Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.956
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) MLJ Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Prosiding National Conference for Community Service Project Syiah Kuala Law Journal Mimbar Hukum Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences (CoMBInES) Conference on Community Engagement Project (Concept)
David Tan
Universitas Internasional Batam
Aerospace Engineering Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
Efektivitas Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Batam dalam Peningkatan Layanan Notaris Sebagai Pejabat Umum Rufinus Hotmaulana Hutauruk; Nur Laily; David Tan; Zulhairi Zulhairi
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 10, No 1 (2021): VOLUME 10 NOMOR 1 MEI 2021
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v10i1.857

Abstract

Akta Notaris mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan sebagainya. Kewenangan pembuatan akta tersebut juga tidak terlepas dari fungsi notaris yang harus disesuaikan dengan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Sehingga, untuk mendukung akuntabilitas dan pengawasan terhadap kinerja Notaris yang ada di seluruh Indonesia, pemerintah telah menetapkan adanya Majelis Pengawas Daerah Notaris yang berada di setiap Kabupaten/Kota. Akan tetapi, meskipun telah terbentuk namun pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan tidak selalu berjalan dengan baik, salah satu contoh adalah Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kota Batam yang masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan jenis data primer dan data sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif yang selanjutnya dilakukan pembahasan menggunakan Teori Hukum Pembangunan oleh Mochtar Kusumaatmadja dan Teori Perlindungan Hukum oleh Phillipus M Hadjon. Dari hasil penelitian yang penelitian lakukan terdapat beberapa kesimpulan, diantaranya Peran MPD Notaris Kota Batam belum dilaksanakan sesuai dengan UU No.30 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014. Adapun yang menjadi kendalanya antara lain, belum adanya kesesuaian waktu antar anggota MPD dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan rutin, minimnya anggaran serta fasilitas, dan lain-lain. Solusi yang dapat diberikan antara lain anggota MPD perlu menetapkan penjadwalan ulang untuk melaksanakan pemeriksaan rutin serta perlu adanya fasilitas e-government.
Apostille Convention and Its Ramification Following the Accession of the Indonesian Legal Practices David Tan
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 8, No 3 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia has acceded to the 1961 Hague Apostille Convention in early 2021. The government decided the move based on the current endeavors to enhance the quality of civil services, investment rate, government transparency, and recovery efforts after the worldwide pandemic. At the same time, Indonesia’s initiative to accede to the convention is surprisingly unimpressive, considering the benefits for Indonesia due to its urgency. The study reinforces the present perspective of apostille to contribute to the handful of scholarly papers dealing with the apostille in the realm of private international law. This study employed a normative juridical research method with secondary data. The data were analyzed with qualitative analysis methods. This paper examined the issues of the 1961 Hague Apostille Convention from Indonesian perspective and its obstacles in the 21st century. Furthermore, analysis also covered various scientific articles concerning the apostille to increase insight and comprehension of Indonesia’s attempt to accede to the Hague Apostille Convention and the subsequent actions that Indonesia should consider. Finally, this study also highlights the further development for the apostille to avoid deficiencies and vulnerabilities.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v8n3.a1 
Analisa Yuridis Pengesampingan Prinsip-prinsip Keadilan dan Kepatutan dalam Proses Pengambilan Keputusan oleh Arbiter David Tan
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 11, No 1 (2021): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v11i1.2772

Abstract

Penelitian ini berfokus dalam mempelajari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 untuk mengetahui mengenai ketentuan yang memperbolehkan para pihak yang bersengketa untuk mengesampingkan prinsip-prinsip keadilan dan kepatutan dalam proses pengambilan putusan oleh arbiter. Penelitian bertujuan untuk menjawab dan mengetahui mengenai pengesampingan prinsip-prinsip keadilan dan kepatutan. Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa keadilan dan kepatutan (ex aequo et bono) dapat dikesampingkan sehingga arbiter tidak memiliki kebebasan untuk mengesampingkan hukum materiil, terdapat batasan mengenai pengesampingan ex aequo et bono yang telah ada dalam hukum positif dan ketentuan Pasal 56 ini tidak bertentangan dengan tujuan hukum yang utamanya adalah keadilan.
KAJIAN HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA: Studi Putusan Nomor 36/Pdt.SusPailit /2020/ PN Niaga Jkt.Pst David Tan; Joseline Joseline
Maleo Law Journal Vol. 6 No. 1 (2022): April 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31934/mlj.v6i1.1533

