Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Natapraja : Kajian Ilmu Administrasi Negara Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Journal of Government and Politics (JGOP) Proceeding ISETH (International Summit on Science, Technology, and Humanity)
Didik Gunawan Suharto
Universitas Sebelas Maret
Computer Science & IT Engineering Environmental Science Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Aspek Administrasi dan Politik dalam Kebijakan Pemekaran Kelurahan di Kota Surakarta Didik Gunawan Suharto; Dimas Ratu Tiemority
Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 9, No 1 (2021): PUBLIKAUMA JUNI 2021
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/publika.v9i1.4818

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi pemekaran wilayah kelurahan di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi lapangan. Data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara terhadap pemangku kepentingan daerah terkait perumusan kebijakan pemekaran kelurahan. Informan penelitian terdiri dari pemangku kepentingan terkait yaitu Walikota, Kepala Bagian Pemerintahan, anggota legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), staf kelurahan, dan tokoh masyarakat. Tehnik analisis data dengan menggunakan model analisis interaktif. Berdasarkan hasil analisis dapat diambil kesimpulan. Pertama, faktor pendukung pemekaran wilayah di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta, meliputi; a) aspek administrasi, terdiri dari: (1) faktor batas wilayah kelurahan yang valid; (2) faktor prasarana kelurahan yang memadai dan mendukung kesejahteraan masyarakat; (3) jumlah penduduk kelurahan yang besar (44.000 jiwa); (4) adanya usulan pemekaran wilayah dari masyarakat. b) Aspek politik, terdiri dari: (1) negosiasi Walikota ke Kementerian Dalam Negeri; (2) langkah Camat untuk mengumpulkan dukungan dari masyarakat; (3) upaya Lurah menjadi penghubung aspirasi melalui rapat-rapat dengan RT, RW dan tokoh masyarakat. Kedua, faktor penghambat pemekaran wilayah di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta, yaitu: luas wilayah kelurahan tidak memenuhi kriteria pemekaran sesuai peraturan perundang-undangan. Implikasi penelitian adalah pemerintah daerah perlu memperhatikan aspek administrasi dan aspek politik dalam pengusulan kebijakan pemekaran kelurahan
THE IMPLEMENTATION OF VILLAGE-OWNED ENTERPRISES POLICY IN WONOGIRI REGENCY Fallenda Mahatva Dewi; Didik Gunawan Suharto
NATAPRAJA Vol 8, No 2 (2020): Administrative Reform
Publisher : Yogyakarta State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/jnp.v8i2.33703

Abstract

This research aimed to identify supporting and inhibiting factor in the implementation of Village-Owned Enterprise (BUMDes) policy in Sumberejo Village, Batuwarno Sub District, Wonogiri Regency. The approach used in this study was descriptive qualitative research. Data were obtained from the result of interview, documentation, and observation. Interview was conducted with the officials representing Village Community Empowerment Office of Wonogiri Regency and the officials Sumberejo Village. Documentation related to BUMDes of Sumberejo Village. Observation was conducted by seeing situation and condition in Sumberejo Village environment and BUMDes. The result of research showed that the supporting factor in the implementation of BUMDes policy included: communication; disposition; characteristics of the the implementing agencies and economic, social and political conditions. Meanwhile, the inhibiting factor included resources (HR or human resource and budget resource); bureaucratic structure; and policy standard and objectives. Supporting factors can encourage the development of BUMDes and increase the profit, despite some limitations. The factors inhibiting BUMDes policy generates some problems to BUMDes, so that its profit percentage and contribution to PADes (Original Village Income) have not been optimal yet and is fluctuating. Edward III’s, and Van Meter and Van Horn’s implementation model theory used to analyze BUMDes policy in this study evidently are the factors affecting the implementation of BUMDes policy, in the form of supporting and inhibiting factors.
Collaborative Governance Dalam Layanan Bus Rapid Transit Di Kota Surakarta Tahun 2010-2019: Studi Tentang Kegagalan Kolaborasi Elisa Fitriyani; Didik Gunawan Suharto
Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 3, No 1 (2021): Juli
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jgop.v3i1.5355

