Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurisprudentie LEGAL BRIEF Khatulistiwa Law Review Jurnal E-bussiness Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Polewali Mandar Rechtsnormen Journal of Law
Abdul Razak
Universitas Hasanuddin
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PERAN NEGARA ATAS KETERSEDIAAN AIR BERSIH DALAM PERSPEKTIF SOCIAL GOOD DAN ECONOMIC GOOD DI INDONESIA Andi Sri Rezky Wulandari; Abdul Razak
Khatulistiwa Law Review Vol 2 No 1 (2021): Edisi April
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/klr.v2i1.33

Abstract

Abstrak Negara memiliki kewajiban melindungi warganya untuk memenuhi kebutuhan atas air guna mencapai kesejahteraan sosial. Kewajiban tersebut merupakan kewajiban konstitusional di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Penelitian ini ditujukan untuk mengungkap peran negara atas ketersediaan air bersih dalam perspektif social good dan economic good. Metode penelitian hukum menggunakan penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa penelusuran kepustakaan dan data lapangan sebagai pelengkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dikotomi pada pengelolaan air bersih yakni air sebagai benda sosial di satu sisi dan benda ekonomi ekonomi di sisi lain. Namun, inkonstitusionalitas UU SDA menyiratkan bahwa air sebagai benda sosial memiliki kedudukan dominan untuk dipenuhi oleh negara mengingat negara diberikan kuasa penuh secara konstitusional dalam mengelola sumber daya air bagi pemenuhan hak air kepada masyarakat. Peran negara dibutuhkan dalam proses distribusi air bersih secara merata dan berkeadilan. Abstract The state should protect its citizens from meeting their water needs to achieve social welfare. This obligation is a constitutional obligation in Article 33, paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This study aims to reveal the state's role in the availability of clean water from the perspective of social good and economic good. The legal research method uses normative legal research through a statutory approach and a conceptual approach. The data source used is secondary data in the form of literature search and field data as a compliment. The results showed a dichotomy in clean water management, namely water as a social object on the one hand and an economic and economic object on the other. However, the unconstitutionality of the SDA Law implies that water as a social object has a dominant position to be fulfilled by the state, considering that the state is given full constitutional power in managing water resources to fulfill water rights to the community. The role of the state is needed in the process of distributing clean water evenly and fairly.
GAGASAN PENGADILAN KHUSUS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA MEDIS Herman Herman; Abdul Razak; Marwati Riza
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 7 No 1 (2020)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v7i1.12264

Abstract

AbstractA special medical court was formed to adjudicate medical disputes between medical personnel and patients. Therefore, a special court is needed to settle medical disputes, in which this special court hears/resolves medical disputes both criminal and civil, which is expected to be able to provide justice to all parties, especially to medical personnel. In this case the authors describe the concept of a special court of medical disputes which has its own peculiarities that is applying legal and medical principles in the court. In this study, the researchers used normative research methods. Where is meant by normative research is library law research. In conclusion, the special court in the settlement of medical disputes should be established to provide justice for the disputing parties, especially for medical staff because medical issues are something specific, so there is also a need for a judiciary that has the quality to resolve medical disputes laterKeywords: medical dispute; special medical court; medical personnel                                                                                          AbstrakPengadilan khusus medis dibentuk untuk mengadili sengketa medis antara tenaga medis dan pasien. Olehnya itu diperlukan pengadilan khusus untuk menyelesaikan sengketa medis, dimana pengadilan khusus ini megadili/menyelesaikan sengketa medis  baik secara pidana maupun perdata yang diharapkan mampu memberikan keadilan kepada semua pihak terutama kepada tenaga medis. Dalam hal ini penulis paparkan konsep pengadilan khusus sengketa medis yang memilki kekhasan tersendiri yang menerapkan prinsip-prinsip hukum dan medis dalam pengadilan tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti mempergunakan metode penelitian normatif. Dimana yang dimaksud dengan peneltian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Pada kesimpulannya pengadilan khusus dalam penyelesaian sengketa medik seyogyanya dibentuk untuk memberikan keadilan bagi para pihak yang bersengketa terutama bagi tenaga medis karena persoalan medik adalah sesuatu spesifik sehingga dibutuhkan juga peradilan yang mempunyai kualitas untuk menyelesaikan sengketa medik nantinya.Kata kunci: sengketa medis, pengadilan khusus medis, tenaga medis
Legal Review of Regional Institutional Arrangements in the Provincial Government of West Sulawesi Moh. Aqib Razak; Abdul Razak; Zulkifly Aspan
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 1 (2021): Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (979.981 KB)

