Garuda - Garba Rujukan Digital

STUDI KOMPARASI PENDEKATAN HUKUM PADA PENGATURAN INSIDER TRADING DALAM KAITANNYA DENGAN PENEGAKAN DI DUNIA PASAR MODAL Made Cinthya Puspita Shara
JURNAL LITIGASI (e-Journal) Vol 22 No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/litigasi.v22i1.3856

The approach of fiduciary duty used in upholding capital market law in Indonesia implies on the imposition of crimes against insider trading becomes narrow. The obligation to prove the elements against the law to be able to prosecute the insider trading is also considered burdensome in providing justice. Insider trading is very likely to committed by parties who are not related to the company and to obtain information voluntarily. The weaknesses of the stipulation of legal approaches in Indonesia make it less viable to enforce material information on the capital market. Therefore, this study aims to understand the law enforcement that can guarantee security in the world of capital markets. This research will examine the use of the concept in Singapore which uses the concept of an information connected approach. In this concept, as the findings showed, Singapore uses a combination of approach to fiduciary duty and misappropriation. Based on this research, the results showed that the approach combining two possible actions of insider trading is a regulation that can provide more coerciveness to law enforcement in the capital markets. Therefore, it is necessary for Indonesia to carry out legal development by applying the misappropriation approach in the stipulations of insider trading in Indonesia. Keywords: Insider Trading, Legal Approach, Information.

TINJAUAN YURIDIS TENTANG JASA GROUND HANDLING DALAM ANALISIS KEPUTUSAN KPPU: 13/KPPU-I/2014 Made Cinthya Puspita Shara; Marwanto .
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 01, Februari 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (252.224 KB)

Tingginya kesempatan yang dimiliki penguasa kerap kali menjadi alasan bagi pelaku usaha tunggal dalam melakukan praktek monopoli. Peraturan di negara ini melarang hal tersebut dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Pratek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. PT Angkasa Pura I (Persero) pemegang kekuasaan di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, memberikan hak eksklusif melalui perjanjian untuk seluruh penerbangan komersial tidak terjadwal menggunakan layanan General Aviation Terminal dari pihak PT Execujet Indonesia serta memberikan wewenang untuk menetapkan harga tinggi atas jasa ground handling dan layanan terkait. Pertimbangan putusan KPPU dalam perkara terkait pasal 14 mengenai integrasi vertikal dan pasal 17 mengenai monopoli menetapkan pentingnya keseimbangan pasar dalam meningkatkan persaingan usaha. Kata Kunci : Jasa Ground Handling, Praktek Monopoli, Persaingan Usaha

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP DEMONSTRAN KAZAKHSTAN DITINJAU DARI HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL Mellynia Feby Hadi Putri Lestari; Made Cinthya Puspita Shara
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 9 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan mengkaji mengenai perlindungan hak kebebasan dalam berpendapat yang ditinjau dari sudut pandang ICCPR serta pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Kazakhstan dalam aksi demonstrasi dan bagaimana pertanggungjawaban dari pelanggaran tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan konseptual, instrument hukum, dan kasus. yang dianalisa menggunakan metode deskriptif dan argumentasi dengan memberikan penjabaran terkait permasalahan yang diteliti berlandaskan bahan hukum yang berkaitan dan selanjutnya peneliti memberikan argumentasi hukum yang logis berdasarkan penilaian penalaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat telah mendapat perlindungan pada ICCPR yang telah ditentukan pula batasan-batasan dari pelaksanaan hak ini. Selain itu, hasil penelitian yaitu mengetahui pelanggaran HAM yang dilakukan apparat penegak hukum Kazakhstan berdasarkan UDHR dan ICCPR serta pertanggungjawabannya berdasarkan Draft Article of Law Comission. This study aims to analyze and examine the protection of the right to freedom of expression from the perspective of the ICCPR as well as human rights violations committed by Kazakh law enforcement officers in demonstrations and how to be held accountable for these violations. The research method used in this study is a normative legal research method using a conceptual approach, legislation, and a case approach which is analyzed using descriptive and argumentative methods by providing an explanation of the problems studied based on related legal materials and then the researchers provide legal arguments that logically based on the judgment of reasoning. The results of this study indicate that freedom of expression has been protected by the ICCPR which has also determined the limitations of the exercise of this right. In addition, the results of the study are to find out human rights violations committed by Kazakh law enforcement officials based on the UDHR and ICCPR and their accountability based on the Draft Article of Law Commission.

Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Menentukan Kecakapan membuat Perjanjian dihadapan Notaris Mega Maharani; Made Cinthya Puspita Shara
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 3 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Tujuan riset ini adalah untuk mengetahui dasar hukum kecakapan membuat perjanjian dihadapan notaris dan untuk mengkaji penerapan asas kepastian hukum dalam menentukan kecakapan membuat akta notariil. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum kecakapan membuat perjanjian dihadapan notaris tercantum dalam Pasal 39 ayat (1) UUJN dan penerapan asas kepastian hukum terhadap kecakapan membuat akta yaitu dasar hukumnya mengacu pada UUJN bukan KUHPerdata. Penyelesaian konflik norma adalah dengan menggunakan asas preferensi yaitu aturan yang berlaku adalah aturan UUJN, sedangkan aturan KUHPerdata tidak berlaku. Kata Kunci: Kepastian hukum, Kecakapan, Perjanjian, Notaris

Comparative Study on The Contribution Payment System in BPJS With A Tax System-Based Regulation In NHS Made Cinthya Puspita Shara
Sociological Jurisprudence Journal Vol. 4 No. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/scj.4.1.2308.45-53

The purpose of this paper is to examine the efficiencies of United Kingdom life insurance, which is regulated in the NHS with a tax-based funding system. The effectiveness of the Health Insurance System, will provide better health services for the people. Currently, there are still many complaints in the BPJS service system, such as late payments for hospitals and salaries for medical personnel. This study will use the comparative law method, by comparing the BPJS system in Indonesia with the NHS health insurance system in the UK. BPJS uses a monthly fee funding system, the amount of payment are depends on the types of class that BPJS participants has taken. Whereas the NHS only uses a tax-based funding system, where the use of this system can effectively meet all health service needs maximally. Based on the results of research on OECD countries, it is revealed that the tax-based social health insurance program tends to be more progressive and fair. Based on this comparative study, it is important for Indonesia to improve its health insurance system arrangements in order to adapt the tax-based funding system.

INVESTASI MATA UANG KRIPTO DALAM KEGIATAN BISNIS DI INDONESIA I Gusti Ngurah Agung Purba Wisesa; Made Cinthya Puspita Shara
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 12 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (659.266 KB)

Tujuan penulisan ini yaitu untuk menganalisis pengaturan hukum mata uang kripto sebagai instrumen investasi serta mengetahui akibat hukum penggunaan mata uang kripto ilegal dalam transaksi bisnis di Indonesia. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa Pengaturan hukum mata uang kripto sebagai instrumen investasi di Indonesia diatur dalam beberapa ketentuan dan secara khusus diatur dalam ketentuan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka. Selanjutnya Akibat hukum penggunaan mata uang kripto ilegal dalam transaksi bisnis di Indonesia bahwa apabila terdapat pihak dalam transaksi kripto pada bursa berjangka yang diketahui dalam perjanjian itu mengandung unsur penipuan, maka pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan upaya pembatalan sehingga akibat hukum dari adanya cacat kehendak dalam transaksi aset kripto adalah perjanjian yang dapat dibatalkan demi hukum. The purpose of this paper is to analyze the legal regulation of crypto currency as an investment instrument and to find out the legal consequences of using illegal cryptocurrencies in business transactions in Indonesia. This study uses a normative legal research method with a statutory approach. The results of the study show that the legal regulation of crypto currency as an investment instrument in Indonesia is regulated in several provisions and specifically regulated in the Commodity Futures Trading Regulatory Agency Regulation Number 5 of 2019 concerning Technical Provisions for the Implementation of the Physical Crypto Asset Market on the Futures Exchange. Furthermore, the legal consequences of using illegal cryptocurrencies in business transactions in Indonesia are that if there are parties in crypto transactions on futures exchanges that are known to contain elements of fraud, then the party who feels aggrieved can make an attempt to cancel so that the legal consequences of a defect of will in the transaction Crypto assets are agreements that can be canceled by law.

E-Money dalam Kordinasi Pengawasan antara Bank Indonesia dan OJK Cinthya Puspita Shara
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 6, No 2 (2021): Juli-Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

It is necessary to know about the Position, Supervision and Cooperation between Bank Indonesia (BI) and the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) on Electronic Money Issuers (E-Money issuers). OJK issues E-Money in the form of Banks and Non-Bank Financial Industries. OJK's supervision of E-Money Issuers by Financial Services Institutions is carried out under the authority of the OJK as supervisor, in order to encourage the two institutions to participate in supporting economic growth and maintaining monetary stability. Coordination between OJK and BI in the supervision of E-Money Issuers, namely, BI has the authority to grant licenses to become Electronic Money Issuers and OJK has the authority to supervise Electronic Money Issuers in the form of Banks and the Non-Bank Financial Industry. If the issuance is carried out by a Non-Financial Service Institution, BI shall supervise the issuance and electronic money as the payment system supervisory agency. Based on this research it can be seen that OJK should make a Financial Services Authority Regulation (POJK) that specifically regulates Electronic Money Issuers. BI should not use the term Non-Bank Institution (LSB) because it is considered inaccurate, can cause confusion, and can lead to different understandings.

