Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

Marketing Analysis Of Education Services Muhammadiyah Elementary School Plus City of Salatiga Hasthanti, Sri Walji; ., Suyatmini; ., Darsinah; ., Marwanto
As-Sibyan Vol 2 No 2 (2019)
Publisher : STAINU Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study is aimed to describe how the marketing educational service is applied in Muhammadiyah elementary school plus the city of Salatiga based on the marketing mix theory (product, price, place, promotion, people, physical evidence, and process). This qualitative research is conducted in Muhammadiyah elementary school plus the city of Salatiga. The data was collected by doing some interviews, observations, and documentation studies. This research is using a flow model of analysis. The results of this study show that (1) the school products are developed according to the potential benefits of academic, non-academic, and religious achievements, through promotion in various media by involving students, excellent service from all elements of the school. (2) The tuition fees are different for each grade level, not widely published and calculated globally for 1 school year. (3) The location of the school is supported by a comfortable environment for the teaching and learning process, away from the city crowd but easily accessible. (4) Promotion is carried out directly or indirectly by using various media, forging partnerships with government and private institutions as a form of service marketing breakthroughs, to win the title of an excellent school in Central Java. (5) Competent and outstanding human resources have the potential to improve school quality. (6) Physical evidence of the school is very representative, some places are strategic enough to be used as promotional media, as well as other physical facilities as a complement and support for learning. (7) the learning process is carried out with a fun and varied method and the use of social media as a means of information with the parents. The most prominent element in the marketing mix of educational services is the process.
SIFAT MEKANIK KOMPOSIT BERBASIS POLI ASAM LAKTAT (PLA) DAN SERAT SELULOSA TANDAN KOSONG KELAPA SAWIT Marwanto, .
JURNAL HUTAN LESTARI Vol 5, No 2 (2017): JURNAL HUTAN LESTARI
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/jhl.v5i2.20002

Abstract

Poly lactic acid (PLA) is thermoplastic plastic that have potential to replace conventional plastic because it have advantages such as biodegradable and sustainable. But  PLA have weakness like fragile. The aim of this study is evaluate mechanical properties of composites PLA with additon oil palm empty fruit bunches (EFB) cellulose fibers. The composition of EFB cellulose fibers were 0, 5, 10, 15 and 20 Per Hundred Resin (PHR). Testing sample test sample using Shimadzu Universal Testing Machine with load speed 1 mm / minute and 70 mm gauge length, based on ASTM D-638-02a standard. The sample length is 110 mm, width 6 mm and thick 0,7 mm. All displayed average of 3 repetitions. The results showed that tensile strength and elongation composites neat PLA highest than composite PLA with EFB cellulose fibers showing value respectively 40,20 MPa and 4,25%. The highest value for young modulus in composite PLA with cellulose fiber was noted at 15 PHR EFB cellulose fibers with value of 3,96 GPa. Keywords: Biodegradable, Cellulose Fibers, Mechanical Properties, Oil Palm Empty Fruit Bunches, Polylactic Acid
JOGED MATARAM: KIAT MEMOTIVASI ETOS BELAJAR Marwanto -
Diksi No 1: DIKSI JANUARI 1993
Publisher : Faculty of Languages and Arts, Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (6845.362 KB) | DOI: 10.21831/diksi.v0i1.7105

