Articles
<![CDATA[PARUMAN AGUNG DESA ADAT JIMBARAN: PROSES DAN KEKUATAN HUKUM MENGIKAT PENYELESAIAN WICARA ADAT ]]>
<![CDATA[Denamar, Anak Agung Bagus Brabham]]>;
<![CDATA[Laksana, I Gusti Ngurah Dharma]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 8 No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (276.874 KB)
<![CDATA[Paruman agung ini memiliki peran sebagai lembaga untuk mengadili perkara-perkara adat, baik yang berupa sengketa maupun wicara adat. Di Desa Adat Jimbaran pernah terjadi wicara adat yaitu penggelapan dana milik desa adat yang dilakukan oleh Bendesa adat. Untuk menyelesaikan wicara adat tersebut, Desa Adat Jimbaran melaksanakan paruman agung. Terkait dengan hal tersebut, maka ada dua pertanyaan yang dapat dikaji yakni: (1) bagaimanakah proses penyelesaian masalah adat melalui lembaga paruman agung di Desa Adat Jimbaran? (2) bagaimanakah kekuatan hukum mengikat dari hasil paruman agung terhadap wicara adat yang terjadi di Desa Adat Jimbaran?. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode empiris dengan data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui metode wawancara, data sekunder dikumpulkan melalui metode kepustakaan. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Proses penyelesaian masalah adat melalui paruman agung dilakukan dengan cara sebagai berikut: (1) mengetahui terjadinya penggelapan dana desa; (2) dilaksanakan rapat adat di masing-masing banjar; (3) disepakati dari hasil rapat di banjar untuk melaksanakan paruman agung; (4) Bendesa yang melakukan penggelapan dana di berhentikan; dan (5) prajuru yang dianggap bersalah wajib melaksanakan pengaskara desa. Setelah dilaksanakannya paruman agung sebagai lembaga peradilan adat maka hasil paruman agung tersebut bersifat mengikat setelah ditanda tangani oleh Bendesa adat. Kara kunci: Paruman Agung, Desa Adat, Wicara Adat]]>
<![CDATA[HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA ADAT DALAM PENERAPAN AWIG-AWIG DI DESA PAKRAMAN PADANGTEGAL UBUD, KABUPATEN GIANYAR ]]>
<![CDATA[Suwacana, I Putu Gede]]>;
<![CDATA[Oka Parwata, A. A. Gede]]>;
<![CDATA[Dharma Laksana, I Gusti Ngurah]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol. 04, No.02, Oktober 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (264.622 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai hubungan antar lembaga adat dalam penerapan awig-awig di Desa Pakraman Padangtegal. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris yaitu hukum dikonsepkan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan masyarakat yang nyata. Penelitian bertumpu padahubungan antar lembaga adat dalam menerapkan awig-awig sebagai pedoman dasar kesatuan masyarakat hukum adat Bali (Desa Pakraman). Desa pakraman mempunyai otonomi untuk membentuk sebuah aturan berdasarkan ketentuan-ketentuan adat yang tercatatkan dalam awig-awig/perarem. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sesuai fokus permasalahan maka diperoleh kesimpulan bahwa hubungan antar lembaga-lembaga adat yang ada di Desa Pakraman Padangtegal adalah pola koordinasi dalam menerapkan awig-awig diutamakan berdasar hasil paruman bersama.Lembaga adat setempat yaitu lembaga kebendesaan, lembaga sabha desa, lembaga kertha desa, lembaga badan panureksa, lembaga pecalang dan lembaga lembaga perkreditan desa (LPD) dengan fungsinya masing-masing, dan pola hubungan dalam menjalankan tgas dan fungsinya selalu berdasarkan landasanTri Hita Karana.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN AWIG-AWIG LARANGAN BERBURU BURUNG DI DESA PAKRAMAN KAYUBIHI, KECAMATAN BANGLI, KABUPATEN BANGLI ]]>
<![CDATA[Indra Wirajaya, Pande Putu]]>;
<![CDATA[Rwa Jayantiari, I Gusti Agung Mas]]>;
<![CDATA[Dharma Laksana, I Gusti Ngurah]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol. 04, No. 01, Januari 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (386.744 KB)
