Garuda - Garba Rujukan Digital

Perlindungan Hukum Pemenang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru Yenti Murni; Suharizal Suharizal; Beatrix Benni
Simbur Cahaya VOLUME 25 NOMOR 1, JUNI 2018
Publisher : Universitas Sriwijaya

The mortgageis legal protection for the creditor if the debtor cannot perform its obligation to pay off the debt to the creditor. Repayment of creditor debt is made by selling the object of guarantee of mortgage rights through public tender. The auction process will result in legal effect, namely the transfer of rights of auction object from the seller to the auction winner. This research is aimed to know the execution auction of mortgage right State Property Office and Auction (KPKNL) Pekanbaru, the legal consequences for the auction winner who can not control the auction object of mortgage execution, and the legal protection to a winner of the auction of mortgage execution. The research me tho duse disjuridical empirical with an alytical, descriptive research specification. Primary and secondary data were obtained through a literature study and a survey. Data collection tools are interviews. Data obtained is analyzed quantitatively. The result of there searchs how sthat the executio nauction of mortgage rightsat KPKNL Pekanbaru is implemented based on the Regulation of Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 27 / PMK.06 / 2016, and is related to Regulation of the Minister of Finance Number 106 / PMK.06 / 2013 regarding the amendment to Regulation of the Minister of Finance Number 93 / PMK.06 / 2010 concerning the instruction of auction implementation. In respect of the legal consequences of the auction winner being unable to control the auction object, the auction winner may apply for the auction of auction object to the head of the local district court. The auction treaty normatively supports the legal protection of the winner of the auction as an authentic deed. However, a legal certainty to control the objec to fanauction is not obtained as the law does not explicitly regulate the protection of the winner of the auction.

Faktor Penyebab Dan Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Di Polresta Padang Kevin Regianda; Ismansyah Ismansyah; Suharizal Suharizal
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 14, No 2 (2021): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v14i2.5592

Fenomena penyalahgunaan narkotika di kalangan mahasiswa terus bertambah setiap tahunnya. Oleh sebab itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor – faktor yang menyebabkan mahasiswa melakukan tindakan pidana penyalahgunaan narkotika, serta untuk memahami upaya berserta kendala yang timbul dalam menanggulangi tindak pidana tersebut. Penelitian ini berfokus pada kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh mahasiswa yang ditangani oleh Polresta Padang, oleh sebab itu objek penelitian ini adalah Polresta Padang bagian Narkotika. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologi. Data primer dan data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui wawancara. Data tersebut diolah serta dianalisis agar mendapatkan sebuah kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian menyatakan faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut adalah faktor individu, faktor keluarga, dan faktor lingkungan. Melalui upaya pre-emtif, upaya preventif dan upaya represif penegakan hukum melakukan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Ketika melakukan pemberantasan terkait tindak pidana narkotika, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti masih kurangnya personil bagian narkotika dan masih kurangnya kesadaran dari masyarakat terkait informasinya penyalahgunaan narkotika. Cara mengatasi kendala tersebut dengan menambah atau merekrut personil bagian narkotika dan meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat akan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

PENGENYAMPINGAN ASPEK PIDANA PELAYARAN DAN PIDANA KOPERASI PADA PERKARA ILLEGAL LOGGING Suharizal Suharizal; Firdaus Arifin
Jurnal Yudisial Vol 4, No 2 (2011): ANTINOMI PENEGAKAN HUKUM
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v4i2.195

ABSTRACTThe practice of illegal logging is not a standing apart form of crime. There are many factors and aspects bounding it. In the context of this decision, the examination of the case and the final decision should not just rely on the provision of the forestry law, but also employ the marine criminal law since the crime utilizes cruise ship or the like. But it was not evident in the decision of District Court of Labuha. Even its criminal aspects of the marine criminal law tend to be forgotten by the panel of judges who investigate and adjudicate a quo case.Keywords: illegal logging, corporate crime, the marine criminal law. ABSTRAKPraktek illegal logging bukan menjadi bagian dari bentuk kejahatan semata karena terdapat berbagai macam faktor yang melingkupinya. Dalam kerangka putusan pengadilan dalam kajian ini diperoleh bahwa putusan hanya berdasarkan atas hukum kehutanan, padahal seharusnya hakim juga bisa mengunakan hukum kejahatan kelautan karena adanya kapal yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Akan tetapi hal tersebut belum terlihat dalam putusan Pengadilan Negeri Labuha sehingga aspek kejahatan sebagaimana yang tertuang dalam hukum kejahatan kelautan dilupakan oleh panel hakim untuk melakukan investigasi lebih mendalam dalam dapat diajudikasikan dalam proses peradilan atas kasus tersebut.Kata kunci: pembabatan hutan, kejahatan korporasi, hukum kejahatan kelautan

PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA DITINJAU DARI ASPEK HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Gustina Rahayu; Suharizal Suharizal
Alhurriyah Vol 4, No 1 (2019): Januari-Juni 2019
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

