Garuda - Garba Rujukan Digital

KEDUDUKAN OMNIBUS LAW DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Diani, Rosida
SOL JUSTICIA Vol 3 No 2 (2020): SOL JUSTICIA
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Kader Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

An omnibus law into a new diskursus among all these observer , academics , politician , some groups obtained to having an interest to the product of law ( especially in the act of copyright with their new working been ratified by parliament. As a concept that is basically having no roots historical , theoretical , as well as practical in the indonesian legal system , the application of law is considered an omnibus would bring them to various kinds of serious debate if it is associated with the act of regarding the formation of legislation. For, known as, the bill does not set a clause on the concept of an omnibus, law in practice accommodate berbagaimacam kinds of topics and problems into one product, legislation for the legislation we are just following the principle of single, one the act of one particular subject / certain problems. Writer willing to this by asking problems up the theme and 1 ).Why government to use the law to an omnibus who are not known in the indonesian legal system. and 2) How a omnibus law in the indonesian legal system; normative juridical by using the method. Writers strove colaboration these problems and place into normative logic that is in the formation and regulations in indonesia. Writer came to the conclusion that the government should in perform the process transplant new law into the system our laws , should be seen a legal framework of us who have been raw , and how benefit the concept of these foreign to the needs of the people

Tanggung Jawab Komisaris Dalam Hal Perseroan Terbatas Mengalami Kerugian Rosida Diani Diani
Simbur Cahaya VOLUME 25 NOMOR 1, JUNI 2018
Publisher : Universitas Sriwijaya

The Board of Commissioners is a corporate organ that has the duty to carry out supervision in general and / or specifically in accordance with the articles of association and provide advice to directors. The organ of the commissioner is selected by the General Meeting of Shareholders (GMS) must also be responsible to the GMS. As a supervisor of the performance of the board of directors, what is the responsibility of the commissioner if the company suffers a loss. Legal research used is normative legal research. Normative legal research is legal research that puts law as a system of norms. The norm system in question is regarding principles, norms, rules of law and regulations, court decisions, agreements and doctrines (teachings). In carrying out its duties if the company loses, each member of the board of commissioners is personally responsible for the company's loss if the person concerned is guilty or negligent in carrying out his duties. In the event that the board of commissioners consists of two or more commissioners, the responsibility applies jointly to each member of the board of commissioners. Exceptions to this responsibility are if the member of the commissioner can prove that he has carried out supervision in good faith and prudence for the benefit of a Limited Liability Company (PT) and in accordance with the purpose of the PT, and does not have personal interests, directly or indirectly, for resulting in losses, and has provided advice to directors to prevent the occurrence or continuation of such losses

Tanggung Jawab Holding Company Terhadap Pihak Ketiga Yang Terikat Hubungan Hukum Dengan Anak Perusahaan Rosida Diani
Simbur Cahaya VOLUME 24 NOMOR 1, JANUARI 2017
Publisher : Universitas Sriwijaya

Pembentukan dan pengembangan perusahaan grup merupakan strategi pertumbuhan eksternal untuk mengakomodir ekspansi bisnis dengan melakukan baik integrasi vertikal atau horizontasl maupun diversifikasi usaha kerjasama dengan perusahaan lain atau mengalokasikan sebagai kegiatan usaha ke perusahaan lain. Dalam konstruksi hukum pada perusahaan grup (holding company), terdapat hubungan hukum antara satu perusahaan dengan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan anak perusahaannya. Meskipun perusahaan-perusahaan ini menjalankan usaha yang jenisnya berbeda-beda, namun perusahaan induk dapat melakukan kontrol terhadap perusahaan-perusahaan yang berada di bawahnya, atau anak perusahaannya. Sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana batasan tanggung jawab perusahaan induk terhadap pihak ketiga yang terikat hubungan hukum dengan anak perusahaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan sumber data merupakan data sekunder yang diperoleh penelitian kepustakaan. Dalam data sekunder yang digunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Dari hasil penelitian, diperoleh legalitas pembentukan perusahaan grup di Indonesia, meski tidak ada peraturan khusus yang mengaturnya, merujuk pada ketentuan pasal 7 ayat satu tentang subjek hukum yang dapat mendirikan perseroan, aturan tentang akuisisi dan juga aturan tentang pemisahan. Pengoperasian perusahaan grup juga pengaturannya menggunakan pendekatan perseroan tunggal, sehingga mengacu pada konstruksi hukum perusahaan. dalam hukum perusahaan. Dalam Hukum perusahaan dikenal adanya prinsip separate patrimony dan prinsip limited liability. Kedua prinsip tersebut mempertajam eksistensi suatu badan hukum sebagai entitas mandiri terpisah dari pemegang saham. Prinsip separate patrimony berarti perusahaan dapat mempunyai aset sendiri yang terpisah dari investor. Prinsip limited liability berarti pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar sahamnya saja. Konsekuensinya terhadap pihak ketiga, bahwa perusahaan induk (holding company) tidak dapat dituntut untuk bertanggung jawab kepada pihak ketiga melebihi sahamnya di anak perusahaan. terkecuali pihak ketiga dapat membuktikan apa yang ditentukan di dalam Pasal 3 ayat 2 UU No.40 Tahun2007 Perlu ada suatu pengaturan khusus yang mengantur mengenai holding company, agar lebih memberikan kepastian hukum, baik bagi anak perusahaan, maupun bagi pihak ketiga.