<![CDATA[Masyarakat di Desa Pakraman Kayubihi membuat aturan mengenai larangan berburu burung di desa pakraman tersebut yang di muat dalam awig-awig dikarenakan aktivitas perburuan liar sangat marak terjadi di desa pakraman tersebut. Hal ini juga dilandasi oleh konsep Tri Hita Karana dan upaya berperan serta untuk konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Tujuan dari penulisan untuk mengetahui latar belakang serta penegakan larangan berburu burung di Desa Pakraman Kayubihi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan fakta. Sanksi bagi pelanggar ketentuan awig-awig larangan berburu burung tersebut yakni denda sebesar Rp.1000,- dikalikan seluruh jumlah kepala keluarga di Desa Pakraman Kayubihi serta meminta maaf di hadapan warga pada saat paruman. Dengan adanya sosialisasi yang berkelanjutan maka awig-awig mengenai larangan berburu di Desa Pakraman Kayubihi efektif dalam menanggulangi maraknya aksi perburuan liar di desa pakraman tersebut dan menjadikan awig-awig Desa Pakraman Kayubihi sebagai alat kontrol sosial.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI PENGELOLAAN BERSAMA TANAH KUBURAN (SETRA) DI DESA PAKRAMAN PELIATAN UBUD-GIANYAR ]]>
<![CDATA[Ari Dalem, A.A. Gd. Bgs. Trisna]]>;
<![CDATA[Dewi, A.A. Istri Ari Atu]]>;
<![CDATA[Laksana, I Gusti Ngurah Dharma]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol. 01, No. 01, Januari 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (342.899 KB)
<![CDATA[Bali dengan segala keanekaragaman yang dimiliki seperti, adat, tradisi dan budaya, juga memiliki persekutuan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan tanah setra. Tidak semua awig-awig desa adat mengatur tentang pengelolaan tanah setra seperti halnya desa pakraman peliatan, maka perlu dibentuknya suatu aturan khusus mengenai pengelolaan bersama tanah setra untuk menghindari terjadinya konflik. Permasalahan yang dikemukakan dalam penulisan ini yaitu; 1) Bagaimanakah bentuk pengelolaan tanah setra bersama di Desa Pakraman Peliatan, 2) Bagaimanakah kepatuhan krama desa pakraman terkait dengan pengelolaan tanah setra bersama di Desa Pakraman Peliatan. Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian ilmiah yang dilakukan dengan melihat teori yang ada dan praktek penerapannya. Berdasarkan hasil penelitian yang dapat diuraikan bahwa pengelolaan tanah setra dapat dikatakan sudah dilaksanakan dengan baik sebagai bentuk kepatuhan masyarakat hukum adat, tetapi belum diatur secara khusus mengenai pengelolaan bersama tanah setra hanya diatur secara umum pada awig-awig dan pararem. Kata Kunci: Eksistensi, Tanah Kuburan, Desa Pakraman.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT KELALAIAN PELAKU USAHA JASA CUCI MOBIL DI KUTA SELATAN ]]>
<![CDATA[Jayani Giri, Ni Made Dwi Ayu]]>;
<![CDATA[Laksana, I Gusti Ngurah Dharma]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 8 No 4 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (252.526 KB)
<![CDATA[Dalam kegiatan usaha jasa cuci mobil terkadang adanya pelaku usaha yang melakukan kelalaian yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumen. Tujuan penulisan jurnal ini untuk mengkaji dan memahami kepastian hukum khususnya pada hukum perlindungan konsumen dan tanggung jawab pelayanan pelaku usaha terkait pemenuhan hak konsumen bagi yang mengalami kerugian. Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan fakta dan perundang-undangan. Hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa jasa cuci mobil di Kuta Selatan telah bertanggung jawab dalam hal pemenuhan hak konsumen apabila terdapat kelalaian pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumennya, sehingga telah sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab, Usaha Jasa Cuci Mobil Abstact In carwash service business activity, businessmen sometimes make mistakes that can harm consumer. The purpose of this study is to examine and comprehend the legal certainty especially consumer protection law and service responsibilities of businessmen related to the fulfillment of right for consumers who experience losses. This study uses a empirical legal research method with a fact approach and statute approach. The study shows that based on the research has been done, it can be known that car wash service businessmen in South Kuta have been responsible in term there's loss that is suffered by consumer using that business, in line with article 19 Law Number 19 Year 1999 on Consumer Protection. Key Words: Consumer Protection, Liability, Car Wash Service]]>
<![CDATA[PENERAPAN AZAS RUKUN, LARAS DAN PATUT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ADAT ( STUDI KASUS DI BANJAR ADAT AMBENGAN DENGAN BANJAR ADAT SEMANA KECAMATAN UBUD KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI ) ]]>
<![CDATA[Dharma Laksana, I Gusti Ngurah]]>
<![CDATA[ VYAVAHARA DUTA Vol 14, No 1 (2019): MARET 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (187.326 KB)