Abstract

TANGGUNG JAWAB PENAKSIR AKIBAT SALAH TAKSIR OBJEK GADAI DALAM PEMBERIAN KREDIT DI PT. PEGADAIAN (PERSERO) DENPASAR Jezias Dhioka Bromm; Adiwati .; Marwanto .
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol.2, No.1 Edisi Februari 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Responsibilities as a result of appraiser estimating object lien on lending to PT.Pawnshop (Limited) is the title of this paper which is based on the existence of acuriosity about how far the estimator is responsible for determining guilt and obligationassessment lien on the object. In this study, empirical research methods used to analyzethe responsibilities of actuaries in pawnshops, if made an error in determining theestimate of the object pawned, estimator personally responsible for mistakes to coverlosses on the company.
PENGARUH KEPAILITAN TERHADAP HARTA BERSAMA SUAMI ISTRI DITINJAU DARI PERSPEKTIF Ni Komang Theda Febrina Subagia; Marwanto -; Dewa Gde Rudy
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol.2, No.1 Edisi Februari 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Effect of bankruptcy on property with marital viewed from the perspectivehukum kepailitan. The problems that arise are related to how the concept of communityproperty in the legislation of law? and how the legal consequences of bankruptcyjudgment against the marital property of husband and wife?. The method of writingusing descriptive normative methods. The results of research related to the concept ofmarital property contained in Article 119 KUHPerdata and Article 35 paragraph (1)Undang Undang Perkawinan and in the event bankruptcy of the marital property ofhusband and wife, it will betreated as joint bankruptcy. So the conclusion of conceptmarital property in the KUHPerdata and Undang Undang Perkawinan havedifferences, both views of common property resources, the extent of union property, theexistence of private property after the marriage, the maintenance of marital property, aswell as the existence and function of mating in marital property agreement and the legaleffect of the decision bankruptcy of the marital property with husband and wife will betreated as joint bankruptcy case in accordance with Article 64 paragraph(1) of UndangUndang Kepailitan.
PERANAN KETERANGAN TERDAKWA YANG TIDAK DISUMPAH SEBAGAI ALAT BUKTI YANG SAH DALAM MENCAPAI TUJUAN HUKUM ACARA PIDANA Guntur Dirga Saputra; Marwanto .
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 02, Maret 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Latar belakang dari judul makalah Peranan Keterangan Terdakwa Yang Tidak Disumpah Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Mencapai Tujuan Hukum Acara Pidana adalah seorang terdakwa sebelum memberikan keterangannya tidak disumpah atau berjanji menurut agamanya merupakan alat bukti yang sah sehingga dimungkinkannya untuk memberikan keterangan yang tidak benar dan lain dari apa yang sebenarnya. Dalam makalah ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Keterangan terdakwa yang tidak disumpah merupakan perwujudan dari asas non self-incrimination yaitu hak terdakwa untuk tidak mengkriminalkan atau menjerat dirinya sendiri dalam suatu kasus persidangan. Keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang sah memiliki kekuatan pembuktian yang bebas, memenuhi batas minimum pembuktian, dan harus memenuhi keyakinan hakim. Keterangan terdakwa tidak mutlak akan diterima dan dianggap benar oleh hakim. Walaupun keterangan terdakwa tidak benar atau lain dari apa yang sebenarnya, maka tujuan dari hukum acara pidana untuk mencari atau mendekati kebenaran materiel tetap dapat tercapai.Kata kunci: Keterangan Terdakwa, Alat Bukti, Hukum Acara Pidana
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KELALAIAN PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DALAM KECELAKAAN DI JALAN RAYA Putu Agus Hendra Wirawan; Marwanto -
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 03, September 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Makalah pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotoryang menyebabkan kematian dalam kecelakaan di jalan raya ini membahas mengenai unsur darikelalaian dan sanksi pidana terhadap pengemudi kendaraan dalam kecelakaan lalu lintas di jalanraya yang menyebabkan kematian, metode yang digunakan penulis dalam penulisan makalah iniadalah jenis penelitian hukum normatif, analisis dari penelitian ini tentang macam-macam unsurkelalaian yang berupa kelalaian karena orang dan juga kelalaian karena kendaraan dan juga sanksipidananya. Tanggung jawab pidana pengemudi kendaraan yang mengakibatkan kematian dalamkecelakaan lalu lintas diatur dalam Pasal 359 KUHP dan dapat juga diberikan sanksi pidanasebagaimana diatur dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintasdan Angkutan Jalan.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DALAM MEDIA CETAK I Gst Ngrh Agung Bagus Laksmana Ananda; Marwanto -
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 03, April 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Makalah ini membahas mengenai pornografi yang dimana saat ini, masalah pornografi dan pornoaksi semakin memprihatinkan dan dampak negatifnya pun semakin nyata. Makalah ini berjudul penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi dalam media cetak, penelitian ini dengan menggunakan metode normatif, untuk mengetahui upaya-upaya apa yang dapat dilakukan agar dapat terlaksananya penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi yang dilakukan oleh media cetak dan faktor-faktor yang menghambatnya. Demi memelihara dan menjamin agar hukum ditaati dan dipatuhi, berarti menciptakan ketertiban di dalam masyarakat, termasuk ketenangan dan kedamaian batiniah setiap individu, dan upaya yang dapat dilakukan adalah  penanggulangan secara preventif dan upaya secara represif.
PERKEMBANGAN PIDANA DENDA DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA Bagus Surya Darma; Marwanto -
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, Juni 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pidana denda adalah jenis pidana yang tercantum didalam Rancangan KUHP Nasional.Dalam upaya pembaharuan KUHP yang saat ini berlaku tetap dipertahankan sebagaisanksi alternatif dari pidana penjara yang dikatakan sebagai perampasan kemerdekaan.Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif karenamempergunakan perbandingan bahan hukum sekunder antara KUHP (WvS) denganRancangan KUHP 2013 dan bahan hukum lainnya, untuk mengetahui formulasi pidanadenda dengan tujuan pemidanaan yang dirumuskan dalam Rancangan KUHP baruIndonesia. Pidana denda dikategorikan dalam penentuan jumlah ancaman denda denganmempergunakan batas minimum khusus dan minimum umum. Adanya pidana dendaseorang terpidana tidak tercabut dari kehidupan sosialnya, sesuai dengan tujuanpemidanaan yang berlandaskan kepentingan masyarakat, sehingga pidana denda dapatmemenuhi aspek pokok tujuan pemidanaan dan relevan ditetapkan sebagai salah satujenis pidana (pokok) dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.
PIDANA PENGAWASAN DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA I Made Ardian Prima Putra; Marwanto -
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 04, Oktober 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Judul dalam penulisan ini yaitu “Pidana Pengawasan Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia”. Adapun tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui bagaimana tinjauan umum mengenai pidana pengawasan dan untuk mengetahui bagaimana konsep pidana pengawasan dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Metode dalam penulisan karya ilmiah ini adalah menggunakan metode normatif, karena penelitian ini mengkaji dan meneliti peraturan-peraturan tertulis. Perlunya penelitian hukum normatif dikarenakan adanya kekaburan norma hukum yang berkaitan dalam prospek pidana pengawasan sebagai alternatif ancaman pidana dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Kesimpulan dari penulisan ini bahwa Pengaturan Pidana Pengawasan terdapat dalam ketentuan KUHP dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak, namun pengaturannya belum secara jelas serta ketentuan mengenai pidana pengawasan juga telah diatur dalam ketentuan Pasal 77 sampai Pasal79 RUU-KUHP Nasional, namun masih perlu ditambahkan beberapa hal penting agar prospek ke depannya apabila Rancangan KUHP di sahkan menjadi KUHP Baru dapat mengakomodir dengan baik keberadaan pidana pengawasan sebagai alternatif ancaman pidana.