local property in the district of Central Aceh in 2015 has been in line with the Permendagri, No. 17 of 2008, but in its implementation there have been many shortcomings due to non-supportive of human resources, facilities and infrastructure, and the leaderships. Thus, this study suggest the government apparatus, especially those who are in charges of management of local property enhance their ability by attending education, training, and technical workshops in the field of financial management of local government, aiming towards professional human resources. Keywords: Aset Management, Regional Property  Abstrak Aset tetap merupakan salah satu unsur yang harus dikelola dengan baik agar menghasilkan informasi yang andal dalam laporan keuangan daerah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis kesesuaian antara implementasi pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Aceh Tengah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 dan mengidentifikasi kendala-kendala yang ditemui dalam pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Aceh Tengah. Desain penelitian ini menggunakan metode kualitatif -deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2015 masih mengacu pada permendagri nomor 17 tahun 2008, namun pada pelaksanaannya masih banyak kekurangan karena tidak didukung dengan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan dukungan dari atasan. Penelitian ini merekomendasikan kepadaSumber Daya Manusia, khususnya aparatur kerja di di bidang pengelolaan barang milik daerah untuk mengikuti pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah agar terwujud SDM yang professional. 
ANALISIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA OTONOMI KHUSUS DI KABUPATEN BENER MERIAH Milia Taurina; Hasan Basri; Heru Fahlevi
Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec Vol 5, No 1 (2019): Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam
Publisher : Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (458.604 KB) | DOI: 10.24815/jped.v5i1.13821

Abstract

This study aims to analyze the mechanism of management and utilization of special autonomy funds in Bener Meriah Regency after the enactment of Qanun Aceh Number 2 of 2013 and to know how the pattern and proportion of allocation of special autonomy funds to priority programs/activities in achieving special autonomy goals. This research is a qualitative descriptive research. Data collection techniques were observation, documentation and semi-structured interviews of the regency apparatus work unit (SKPK) of Otsus fund managers, which then analyzed using interactive data analysis method, furthermore to convince the validity of the data used triangulation technique. The results showed that the transfer mechanisms showed significant changes, higher levels of activity completion, allowing more diverse and strategic programs / activities to suit local needs. But it can also lead to the selection of activities that are not controlled / strategic if not well planned. The effectiveness of the management of a good Otsus fund needs to be accompanied by clear and binding regulations or rules as a need to realize accountability in the management of special autonomy funds.Keywords: Management and utilization analysis, special autonomy fund, allocation pattern.Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan dana otonomi khusus di Kabupaten Bener Meriah pasca pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 dan mengetahui bagaimana pola dan proporsi pengalokasian dana otonomi khusus pada program/kegiatan prioritas dalam mencapai tujuan otonomi khusus (otsus). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi dan wawancara semi terstruktur terhadap satuan kerja perangkat kabupaten (SKPK) pengelola dana otsus,  yang kemudian dianalisis menggunakan metode  analisis data interaktif. Selanjutnya untuk meyakinkan validitas data digunakan teknik trianggulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme transfer menunjukkan perubahan yang signifikan, tingkat penyelesaian kegiatan yang lebih tinggi, memungkinkan adanya program/kegiatan yang lebih beragam dan strategis sesuai kebutuhan daerah. Tetapi  juga dapat mengakibatkan terjadinya pemilihan kegiatan yang tidak terkendali/strategis jika tidak direncanakan dengan baik. Efektivitas pengelolaan dana Otsus yang baik perlu disertai dengan regulasi atau aturan-aturan yang jelas serta mengikat sebagai suatu kebutuhan guna mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana otonomi khusus.