Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI)
Ni Wayan Ella Apryani
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
DUMPING DAN ANTI-DUMPING SEBAGAI BENTUK UNFAIR TRADE PRACTICE DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL Ni Wayan Ella Apryani; Ayu Putu Laksmi Danyathi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 03, Mei 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (236.049 KB)

Abstract

In a global free trade, states often aplly action that is generally called “dumping” as one of the strategies for dominating the market share that resulted in losses against other countries. As countermeasures, states practice antidumping policy that is derived from Article VI of GATT. However this makes not only the practice of dumping but also antidumping as an unfair competition (unfair trade practices) in international trade relations. This writing is aimed to describe the regulation of dumping and antidumping and also to analyze their status under Article VI of GATT.
Pembukaan Lahan Hutan dalam Perspektif HAM : Studi tentang Pembakaran Lahan Terkait Kearifan Lokal Ni Wayan Ella Apryani
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 7 No 3 (2018)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (521.336 KB) | DOI: 10.24843/JMHU.2018.v07.i03.p07

Abstract

About forest fires that occured almost every year in Indonesia, especially in Riau, UUPPLH has regulated them in Article 69 paragraph (1) sub-paragraph h, but in paragraph (2) stipulated provisions on the allowance of forest fires but with restrictions, each regulation containing different human rights. These provisions seem to be the conflict of norm. This study uses normative research methods because it puts the norm system as the object of research. This research aimed to analyze human rights perspective in Article 69 paragraph (1) sub-paragraph h and Article 69 paragraph (2), also the nature of human rights arrangements related to environmental rights and cultural rights in Article 69 paragraph (1) letter h and paragraph (2) UUPPLH. Tentang kebakaran hutan yang hampir tiap tahun terjadi di Indonesia khususnya di Riau, UUPPLH telah mengaturnya dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, namun pada ayat (2) diatur ketentuan mengenai bolehnya dilakukan pembakaran hutan namun dengan pembatasan, dimana kedua ketentuan tersebut masing-masing bermuatan HAM yang berbeda. Ketentuan tersebut seakan merupakan norma yang konflik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif sebab menempatkan sistem norma sebagai objek kajian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perspektif HAM dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dan Pasal 69 ayat (2) serta hakikat pengaturan HAM terkait dengan hak-hak atas lingkungan dan hak-hak atas budaya dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dan ayat (2) UUPPLH.
HAK MEWAKILI PEKERJA OLEH SERIKAT PEKERJA DALAM HAL PERUSAHAAN MEMILIKI LEBIH DARI SATU SERIKAT PEKERJA Putu Yogi Pardita; Ni Wayan Ella Apryani
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 6 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (170.189 KB) | DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i06.p10

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengkaji mekanisme atau pengaturan mengenai hak untuk mewakili seluruh pekerja oleh serikat pekerja apabila terdapat lebih dari satu serikat pekerja dalam satu perusahaan dalam melakukan perundingan PKB diatur pada Pasal 120 yang dimana mengalami konflik norma dengan Pasal 18 KEP.48/MEN/IV/2004. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep hukum. Pengaturan terkait perjanjian kerja bersama antara pekerja dengan pengusaha diatur pada Pasal 116 UU Ketenagakerjaan. Harmonisasi konflik norma pengaturan tentang hak mewakili pekerja oleh serikat pekerja dalam perundingan perjanjian kerja bersama terjadi antara Pasal 120 UU Ketenagakerjaan dengan Pasal 18 KEP.48/MEN/IV/2004 dapat diselesaikan menggunakan teori preferensi hukum yaitu Lex Superior Derogate Lex Inferior, sehingga yang digunakan yaitu Pasal 120 UU Ketenagakerjaan. The purpose of this study is to examine mechanisms or arrangements regarding the right to represent all workers by trade unions if there is more than one union in a company in conducting collective labor agreements in Article 120 which is in conflict with norms with Article 18 KEP.48/MEN/IV/2004. This study uses the normative legal research method with the legislation approach and legal concept approach. Regulations related to collective labor agreements between workers and employers are regulated in Article 116 of the Labour Act. Harmonization of conflicting norms concerning the right to represent workers by trade unions in the collective labor agreement negotiations between Article 120 of the Labour Act and Article 18 KEP.48/MEN/IV/2004 can be resolved using the legal preference theory of Lex Superior Derogate Lex Inferior, so that what is used namely Article 120 of the Labour Act.
BLACKLIST : PENGATURAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENYEDIA DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH I Dewa Made Ary Swanjaya; Ni Wayan Ella Apryani
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 9 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (206.097 KB) | DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i09.p17