Abstract

Debt is an obligation to pay an amount of money agreed and promised by both parties, but debt is often underestimated and not carried out in accordance with the rules so that a lawsuit for bankruptcy arises. A bankruptcy petition can be filed in court if it fulfills the requirements stipulated in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations. In addition to the declaration of bankruptcy, it can also be filed by the creditor against the debtor who does not pay his debt obligations to the commercial district court. Several lawsuits and applications have been submitted to the commercial court, one of which is the bankruptcy case that was tried at the Central Jakarta Commercial Court decision Number 36/Pdt.SusPailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst. This study aims to analyze how the position case, the suitability of the reasons for filing this bankruptcy suit and the suitability of the judges' considerations in deciding the decision in this bankruptcy case. This research applies normative legal research methods. The results of the discussion produced in this study found that the reason for the judge in granting the case application submitted by PT. Pandega Design Weharima and CV. Media Konsultindo has complied with the facts and applicable laws
METODE PENELITIAN HUKUM: MENGUPAS DAN MENGULAS METODOLOGI DALAM MENYELENGGARAKAN PENELITIAN HUKUM David Tan
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 8 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478

Abstract

Artikel ini mengulas tentang metode penelitian hukum dengan segala keistimewaannya. Seringkali mahasiswa hukum yang hendak melakukan penelitian hukum menghadapi kendala untuk memulai penelitiannya karena alasan kesulitan untuk memahami metode penelitian hukum. Oleh karena itu, artikel ini mencoba menjawab permasalahan tersebut dengan menyajikan penjelasan terkait metode penelitian hukum dengan bahasa yang mudah dimengerti, padat dan komprehensif. Artikel ini ditulis dengan acuan beberapa sumber referensi terkait penelitian hukum, baik itu karya yang berasal dari dalam negeri maupun yang didapatkan dari luar negeri. Tulisan ini juga meliputi beberapa uraian terkait pengalaman penulis sebagai seorang peneliti dan pengajar di perguruan tinggi. Artikel ini bertujuan untuk membantu mahasiswa, para peneliti hukum maupun pengajar metode penelitian hukum, dalam memberikan sumber literasi terkait metode penelitian hukum dan menjadi pedoman bacaan yang mudah dipahami, satu dan lain untuk membantu pemahaman akan metode penelitian yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas penelitian hukum di Indonesia.  
ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN ALOKASI LAHAN BARU OLEH BP BATAM BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 6/G/2017/PTUN-TPI Nadia Salsabilla Mareta Modjo; David Tan
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 8 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v8i8.2021.2449-2462

Abstract

Artikel ini bermuatan tentang bagaimana wewenang Badan Pengusahaan Batam dalam mengelola lahan  yang berada di Pulau Batam. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007, hak pengelolaan atas tanah merupakan kewenangan Otorita Batam dan hak pengelolaan atas tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Batam yang berada di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam beralih kepada BP Batam sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, saat ini hak pengelolaan Kota Batam dimiliki oleh BP Batam. Oleh karna itu setiap pengguna lahan harus mendapatkan izin penggunaan lahan yang telah disetujui oleh BP Batam dan telah  melalui semua persyaratan yang diberikan oleh BP untuk menggunakan lahan. Selain dari pada itu pengguna lahan harus mematuhi aturan yang telah diatur dalam Peraturan Kepala BP Batam yang disebut pula Perka BP Batam dalam pengelolaan lahan. Ketika seseorang yang sudah diberikan wewenang untuk mengelola suatu tanah dan tidak mematuhi aturan yang ada maka BP Batam berhak untuk memberikan surat peringatan maupun pembatalan alokasi lahan.  
Analytical Approach on the Law Regarding Sexual Violence between Indonesia and the United Kingdom Irvanaries Irvanaries; David Tan
Syiah Kuala Law Journal Vol 5, No 2: Agustus 2021
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (118.779 KB) | DOI: 10.24815/sklj.v5i2.21482

Abstract

Criminal deeds bring disaster to the life of the people in general, and rights of many are to be stripped of from them without their consent which is then becomes the urgency on why criminal law needs to be enacted and applied. In its provisions, criminal law regulates about sexual violences. It has a potential to caused harm both physically and mentally towards its victim. However, the problem with the system is that at some point, the ideal justice is not met in its enforcement. Indonesian constitution is yet to enact a regulation to restrain or to impose more assertive measures on sexual violences. One of the examples is how rape is recognized only if the victim is a woman who is not the wife of the perpetrator.  This idea does not fully protect the right of others who becomes a victim of sexual assault which doesn’t fulfil the ideal justice within the constitution. Comparing to how the United Kingdom sentenced Reinhard Sinaga to prison for life as the consequences of his deed, the authors want to create a comparison on the criminal law in both countries based on Rome Statute of ICC and to discover in what way can Indonesia’s criminal law improve.
A BRAVE NEW FRONTIER IN THE DICHOTOMOUS INDONESIAN LABOUR LAW: GIG ECONOMY, PLATFORM PARADOX AND WORKERS WITHOUT EMPLOYERS David Tan
Mimbar Hukum Vol 33 No 1 (2021): Mimbar Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/mh.v33i1.1956

