Garuda - Garba Rujukan Digital

STUDI KOMPARATIF PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP ANAK ANGKAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA Wulandari, Andi Sri Rezky
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 5 No 2 (2017): jurnal cahaya keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis prosedurpengangkatan anak menurut kompilasi hukum islam dan hukum perdata, sertamengetahui dan menganalisis kedudukan hukum dan hak anak angkat dalampembagian harta waris menurut kompilasi hukum islam dan hukum perdata. Dalammetode penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data pustaka(Library Research) dimana penelitian yang dilakukan oleh peneliti untukmendapatkan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukumyang didapatkan dengan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan,karya tulis, serta data yang didapatkan dari penelusuran melalui media internet ataumedia lain. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisissecara interpretatif baik secara dramatikal maupun secara analitik. Adapun lokasipenelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar. Uraian terhadap hasil penelitian yangakan peneliti paparkan adalah sebagai berikut: Pertama, adalah prosedurpengangkatan anak menurut kompilasi hukum islam dan hukum perdata adalahdilakukanlah pengangkatan anak sesuai dengan hukum yang berlaku bagi mereka.Kedua, kedudukan hukum pengangkatan anak terhadap pemberian hartapeninggalan pewaris menurut kompilasi hukum islam dan hukum perdata adalahanak yang diadopsi secara sah melalui putusan pengadilan kedudukannya adalahsama dengan anak kandung, sehingga yang bersangkutan berhak mewarisi hartapeninggalan orang tuanya, sedangkan menurut hukum Islam pengangkatan anaktidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-waliahdan waris-warisan dengan orang tua angkat, meskipun begitu ahli waris tersebuttetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya. Dengan demikian, anak adopsitidak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya.

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP TERTANGGUNG YANG IKUT DALAM ASURANSI RISIKO PENERBANGAN Wulandari, Andi Sri Rezky
PETITUM Vol 4 No 2 Oktober (2016): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1165.975 KB)

Terjadinya warisan kecelakaan yang menyebabkan tertanggug meninggal atau luka-luka. Pihak asuransi secara proaktif mendata dan menghubungi keluarga/ahli waris tertanggung, kemudian memberikan santunan/ganti kerugian sesuai dengan harga pertanggungan yang diperjanjikan meskipun polis/bukti keikutsertaan asuransi risiko penerbangan dibawa oleh tertanggung dalam penerbangan. Kedua polis membunyai arti yang besar bagi tertanggung/ahli warisnya sebagaimana ketentuan pasal 255 Ayat (1) KUH Dagang. Tanpa polis, pembuktian oleh pihak ahli waris tertanggung akan menjadi sulit dan terbatas. Tetapi meskipun tanpa bukti polis, pihak keluarg/ahli waris tetap bisa mngajukan klaim kepada pihak asuransi cukup dengan bukti sms pemberitahuan nomor polis dari tertanggung. Pihak asuransi kemudian akan mencocokkan nama dan nomor polis korban tersebut dengan data yang dimilikinya.

PENYELESAIAN GANTI RUGI AKIBAT KECELAKAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA MENURUT UU NOMOR 34/1964 TENTANG KECELAKAAN LALU-LINTAS JALAN DI PT.JASA RAHARJA (PERSERO) CABANG MAKASSAR ANDI SRI REZKY WULANDARI TUAN YANG HENDAK DICAPAI MEMBERIKAN MEMERLUKAN Wulandari, Andi Sri Rezky
PETITUM Vol 5 No 1 April (2017): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1284.287 KB)

  Tujuan yang hendak dicapai memberikan memerlukan sebagai sumbangan pemikiran dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan proses pelaksanaan periyelesaian ganti rugi akibat kecelakaan kendaraan bermotor roda dua menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan di PT Jasa Rahara (Persero) Cabang Makassar serta kendaraan bermotor beroda dua untuk mengetahui tanggungjawab PT Jasa Rahara(Persem) Cabang Makassar terhadap korban kecelakaan kendaraan 9bermotomode dua dan mengetahui kendala-kendala dalam proses penyelesaian ganti rugiMetode pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis normatif kesimpulen menggunakan metode adeduktif. PT Jasa Rahara Persero) Cabang Makessa diharapkan d dalam melaksanakan pemberian ganti rugi Kepada korban kecelakean lalu-lintas jalanraya selalu mengutamakan prinsip kehati hatien saat menelit selunah permohonan ganti rugi Hal tersebut ditujukan supaya tercipta Suatu pemahaman antara masyarakat dan informasi kepada pembaca yang prosedur penyelesaian ganti rugi akibat korban kecelakaan pemerintah terhadap Diselenggarakan jaminan sosial danterhindar dan tindakan-tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