HAK PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS DALAM ANGKUTAN UDARA NIAGA Rosida Diani
Jurnal Hukum Tri Pantang Vol 4 No 2 (2018): JURNAL HUKUM TRI PANTANG
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Tamansiswa Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Setiap orang tanpa diskriminasi berhak mendapatkan perlakuan yang sama, termasuk dalam angkutan udara niaga. Penumpang angkutan udara yang berkebutuhan khusus juga mempunyai hak yang sama seperti penumpang lainnya. Dalam penelitian ini diuraikan mengenai Apa saja hak-hak penumpang berkebutuhan khusus dalam angkutan udara niaga serta apa sanksi bagi badan usaha angkutan udara niaga yang tidak melaksanakan kewajiban mengangkut penumpang berkebutuhan khusus. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan data yang digunakan adalah data sekunder. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa penumpang berkebutuhan khusus berhak memperoleh fasilitas yang dikhususkan sesuai dengan kebutuhannya, seperti kursi roda bagi penyandang disabilitas, pendampingan bagi anak yang berpergian tanpa orangtua/wali, fasilitas kesehatan khusus bagi orang sakit dan lain sebagainya. Apabila badan usaha angkutan udara niaga tidak melaksanakan kewajibannya dengan sebagaimana mestinya, dapat digugat secara perdata oleh penumpang yang dirugikan akibat perbuatan tersebut dan dapat dikenakan sanksi administratif oleh pemerintah.

SANKSI HUKUM MEMOTRET ATAU MEREKAM DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT Rosida Diani
Jurnal Hukum Tri Pantang Vol 5 No 1 (2019): JURNAL HUKUM TRI PANTANG
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Tamansiswa Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51517/jhtp.v5i1.204

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Di lingkungan rumah sakit setiap orang dilarang untuk mengabadikan semua aktvitas pelayanan kesehatan di rumah sakit, baik itu dilakukan oleh pasien, keluarga pasien, maupun oleh tenaga kesehatan. Apa sanksi hukum bagi seseorang yang memotret atau merekam di lingkungan rumah sakit? Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa bagi seseorang yang memotret dan/atau merekam segala kegiatan pelayanan kesehatan tanpa izin di areal rumah sakit dapat dikenakan sanksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 48 dan Pasal 51UU No.29 Tahun 2004 tentang Pratik Kedokteran, pasal 40 UU No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 27, Pasal 45 UU No.19 Tahun 2016

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA NOTARIS DENGAN BANK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS Rosida Diani; Azwar Agus
Jurnal Hukum Tri Pantang Vol 5 No 2 (2019): JURNAL HUKUM TRI PANTANG
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Tamansiswa Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51517/jhtp.v5i2.210

Dalam perkembangannya profesi notaris sangat dibutuhkan didunia perbankan terutama dalam hal pembuatan akta perjanjian kredit perbankan yang melibatkan nasabah dan bank, guna menjamin kebenaran dari isi yang dituangkan dalam perjanjian krredit perbankan tersebut, supaya secara publik kebenarannya tidak diragukan lagi. Perjanjian kerjasama antara bank dan notaris tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai suatu sebab yang tidak terlarang, karena berdasarkan analisis lebih mendalam dan penelitian terhadap substansi dari pelaksanaan perjanjian kerjasama antara bank dan notaris terdapat pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PERHOTELAN ATAS KEHILANGAN BARANG KONSUMEN (TAMU HOTEL) Rosida Diani
Jurnal Hukum Tri Pantang Vol 6 No 1 (2020): JURNAL HUKUM TRI PANTANG
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Tamansiswa Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51517/jhtp.v6i1.218

Hubungan antara pelaku usaha perhotelan dengan konsumen merupakan hubungan yang terjadi atas dasar perjanjian. Saat tamu hotel memesan kamar dan menginap maka saat itu telah terjalin hubungan hukum perjanjian antara tamu hotel dengan pelaku usaha hotel. Saat terjadi kehilangan barang tamu hotel, apakah pelaku usaha perhotelan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas kehilangan tersebut?Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan sumber data berasal dari data sekunder yaitu berupa peraturan perundang-undangan perhotelan, undang-undang perlindungan konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kehilangan barang tamu hotel dapat menjadi tanggung jawab dari pelaku usaha perhotelan dalam hal kehilangan itu bukan disebabkan oleh kesalahan tamu hotel itu sendiri atau keadaan memaksa. Sanksi bagi pelaku usaha perhotelan yang tidak melaksanakan kewajibannya memberikan keamanan bagi tamu-tamunya adalah sanksi administrasi dan pemberian ganti rugi bagi tamu hotel.

