<![CDATA[Integration between the correctional system and the protection of human rights is a must in the context of the role of the state as the holder of obligations in various human rights instruments, both national and international. One of these rights is the right to sexual needs. This study will discuss how the implementation of the fulfillment of the right to sexual needs for prisoners in the Class I Penitentiary Semarang? and What is the urgency of the policy to fulfill the right to sexual needs for prisoners at the Class I Penitentiary in Semarang? The research method used is a juridical-empirical approach by conducting field studies. The results of the research in this paper are that the implementation of the fulfillment of the right to sexual needs for prisoners in the Class I Penitentiary Semarang is not carried out in accordance with existing provisions, where the implementation is not provided with adequate facilities and infrastructure or there is a conjugal room, which is related to conjugal visits that have not been carried out. carried out accordingly, meanwhile the provision of leave to visit family 2x24 hours from the data given to 10 people has not been given CMK. Second, the urgency of the policy of fulfilling the right to sexual needs for prisoners at the Class I Penitentiary in Semarang is very necessary with the non-fulfillment of the right to sexual needs which will have a negative impact on the prisoners themselves, namely men who experience blockages in releasing their sexual desires can lead to sexual deviations.Keywords: sexual; convict; correctional institution ABSTRAK Integrasi antara sistem pemasyarakatan dengan perlindungan HAM merupakan suatu keharusan dalam konteks peran negara sebagai pemangku kewajiban dalam berbagai instrument HAM baik nasional maupun internasional. Salah satu hak tersebut yaitu ha katas kebutuhan seksual. Penelitian ini akan membahas mengenai Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak atas kebutuhan seksual bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang? dan Bagaimana urgensi kebijakan pemenuhan hak atas kebutuhan seksual bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang? Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan hokum yuridis-empiris dengan dilakukan studi lapangan. Hasil penelitian di dalam penulisan ini yaitu pelaksanaan pemenuhan hak atas kebutuhan seksual bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada, dimana pelaksanaanya tidak disediakan sarana dan prasarana yang memadai atau adanya conjugal room, yang berkaitan dengan conjugal visit yang belum dilksanakan secara sesuai, sementara itu pemberian cuti mengunjungi keluarga 2x24 jam dari data yang diberikan kepada 10 orang belum ada yang diberikan CMK. Kedua, Urgensi kebijakan pemenuhan hak atas kebutuhan seksual bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang sangat diperlukan dengan tidak dipenuhinya hak atas kebutuhan seksual ini akan memberikan dampak negative kepada narapidana itu sendiri yaitu pria yang mengalami sumbatan di dalam melepaskan hasrat seksnya dapat menyebabkan melakukan penyimpangan seksKata kunci: seksual; narapidana; lembaga pemasyarakatan ]]>
