Garuda - Garba Rujukan Digital

PENYALAHGUNAAN NARKOBA SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA YANG BERDAMPAK TERHADAP KEBERLANGSUNGAN HIDUP MANUSIA Bangsawan, Mohammad Indra
Jurnal Jurisprudence Vol 6, No 2 (2016): Vol. 6, No.2, Desember 2016
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v6i2.3006

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang kompleks dan memiliki dimensi yang luas, baik dari kesehatan medis, psikiatri, mental, dan psikososial. Jenis-jenis obat yang sering disalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, atau zat yang dapat menyebabkan kecanduan dan ketergantungan. Kehadiran narkoba di dunia memiliki dua sisi paradoksal (berlawanan). Di satu sisi, narkoba yang sangat berguna, terutama kedokteran, farmasi, dan sebagainya. Tapi di penyalahgunaan narkoba sisi lain dapat mengancam kelangsungan hidup manusia, terutama bagi generasi muda di masa depan. Penyalahgunaan narkoba adalah ancaman bagi kelangsungan hidup manusia jelas telah melanggar hak asasi manusia untuk melaksanakan pekerjaan dan menikmati kebebasan hidup yang berorientasi untuk hal-hal yang positif.. Berdasarkan data usia 15-64 tahun 2015 laporan obat Dunia, UNODC (Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan) mengatakan bahwa jumlah pengguna narkoba di tahun 2006 berdasarkan data 208 juta, dan meningkat tajam pada tahun 2013 sebanyak 246 juta , angka ini akan lebih lengkap dengan data dari sumber yang sama yang menyatakan bahwa jumlah penyalahgunaan narkoba bermasalah pada tahun 2006 menyentuh angka 26 juta, dan pada tahun 2013 cenderung meningkat dan melebar menjadi 27,4 juta. Kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan mahasiswa sebagai pemuda dan siswa menjadi fokus utama, meskipun banyak korban penyalahgunaan narkoba di samping siswa, tetapi fokus pada mereka adalah yang paling penting, karena siswa yang pernah menyalahgunakan obat akan menjadi sumber bencana besar bagi negara-negara di dunia. Ancaman penyalahgunaan narkoba jelas adalah multi-dimensi: kesehatan, ekonomi, sosial, dan pendidikan, keamanan dan penegakan hukum. Bahaya penyalahgunaan narkoba akan berdampak pada kesehatan, kerusakan fisik dan psikologis, merusak generasi, ketergantungan dan bahkan kematian. Masalah penyalahgunaan narkoba merupakan masalah sentral dalam pembangunan manusia yang berkelanjutan yang harus menjadi isu sentral di berbagai dialog narkoba. Karena memang tidak akan ada pertumbuhan sosial-ekonomi yang baik, jika penyalahgunaan narkoba meningkat dan semakin parah, yang pada gilirannya mempengaruhi kelangsungan hidup generasi muda.

EKSISTENSI EKONOMI ISLAM (STUDI TENTANG PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA) Bangsawan, Moh. Indra
Law and Justice Vol. 2, No. 1, April 2017
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v2i1.4334

Perbankan memiliki peran penting dalam pembangunan dan menunjang ekonomi negara, terutama setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Ekonomi Islam di Indonesia saat ini sudah mulai dikenal dan disetujui oleh masyarakat, mengingat menjamurnya bank-bank berbasis Islam menjadikan masyarakat mengerti sistem-sistem dalam ekonomi Islam. Berdirinya Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1975 memicu berdirinya bank Islam diseluruh dunia termasuk Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah jaminan bagi eksistensi dan perlindungan hukum bagi perbankan syariah setelah satu dekade terakhir keberadaannya yang hanya mengatur salah satu prinsip bagi hasil yang tidak secara defnitif dan komprehensif mengatur aktiftas bank berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan Juni 2015, jumlah kantor perbankan syariah mencapai puncaknya pada tahun 2013 yaitu sebanyak 2.990 dan mengalami trend penurunan pada tahun 2015 menjadi 2.881. Oleh karena itu, upaya untuk mengenalkan ekonomi Islam dan peran ekonomi Islam di Indonesia perlu terus ditingkatkan demi menunjang perkembangan ekonomi Islam dalam kehidupan masyarakat. Prediktabilitas Hukum harus mempunyai kemampuan untuk memberikan gambaran pasti di masa depan mengenai eksistensi perbankan syariah atau hubungan-hubungan yang dilakukan pada masa sekarang untuk mengembangkan eksistensi ekonomi syariah.

