Garuda - Garba Rujukan Digital

Posisi Tawar Pelanggan Terhadap Akurasi Pelayanan Publik Untuk Mewujudkan SDG di Era Pandemic COVID-19 Pada Samsat Kota Gorontalo Abdul Wahab Podungge; Dwi Indah Yuliani Solihin
Jurnal Penelitian Administrasi Publik Vol 2 No 4 (2020): Public Administration Journal of Research
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/paj.v2i4.68

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan tentang posisi tawar pelanggan terhadap akurasi pelayanan publik untuk mewujudkan SDG’s diera pandemic Covid-19 pada Samsat Kota Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan yakni metode kualitatif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah analisis model interaktif yang terdiri dari tiga komponen analisis yakni: 1) Reduksi Data; 2) Penyajian Data; 3) Verifikasi Data dan Penarikan Kesimpulan.Hasil artikel menunjukkan bahwa akurasi pelayanan Samsat Kota Gorontalo belum menunjukan hasil yang memuaskan dengan tahapan pelayanan yang ada karena faktor kemampuan psikologis (persepsi, sikap, keperibadian, dan motivasi) aparat yang dianggap belum seirama dengan salah satu tujuan penting dari SDG’s yakni membangun sarana dan prasarana infrastuktur yang memiliki ketahanan dan mendorong industrialisasi yang bersifat inklusif serta bersifat terus menerus juga membina bentuk-bentuk inovasi pelayanan publik. Sistim dalam pengelolaan layanan di Samsat Kota Gorontalo masih bertumpu pada alur yang manual dan belum memaksimalkan pilihan layanan yang lain dan cenderung membutuhkan inovasi dan strategi jangka Panjang dalam rangka mendukung pengembangan dari SDG’s dibidang pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana publik melalui pajak kendaraan bermotor. Apalagi ditengah pandemi Covid-19, layanan publik dituntut untuk menghadirkan pelayanan yang se-efektif dan se-efisien mungkin dan tanpa harus bertatap muka. Akan tetapi, penulis menilai bahwa tidak mudah mengubah mindset, karakter, manajeman, dan sistim yang ada dalam pengelolaan sumber daya aparatur. Persoalan yang paling pokok adalah terletak pada budaya kinerja dan pelayanan yang belum tertanam dengan baik. Kinerja yang dilakukan masih dianggap sebagai sebuah aktivitas atau rutinitas formal belaka. Penegasan peneliti ini bertumpu pada proses pelayanan yang harus cepat, tepat, dan akurat melalui elektronik Goverment sehingga proses dan tujuannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Kata Kunci: Akurasi Pelayanan Publik; e-Government; SDG’s

Menakar Kelayakan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah pada Kabupaten Bone Bolango William Indra S. Mooduto; Abdul Wahab Podungge; Muliyani Mahmud
Jambura Accounting Review Vol. 2 No. 2 (2021): Jambura Accounting Review - August 2021
Publisher : Program Studi S1 Akuntansi Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/jar.v2i2.38

This study aims to assess the feasibility of regional national economic recovery loans (PEN) in Bone Bolango Regency, by analyzing 4 (four) indicators of eligibility requirements for granting Regional PEN Loans, namely (1) the area is affected by Covid 19; (2) have a Regional Economic Recovery program or activity that supports the National Economic Recovery program; (3) The remaining amount of the loan plus the amount of the loan to be withdrawn does not exceed 75 percent of the general revenue of the previous year's Regional Government Budget; (4) meet the ratio of regional financial capacity to repay regional loans of at least 2.5 percent.The first and second indicators were tested using desk study analysis. then the third and fourth indicators are tested by analyzing the financial statements of the Bone Bolango Regency in 2020 and calculating the Debt Service Coverage Ratio (DSCR) to assess the ability of the region to repay loans. The results showed that Bone Bolango Regency deserved a regional loan from the Central Government. This is because Bone Bolango fulfills 4 (four) loan requirements for the national economic recovery area.