PENYELESAIAN GANTI RUGI AKIBAT KECELAKAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 1964 TENTANG KECELAKAAN LALU-LINTAS JALAN DI PT. JASA RAHARJA (PERSERO) CABANG MAKASSAR Wulandari, Andi Sri Rezky
PETITUM Vol 4 No 1 April (2016): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2359.419 KB)

Metode pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis normatif dengan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Analisis bahan hukum menggunakan metode deskriptif kualitatif dan hasil dari bahan hukum ini kemudian diambil atau ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif. Dalam proses pnyelesaian ganti rugi kecelakaan kendaraan bermotor, sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan pemberian asuransi yang diberikan berupa ganti rugi sebagai akibat langsung dari kecelakaan dapat diberikan dalam batas waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan. Untuk mendapatkan ganti rugi bagi korban kecelakaan lalu-lintas jalan, korban maupun ahli waris harus melalui tahapan-tahapan dan persyaratan yang ditentukan P.T. Jasa Raharja (Persero) Cabang Makassar. Setelah melalui tahapan melengkapi persyaratan yang ditentukan, serta penelitian yang seksama terhadap permohonan jaminan pertanggungan kecelakaan lalu-lintas jalan raya, Jasa Raharja berhak berwenang untuk memutuskan apakah permohonan tersebut dikabulkan atau tidak. PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Makassar, diharapkan di dalam melaksanakan pemberian ganti rugi kepada korban kecelakaan lalu-lintas jalan raya selalu mengutamakan prinsip kehati- hatian saat meneliti seluruh permohonan ganti rugi. Hal tersebut ditujukan, supaya tercipta suatu pemahaman antara masyarakat dan pemerintah terhadap penyelenggaraan jaminan sosial dan terhindar dari tindakan-tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

TINJAUAN YURIDIS REKLAMASI PANTAI DAN IMPLIKASINYA DI ANJUNGAN PANTAI LOSARI MAKASSAR Wulandari, Andi Sri Rezky; H.M, Makkah.
PETITUM Vol 7 No 1 April (2019): PETITUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

Kegiatan reklamasi pantai merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam memanfaatkan wilayah pesisir dan lautannya. Reklamasi pantai adalah usaha pembentukan lahan baru dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan yang ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi. Terlebih lagi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang reklamasi dan Peraturan Menteri PU Nomor 40/PRT/M/2007/ dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2011 yang diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, mengenai pengaturan pembagian tugas, tanggung jawab dan wewenang pemerintah kabupaten dan kota, yang kemudian disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tinjauan Yuridis Reklamasi Pantai dan Implikasinya di Anjungan Pantai Losari Makassar. Penelitian ini dilakukan di Anjungan Pantai Losari Makassar dengan subjek penelitian adalah masyarakat yang tinggal disekitar Anjungan Pantai Losari Makassar.  Penentuan sampel yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah purposive sampling yaitu dengan cara menetapkan jumlah dan kriteria sampel, sehingga jumlah dalam hal ini terbatas. Data yang digunakan adalah data primer yang diambil langsung dari sampel yang dihimpun dari masyarakat (responden) serta narasumber yang mengetahui lokasi peneltian. Sedangkan data sekunder adalah data yang diambil melalui instansi pemerintah dan swasta serta buku-buku yang relevan dengan pokok masalah pada penelitian ini. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara induktif. Rekomendasi penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Reklamasi Pantai.

PENERAPAN PRINSIP BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH MENURUT UNDANG-UNDANG PERBANKAN SYARIAH Andi Sri Rezky Wulandari; Abd. Basir
Khatulistiwa Law Review Vol 1 No 1 (2020): Edisi April
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/klr.v1i1.31

Ratification of RI Law No. 21 of 2008 concerning Sharia Banking is one of the legal instruments for the growth of the Islamic banking industry in Indonesia. The main principle applied is the principle of profit-sharing with quite basic character differences from the interest system, one of them is financing product. Even so in practice, the composition of Islamic finance with the principle of profit-sharing is still far from expected. Therefore, this study examines the application of profit-sharing principles to Islamic finance according to RI Law No. 21 of 2008. The results of this study found that sharia financing with the principle of profit-sharing in the form of mudharabah and musyarakah are following the law. In the profit-sharing scheme, it not only divides the profits as stated in the contract but also the losses that correspond to capital.