The Committee for State Debt Affairs (PUPN), which is in the center of the capital city of the State, is a committee to streamline the implementation of authority and duties. An institution called the State Receivables Affairs Agency was renamed the State Debt and Auction Agency which has now changed the Directorate General State Accounts Receivable and Auction which is then the Directorate General of State Assets, this Agency is directly under and is responsible to the Minister of Finance for operations in the city and regency areas. The Office of State Receivables and Auction Management is formed (hereinafter referred to as KPKNL) the name is the State Wealth and Auction Office (hereinafter referred to as KPKNL). Confiscated Auction of the State Receivables Affairs Committee is an auction carried out on confiscated goods of the State Receivables Affairs Committee which is a debt guarantee at state banks. if given by a government bank to a debtor when faced with a problem the debtor cannot repay his credit payment based on a agreed credit agreement, the bank has taken measures so that the debtor can pay off his credit payments, so in the case of non-performing loans as state accounts uncollectible. This research is a sociological juridical, namely the approach taken to applicable legal norms is related to the facts in the field. That since the issuance of the Decision of the Constitutional Court Number 77 / PUU-IX / 2011 concerning the testing of Law Number 49 Prp Year 1960 concerning the Committee on State Receivables with the State Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 resulted in the decision that the Bank's State Owned Enterprise Receivables are not Other State Receivables so that the settlement of Receivables is no longer delegated to the Committee of State Receivables Affairs but the settlement of the Receivables can be settled through the mechanism of each banking company using the principles of a sound banking company. Based on the results of this study, suggestions are suggested. Further study in the State Financial Law relating directly to the State Debt Affairs Committee Execution concerning the delegation of authority previously carried out by the State Debt Affairs Committee under the Minister of Finance was then carried out through the mechanism of each banking company because this is directly related to the accountability of State finances.

MOTIVASI DENGAN KINERJA PERAWAT PELAKSANA DALAM MENERAPKAN KESELAMATAN PASIEN honesty diana morika; Suharizal suharizal; yasmi yasmi
Jurnal Kesehatan Medika Saintika Vol 9, No 2 (2018): Desember 2018
Publisher : Stikes Syedza Saintika Padang

Kinerja perawat dalam lingkup penerapan keselamatan pasien berhubungan erat dengan upaya untuk mencegah dampak kejadian tidak diharapkan terhadap pasien yaitu kematian dan ketidakmampuan yang menetap. Terlaksananya kinerja individu dilihat dari motivasi menentukan hasil kerja seorang. Hasil survey yang dilakukan masih ditemukannya perawat pelaksana belum menerapkan keselamatan pasien.Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan motivasi dengan kinerja perawat pelaksana dalam menerapkan keselamatan pasien di Unit Rawat Inap RSUD dr. Rasidin Padang. Jenis penelitian ini adalah cross sectional study. Sampel berjumlah 45 perawat pelaksana diruangan bedah, anak dan interne diambil dengan teknik simple random sampling. Analisis data dengan uji chi square. Hasil penelitian diketahuai motivasi sedang 42,2% dan terdapat hubungan motivasi dengan kinerja perawat pelaksana dalam menerapkan keselamatan pasien dengan pvalue (0,000). Manajemen rumah sakit diharapkan mengintruksikan agar keselamatan pasien menjadikan dasar penilaian kinerja

Relationship of Nurse Characteristics and Fulfillment of Client Service Rights in Installations Ifon Driposwana Putra; Suharizal Suharizal; Emil Huriani
Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal Vol 10 No 4 (2020): Oktober 2020
Publisher : LPPM STIKES KENDAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (390.891 KB)

Nursing practice requires nurses to be vigilant, aware and responsible for every action taken, be able to defend their actions and be willing to accept the consequences of those actions. One of the obligations of nursing practice is to fulfill the rights of client service. Various cases were exposed after the client or family complained about the services provided, but it is believed that the incidence is not small like the iceberg phenomenon, namely the visible problem is only a small part of a bigger problem. This study is to determine the relationship between nurses and the fulfillment of client service rights in inpatient installations. This type of research is quantitative with a correlational descriptive design, the study population was 122 people with a sample of 93 nurses with startified simple random sampling. Data were collected using a questionnaire to explore the characteristics of nurses and fulfillment of client service rights. The data were then analyzed by univariate and bivariate. The results showed 91.4% of young adult nurses, 72% of female sex, 71% of vocational education, 66.7% of juniors and 55.9% of clients did not fulfill client service rights. There is no relationship between age, sex and length of service of nurses with fulfillment of client service rights, and there is a relationship between nurse education level and fulfillment of client service rights.

PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA DITINJAU DARI ASPEK HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Gustina Rahayu; Suharizal Suharizal
Alhurriyah Vol 4, No 1 (2019): Januari-Juni 2019
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

The Committee for State Debt Affairs (PUPN), which is in the center of the capital city of the State, is a committee to streamline the implementation of authority and duties. An institution called the State Receivables Affairs Agency was renamed the State Debt and Auction Agency which has now changed the Directorate General State Accounts Receivable and Auction which is then the Directorate General of State Assets, this Agency is directly under and is responsible to the Minister of Finance for operations in the city and regency areas. The Office of State Receivables and Auction Management is formed (hereinafter referred to as KPKNL) the name is the State Wealth and Auction Office (hereinafter referred to as KPKNL). Confiscated Auction of the State Receivables Affairs Committee is an auction carried out on confiscated goods of the State Receivables Affairs Committee which is a debt guarantee at state banks. if given by a government bank to a debtor when faced with a problem the debtor cannot repay his credit payment based on a agreed credit agreement, the bank has taken measures so that the debtor can pay off his credit payments, so in the case of non-performing loans as state accounts uncollectible. This research is a sociological juridical, namely the approach taken to applicable legal norms is related to the facts in the field. That since the issuance of the Decision of the Constitutional Court Number 77 / PUU-IX / 2011 concerning the testing of Law Number 49 Prp Year 1960 concerning the Committee on State Receivables with the State Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 resulted in the decision that the Bank's State Owned Enterprise Receivables are not Other State Receivables so that the settlement of Receivables is no longer delegated to the Committee of State Receivables Affairs but the settlement of the Receivables can be settled through the mechanism of each banking company using the principles of a sound banking company. Based on the results of this study, suggestions are suggested. Further study in the State Financial Law relating directly to the State Debt Affairs Committee Execution concerning the delegation of authority previously carried out by the State Debt Affairs Committee under the Minister of Finance was then carried out through the mechanism of each banking company because this is directly related to the accountability of State finances.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search