LEGALITAS PENGGUNAAN RAHIM IBU PENGGANTI (SURROGATE MOTHER) DALAM PROGRAMBAYI TABUNG DI INDONESIA Rosida Diani
Jurnal Hukum Tri Pantang Vol 6 No 2 (2020): JURNAL HUKUM TRI PANTANG
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Tamansiswa Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51517/jhtp.v6i2.264

Hukum ada untuk mengatur hidup masyarakat. Hukum kerap tertinggal dari perubahan yang terjadi di masyarakat. Perubahan teknologi salah satu hal yang membuat hukum tertinggal dari perubahan di masyarakat. Salah satu perkembangan teknologi yang membutuhkan pengaturan adalah mengenai penggunaan rahim perempuan lain (surrogate mother) pada program bayi tabung. penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan data yang digunakan data sekunder. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa program bayi tabung sepanjang sperma dan ovum dari pasangan suami isteri dan embrio hasil pembuahan ditanamkan ke rahim isteri pemilik ovum maka hal tersebut diperbolehkan oleh hukum positif di Indonesia yaitu diatur di dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Sedangkan untuk penggunaan rahim perempuan lain, dengan melakukan penafsiran pasal 127 UU No. 36 Tahun 2009, dan Pasal 40 PP No 61 Tahun 2014 merupakan hal yang dilarang dalam hkum positif di Indonesia. Apabila ada pasangan suami isteri yang menggunaan rahim perempuan lain dalam bayi tabung maka yang akan dikenakan sanksi adalah tenaga medis dan fasilitas kesehatan yang melaksanakannya, bukan suami isteri pemilik sperma dan ovum dan bukan juga perempuan yang rahimnya disewa digunakan. Sanksinya berupa sanksi administrasi.

KARAKTERISTIK PERJANJIAN KEAGENAN DALAM KAJIAN HUKUM PERDATA Rosida Diani; Mahendra Kusuma
Jurnal Hukum Tri Pantang Vol 7 No 1 (2021): JURNAL HUKUM TRI PANTANG
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Tamansiswa Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51517/jhtp.v7i1.293

Perjanjian keagenan merupakan perjanjian yang muncul dan berkembang dimasyarakat namun tidak diatur secara khusus di dalam KUHPerdata, sehingga dapat dikategorikan sebagai perjanjian innominaat. Pengaturan khusus perjanjian keagenan ini hingga saat ini belum ada, sehingga apabila terjadi sengketa maka merujuk pada perjanjian keagenan yang telah dibuat oleh para pihak. Apabila ada hal-hal yang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian itu maka akan diberlakukan aturan-aturan umum mengenai pemberian kuasa sebagaimana tercantum di dalam KUHPerdata. Perjanjian keagenan ini mempunyai karakteristik yang hampir sama dengan perjanjian komis antara komisionter dan komiten. Sehingga aturan-aturan di dalam KUHD mengenai perjanjian komisi juga dapat diterapkan dalam perjanjian keagenan dalamhal tidak diatur secara khusus dalam perjanjian keagenan para pihak.

ANALISIS YURIDIS HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK WAKAF Rosida Diani
Jurnal Hukum Tri Pantang Vol 7 No 2 (2021): JURNAL HUKUM TRI PANTANG
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Tamansiswa Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51517/jhtp.v7i2.375

Hak cipta merupakan salah satu hak atas kekayaan yang diperoleh dari penggunaan intelektualitas manusia. Sebagai harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, hak cipta dapat diwakafkan. Apa karakteristik hak cipta sehingga dapat menjadi objek wakaf dan apa akibat hukumnya jika hak cipta diwakafkan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan penarikan kesimpulan dengan metode deduktif. Dari penelitian diperoleh hasil bahwa hak cipta merupakan benda bergerak berwujud, mempunyai sifat absolut, droit de suite, dan pemegangnya mempunyai kewenangan yang luas kepada pemiliknya. Akibat hukum dari diwakafkannya hak cipta adalah hak ekonomi dari hak cipta beralih kepada penerima wakaf, dan wakaf hak cipta hanya terjadi untuk waktu tertentu mengikuti masa berlaku hak ekonomi hak cipta.

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search