Jamilla Kautsary
Universitas Islam Sultan Agung, Indonesia

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Kualitas Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Kelengkapan Materi Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Kendal Jamilla Kautsary; Salmaa Shafira
Jurnal Planologi Vol 16, No 1 (2019): April, 2019. Thema Lahan dan Perkotaan
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jpsa.v16i1.4372

Abstract

ABSTRAK General Provisions for Zoning Regulations are a tool for controlling space utilization. This tool contains general requirements for spatial use and for managng in all regency. This tool contains at least the rules of activity and the intensity of utilization of space, minimum standards of facilities and utilities, provisions on the use of space that were through by network system and special provisions. These minimum prerequisites sometimes cannot fulfill, consequently this making it difficult to implement control of spatial use. The purpose of this study is to evaluate the quality of the land use control instruments of Kendal regency. This research uses quantitative rationalistic deductive method, with descriptive empirical technical analysis. The results of this study indicate that the completeness of zoning regulations for  spatial plan  in the Kendal Regency didnt not in accordance with the minimum standards (the provisions of the activities, the provisions of building intensity and the minimum standard provisions for utilities and facilities were incomplete and these dint not according to standard). Some of the influencing factors include lack of understanding in compiling regional regulations and plurality of interests in spatial planning. Keywords: Control, Utilization, Land, Zoning Ketentuan Umum Peraturan Zonasi  merupakan satu alat pengendalian pemanfaatan Ruang. Alat ini berisi persyaratan pemanfaatan ruang secara umum dan ketentuan pengendaliannya di seluruh wilayah kabupaten. alat ini minimal berisi aturan kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang, standart minimum sarana-prasarana,  ketentuan pemanfaatan ruang yang dilewati sistem jaringan dan ketentuan khusus. Prasyarat minimal ini kadang tidak bisa dipenuhi, akibatnya menyulitkan dalam implementasi pengendalian pemanfaatan ruang. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi kualitas instrumen pengendalian (Ketentuan Umum Peraturan Zonasi) kabupaten Kendal. Penelitian ini menggunakan metode deduktif kuantitatif rasionalistik, dengan teknis analisis desktriptif empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelengkapan peraturan zonasi dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kendal belum sesuai dengan standart minimum(ketentuan kegiatan, ketentuan intensitas bangunan dan ketentuan standart minimal prasarana dan sarana tidak lengkap dan tidak sesuai standart). Beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah kekurang pahaman penyususun peraturan daerah dan kemajemukan kepentingan dalam penyusunan tata ruang. Kata Kunci: Pengendalian, Pemanfaatan, Lahan, Zonasi
Kajian Kebijakan dalam Penetapan Ketentuan Umum Aturan Zonasi (KUPZ) Di Kawasan Karst (Studi Kasus: Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan) Jamilla Kautsary; Ardiana Yuli Puspitasari
Jurnal Planologi Vol 16, No 2 (2019): Oktober, 2019. Thema Pengelolaan Lahan dan Wisata
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jpsa.v16i2.5248

Abstract

Kawasan karst di kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan, merupakan bagian dari kawasan Pegunungan Kapur Kendeng. Kawasan ini melalui peraturan menteri Energi Sumber Daya dan Mineral ditetapkan sebagai kawasan Lindung Geologi pada Tahun 2014. Penetapan ini didasarkan pada keunikan dan pentingnya peran kawasan karst untuk penyangga kehidupan. Sebagai kawasan lindung, kawasan ini tentu memiliki batasan dalam pemanfaatnnya. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan dan aturan yang menjadi rambu-rambu pengarah pengembangan kawasan karst khususnya di Kecamatan Klambu, yang saat ini sudah berkembang menjadi kawasan permukiman. Data dan informasi kebijakan dikaji dengan pendekatan kualitatif rasionalistik, berdasarkan parameter kepentingan perlindungan. Pada bagian akhir artikel, akan disampaikan temuan rekomendasi arahan kebijakan yang bisa digunakan untuk Penentapan KUPZ.
Kajian Variable Di Luar Kebijakan Yang Mempengaruhi Proses Implementasi Kebijakan (Standar RTH Publik) Di Perkotaan Mayong Jepara Jamilla Kautsary; Indah Illa Retno; Aisyah Wini Asti Diani; Grace Viva Maranathasya
Jurnal Planologi Vol 19, No 2 (2022): Oktober
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jpsa.v19i2.18404

Abstract

ABSTRAKPenyediaan ruang terbuka hijau  (RTH) masih merupakan masalah yang sangat sulit diwujudkan dalam pembangunan Perkotaan di Indonesia. Penyediaan RTH public diperkotaan berfungsi untuk mendukung kelayakan kota untuk di huni, baik dari aspek ekologia, ekonomi, sosial budaya kesehatanm dan  aspek arsitektur ataupun keindahan. RTH perkotaan masih belum menjadi perhatian dari penentu penentu kebijakan dan masyarakat, RTH masih dianggap kurang memberikan keuntungan secara ekonomis. Artikel ini bertujuan untuk mengekplorasi lebih dalam permasalahan implementasi standart kebutuhan RTH Publik di Perkotaan Mayong (diluar masalah kebijakan). Metode yang digunakan  adalah metode campuran (deduktif kualitatif dan kuantitatif). Parameter yang digunakan berkaitan dengan variabel di luar kebijakan yang mampu mempengaruhi implementasi kebijakan, yang meliputi perumusan kebijakan dan sosialisasi, kondisi sosial ekonomi dan politik, dukungan/keterlibatan masyarakat pemangku kepentingan, komitmen dan kecapakan pejabat pelaksana (implementasi kebijakan) dan dukungan dari pejabat/atasan. Hasil dari penilitian ini menunjukkan bahwa capaian perwujudan RTH Di Perkotaan Mayong Masih sangat jauh dari standart RTH Publik di Perkotaan. Kondisi ini disebabkan karena rendahnya dukungan dari faktor sosial ekonomi dan politik, rendahnya dukungan masyarakat dalam ari luas, renc]dahnya dukungan/keterlibatan masyarakat pemangku kepentingan, komitmen dan rendahnya dukungan pejabatKata Kunci: Implementasi, Kebijakan, RTH, Perkotaan, Mayong Jepara ABSTRACTThe provision of green open space (RTH) is still a very difficult problem to be realized in urban development in Indonesia. The provision of public green open space in urban areas serves to support the feasibility of the city to be inhabited, both from the ecological, economic, socio-cultural aspects of health and architectural or beauty aspects. Urban green open space is still not a concern of policy makers and the community, green open space is still considered to be less economically profitable. This article aims to explore more deeply the problem of implementing the standard requirements for public green open space in Mayong City (excluding policy issues). The method used is a mixed method (qualitative and quantitative deductive). The parameters used are related to variables outside the policy that are able to influence policy implementation, which include policy formulation and socialization, socio-economic and political conditions, stakeholder community support/involvement, commitment and proficiency of implementing officials (policy implementation) and support from officials/supervisors. . The results of this study indicate that the achievement of the realization of green open space in the Mayong urban area is still very far from the standard of public green open space in urban areas. This condition is caused by low support from socio-economic and political factors, low public support in a broad sense, low support/involvement of community stakeholders, commitment and low support from officials.Keywords: Implementation, Policy, RTH, Urban, Mayong Jepara