PERAN NEGARA ATAS KETERSEDIAAN AIR BERSIH DALAM PERSPEKTIF SOCIAL GOOD DAN ECONOMIC GOOD DI INDONESIA Andi Sri Rezky Wulandari; Abdul Razak
Khatulistiwa Law Review Vol 2 No 1 (2021): Edisi April
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/klr.v2i1.33

Abstrak Negara memiliki kewajiban melindungi warganya untuk memenuhi kebutuhan atas air guna mencapai kesejahteraan sosial. Kewajiban tersebut merupakan kewajiban konstitusional di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Penelitian ini ditujukan untuk mengungkap peran negara atas ketersediaan air bersih dalam perspektif social good dan economic good. Metode penelitian hukum menggunakan penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa penelusuran kepustakaan dan data lapangan sebagai pelengkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dikotomi pada pengelolaan air bersih yakni air sebagai benda sosial di satu sisi dan benda ekonomi ekonomi di sisi lain. Namun, inkonstitusionalitas UU SDA menyiratkan bahwa air sebagai benda sosial memiliki kedudukan dominan untuk dipenuhi oleh negara mengingat negara diberikan kuasa penuh secara konstitusional dalam mengelola sumber daya air bagi pemenuhan hak air kepada masyarakat. Peran negara dibutuhkan dalam proses distribusi air bersih secara merata dan berkeadilan. Abstract The state should protect its citizens from meeting their water needs to achieve social welfare. This obligation is a constitutional obligation in Article 33, paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This study aims to reveal the state's role in the availability of clean water from the perspective of social good and economic good. The legal research method uses normative legal research through a statutory approach and a conceptual approach. The data source used is secondary data in the form of literature search and field data as a compliment. The results showed a dichotomy in clean water management, namely water as a social object on the one hand and an economic and economic object on the other. However, the unconstitutionality of the SDA Law implies that water as a social object has a dominant position to be fulfilled by the state, considering that the state is given full constitutional power in managing water resources to fulfill water rights to the community. The role of the state is needed in the process of distributing clean water evenly and fairly.

Formulation of Water Rights Policies as Basic Rights Andi Sri Rezky Wulandari; Andi Rahmah
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 8 No 1 (2021)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v8i1.21122

This study aims to analyze the formulation of water rights policies as basic rights. The research method is normative legal research research with legislation and conceptual approaches through the Library Research. The results of this study are in regulating the water resources sector in Indonesia, readiness is needed from all aspects in order to support the need for clean water as the most vital requirement. The legal settings are not only formalistic but also objective. The national policy formulation of water rights starts from ratifying The International Convention on Economic, Social and Cultural Rights (Ekosob) in 2005 through the Republic Indonesia Law Number 11 of 2005 concerning Ratification of International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. The birth of the Republic of Indonesia Law number 11 of 1974, followed by the Indonesian Law Number 7 of 2004 and the Republic of Indonesia Law Number 17 of 2019 had given birth to a shift in water meaning from each law. Likewise with the implementing regulations, namely Government Regulation Number 22 of 1982, Government Regulation Number 42 of 2008, Government Regulation Number 16 of 2005. At the level of the Ministerial, born ESDM Ministerial Regulation Number 31 of 2018, PUPR Ministerial Regulation Number 15 of 2018, PU Ministerial Regulation Number 2 of 2017. At the Regional Government Regulations level, such as Makassar City Government Regulations Number 6 of 2016. At The Village Government Regulation such as in South Sumatera, Born Karang Agung Village Government Regulation Number 7 of 2018.

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja atas Upah yang Terlambat Dibayarkan: Tinjauan Hukum atas Penerapan Teori Keadilan: Legal Protection for Workers for Late Payment of Wages: Legal Review of the Application of the Theory of Justice Andi Sri Rezky Wulandari; Mira Nila Kusuma Dewi; Andi Rahmah
Warkat Vol. 2 No. 1 (2022): Juni
Publisher : Faculty of Law, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/warkat.v2n1.4

Wages have always been an issue that creates confusion between workers and employers as employers, which will continue to be a long-lasting problem if not handled properly. It is hoped that legal arrangements will be formed that will at least reduce the unequal interests between the two which gradually give rise to disharmony. Throughout labor history, the payment of workers' wages, which is a worker's right, has always given rise to problems, even though wages are the basis for meeting the needs of life and family. The purpose of this writing is to analyze and examine legal protection for workers for late payment of wages based on John Rawls's Theory of Justice. The research used is normative legal research with a statutory regulation approach and a case approach. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this research show that work agreements protect workers against late payment of wages. The legal implications of workers' wages being paid late are (1) giving rise to industrial relations disputes; (2) The principle of justice is not realized in employment relations; (3) Injuring workers' welfare. Meanwhile, preventive efforts that must be taken to prevent workers' wages from being paid late are through optimizing the guidance and supervision of the implementation of harmonious employment relations with statutory regulations.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search