Made Cinthya Puspita Shara
Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : Kertha Semaya

TINJAUAN YURIDIS TENTANG JASA GROUND HANDLING DALAM ANALISIS KEPUTUSAN KPPU: 13/KPPU-I/2014 Made Cinthya Puspita Shara; Marwanto .
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 01, Februari 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (252.224 KB)

Abstract

Tingginya kesempatan yang dimiliki penguasa kerap kali menjadi alasan bagi pelaku usaha tunggal dalam melakukan praktek monopoli. Peraturan di negara ini melarang hal tersebut dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Pratek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. PT Angkasa Pura I (Persero) pemegang kekuasaan di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, memberikan hak eksklusif melalui perjanjian untuk seluruh penerbangan komersial tidak terjadwal menggunakan layanan General Aviation Terminal dari pihak PT Execujet Indonesia serta memberikan wewenang untuk menetapkan harga tinggi atas jasa ground handling dan layanan terkait. Pertimbangan putusan KPPU dalam perkara terkait pasal 14 mengenai integrasi vertikal dan pasal 17 mengenai monopoli menetapkan pentingnya keseimbangan pasar dalam meningkatkan persaingan usaha. Kata Kunci : Jasa Ground Handling, Praktek Monopoli, Persaingan Usaha
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP DEMONSTRAN KAZAKHSTAN DITINJAU DARI HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL Mellynia Feby Hadi Putri Lestari; Made Cinthya Puspita Shara
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 9 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (223.35 KB) | DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i09.p02

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan mengkaji mengenai perlindungan hak kebebasan dalam berpendapat yang ditinjau dari sudut pandang ICCPR serta pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Kazakhstan dalam aksi demonstrasi dan bagaimana pertanggungjawaban dari pelanggaran tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan konseptual, instrument hukum, dan kasus. yang dianalisa menggunakan metode deskriptif dan argumentasi dengan memberikan penjabaran terkait permasalahan yang diteliti berlandaskan bahan hukum yang berkaitan dan selanjutnya peneliti memberikan argumentasi hukum yang logis berdasarkan penilaian penalaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat telah mendapat perlindungan pada ICCPR yang telah ditentukan pula batasan-batasan dari pelaksanaan hak ini. Selain itu, hasil penelitian yaitu mengetahui pelanggaran HAM yang dilakukan apparat penegak hukum Kazakhstan berdasarkan UDHR dan ICCPR serta pertanggungjawabannya berdasarkan Draft Article of Law Comission. This study aims to analyze and examine the protection of the right to freedom of expression from the perspective of the ICCPR as well as human rights violations committed by Kazakh law enforcement officers in demonstrations and how to be held accountable for these violations. The research method used in this study is a normative legal research method using a conceptual approach, legislation, and a case approach which is analyzed using descriptive and argumentative methods by providing an explanation of the problems studied based on related legal materials and then the researchers provide legal arguments that logically based on the judgment of reasoning. The results of this study indicate that freedom of expression has been protected by the ICCPR which has also determined the limitations of the exercise of this right. In addition, the results of the study are to find out human rights violations committed by Kazakh law enforcement officials based on the UDHR and ICCPR and their accountability based on the Draft Article of Law Commission.
INVESTASI MATA UANG KRIPTO DALAM KEGIATAN BISNIS DI INDONESIA I Gusti Ngurah Agung Purba Wisesa; Made Cinthya Puspita Shara
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 12 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (659.266 KB)

Abstract

Tujuan penulisan ini yaitu untuk menganalisis pengaturan hukum mata uang kripto sebagai instrumen investasi serta mengetahui akibat hukum penggunaan mata uang kripto ilegal dalam transaksi bisnis di Indonesia. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa Pengaturan hukum mata uang kripto sebagai instrumen investasi di Indonesia diatur dalam beberapa ketentuan dan secara khusus diatur dalam ketentuan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka. Selanjutnya Akibat hukum penggunaan mata uang kripto ilegal dalam transaksi bisnis di Indonesia bahwa apabila terdapat pihak dalam transaksi kripto pada bursa berjangka yang diketahui dalam perjanjian itu mengandung unsur penipuan, maka pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan upaya pembatalan sehingga akibat hukum dari adanya cacat kehendak dalam transaksi aset kripto adalah perjanjian yang dapat dibatalkan demi hukum. The purpose of this paper is to analyze the legal regulation of crypto currency as an investment instrument and to find out the legal consequences of using illegal cryptocurrencies in business transactions in Indonesia. This study uses a normative legal research method with a statutory approach. The results of the study show that the legal regulation of crypto currency as an investment instrument in Indonesia is regulated in several provisions and specifically regulated in the Commodity Futures Trading Regulatory Agency Regulation Number 5 of 2019 concerning Technical Provisions for the Implementation of the Physical Crypto Asset Market on the Futures Exchange. Furthermore, the legal consequences of using illegal cryptocurrencies in business transactions in Indonesia are that if there are parties in crypto transactions on futures exchanges that are known to contain elements of fraud, then the party who feels aggrieved can make an attempt to cancel so that the legal consequences of a defect of will in the transaction Crypto assets are agreements that can be canceled by law.
PERAN SERIKAT PEKERJA DALAM PEMENUHAN HAK PEKERJA PENYANDANG DISABILITAS Ni Kadek Hindhu Wardani; Made Cinthya Puspita Shara
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 5 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i05.p04