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetahui, memahami serta menganalisa pengaturan Blacklist/Sanksi Daftar Hitam dalam Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 serta sejauh mana implementasi prinsip adil dalam pengenaan sanksi daftar hitam pada pengadaan barang/jasa pemerintah dan pengaruhnya pada penyedia. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Hasil studi menunjukan bahwa pengaturan terkait sanksi daftar hitam dalam Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 perlu dilakukan penyempurnaan agar pelaksanaanya menjadi efektif dan efisien serta tepat sasaran. Prinsip adil belum tercermin pada pelaksanaan sanksi daftar hitam yang mempengaruhi sikap penyedia dalam proses pemilihan peserta pengadaan barang/jasa pemerintah serta berpengaruh terhadap kelangsungan usaha penyedia barang/jasa yang terkena sanksi daftar hitam tersebut. This study aims to find out, understand and analyze the Blacklist Sanctions arrangement in LKPP Regulation Number 17 of 2018 and the extent to which the implementation of fair principles in the imposition of blacklist sanctions on government procurement of goods/services and its effect on providers. The method used in this study is a normative juridical research method with a statute approach and a conceptual approach. The results of the study show that the regulations related to blacklist sanctions in LKPP Regulation Number 17 of 2018 need to be improved so that their implementation is effective and efficient and on target. The principle of fairness has not been reflected in the implementation of blacklist sanctions that affect the attitude of providers in the process of selecting participants for the procurement of government goods/services and affect the business continuity of the goods/services providers who are subject to the blacklist sanctions.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA ONLINE DALAM PERJANJIAN ENDORSEMENT Ni Kadek Ariyanti Pratiwi; I Gusti Ngurah Dharma Laksana; Ni Wayan Ella Apryani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 5 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Artikel ini mempunyai tujuan guna menyediakan pemahaman terkait pengaturan beserta hukum perjanjian dorsement dan pengkajian berbagai bentuk dari perlindungan hukum untuk penyedia jasa endorse kepada gugatan oleh pembeli sebagai pihak ketiga yang merasakan ada kerugian terkait produk yang di-endorse sang pelaku usaha. Penelitian ini, mempergunakan metode yuridis normatif dan pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan hukum penelitian ini menerapkan Teknik kepustakaan yang dilaksanakan dengan membaca, menelaah, kemudian mencatat permasalahan yang ada, kemudian Teknik analisinya menggunakan Teknik deskriptif kualitatif. Adapun temuan dari penulisan artikel ini Pengaturan mengenai Perjanjian Endorsement diatur melalui KUHPerdata mengingat perjanjian endorsement merupakan bagian dari hukum perikatan/perjanjian. perjanjian endorsement melibatkan pelaku usaha online dengan penyedia jasa endorse yang menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Sebagaimana jika salah satu pihak melanggar perjanjian tersebut dan tidak melaksankan tanggungjawabnya sehingga pihak lainnya dapat mengajukan gugatan wanprestasi. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha, Perjanjian Endorsement. ABSTRACT This article has the aim of providing an understanding regarding the arrangements and the law of the dorsement agreement and an examination of various forms of legal protection for endorsed service providers to lawsuits by buyers as third parties who feel there is a loss related to the product endorsed by the business actor. This study uses a normative juridical method and a conceptual approach. The collection of legal materials for this research applies library techniques which are carried out by reading, studying, then noting existing problems, then the analysis technique uses a qualitative descriptive technique. As for the findings from writing this article, arrangements regarding endorsement agreements are regulated through the Civil Code, considering that endorsement agreements are part of the law of engagement/agreement. endorsement agreements involve online business actors with endorsement service providers which give rise to rights and obligations between the two parties that must be fulfilled to achieve the goals in accordance with the agreement that has been made. As if one party violates the agreement and does not carry out its responsibilities so that the other party can file a breach of contract. Keyword: Legal Protection, Businessmen, Endorsement Agreement.
TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN SEPATU SNEAKERS BEKAS Ahmad Syihan Ashiilah; Ni Wayan Ella Apryani
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i02.p07