Abstract

This study aims to determine and analyze the juridical urgency of structuring regional institutions and how the performance impact on the Provincial Government of West Sulawesi. This research was conducted in Mamuju Regency, West Sulawesi Province at the Office of the Governor of West Sulawesi Province, especially at the Organizational Bureau and the Legal Bureau of the Regional Secretariat of West Sulawesi Province. In this study, the author uses a normative research method, which focuses on written studies, namely, legislation, court decisions, legal theory, legal principles, legal principles, and can be in the form of scientific works of legal scholars (doctrine). The legal materials are analyzed using a statutory approach and a conceptual approach in order to obtain a systematic picture which is then further studied normatively using qualitative analysis techniques and then describes them according to the problem and then draws conclusions to determine the results. The results of the study show that: (1) Since the issuance of Permendagri No. 56 of 2019, the Provincial Government of West Sulawesi has made institutional arrangements for regional apparatus through Pergub No. 32 of 2020, the arrangement has merged the People's Welfare Bureau, and formed a new regional work unit, namely the Goods and Services Bureau and has changed the name of the Governance Bureau to the Government and People's Welfare Bureau. (2) In the arrangement of regional institutions of the West Sulawesi Provincial Government, As a result of this, the mandatory government affairs related to the land sector cannot be carried out because the Section has been merged and does not have an agency that oversees it.
PENGARUH KOMITMEN DAN KEDISIPLINAN TERHADAP KINERJA DENGAN VARIABEL INTERVENING KUALITAS PELAYANAN PEGAWAI DI KABUPATEN KABUPATEN MAMUJU Nazaruddin; Abdul Razak; Gunawan
Jurnal E-bussiness Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Polewali Mandar Vol 2 No 2 (2022): Jurnal E-bussiness Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Polewali Mandar
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ITBM Polman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (210.128 KB) | DOI: 10.59903/ebussiness.v2i2.39

Abstract

Tujuan : Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, berdasarkan pada judul dan rumusan masalah adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh komitmen dan kedisiplinan terhadap kinerja pegawai di Kabupaten Mamuju, baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui variabel intervening kualitas pelayanan Metode : Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Tempat penelitian di Kabupaten Mamuju dengan study kasus di Kecamatan Kalukku dan Bone Hau Kabupaten Mamuju . Dan seluruh populasi dijadikan sampel dengan jumlah sebanyak 119 orang pegawai. Pengujian statistik menggunakan analisis jalur (Path Analysis).. Hasil : Adapun hasil penelitian ini adalah komitmen dan kedisiplinan berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan sedangkan pengaruh tidak langsungnya diperoleh fool mediasi artinya semakin tinggi komitmen dan tingkat kedisiplinan pegawai maka akan semakin efektif implementasi kualitas pelayanan dan hal ini akan berdampak pada peningkatan kinerja pegawai di Kabupaten Mamuju, sehingga harapan masyarakat untuk mendapata suatu pelayanan yang prima akan terwujud.
Transitional Justice: What are the Reality and its Concept? Miftah Idris; Abdul Razak
Rechtsnormen Journal of Law Vol. 1 No. 1 (2023)
Publisher : Yayasan Pedidikan Islam Daarul Thufulah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55849/rjl.v1i1.297

Abstract

Background. Transitional justice is an important framework that addresses the ongoing impact of human rights violations and systemic injustice during significant political transitions. Purpose. From the results of this study, it was found that the reality or facts that exist in transitional justice have several existing challenges, besides that there are also several ideal concepts in implementing transitional justice. Method. This research examines the reality and the actual concept of Transitional Justice. In fixing the problem, the researcher uses normative (doctrine) research methods with library data sources as secondary data. Results. includes a comprehensive, victim-centered, and transformative approach. The advice obtained for this research is that it is important to find innovative solutions and involve all stakeholders. Conclusion. includes a comprehensive, victim-centered, and transformative approach. The advice obtained for this research is that it is important to find innovative solutions and involve all stakeholders.  
Co-Authors Gunawan Herman Herman Marwati Riza Miftah Idris Moh. Aqib Razak Nazaruddin Wulandari, Andi Sri Rezky Zulkifly Aspan