Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

HASIL UJI IMPLEMENTASI PNPM MANDIRI PERDESAAN KABUPATEN BANYUMAS Indiahono, Dwiyanto
Jurnal Kawistara Vol 4, No 1 (2014)
Publisher : Sekolah Pascasarjana UGM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (278.704 KB)

Abstract

Previous research have shown that the performance of the implementation of the National Programof Rural Self Empowerment (PNPM-Mandiri Perdesan) in Banyumas is determined by variables: thecapacity of the target group, the capacity of the implementing agencies, the quality of communicationand socialization, as well as monitoring (monitoring) as an intermediate variable. Quantitative researchinvolving 400 respondents spread 5 districts and 20 villages were selected at random has been done.Data were processed and analyzed include correlation, regression testing, and test the model. Theresults of this study indicate that the implementation of PNPM-Mandiri Rural models tested can beused to examine the implementation of PNPM Mandiri Rural elsewhere and can be used to check forother poverty reduction programs based on empowerment.
MENGUBAH NETRALITAS BIROKRASI KLASIK MENJADI NETRALITAS BIROKRASI BARU Dwiyanto Indiahono
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 3 No 1 Juni (2009): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (543.088 KB)

Abstract

Classic neutrality principles of bureaucracy which put down bureaucracy as pure administrator of implementor, apolitic and has low accountability have to be changed become new neutrality principles of bureaucracy. New neutrality principles of bureaucracy want bureaucracy can act as critical administrator and implementor, politic (join in accommodating and submitting public aspiration) and has high accountability (by developing open accountability). New neutrality principles of bureaucracy can be applied if there are supporter system, like: political system which is egaliter and responsive; elite of bureaucracy and politic committing to behave egaliter, responsive and supporting the betterness change; and also education of politics that giving position citizen as most sovereign institution. Keywords: new neutrality principles of bureaucracy, bureaucracy, political system and politic education.
IMPLEMENTASI E-SERVICE (STUDI KASUS PADA UNIT PELAKSANA UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PURBALINGGA) Budi Setiawan; Dwiyanto Indiahono; Bambang Tri Harsanto
Public Policy and Management Inquiry Vol 7 No 2 (2023): November 2023
Publisher : Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ppmi.2023.7.2.10062

Abstract

ABSTRAK Teknologi digital telah memberikan dampak disrupsi, yang membuat Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga harus mampu untuk beradaptasi terhadap perkembangan teknologi yang semakin cepat dan serba otomatisasi. Penerapan kebijakan E-service pembayaran non tunai menggunakan kartu E-Kir (elektronik-kir) adalah sebagai salah satu langkah strategi pemanfaatan teknologi dalam rangka mencegah peredaran uang palsu, percaloan, pungutan liar, dan penyebaran virus COVID-19. Dalam mengkaji penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan E-Service berupa transaksi non tunai menggunakan kartu E-Kir sudah diterapkan sejak tahun 2019, namun dalam prosesnya karena tidak adanya landasan hukum/perda yang mewajibkan transaksi menggunakan kartu E-Kir, serta sarana dan prasarana penunjang tidak ada maka pelaksanaan proses kebijakan tersebut tidak sesuai dengan SOP. Berdasarkan teori implementasi kebijakan menurut Ripley dan Franklin (1986), kebijakan E-Service berupa transaksi non tunai menggunakan kartu E-Kir dapat disimpulkan tidak berhasil karena tidak adanya kepatuhan mulai dari para implementor, kelompok sasaran serta pihak penyedia layanan terhadap proses dan prosedur yang telah ditetapkan. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kepatuhan, E-Service, Pungli dan Percaloan.