Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies jurnal penelitian multidisiplin
Arif Wibowo
IAIN Pontianak
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
MEMBANGUN MUTU PENDIDIKAN HINGGA KE WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI HAK KONSTITUTIONAL WARGA NEGARA Arif Wibowo
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (256.166 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v9i4.2073-2082

Abstract

Negara hadir untuk memberikan kepastian hak-hak konstitutional warga Negara, tanpa terkecuali hak mendapatkan pendidikan sebagai hak fundamental warga Negara, adapun Indonesia merupakan archipelagic state yang tidak mudah untuk menjangkau antar wilayah, maka pemerintah dan pemerintah Daerah seyogianya memberikan perhatian khusus untuk mewujudkan pemerataan hak warga Negara. Dalam kajian ini penulis menyajikan tulisan deskriptif prespektif pendekatan yuridis normatif peraturan perundang-undangan sebagai konsep untuk memberikan nilai-nilai mengangkat hak konstitusional warga Negara tanpa terkecuali yang tinggal diwilayah perbatasan Negara bahwa warga Negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang yang mengatur perihal Hak Asasi Manusia.
Eksistensi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia: Keadilan, Peradilan Tata Usaha Negara, Sistem Tata Negara Abi Sugara; Arif Wibowo
Jurnal Penelitian Multidisiplin Vol 1 No 2 (2022): Jurnal Penelitian Multidisiplin
Publisher : Jurnal Penelitian Multidisiplin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58705/jpm.v1i2.65

Abstract

The State of Indonesia is one of the legal countries where this makes all aspects of life, whether it's actions, behavior, even daily behavior is always related to the law in the eyes of the law, all are proper and equal, there is nothing special, whether it is ordinary people or officials, all are the same in the eyes of the law. which legal eye in making Indonesia need an institution that can enforce law and justice in Indonesia and that institution is the PTUN or what we call the state administrative court, PTUN is one of the judicial institutions under the auspices of the supreme court, as one of the One of the institutions that are trusted by the state to enforce law and justice, the Administrative Court is an institution that has the right to exercise judicial power in the state of Indonesia considering that Indonesia is a state of law as described in the 1945 Constitution, therefore this paper aims to find out the role and function of the Administrative Court as one of the Enforcement agency law and justice in Indonesia.
Masalah Implementasi Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ahmad Fauzan; Arif Wibowo; Novi Heryanti
SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies Vol 5, No 1 (2023): SHIBGHAH: Journal Of Muslim Societies
Publisher : STAI Al-Washliyah Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan Pelaksanaan Putusan PTUN Sebagai negara demokrasi, sistem ketatanegaraan Indonesia membagi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif menjadi tiga cabang untuk melaksanakan prinsip checks and balances. Peradilan dikendalikan oleh lembaga peradilan yang mempunyai kekuasaan memberikan perlindungan dan kepastian hukum. Hukum administrasi negara sebagai lembaga antara lembaga di bidang administrasi dan anggota masyarakat. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, metode analisis deskriptif dan metode kualitatif. Berkaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan, terdapat permasalahan sistemik dalam pelaksanaan hukum acara. Putusan hakim PTUN melayangkan mosi membatalkan pelaksanaan Tata Usaha Negara (KTUN), menyelesaikan perkara dengan denda, mengeluarkan sanksi administratif dan memutuskan memasang pemberitahuan di jejaring sosial. . Masih terdapat berbagai kendala pelaksanaan putusan hakim PTUN, karena pelaksanaan putusan diserahkan kepada pejabat TUN. Beberapa isu yang diangkat tidak diatur secara jelas dan tidak ada batasan hukum yang jelas
Kapabilitas Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia Hayatun Nufus; Arif Wibowo
SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies Vol 5, No 1 (2023): SHIBGHAH: Journal Of Muslim Societies
Publisher : STAI Al-Washliyah Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelenggaraan Pemerintahan Republik Indonesia harus berdasarkan asas penentuan nasib sendiri oleh masyarakat dan asas negara hukum berdasarkan asas tersebut, sehingga segala keputusan dan tindakan pejabat administrasi harus menghormati dan menghormati kedaulatan warga negara. Pengaturan mandiri keputusan pemerintah adalah ujian apakah setiap individu yang terkena dampak diperlakukan ramah silikon dengan bantuan aturan dan regulasi. Negara dan pembangunan harus didasarkan pada produk hukum, produk standar ini berupa hukum administrasi negara, hukum perjanjian administrasi negara berarti unsur penting berasal dari negara dengan budaya hukum yang sangat maju, terutama ketika keputusan negara dibuat oleh negara. penguasa atau pejabat dapat di hadapan pengadilan tata usaha negara yang dikendalikan. Artinya, nilai-nilai ideal asal negara, aturan kekuasaan negara harus selalu berpihak pada warganya, bukan pada warga negara. dan sebaliknya.
Pengujian Unsur Penyalahgunaan Terkait Tindak Pidana Korupsi di PTUN dan Kewenangannya Malik Muhammad Mad; Arif Wibowo; Sumardi Efendi
SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies Vol 5, No 1 (2023): SHIBGHAH: Journal Of Muslim Societies
Publisher : STAI Al-Washliyah Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The objective to be achieved in this study is to Review, know andanalyze the logical ratio of Article 21 paragraph (1) of Law No. 30 of 2014 on Government Administration, which authorizes the State Administrative judiciary to test the elements of abuse of authority and implications of ptun authority in testing abuse of authority against the enforcement of corruption crimes. The method used in this study is Normative legal research with legal material tracing techniques conducted with Pustaka studies. The results of the research with the above method show that the logical ratio of Article 21of Law No. 30 of 2014 on Government Administration is Supervision by the State Administrative Court as a means of preventing abuse of authority in decisions and /or actions (discretion) by government administration officials carrying out service duties and legal implications that can arise from the authority of the State Administrative Court to test whether or not abuse of authority related to corruption crimes is that the Authority of state administrative judiciary carries implications in the enforcement process of corruption crimes.
Co-Authors Abi Sugara Ahmad Fauzan Hayatun Nufus Malik Muhammad Mad Novi Heryanti Sumardi Efendi