Abstract

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui hubungan antara penjualan sepatu sneakers bekas dengan perlindungan konsumen, penggunaan sepatu sneakers bekas dan perlindungan konsumen akan dibahas dalam artikel ini, serta akibat hukum dari penjualan sepatu sneakers bekas. Pendekatan studi hukum komparatif dan normatif digunakan dalam tulisan ini. Peraturan perlindungan konsumen tampaknya tidak berbenturan dengan praktik jual beli sepatu sneakers, menurut temuan tulisan tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang Perlindungan Konsumen) kegiatan jual beli barang bekas belum diatur dengan baik. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha bertanggung jawab pada kerugian, pencemaran, atau kerugian pelanggan dan harus memberi informasi akurat, transparan serta benar terkait dengan produk yang diperdagangkan Use of used sneakers and consumer protection will be examined in this article, as well as the legal ramifications of selling worn sneakers. A comparative and normative approach to legal study is used in this piece. Consumer protection regulations do not appear to clash with the practice of purchasing and selling sneakers, according to the findings of the writing. In Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection (Consumer Protection Act) the activity of buying and selling secondhand items has not been properly regulated. According to the Consumer Protection Act, business actors are responsible for loss, pollution or loss to customers and must provide accurate, transparent and correct information regarding the products being traded.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN SEKOLAH Dion Daffa Athaya; Ni Wayan Ella Apryani
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i04.p17

Abstract

Salah satu tindak kejahatan yang terjadi pada usia anak-anak yaitu tindak kejahatan seksual. Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang lebih mengarah ke fisik sehingga dapat mengakibatkan terjadinya luka, cacat, sakit atau penderitaan orang lain. Penyebab terjadinya kekerasan seksual yaitu kurangnya pengetahuan anak mengenai seksual sehingga anak mudah dibujuk untuk dapat melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh pelaku. Penulisan ini bertujuan untuk melakukan pengkajian penyebab kejahatan seksual pada anak serta menganalisis bentuk dari perlindungan hukumnya untuk dapat diberikan pada anak yang menjadi korban dari kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Metode dalam penelitian ini menggunakan Metode penelitian hukum normatif berarti menggunakan pendekatan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan. Simpulan yang didapatkan yaitu ada beberapa faktor yang menyebabkann terjadinya kekerasan seksual antara lain faktor individu, faktor lingkungan sosial dan komunitas serta faktor hubungan. Selain itu penulisan ini juga menyimpulkan yaitu perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dari kekerasan seksual telah diatur sesuai dengan “UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”. ABSTRACT One of the crimes that occur at the age of children is sexual crimes. Sexual violence is an act that is more physically directed so that it can result in injury, disability, illness or suffering to others. The cause of sexual violence is the lack of knowledge of children about sexuality so that children are easily persuaded to be able to do something ordered by the perpetrator. This writing aims to examine the causes of sexual crimes against children and analyze the forms of legal protection that can be given to children who are victims of sexual violence in the school environment. The method in this study using a normative legal research method means using an approach by reviewing the legislation. The conclusions obtained are that there are several factors that cause sexual violence, including individual factors, social and community environmental factors and relationship factors. In addition, this writing also concludes that legal protection for children as victims of sexual violence has been regulated in accordance with "Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection".
IMPLEMENTATION OF DIVERSION TOWARDS CHILDREN WHO COMMIT CRIMINAL ACTS OF DRUG ABUSE IN DENPASAR CITY RESORT POLICE I Komang Pandu Tanaya; Ni Wayan Ella Apryani
POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Vol. 2 No. 2 (2023): APRIL
Publisher : Transpublika Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55047/polri.v2i2.579

Abstract

This study aims to determine the application of diversion for children who commit narcotics abuse in the Denpasar City Police, as well as to identify the obstacles encountered in carrying out diversion related to cases of narcotics abuse crimes committed by children in the same jurisdiction. The research method used is empirical legal research by analyzing the gaps between "das sollen" (what should be) and "das sein" (what is). The approach used is the statutory approach and the fact approach. Data collection techniques include literature search, documentation, and interviews. Furthermore, both primary and secondary data were qualitatively analyzed. The results of this study indicate that investigations into narcotics crimes committed by children in the jurisdiction of the Denpasar City Police involve asking for consideration or advice from the Community Advisor after a crime is reported or complained about. In cases of children who are in conflict with the law related to narcotics crimes during 2020, 2021, and until the end of August 2022, investigators did not make diversion efforts because the child perpetrators had repeatedly committed the same offense. Therefore, the diversion requirements were not met in accordance with the Juvenile Crime Justice System Law. However, in 2019, there was one successful case of diversion attempt. This was because it was the first time the child in conflict with the law was involved in narcotics abuse.
Co-Authors Ahmad Syihan Ashiilah Ayu Putu Laksmi Danyathi Dion Daffa Athaya I Dewa Made Ary Swanjaya I Gusti Ngurah Dharma Laksana I Komang Pandu Tanaya Ni Kadek Ariyanti Pratiwi Putu Yogi Pardita