Abstract

Abstract Historical records have admitted the labour law as a curative mechanism for the disparity of bargaining power in the labour market, with contemporary theories concentrating on essential rights protection and fixing inefficiencies. The emergence of the gig economy brings turmoil despite their beneficial nature. The methodology in this study utilises a normative juridical method. The study reveals that the gig economy is not a new phenomenon, but within the context of precarious work. Recommendations were put forward as the justified necessity for a new personalised labour regulation in Indonesia based on the two general principles of statutory efficiency. Intisari Catatan sejarah telah mengakui hukum ketenagakerjaan sebagai suatu mekanisme kuratif untuk mengatasi masalah disparitas daya tawar di bursa tenaga kerja dengan teori kontemporer saat ini yang berkonsentrasi pada perlindungan hak-hak esensial serta memperbaiki inefisiensi. Munculnya gig economy membawa gejolak hukum meskipun sejatinya tetap bersifat sangat benefisial. Metodologi dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Studi ini mengungkapkan bahwa gig economy bukanlah fenomena baru, melainkan masih tergolong ke dalam konteks pekerjaan tidak tetap. Rekomendasi juga diajukan sebagai suatu kebutuhan yang dijustifikasi untuk memperbarui peraturan ketenagakerjaan yang lebih dipersonalisasi di Indonesia berdasarkan dua prinsip umum efisiensi hukum.
Pelaksanaan Perbaikan Data Badan Hukum Yayasan Pada Sistem Ahu Online (Studi Pada Kantor Notaris Yondri Darto, S.H.) Sylvia Putri; David Tan
National Conference for Community Service Project (NaCosPro) Vol 4 No 1 (2022): The 4th National Conference of Community Service Project 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/nacospro.v4i1.7135

Abstract

Yayasan dapat memperoleh pengakuannya sebagai badan hukum jika akta pendirian yayasan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penginputan data ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dimungkinkan terdapat perbedaan diantara akta dan Surat Keputusan, perbedaan tersebut dapat terjadi karena faktor sumber daya manusia. Adanya perbedaan data tersebut menimbulkan suatu permasalahan hukum, oleh karena itu harus dilakukan perbaikan data badan hukum yayasan pada sistem AHU online. Metode pelaksanaan PkM dilaksanakan dengan observasi dan monitoring kemudian dikumpulkan berbagai informasi untuk menghasilkan sebuah flowchart. Pelaksana berharap apabila terdapat perubahan prosedur tata cara pengajuan perbaikan data badan hukum yayasan maka dapat dilakukan revisi sesuai dengan prosedur yang ada.
Prosedur Lelang Agunan Dalam Menyelesaikan Kredit Bermasalah Di Pt Bpr Dana Nagoya Neisdy Lee; David Tan
ConCEPt - Conference on Community Engagement Project Vol 1 No 1 (2021): Conference on Community Engagement Project
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

BPR Dana Nagoya merupakan lembaga perbankan yang berdiri selama tiga belas tahun lamanya, sebagai lembaga perbankan yang menyalurkan kredit kepada masyarakat, peristiwa kredit bermasalah merupakan hal yang lazim ditemukan dalam praktik perbankan. Terdapat beberapa cara dalam menyelesaikan kredit bermasalah, salah satu diantaranya adalah lelang. Namun, saat ini BPR Dana Nagoya belum memiliki prosedur lelang yang aplikatif dalam menyelesaikan kredit bermasalah. Dalam proses penyusunan laporan pengabdian kepada masyarakat ini, penulis telah melakukan survey lokasi dan mengumpulkan data dan bahan yang diperlukan dalam penyusunan laporan, Penyusunan prosedur lelang merupakan tahap pelaksanaan dalam laporan ini, laporan disusun dengan metode yuridis empiris yang mana data yang diperoleh penulis adalah melalui wawancara dan observasi dilapangan dengan didukung peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah. Dalam laporan pengabdian kepada masyarakat ini, penulis diperkenankan untuk memberikan luaran proyek berupa diagram alir yang menjelaskan tentang prosedur lelang bagi BPR dan diharapkan luaran yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi perusahaan dalam menyelesaikan kredit bermasalah.
Co-Authors Agus Susanto Irvanaries Irvanaries Joseline Joseline Kelvin Kelvin Meliana Meliana Michelle Alice Stania Nadia Salsabilla Mareta Modjo Neisdy Lee Nellcy Desvia Nur Laily Oryza Sativa MY Rufinus Hotmaulana Hutauruk Shane Edwin Sovia Sovia Sylvia Putri Tony Wibowo Viona Puspita Zulhairi Zulhairi