Nurainy Latuconsina
Universitas Pattimura

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Study of the Role of Customary Institutions in Government Systems in Hitu Lama State, Leihitu District, Central Maluku Regency Nurainy Latuconsina; Judy De Fretes; Johan Tehuayo
Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram Vol 6 No 1 (2020): JURNAL ILMIAH Tata Sejuta STIA Mataram
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32666/tatasejuta.v6i1.106

Abstract

Pemerintahan Negeri is a term used by people in Central Maluku regency in Maluku Province to state the system in the division of administrative territory at the village level. The term Negeri replaces the status of the village or kelurahan used in the regency. Pemerintahan Negeri has a spirit called Budaya Negeri (culture of Negeri). The spirit of Budaya Negeri in is a genelogical-territorial system in customary law unit immersed and used from the royal government system until now containing the characteristic and beliefs of local customs. In this system, the leader of the village or Negeri who runs the government is called Bapak Raja (The King). The position of Bapak Raja as the leader of the village-governmental system has been running for a long time. The culture of Pemerintahan Negeri is still believed to be the model of the customary government system in Central Maluku. This study aims to determine the role of costumary institutions in the Pemerintahan Negeri system in Hitu Lama, Central Maluku Regency. This study uses descriptive qualitative method. Data collection techniques used are direct observations, interviews, and documents analysis. The collected data are then analysed using reduction analysis techniques, data display (data presentation) and verification (drawing conclusions). The primary data sources in this study are taken from Bapak Raja of Hitu Lama, the costumary institution of Hitu Lama named "Saniri Negeri". Meanwhile, secondary data are collected from documents of governmental which are available at various costumary institutions in Negeri-Negeri or villages in Central Maluku. Based on the results of the study, it is revealed that: First, there are a small number of villagers in the Negeri who are lack of trust and are not obedient to the existence of "Saniri Negeri" costumary institution of Hitu Lama in conducting the Negeri development planning. As a result, it has implications for the lack of good relations between the costumary institution and the villagers of Hitu Long. Second, villagers are always active in the Negeri development planning seen from their participations in public meetings as a form of conveying aspirations and ideas. Third, the decision-making always involves two governmental elements in the Negeri which are Bapak Raja and the “Saniri Negeri”. Fourth, although there are small number of villagers who are lack of trust to the “Saniri Negeri”, overall there is still harmonious communication between the “Saniri Negeri” and the villagers in carrying out their duties in the Negeri development and social community development. The communication is important because the “Saniri Negeri” holds supervisory function to oversee the implementation of Hitu Lama programs run by the official government in accordance with development plannings that have been agreed at the oublic meetings. From the results of the study, it is concluded that the “Saniri Negeri” costumary institution in Hitu Lama has crucial function in creating harmony between the Negeri government lead by Bapak Raja and the villagers in order to implement the Negeri development plannings based on its expected results.
Implementasi Pendidikan Gratis di Sekolah Dasar Inpres Nania dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 20 Kota Ambon Jesmendi A Sadubun; Wahab Tuanaya; Nurainy Latuconsina
Journal of Government Science Studies Vol 1 No 2 (2022): Oktober 2022
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (572.415 KB) | DOI: 10.30598/jgssvol1issue2page69-76

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Pendidikan Gratis di SD Inpres 55 Ambon dan SMP Negeri 20 Ambon Kecamatan Baguala Kota Ambon. Pengambilan data primer dilakukan melalui wawancara terhadap sejumlah informan yang dianggap terlibat secara langsung dalam Proses Implementasi Pendidikan Gratis di SD Inpres 55 Ambon dan SMP Negeri 20 Ambon Kecamatan Baguala Kota Ambon. Hasil penelitian menunjukan bahwa Program Pendidikan Gratis tidak sepenuhnya menggratiskan semua biaya pendidikan, sehingga tidak semua siswa mendapatkan beasiswa dari program tersebut. Pengalokasian dan pembiyayaan Program Pendidikan Gratis diperuntukkan pada item-item seperti bantuan biaya pembelian kelengkapan sekolah, khususnya pada masa pandemi covid19 ini bantuan Dana BOS diperuntukan untuk pembelian hand sanitizer, face shield guna menjalankan protokol kesehatan untuk peserta didik. Program pendidikan gratis juga membantu pihak sekolah dalam melengkapi sarana prasarana serta meningkatkan kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan.
Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Waeheru Kota Ambon Joana J Tuhumury; Amir F Kotarumalos; Nurainy Latuconsina
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 5 No 1 (2023): JGLP, MEI 2023
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v5i1.666

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon serta - Faktor pendorong dan penghambatnya serta strategi apa yang perlu dirumuskan sebagai upaya meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon. Fokus Penelitian 2, - Faktor Pendorong : Daya beli masyarakat yg tinggi pada desa-desa tetangga, disamping arus lalulintas orang (yang berbelanja ke pulau seram, haruku dan saparua). - Faktor-Faktor Penghambat : Diskripsi Fokus Penelitian 1) Belum ada Road Map dalam Pengambilan Kebijakan Kepala Desa. 2) Tidak pernah dilakukan upaya Penguatan aktivitas Pemberdayaan dengan lembaga-lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. 3) Karakter agen pelaksana di tingkaat desa tidak baik dalam menunjang pemberdayaan usaha. 4) Aspek lingkungan social politik sangat erat mempengaruhi kebijakan pemberdayaan ekonomi rakyat kecil. Fokus Penelitian 3, Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa, meliputi Diskripsi Fokus Penelitian 1) Arah Kebijakan tentang Standar dan sasaran Pemberdayaan harus ditujukan pada Usaha Mikro dan Kecil. 2) Berbagai Sumber daya harus diarahkan untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 3) Perlu Kegiatan Pelatihan dan Pendampingan untuk penguatan aktivitas usaha. 4) Perlunya upaya Pelurusan Karakteristik dan mentalitas agen pelaksana yang masih menyimpang. 5) Perlu langkah Perbaikan sikap mental para pelaksana dalam berusaha.