Profesionalisme Pegawai Ditinjau Dari Aspek Pengorganisasian Dalam Pelayanan Publik Abdul Wahab Podungge; Asna Aneta
Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 9, No 1 (2020): June 2020
Publisher : Universitas Muhammadiyah Gorontalo

This article aims to analyze: Employee professionalism in terms of organizational aspects in publik services. The method used in this article is a qualitative method. The results of the article show that the tendency of apparatus to be less professional in carrying out their duties and functions is partly due to the low motivation to make changes and innovate. The apparatus tends to be reluctant to make changes due to a lack of encouragement from the leadership. In realizing a professional, accountable, and transparent apparatus, it requires a leader role as a guide and has a visionary spirit and vision in the Gorontalo City One Stop Integrated Services and Investment Service. Concrete steps for leaders in creating a democratic climate where subordinates are included in every policy making related to improving organizational performance and building two-way communication in every activity will make subordinates feel that they are an important part of the organization. The attitude of the leader to foster a responsive spirit in every employee can improve the quality of licensing and non-licensing services in Gorontalo City. Efforts that can be made to foster the professionalism of the personnel are by making long-term, medium-term and short-term work programs and setting priority scales in every activity aimed at improving the quality of publik services.Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tentang profesionalisme pegawai ditinjau dari aspek pengorganisasian dalam pelayanan publik. Metode yang digunakan dalam artikel ini yakni metode kualitatif. Hasil artikel menunjukan bahwa kecenderungan aparat kurang profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya antara lain disebabkan oleh rendahnya motivasi untuk melakukan perubahan dan berinovasi. Aparat cenderung enggan melakukan perubahan dikenakan kurangnya dorongan dari pimpinan. Dalam mewujudkan aparat yang profesional, akuntabel, dan transparan maka dibutuhkan peran pemimpin sebagai pengarah dan memiliki jiwa dan pandangan yang visioner pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo. Langkah-langkah konkrit pemimpin dalam menciptakan iklim demokrasi dimana bawahan disertakan dalam setiap pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kinerja organisasi serta membangun komunikasi dua arah dalam setiap kegiatan akan membuat bawahan merasa dirinya adalah bagian penting dalam organisasi. Sikap pemimpin untuk menumbuhkan jiwa responsif pada setiap pegawai dapat meningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan di Kota Gorontalo. Upaya yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan profesionalisme aparatur adalah dengan membuat program kerja jangka Panjang, jangka menengah, dan jangka pendek serta menetapkan skala prioritas dalam setiap kegiatan yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

The Difference of Political Participation of Inland Communities and Coastal Communities in Responding to Local Election: Synergy in Combating Covid-19 and Money Politic Asna Aneta; Abdul Wahab Podungge; Robby Hunawa; Muten Nuna
Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 10, No 1 (2021): June 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Gorontalo

This study is aimed at analyzing the difference in political participation of inland communities and coastal communities in addressing local elections as an embodiment of synergy in combating Covid-19 and money politics. In this qualitative research, the data were analyzed using an interactive model comprising three analysis components: (1) data reduction, (2) data display, and (3) data verification and conclusion drawing. According to the results, the way the coastal communities respond to the local election differs from that of the inland communities regarding sociological perspective. The coastal communities are not so keen on the election as they concentrate more on their fishing activities. On top of that, people in coastal areas spend most of their time at sea; thus, issues regarding the election are not that impactful for them. The inland communities, on the other hand, has different views thanks to their gregarious characteristic. All their activities and work-life are centralized in a workgroup, enabling the people to have ample time to find out their local leader candidates. This aspect underlines the reason for pluralism among inland communities’ political views, confirming the characteristic of individualism among people in coastal areas.

PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN KERJA DALAM MENGENDALIKAN TINGKAT PENGANGGURAN DI KABUPATEN BONE BOLANGO Yanti Aneta; Abdul Wahab Podungge
JURNAL MANAJEMEN & ORGANISASI REVIEW (MANOR) Vol. 4 No. 1 (2022): MANOR: JURNAL Manajemen dan Organisasi Review
Publisher : Program Studi Manajemen Universitas Fajar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47354/mjo.v4i1.359

Artikel ini membahas tentang apa saja langkah strategis pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango dalam mengendalikan tingkat pengangguran di kabupaten bone bolango;. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: 1)Terjadinya pengangguran yang disebabkan oleh faktor informal adalah dikarenakan lemahnya daya berpikir masyarakat dalam menciptakan lapangan kerja. Mereka tidak berani mengambil resiko untuk menjadi wiraswasta. Padahal potensi menjadi wiraswasta dibidang UMKM lebih berpotensi dibandingkan harus menunggu lowongan pekerjaan; 2) Faktor Non Formal yang menjadi penyebab pengangguran terbuka di Kabupaten Bone Bolango disebabkan oleh tidak optimalnya pemerintah memfasilitasi masyarakat dalam menambah keterampilan mereka pada potensi yang dapat menghasilkan pendapatan; 3) Faktor Sumber Daya Manusia yang kurang menguasai dan mengoperasikan teknologi menjadikan pengangguran dibone Bolango semakin banyak; 4) Faktor komunikasi dan keterbatasan sarana prasarana menjadikan pemerintah terbatas dalam melakukan inovasi disektor pemberdayaan masyarakat Kata Kunci: Peran Pemerintah; Pengendalian Tingkat Pengangguran

PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN KERJA DALAM MENGENDALIKAN TINGKAT PENGANGGURAN DI KABUPATEN BONE BOLANGO Yanti Aneta; Abdul Wahab Podungge
JURNAL MANAJEMEN dan ORGANISASI REVIEW (MANOR) Vol. 4 No. 1 (2022): MANOR: JURNAL Manajemen dan Organisasi Review
Publisher : Program Studi Manajemen Universitas Fajar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47354/mjo.v4i1.366

Artikel ini membahas tentang apa saja langkah strategis pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango dalam mengendalikan tingkat pengangguran di kabupaten bone bolango;. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: 1)Terjadinya pengangguran yang disebabkan oleh faktor informal adalah dikarenakan lemahnya daya berpikir masyarakat dalam menciptakan lapangan kerja. Mereka tidak berani mengambil resiko untuk menjadi wiraswasta. Padahal potensi menjadi wiraswasta dibidang UMKM lebih berpotensi dibandingkan harus menunggu lowongan pekerjaan; 2) Faktor Non Formal yang menjadi penyebab pengangguran terbuka di Kabupaten Bone Bolango disebabkan oleh tidak optimalnya pemerintah memfasilitasi masyarakat dalam menambah keterampilan mereka pada potensi yang dapat menghasilkan pendapatan; 3) Faktor Sumber Daya Manusia yang kurang menguasai dan mengoperasikan teknologi menjadikan pengangguran dibone Bolango semakin banyak; 4) Faktor komunikasi dan keterbatasan sarana prasarana menjadikan pemerintah terbatas dalam melakukan inovasi disektor pemberdayaan masyarakat Kata Kunci: Peran Pemerintah; Pengendalian Tingkat Pengangguran

AKUNTABILITAS KINERJA APARATUR DALAM MENINGKATKAN IKLIM INVESTASI DI KABUPATEN GORONTALO Abdul Wahab Podungge; Abdul Madjid Podungge; Arif Mahfudin Ibrahim
Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi Vol. 2 No. 1 (2023): Januari - Juli 2023
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poliitik Universitas Ichsan Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37195/jipik.v2i1.309

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan 1) bagaimana kebijakan strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan iklim investasi; dan 2) bagaimana capaian kinerja organisasi perangkat daerah dalam meningkatkan iklim investasi. Metode penelitian yang digunakan yakni metode kualitatif. Analisis data yang digunakan adalah analisis model interaktif yang terdiri dari tiga komponen analisis yakni: 1) Reduksi Data; 2) Penyajian Data; 3) Verifikasi Data dan Penarikan Kesimpulan. Hasil artikel menunjukkan bahwa: 1) Pada indikator akuntabilitas kebijakan strategis pemerintah daerah, dominan informan dan berbagai pertimbangan para ahli serta analisis penulis mengharapkan adanya kejelasan sasaran kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo dalam bidang investasi. Untuk itu penulis mendorong penyebarluasan informasi mengenai potensi Kabupaten Gorontalo, baik melalui media cetak, elektronik, majalah, kanal youtube, dan media-media lainnya yang dapat menjadikan sumber informasi bagi masyarakat serta calon investor. Pentingnya legitimasi informasi adalah untuk mencari seberapa jauh masyarakat mau menerima kehadiran para investor. legitimasi informasi dapat diperoleh Pemerintah Daerah dalam berbagai berbagai cakupan diantaranya: a) secara procedural; b) secara keterwakilan; dan c) secara simbolis; 2) Pada indikator akuntabilitas capaian kinerja organisasi dominan informan dan berbagai pertimbangan para ahli serta analisis penulsi mengharapkan adanya Penyederhanaan perizinan berusaha diharapkan dapat menyerap tenaga kerja ditengah persaingan yang semakin kompetitif. Hal tersebut mencakup: a) Keadilan; b) Kemandirian dan c) Keseimbangan

