Garuda - Garba Rujukan Digital

Membangun Karakter Masyarakat Pulau Untung Jawa Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Suanto Suanto; Ichwani Siti Utami
Jurnal Loyalitas Sosial: Journal of Community Service in Humanities and Social Sciences Jurnal Loyalitas Sosial Vol. 3 No. 1 Maret 2021
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/JLS.v3i1.p25-35

Pulau untung jawa sebagai salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan baik lokal maupun internasional dapat berkembang dari aspek perekonomian, namun demikian terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian dan kekhawatiran pemerintah setempat maupun masyarakat lokal yang sudah turun temurun tinggal di daerah tersebut. Diantaranya adalah kekhawatiran akan terjadinya pergeseran dan perubahan tingkah laku, kebiasaan, bahkan karakter masyarakat sekitar yang disebabkan oleh masuknya kebiasaan atau kebudayaan baru yang banyak dibawa oleh wisatawan yang pada akhirnya bermuara pada rendahnya kesadaran hukum. Pengabdian ini menggunakan Metode kegiatan yang digunakan adalah ekspositori yaitu dengan cara memberikan sosialisasi berupa penyampaian materi secara verbal dan pendekatan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat terutama para remaja tentang pentingnya membangun karakter dalam kesadaran terhadap peraturan hukum. Hasil dari pelakasanaan pengabdian kepada masyarakat terlihat dari partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan sosialisasi dan bertambahnya pemahaman masyarakat akan pengaruh dari karakter yang baik terhadap kesadaran hukum. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu bahwa penanaman nilai karakter yang baik pada masyarakat dapat meningkatkan kesadaran hukum.

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MENUJU TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NO. 9 TAHUN 2015 ( Studi pada Kantor DPRD Kota Tangerang Selatan ) Suanto Suanto
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 4, No 2 (2017): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Abstrak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD memiliki fungsi pengawasan, yaitu pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, Peraturan Kepala Daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerja sama internasional di daerah dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam pelaksanaannya belum terlaksana dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan DPRD dan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan fungsi pengawasan dalam menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan analisis yuridis empiris, hal ini karena penelitian ini bertitik tolak dari berbagai peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum positif yang menjadi dasar penelitian serta fakta yang didapat dalam studi di DPRD Kota Tangerang Selatan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yang merupakan kewenangan DPRD. Fungsi pengawasan yang dimiliki DPRD Kota Tangerang Selatan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi dalam pelaksanaannya belum dapat terlaksana dengan baik hal ini karena DPRD Kota Tangerang Selatan sebagai lembaga politik yang terdiri dari beragam anggota partai politik yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda dapat menyebabkan pelaksanaan kewenangan pengawasan yang sesuai dengan asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sulit untuk dilaksanakan secara baik. Selanjutnya yang menjadi kendala adalah belum optimalnya kapasitas anggota DPRD Kota Tangerang Selatan terhadap fungsi pengawasan yang harus mereka laksanakan sebagai lembaga penyelenggara negara. Kendala yang kedua adalah konsistensi pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan. Kendala-kendala inilah yang menyebabkan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Tangerang Selatan dalam pelaksanaannya belum terlaksana dengan baik dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).Kata Kunci: Kewenangan, pelaksanaan, fungsi pengawasan.

Analisis Pemanfaatan ICT berdasarkan sudut pandang gender dalam menumbuhkan budaya literasi Nurdiyana Nurdiyana; Suanto Suanto
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol.7 No.2 September 2020
Publisher : Prodi PPKn FKIP Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jpkn.v7i2.y2020.p69-78

Kemajuan Information and Communication Technology (ICT) yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas telah membuka akses, komunikasi jarak jauh secara langsung maupun tidak langsung yang efektif, dan membuka peluang dalam pendayagunaan informasi secara cepat dan akurat, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia. Kebutuhan akan ICT dipandang berbeda sesuai kebutuhan dan pemanfaatannya akan berbeda antara laki-laki dan perempuan, begitu pula penggunaannya di dalam proses pembelajaran. Dalam dunia pendidikan tinggi, kehadiran ICT disambut dengan baik dalam Interaksi antara mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar. Teknologi berperan bukan hanya sebagai alat, akan tetapi juga berperan sebagai proses maupun sumber pembelajaran. Namun dalam pelaksanaannya, mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan harus dipastikan untuk dapat memiliki kemampuan literasi yang baik, agar dapat menghasilkan calon guru masa depan harus dipastikan memiliki pengetahuan, keterampilan dan kompetensi teknologi yang baik, supaya dapat mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran dengan efektif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk mencari realita dalam pembelajaran di kampus sebagai tempat penelitian ini dilakukan. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi penelitian. Adapun responden dalam penelitian ini terdiri dari Ketua Program Studi PPKn, dosen dan mahasiswa semester 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik mahasiswa maupun mahasiswi memiliki pemahaman yang baik mengenai internet, mereka sering dan terbiasa dengan internet. Namun dalam penggunaan internet untuk pembelajaran seperti dalam mencari artikel-artikel jurnal, modul digital lebih sering dilakukan oleh mahasiswi, namun perbedaannya tidak terlalu besar.

