Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat MAGISTRA Law Review
Pratiwi Ayu Sri Daulat
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
URGENSI PENGGUNAAN SANKSI HUKUM PIDANA DALAM KONTEKS PENANGGULANGAN KEJAHATAN Pratiwi Ayu Sri Daulat
JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 16, No 1 (2018): Hukum dan Dinamika Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (108.342 KB) | DOI: 10.56444/hdm.v16i1.848

Abstract

In order to carry out the crime prevention and control policy, there are two ways thatcan be carried out, namely the use of penal facilities or criminal (legal) sanctions,and the use of other facilities (nonpenal). Thus the use of criminal (legal) sanctions isone of the policies in criminal politics, which in this case is not a means that occupiesa strategic position and causes many problems. Moreover, if it is associated with theuse of criminal sanctions to achieve the purpose of prevention as one of the premise ofabolitionist understanding. As a means of law enforcement policy in order to controlcrime, the use of criminal (legal) sanctions is not an absolute. Even if it will be used,then the problem is the policy of its use must be rational by paying attention to thehumanistic approach and social interests that contain certain values that need to beprotected. As a criminal policy, the extreme attitude to eliminate criminal (legal)sanctions is not a policy step. Because what needs to be done in policies to controland overcome crime is an integrated approach between penal and non-formalpolicies. This non-formal activity occupies a key and strategic position that must beintensified and streamlined in controlling and overcoming crime, not eliminatingcriminal law.
UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN Pratiwi Ayu Sri Daulat
JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 17, No 1 (2019): Hukum Dan Dinamika Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (120.619 KB) | DOI: 10.56444/hdm.v17i1.1280

Abstract

The issue of the implementation of criminal law and crime prevention efforts is quite important for a country that wants a rule of law. Crimes that tend to increase are influenced by the coming of a multidimensional crisis. This has the potential to cause increasingly high crime rates in the community, for example motor vehicle theft has increased from year to year. Crimes committed are organized and neat enough to complicate the authorities in this case the police in uncovering cases of motorized theft. From the description above, the police try to prevent and tackle cases of motorized theft by pre-emptive, preventive and repressive measures, as an example of the causes of theft cases many factors including negligence by owners, perpetrators, and the community and there is no safety key so the perpetrator easily steals for a short time.
KEDUDUKAN YURISPRUDENSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA Pratiwi Ayu Sri Daulat
MAGISTRA Law Review Vol 3, No 01 (2022): MAGISTRA Law Review
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35973/malrev.v3i1.2806

Abstract

Peraturan perundang-undangan Indonesia, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.1/Pnps/1965, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 mencerminkan pengaturan sumber hukum, namun tidak mengatur yuridiksi sebagai sumber hukum. Secara empirik, peradilan perdata, peradilan tata usaha negara dan Mahkamah Konstitusi  menggunakan yurisprudensi sebagai sumber hukum dalam mempertimbangkan putusan hakim, sedangkan peradilan pidana tidak menggunakan yurisprudensi sebagai sumber hukum. Permasalahan yang timbul terkait dengan kedudukan yurisprudensi dalam sistem peradilan pidana. Berdasarkan hasil kajian dengan pendekatan yuridis normatif menunjukan, bahwa yurisprudensi merupakan putusan-putusan hakim yang dipergunakan oleh hakim lain, yang dihimpun oleh Mahkamah Agung. Kedudukan yurisprudensi bukan sebagai hukum menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, namun secara empirik sebagai sumber hukum dan/atau penguatan pertimbangan putusan hakim dalam peradilan perdata dan Mahkamah Konstitusi, namun dalam peradilan pidana tidak digunakan yurisprudensi, seperti dalam 10 (sepuluh) putusan Kasasi tindak pidana korupsi. Keadaan tersebut menunjukan tidak jelasnya sistem hukum Indonesia, terutama berkaitan dengan kedudukan yurisprudensi. Konsep ideal kedudukan yurisprudensi dalam sistem peradilan pidana dengan melakukan pembaharuan substansi hukum melalui penambahan Pasal 3A dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan menambah ketentuan pada ayat (2) Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, serta pembaharuan struktur hukum dengan menjadikan hakim yang responsif dan progresif dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan.
Co-Authors