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran serikat pekerja atau serikat buruh dalam pemenuhan hak pekerja penyandang disabilitas, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode yuridis normatif. Dimana metode yuridis normatif merupakan metode yang mengkaji tulisan berdasarkan doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Hasil penelitian menunjukan pada hukum positif Indonesia telah memberikan kedudukan terhadap pekerja disabilitas yang mana hak-hak tersebut berlaku sama terhadap seluruh pekerja termasuk kaum penyandang disabilitas. Peran serikat pekerja atau buruh telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini, namun dalam pemenuhan hak pekerja penyandang disabilitas serikat pekerja atau buruh berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa pengaturan saat ini belum memuat terkait pemenuhan hak para buruh dengan disabilitas, hal tersebut disebabkan pelanggaran hukum yang ada masih banyak perusahaan enggan menerima pekerja penyandang disabilitas. ABSTRACT This study aims to determine the role of trade unions or labor unions in fulfilling the rights of workers with disabilities, based on Law Number 21 of 2000 concerning Trade Unions/Labor Unions. The method used in this research is the normative juridical approach. The normative juridical method is a method that examines writing based on doctrines or principles in legal science. The results showed that Indonesian positive law has given a position to workers with disabilities where these rights apply equally to all workers including people with disabilities. The role of trade unions or laborers is in accordance with the current provisions, but in fulfilling the rights of workers with disabilities trade unions or laborers based on this research it is known that the current arrangements do not yet contain the fulfillment of the rights of workers with disabilities, this is due to violations of existing laws that many companies are still reluctant to accept workers with disabilities.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENDUDUK SIPIL UKRAINA ATAS KONFLIK BERSENJATA RUSIA-UKRAINA BERDASARKAN KONVENSI JENEWA 1949 Carla Erlando; Made Cinthya Puspita Shara
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 11 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i11.p17

Abstract

Tujuan studi ini adalah untuk mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap penduduk sipil Ukraina atas konflik bersenjata Rusia-Ukraina berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 dan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Rusia terhadap penduduk sipil Ukraina dalam konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina berdasarkan Konvensi Jenewa 1949. Pada studi ini digunakan jenis metode penelitian hukum normatif dan jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual. Hasil yang didapat dari studi ini adalah adanya dugaan pelanggaran berkenaan dengan hak asasi manusia yang dilakukan oleh pihak Rusia terhadap penduduk sipil Ukraina. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Rusia telah melanggar perihal ketentuan-ketentuan pelindungan terhadap warga sipil sebagaimana tertuang di dalam Konvensi Jenewa 1949. Mengingat konvensi ini merupakan aturan dasar yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap negara yang berada dalam situasi peperangan dengan negara lainnya, Konvensi Jenewa 1949 dengan tegas mengatur larangan bagi negara-negara yang dalam keadaan perang untuk melakukan pembunuhan dengan sengaja, menyiksa atau perlakukan kasar lainnya terhadap warga sipil, serta dilarang melakukan deportasi atau memulangkan penduduk tertentu ke wilayah lainnya. Konvensi ini juga mengatur larangan bagi negara-negara yang berperang agar tidak memaksa seseorang yang dalam pelindungan tertentu ikut dalam pasukan militer, melakukan penyanderaan, serta merampas harta-harta warga sipil secara melawan hukum dan tidak menunjujung nilai-nilai kemanusiaan. ABSTRACT The purpose of this study was to find out about the legal protection of the civilian population of Ukraine for the Russian-Ukrainian armed conflict under the 1949 Geneva Convention and the forms of offenses committed by Russia against the civilian population of Ukraine in the armed conflict between Russia and Ukraine under the 1949 Geneva Convention. In this study used the type of normative legal research methods and the type of approach used is a conceptual approach. The result of this research shows that Russia has violated the provisions regarding the protection of civilians as contained in the 1949 Geneva Convention. Considering that this convention is a basic rule that must be obeyed and implemented by every country that is in a situation of war with other countries, the 1949 Geneva Convention expressly regulates the prohibition of countries in a state of war from intentionally killing, torturing or other abusive treatment of civilians, and prohibiting the deportation or repatriation of certain residents to other areas. This convention also stipulates a prohibition for warring countries not to force someone under certain protection to join military forces, take hostages, and seize the assets of civilians unlawfully and not upholding human values.