Conflict of Interest Transactions on Equity Crowdfunding Based Funding Activities in Indonesia Anak Agung Yuka Taurusia Eny; Made Cinthya Puspita Shara
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 11 No 4 (2022)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2022.v11.i04.p02

This research aims to understand the difference between transactions in equity crowdfunding and transactions in the capital market and to determine the urgency of managing the risk of conflict of interest in equity crowdfunding transactions. The method used in this research is normative legal research with a statute approach that is relevant to the object of research and an analytical approach. The resulst of the research conducted a conclusion that in fact equity crowdfunding is part of the capital market, but there are differences in substance that cause both of them to face different mechanisms and risks of implementing financing activities. POJK No. 57/POJK.04/2020 has not fully accommodated the legal needs related to the risk of conflict of interest in the equity crowdfunding sector as Law Number 8 of 1995 regarding the Capital Market has regulated the conflict of interest in the capital market sector.

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL TERHADAP KAUM MUSLIM DI INDIA Dewa Ayu Kila Barko Lingga; Made Cinthya Puspita Shara
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 7 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlakuan diskriminasi terhadap kaum Muslim di India sebagai pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan hukum internasional serta untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku atas diskriminasi terhadap kaum Muslim di India. Metode penelitian dalam tulisan ilmiah ini merupakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan fakta. Berdasarkan penelitian ini, tindakan diskriminasi agama telah dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum terhadap kaum Muslim di India, berupa perlakuan pembedaan dan pengecualian penegakan dan sistem hukumnya. Tindakan diskriminasi ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia internasional berdasarkan Pasal 7 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) serta Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 26 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Pertanggungjawaban pidana pelaku tindakan diskriminasi ini dapat dilaksanakan di India sesuai dengan yurisdiksi pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan kewajiban negara anggota untuk menjamin perlindungan dan pelaksanaan hak-hak dan kewajiban yang tercantum dalam Konvensi. Selain itu, negara anggota ICCPR dapat melakukan pengaduan terhadap India atas pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan Konvensi ini. Pengaduan individu diatur dalam Optional Protocol to the ICCPR yang memberikan korban pelanggaran hak asasi manusia kewenangan untuk melakukan pengaduan secara individual, akan tetapi India tidak terikat terhadap ketentuan tersebut karena tidak meratifikasinya. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Diskriminasi Agama, Hak Asasi Manusia Internasional, Pertanggungjawaban Pidana. ABSTRACT The writing of this study aims to comprehend acts of discrimination in India against Muslims as an infringement of international human rights and to analyze the criminal responsibility of perpetrators of the discrimination against Muslims in India. The research method in this writing is the juridical normative research method and uses statute, cases, and fact approach. According to this study, India have been subjected to acts of religious discrimination by the government and law enforcement, including unfair treatment and exclusion from the legal system and enforcement. This act of discrimination is an infringement of international human rights based on Article 7 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and Article 20 paragraph (2) and Article 26 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Pursuant to the responsibility of State Parties to ensure the implementation and protection of the rights and obligations stipulated in the Convention, perpetrators of this act of discrimination could be held criminally liable in India under the jurisdiction of human rights violations. Additionally, ICCPR State Parties may file complaints against India for violations committed against the regulations of this Convention. Individual complaints are regulated in the Optional Protocol to the ICCPR which gives victims of human rights infringements the authority to make individual complaints, but India is not bound by this provision because it has not ratified it. Keywords: Legal Justice, Religious Discrimination, International Human Rights, Criminal Liability.

PELAKSANAAN AANMANING PADA PERKARA WANPRESTASI PADA PUTUSAN VERSTEK LEMBAGA ARBITRASE DI INDONESIA Made Cinthya Puspita Shara
Jurnal Restorative Justice Vol 6 No 2 (2022): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Arbitration as an alternative dispute resolution effort must be determined by the parties based on an agreement to use the Arbitration Institution in civil cases in the future. As for this research, it shall discuss the implementation of the decision through a warning (aanmaning) based on the Arbitration Award which was decided by Verstek. The formulation of the problem in this research is how the process and legal product for the settlement of civil disputes and how the regulation of the implementation of security in default cases with Verstek Decisions based on the Indonesian Arbitration Institute. In this study using normative legal research methods using a substantial view. The results in this study are that the Arbitration Award is final and binding, which means it will immediately become the first and last level decision. The presence or absence of one of the parties in the arbitral tribunal does not stop the trial, making it possible for the arbitral tribunal to decide the case Verstek. The next effort is the process of warning (aanmaning) three times, if the opponent does not carry out the decision voluntarily. It is important to continue to apply this even in Arbitration cases, as an effort to pay off the obligations of the losing party in the trial.

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search