Kebijakan Kesehatan Seksual: Urgensi Pemenuhan Hak Atas Kebutuhan Seksual bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang Rika Yunita Hardiyati; Natangsa Surbakti; Wardah Yuspin; Binar Sapto Nugroho; Yulian Dwi N; Moh Indra Bangsawan
Jurnal Penelitian Kesehatan SUARA FORIKES Vol 13 (2022): Nomor Khusus Januari 2022
Publisher : FORIKES

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33846/sf13nk101

Integration between the correctional system and the protection of human rights is a must in the context of the role of the state as the holder of obligations in various human rights instruments, both national and international. One of these rights is the right to sexual needs. This study will discuss how the implementation of the fulfillment of the right to sexual needs for prisoners in the Class I Penitentiary Semarang? and What is the urgency of the policy to fulfill the right to sexual needs for prisoners at the Class I Penitentiary in Semarang? The research method used is a juridical-empirical approach by conducting field studies. The results of the research in this paper are that the implementation of the fulfillment of the right to sexual needs for prisoners in the Class I Penitentiary Semarang is not carried out in accordance with existing provisions, where the implementation is not provided with adequate facilities and infrastructure or there is a conjugal room, which is related to conjugal visits that have not been carried out. carried out accordingly, meanwhile the provision of leave to visit family 2x24 hours from the data given to 10 people has not been given CMK. Second, the urgency of the policy of fulfilling the right to sexual needs for prisoners at the Class I Penitentiary in Semarang is very necessary with the non-fulfillment of the right to sexual needs which will have a negative impact on the prisoners themselves, namely men who experience blockages in releasing their sexual desires can lead to sexual deviations.Keywords: sexual; convict; correctional institution ABSTRAK Integrasi antara sistem pemasyarakatan dengan perlindungan HAM merupakan suatu keharusan dalam konteks peran negara sebagai pemangku kewajiban dalam berbagai instrument HAM baik nasional maupun internasional. Salah satu hak tersebut yaitu ha katas kebutuhan seksual. Penelitian ini akan membahas mengenai Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak atas kebutuhan seksual bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang? dan Bagaimana urgensi kebijakan pemenuhan hak atas kebutuhan seksual bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang? Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan hokum yuridis-empiris dengan dilakukan studi lapangan. Hasil penelitian di dalam penulisan ini yaitu pelaksanaan pemenuhan hak atas kebutuhan seksual bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada, dimana pelaksanaanya tidak disediakan sarana dan prasarana yang memadai atau adanya conjugal room, yang berkaitan dengan conjugal visit yang belum dilksanakan secara sesuai, sementara itu pemberian cuti mengunjungi keluarga 2x24 jam dari data yang diberikan kepada 10 orang belum ada yang diberikan CMK. Kedua, Urgensi kebijakan pemenuhan hak atas kebutuhan seksual bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang sangat diperlukan dengan tidak dipenuhinya hak atas kebutuhan seksual ini akan memberikan dampak negative kepada narapidana itu sendiri yaitu pria yang mengalami sumbatan di dalam melepaskan hasrat seksnya dapat menyebabkan melakukan penyimpangan seksKata kunci: seksual; narapidana; lembaga pemasyarakatan

Children’s Mental Health Protection Policy Amid the Covid-19 Pandemic Eka Yektiningsih; Natangsa Surbakti; Nuria Siswi Enggarani; Moh Indra Bangsawan; Dewi Kusuma Diarti; Arief Budiono
Health Notions Vol 5, No 10 (2021): October
Publisher : Humanistic Network for Science and Technology (HNST)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33846/hn51007