EFEKTIVITAS BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK COVID 19 DI DESA BALAHU KECAMATAN TIBAWA KABUPATEN GORONTALO Abdul Wahab Podungge; Abdul Madjid Podungge; Dwi Indah Yuliyani Solihin
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Vol 10 No 1 (2023): Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Bina Taruna Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37606/publik.v10i1.506

This article aims to determine and describe the effectiveness of the direct cash assistance process for people affected by covid 19 in balahu village, tibawa district, gorontalo regency. the research method used is a qualitative method. the data analysis used is an interactive model analysis consisting of three analysis components, namely: 1) data reduction; 2) data presentation; 3) data verification and conclusion drawing. The results of the study show that: (1) in the context of handling the impact of covid 19, especially the economic impact, the balahu village government provides direct cash assistance sourced from village funds which are then distributed to the community through the specified mechanism and time; (2) the effectiveness of the blt program from the aspect of timeliness of blt distribution is on time and follows the existing mechanism. meanwhile, in terms of the accuracy of making choices, the village government has worked according to the procedure. the aspect of targeting accuracy, that the provision of direct village fund cash assistance is right on target.

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN RAKYAT DI KABUPATEN BONE BOLANGO Nirmala A. Sahi; Muten Nuna; Sarfan Tabo; Abdul Wahab Podungge; Muhammad Fachri Arsjad
Governance Vol 11 No 2 (2023): Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Islam "45" Bekasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33558/governance.v11i2.7339

The housing assistance program is a form of housing subsidy in the form of money or direct development which is intended for low-income households as an effort by the government to increase housing resilience and provide social protection to targeted households. The Government of Bone Bolango Regency in order to improve the welfare and equity of development for the people in their area, has implemented a decent housing assistance program for the less fortunate, where it is the government's responsibility to create a just and prosperous society. This study uses a qualitative descriptive method by prioritizing primary data and secondary data, focusing on how the implementation of the public housing development program in Bone Bolango Regency and the factors that influence it. The results of the study show that the public housing development program in Bone Bolango Regency from 2010 - 2018 has been going well and the benefits have been felt directly by the community as the recipients of the policy itself. However, the government must further maximize the public housing development program in 2019 and 2020, because the planned development program has not been fully realized. The supporting and inhibiting factors for policy implementation include communication, resources, attitudes of policy implementers, and bureaucratic structure.

PENGEMBANGAN WISATA BAHARI DENGAN PENDEKATAN EKONOMI KREATIF DI KAWASAN PESISIR PANTAI KABUPATEN BONE BOLANGO Abdul Wahab Podungge; Muten Nuna; Fiskawati Akuba
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Vol 10 No 4 (2023): Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi, dan Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Bina Taruna Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37606/publik.v10i4.962

This reserch aims to find out and describe the factors that determine tourism development, including in terms of infrastructure, accessibility, community participation and tourist attractions. The data analysis used is an interactive model analysis which consists of three components of analysis namely: 1) Data reduction; 2) Data Presentation; 3) Verify Data and Draw Conclusions. The research results show that: 1) the development of basic tourism infrastructure in the coastal area of Bone Bolango is not sufficient. Basic infrastructure facilities including infrastructure, public facilities and tourism facilities do not meet the standards of the tourism development master plan; 2) tourism accessibility in the Bone Bolango coastal area can improve the quality of life of local residents by creating new jobs. Tourism accessibility is also encouraged to pay attention to environmental impacts such as potential damage to coral reefs and underwater waste so that the role of tourism actors is expected to be sensitive and wise in paying attention to the negative impacts of tourism development; 3) community participation in developing tourism destinations in the Bone Bolango coastal area must be carried out using a variety of approaches including information technology to assist marketing, involving community groups who are vulnerable to having no income, and building partnerships with tourism organizations. This is important because the declining community participation is caused by access to information, the style of community consumerism. For this reason, the regional government of Bone Bolango Regency and the village government need to provide regular assistance to the community to encourage sustainable development through the tourism sector; 4) tourist attractions have a significant impact on economic growth and cultural preservation. Encouraging tourist attractions requires careful planning, collaboration between stakeholders, and long-term commitment. With the right efforts, destinations can increase their attractiveness and attract many tourists, thereby contributing to the development of the local creative economy and the sustainability of tourism. By increasing tourist attractions, especially in rural areas, it can increase the income and welfare of rural residents and help prevent excessive urbanization.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search