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses dan efektivitas keberhasilan collaborative governance dalam layanan bus rapid transit di Kota Surakarta. Obyek penelitian adalah proses kolaborasi dalam layanan bus rapid transit di Kota Surakarta pada tahun 2010-2019. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan sumber dokumentasi yang berasal dari dokumen yang relevan. Informan dalam penelitian terdiri dari stakeholder terkait, yaitu unsur: Dinas Perhubungan Kota Surakarta, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Transportasi Kota Surakarta, Perum DAMRI Surakarta, dan PT. Bengawan Solo Trans. Teknik  analisis data dengan menggunakan model analisis interaktif. Berdasarkan penelitian dapat dirumuskan hasil; pertama, proses dialog tatap muka merupakan awalan dalam menjalin kerjasama melalui dialog langsung antar stakeholder. Proses membangun kepercayaan dilakukan sejak awal dialog tatap muka yang bertujuan agar kolaborasi bisa terus menerus berjalan dengan baik. Komitmen terhadap proses ditunjukkan dalam bentuk dokumen Nota Kesepakatan Bersama dan pembentukan konsorsium PT. Bengawan Solo Trans. Upaya membangun kesepemahaman bersama dilaksanakan dalam bentuk pertemuan rutin secara formal maupun non-formal. Proses kolaborasi kehilangan momentum pada fase outcome jangka menengah dikarenakan kerugian yang dialami Perum DAMRI, sehingga mempengaruhi dorongan siklus yang baik dalam membangun kepercayaan dan komitmen. Kedua, dalam hal keberhasilan kolaborasi, struktur jaringan sudah terbentuk secara formal, terdapat kesepakatan dan kontrak tertulis. Komitmen terhadap tujuan mengalami pemudaran yang berujung pada pemutusan kontrak kerjasama. Kepercayaan antar stakeholder meluntur akibat adanya wanprestasi dari stakeholder. Tata kelola,akses terhadap kekuasaan, pembagian akuntabilitas/responsibilitas, serta berbagi informasi secara formal sudah dinyatakan dalam Nota Kesepakatan Bersama/MoU dan secara normatif sudah berjalan. Pada aspek akses terhadap sumber daya proses kolaborasi mengalami kegagalan akibat tidak cukup tersedianya sumber daya keuangan sebagai subsidi layanan bus rapid transit. Proses collaborative governance dalam layanan bus rapid transit memerlukan tersedianya akses sumber daya yang memadai.
The Factors of Performance Effectiveness of The Government’s Paddy and Rice Purchase Price Policy in Sawit Boyolali Suni Tuti; Didik Gunawan Suharto; Rina Herlina Haryanti
Proceeding ISETH (International Summit on Science, Technology, and Humanity) 2018: Proceeding ISETH (International Summit on Science, Technology, and Humanity)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Research on the factors of performance effectiveness of the goverment’s paddy dan rice purchase price policy in Sawit Boyolali is qualitative research that discusses about the policy of measured success based on performance use 3 variables i.e. encouragement and coercion at the federal level, the capacity of the central/state, and encouragement and coercion at the level of the centre and the regions. The model used to measure the effectiveness of the performance of paddy and rice HPP in Sawit Boyolali is Goggin et al Model. This policy according to researcher has clear goals and objectives. Implementors have the concept that is formulated in the form of the policy drawn up in detail. But the success of these policies need to be well understood by farmers. Researchers assessed the policy for the moment not too relevant to the conditions in the market. Paddy or rice HPP are below the market price. However, the increase in paddy or rice HPP will cause price increase paddy and rice on the market. So we are need to study more in depth. This research become more interesting with the discussion about the goverment’s paddy dan rice purchase price policy in Sawit Boyolali uses central dan vertical model with weaknesses and advantages.
Co-Authors Dimas Ratu Tiemority Elisa Fitriyani Fallenda Mahatva Dewi Rina Herlina Haryanti Suni Tuti