Article 28 B of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia affirms that children have the right to be protected from discrimination, economic and sexual exploitation, neglect, cruelty, violence, persecution, injustice and other mistreatment. This study aims to 1) Describe child protection policies in the midst of the COVID-19 pandemic, 2) Describe the children's health protection policy during the covid-19 pandemic. This was a normative legal research conducted by examining library materials or secondary data. It used the statutory approach, with a descriptive method. The policy of protecting children in the midst of the Covid-19 pandemic is based on Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection which includes not only protection of the child's body and soul, but also spiritually, physically and socially. However, at the level of implementation, the government is more focused on protecting children from Covid-19 cases and has not been optimal in helping children face the burden of mental health during the Covid-19 pandemic. Therefore, the government needs to deal with mental health issues for children and adolescents during the pandemic by making regulations that focus on the direction of each policy towards the realization of a society that cares about mental health.Keywords: policy; child mental health; covid-19

Policy and Management of Covid-19 by Village Government Ragilia Putri Wandansari; Harun Harun; Natangsa Surbakti; Moh Indra Bangsawan; Dewi Kusuma Diarti; Arief Budiono
Health Notions Vol 5, No 6 (2021): June
Publisher : Humanistic Network for Science and Technology (HNST)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33846/hn50606

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 28 H states that every person has the right to live in physical and mental prosperity, to have a place to live, and to have a good and healthy living environment and the right to obtain health services. This study aims to 1). Describe the policy for handling and overcoming the pandemic - Covid-19; 2). Describe the village government-based policies for handling and overcoming the Covid-19 pandemic. This research was a normative legal research conducted by examining library materials or secondary data. The approach used was a statutory approach and a conceptual approach. The type of study in this research was more descriptive in nature, because it intends to clearly describe various things related to the object under study. The policy for handling and overcoming the Covid-19 pandemic is marked by the formation of a Task Force for the Acceleration of Handling Covid-19 through Presidential Decree Number 7 of 2020. However, until now the number of positive cases of Covid-19 continues to increase to 1,505,800 people positive for Covid-19 cases in Indonesia as of March 30, 2021. In fact, the government has issued a new policy namely the Enforcement of Community Activity Restrictions (PPKM) and intensified the Covid-19 vaccination program. Therefore, the government needs to optimize the village government-based Covid-19 handling policy that better understands the environment by empowering all stakeholders in an effort to reduce the growth rate of Covid-19. Keywords: Covid-19 prevention policy; village government

PENYALAHGUNAAN NARKOBA SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA YANG BERDAMPAK TERHADAP KEBERLANGSUNGAN HIDUP MANUSIA Mohammad Indra Bangsawan
Jurnal Jurisprudence Vol 6, No 2 (2016): Vol. 6, No.2, Desember 2016
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v6i2.3006

EKSISTENSI EKONOMI ISLAM (STUDI TENTANG PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA) Moh. Indra Bangsawan
Law and Justice Vol. 2, No. 1, April 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v2i1.4334

Perbankan memiliki peran penting dalam pembangunan dan menunjang ekonomi negara, terutama setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Ekonomi Islam di Indonesia saat ini sudah mulai dikenal dan disetujui oleh masyarakat, mengingat menjamurnya bank-bank berbasis Islam menjadikan masyarakat mengerti sistem-sistem dalam ekonomi Islam. Berdirinya Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1975 memicu berdirinya bank Islam diseluruh dunia termasuk Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah jaminan bagi eksistensi dan perlindungan hukum bagi perbankan syariah setelah satu dekade terakhir keberadaannya yang hanya mengatur salah satu prinsip bagi hasil yang tidak secara defnitif dan komprehensif mengatur aktiftas bank berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan Juni 2015, jumlah kantor perbankan syariah mencapai puncaknya pada tahun 2013 yaitu sebanyak 2.990 dan mengalami trend penurunan pada tahun 2015 menjadi 2.881. Oleh karena itu, upaya untuk mengenalkan ekonomi Islam dan peran ekonomi Islam di Indonesia perlu terus ditingkatkan demi menunjang perkembangan ekonomi Islam dalam kehidupan masyarakat. Prediktabilitas Hukum harus mempunyai kemampuan untuk memberikan gambaran pasti di masa depan mengenai eksistensi perbankan syariah atau hubungan-hubungan yang dilakukan pada masa sekarang untuk mengembangkan eksistensi ekonomi syariah.