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) Suanto Suanto; Nurdiyana Nurdiyana
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol.7 No.2 September 2020
Publisher : Prodi PPKn FKIP Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jpkn.v7i2.y2020.p107-114

Pendidikan “karakter pada satuan pendidikan formal menjadi suatu hal yang sangat penting hal ini tertulis dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK),”akan tetapi bagaimana implementasi kebijakan dan pengintegrasiannya dalam kurikulum serta dampak pendidikan karakter bagi siswa dalam satuan pendidikan masih perlu dimonitoring dan dievaluasi implementasinya. Atas dasar “latar belakang tersebut maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis”data secara empiris tentang implementasi“Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)”di SMK Letris Indonesia. Jenis Penelitian yang digunakan yaitu Penelitian Normatif Empiris dengan menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan angket, studi dokumen, observasi, dan wawancara, dengan responden yang terdiri dari kepala sekolah, guru, dan siswa. Hasil penelitian menunjukan bahwa sekolah telah mengimplementasikan dan mengintegrasikan kebijakan PPK yang terlihat dari prinsip pelaksanaan PPK sebagaimana telah diatur pada Pasal 5, dan Penyelenggaraan PPK yang sesuai dengan Pasal 6 ayat 1“Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Dengan demikian”dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan PPK telah sesuai dengan perpres tersebut, namun masih perlu dievaluasi secara berkala pengintegrasiannya dalam proses belajar mengajar dan dampaknya bagi siswa.

BPD FUNCTION IMPLEMENTATION UNDER STATUTE 6 YEAR 2016 Nurdiyana Nurdiyana; Abd. Chaidir Marasabessy Marasabessy; Suanto Suanto; Sulastri Sulastri
Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin Vol. 2 No. 1 (2022): Edisi Januari: Penelitian Multidisiplin
Publisher : Indra Institute Research & Publication

The realization of democracy in the village is the birth of the 2014 provision of the village's no.1 law, which is the creation of a village relief agency as a village representative. Becauseya BPD should be able to run the deed as per village law. To achieve the development in the village of guidelines requires synergy between the village government and the BPD. The problem with this research is; 1) how is the implementation of BPD delivery system system of bogor district? , 2) what factors could be called a roadblock to bogor district district in carrying out its function? The study is a fieldwork with a qualitative approach. Data collection is done with interviews and field observations. Primary data sources were obtained from communities of Ciseeng Bogor district of Bogor, BPD members and the village device. Secondary data are obtained from literature and other documents relevant to the study in question. Research - based conclusions suggest that; 1) all BPD members had not fully grasped the pain with the removal, either in controlling the performance of the village head or in absorbing the desires of the local people, and 2) the BPD members had not fully understood the village law command

Pengaruh Budaya Korea (K-Pop) Terhadap Sikap Disiplin Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ppkn Merilla Gia Cinta; Sulastri Sulastri; Nurdiyana Nurdiyana; Setiawati Setiawati; Suanto Suanto
Eduka : Jurnal Pendidikan, Hukum, dan Bisnis Vol 8, No 1 (2023): Eduka : Jurnal Pendidikan, Hukum, dan Bisnis
Publisher : Pamulang university

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/eduka.v8i1.29221

Penelitian ini memiliki tujuan apakah terdapat pengaruh budaya Korea terhadap disiplin belajar siswa pada mata pelajaran PPKn di SMK Al Fajar Kedaung. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, variabel X adalah budaya Korea, variabel Y adalah sikap disiplin belajar, dan jumlah sampel adalah 56 siswa kelas X. Metode pengumpulan data untuk variabel X dan Y adalah dengan menyebarkan kuesioner kepada responden atau siswa. Dan dari hasil penelitian ini berdasarkan uji linier diperoleh persamaan dimana signifikansi (Sig) = 0,16 < 0,05 yang maknanya bahwa Variabel X memberikan pengaruh negatif kepada variabel Y. Dan berdasarkan pengujian hipotesis juga dapat diketahui bahwa variabel budaya Korea berpengaruh signifikan sebesar 10,5% terhadap disiplin belajar, terlihat pada R square dan signifikansi (sig) = 0,015 < 0,05 dan t hitung > t tabel (t hitung = 2,516 > 1,67252) Maka Ha diterima dan Ho ditolak. Artinya terdapat pengaruh dari variabel Budaya Korea terhadap Sikap Disiplin Belajar. Kata Kunci: Budaya Korea, disiplin belajar, siswa.

BPD FUNCTION IMPLEMENTATION UNDER STATUTE 6 YEAR 2016 Nurdiyana Nurdiyana; Abd. Chaidir Marasabessy Marasabessy; Suanto Suanto; Sulastri Sulastri
Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin Vol. 2 No. 1 (2022): Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin
Publisher : Indra Institute Research & Publication

The realization of democracy in the village is the birth of the 2014 provision of the village's no.1 law, which is the creation of a village relief agency as a village representative. Becauseya BPD should be able to run the deed as per village law. To achieve the development in the village of guidelines requires synergy between the village government and the BPD. The problem with this research is; 1) how is the implementation of BPD delivery system system of bogor district? , 2) what factors could be called a roadblock to bogor district district in carrying out its function? The study is a fieldwork with a qualitative approach. Data collection is done with interviews and field observations. Primary data sources were obtained from communities of Ciseeng Bogor district of Bogor, BPD members and the village device. Secondary data are obtained from literature and other documents relevant to the study in question. Research - based conclusions suggest that; 1) all BPD members had not fully grasped the pain with the removal, either in controlling the performance of the village head or in absorbing the desires of the local people, and 2) the BPD members had not fully understood the village law command

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search