KEBIJAKAN PENJATUHAN PIDANA PADA ANAK: STUDI PERBANDINGAN ANTARA IRAN DAN INDONESIA Sandya Sandya Mahendra; Bambang Sukoco; Moh. Indra Bangsawan
Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy Vol. 3 No. 1 (2022)
Publisher : UIN Raden Mas Said Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22515/ajipp.v3i1.5056

Every child has human rights as well as the rights of adults, so respecting children's rights is the same as respecting human rights. This paper aims to compare the policy of imposing the death penalty on a child between Iran and Indonesia. This research is a normative legal research conducted by examining library materials or secondary data. The approach used is a comparative approach, which is to compare child protection laws between Iran and Indonesia. The regulation of criminal penalties against children in Iran is regulated in Article 91 of the Iranian Islamic Criminal Code in 2013 and in Indonesia it is regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System. The regulation of legal protection for children in Iran and in the State of Indonesia, when compared, has quite basic differences in several aspects of the provisions of criminal acts and the criminal system. In the criminal setting in Iran, it justifies the application of the death penalty for crimes committed by children under 18 years of age. In the last 7 years, almost all juvenile offenders who were executed were sentenced to death based on qisas and hudud verses. Meanwhile, in Indonesia, it does not apply the death penalty to children but prioritizes restorative justice and diversion which is intended to avoid and keep children away from the judicial process so as to avoid stigmatization of children in conflict with the law and it is hoped that children can return to the social environment naturally.

HEALTH INSURANCE LEGAL COUNSELING MIGRANT WORKERS IN PONOROGO Arief Budiono; Absori Absori; Rika Maya; Syaifuddin Zuhdi; Moh Indra Bangsawan; Wafda Vivid Izziyana
Jurnal Abdimas Bina Bangsa Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Abdimas Bina Bangsa
Publisher : LPPM Universitas Bina Bangsa

Article 28 H paragraph (1) of the 1945 Constitution directly states that social security is the right of every human being. Article 34 paragraph (1) again mentions the constitutional basis for the need for a social security system. The next constitutional basis is Law Number 40 of 2004 concerning the National Social Security System. This background means that the state has a duty to build a comprehensive social security system and provide a wider sense of "security" for all Indonesian citizens, including migrant workers. Social security consists of National Health Insurance (JKN) and Employment Insurance.National Health Insurance is a concept of health protection adopted from various social protection concepts, namely protection efforts for the Indonesian people in general and migrant workers in particular to face vulnerability and illness which is equipped with strategies to obtain or protect health comprehensively. Health insurance for migrant workers can be interpreted as an effort from the state to help migrant workers by providing guarantees or protection for the health of migrant workers. Efforts to fulfill this have several important aspects related to the fulfillment of constitutional rights and legal protection in the context of implementing social security programs for migrant workers

Penyuluhan dan Sosialisasi Uji Materi Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Lingkungan Absori; Muhammad Indra Bangsawan; Arief Budiono; Fitriani Nur Damayanti
Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2021): April 2021 - Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Indonesian Scientific Journal

Kejahatan terhadap lingkungan hidup kebanyakan dilakukan oleh korporasi. Tujuan-tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah: memberitahukan kepada peserta mengenai Undang-Undang (UU) Cipta Kerja Bidang Lingkungan dan memberikan pendidikan hukum dan uji materi UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi. Tujuan lain Luaran yang diharapkan dalam kegiatan Tukar Gagasan Diskusi Antar Dosen yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Dosen Asli Brebes adalah memantapkan peran kontributif sebagai akademisi. Pengabdian ini membahas UU Cipta Kerja Bidang Lingkungan dan Prospek Uji Materi di Mahkamah Konstitusi melalui kegiatan yang positif dalam rangka pengabdian pada masyarakat.

Title

Found 19 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 19 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 19 Documents
Search