<![CDATA[Lands play an important role in our life. It becomes part of people?s life because lands are used to be the graveyards where the dead bodies are buried. The graveyard is also called as the ?final resting place.? As the role is very significant, especially in the life of customary village members in Bali, lands are often disputed among the members of one and other customary villages. The dispute becomes the object of many cases that ruins harmonious situation of native people in Bali. Take for example, the dispute that takes place in Banjar Adat Ambengan and Banjar Adat Semana Ubud District, Gianyar Regency and Bali Province. The problem to be solved is to investigate the causes of conflict as well as the implementation of land for peace, harmony, appropriateness and the parties involved in the settlement of the dispute. The investigation on the case that took place between the two customary villages was conducted through descriptive qualitative method supported by the case study approach. The finding showed that the dispute was settled by applying mediation method conducted through the meeting of the involved parties. It occurred several times with the principles of peace, harmony, and appropriateness to meet the society that live peacefully and harmoniously where people respect the existing customary law.]]>
<![CDATA[PENERAPAN AZAS RUKUN, LARAS DAN PATUT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ADAT ( STUDI KASUS DI BANJAR ADAT AMBENGAN DENGAN BANJAR ADAT SEMANA KECAMATAN UBUD KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI ) ]]>
<![CDATA[Dharma Laksana, I Gusti Ngurah]]>
<![CDATA[ VYAVAHARA DUTA Vol 14, No 1 (2019): MARET 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25078/vd.v14i1.1103
<![CDATA[Lands play an important role in our life. It becomes part of people’s life because lands are used to be the graveyards where the dead bodies are buried. The graveyard is also called as the ‘final resting place.’ As the role is very significant, especially in the life of customary village members in Bali, lands are often disputed among the members of one and other customary villages. The dispute becomes the object of many cases that ruins harmonious situation of native people in Bali. Take for example, the dispute that takes place in Banjar Adat Ambengan and Banjar Adat Semana Ubud District, Gianyar Regency and Bali Province. The problem to be solved is to investigate the causes of conflict as well as the implementation of land for peace, harmony, appropriateness and the parties involved in the settlement of the dispute. The investigation on the case that took place between the two customary villages was conducted through descriptive qualitative method supported by the case study approach. The finding showed that the dispute was settled by applying mediation method conducted through the meeting of the involved parties. It occurred several times with the principles of peace, harmony, and appropriateness to meet the society that live peacefully and harmoniously where people respect the existing customary law.]]>
<![CDATA[Homoseksual dalam Perspektif Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia ]]>
<![CDATA[I Ketut Singgih]]>;
<![CDATA[I Gusti Ngurah Dharma Laksana]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 8 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dasar penelitian ini adalah karena ketentuan pasal 292 KUHP belum mampu memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat bila terjadi kejahatan homoseksual. Mengingat bahwa didalam pasal 292 KUHP hanya diatur tentang kejahatan homoseksual orang dewasa terhadap orang yang belum dewasa serta tidak mengatur kejahatan homoseksual antar orang dewasa, serta orang yang belum dewasa melakukan perbuatan cabul dengan orang dewasa. Penelitian ini tujuannya adalah untuk mengetahui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 292 KUHP guna memberikan kepastian hukum kepada masyarakat secara menyeluruh. Akibat dari kurangnya pengaturan mengenai kejahatan homoseksual dalam KUHP akan menimbulkan permasalahan dalam masyarakat, seperti misalnya masyarakat tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif artinya penelitian hukum perpustakaan. Pengumpulan bahan hukumnya yakni dengan cara mengumpulkan bahan hukum tentang homoseksual. Penelitian ini menguraikan suatu kejahatan dengan berdasar pada data melalui studi perpustakaan, tentunya dengan adanya penelitian ini nantinya akan mampu memberikan kontribusi yang positif. Sehingga hasil dari penelitian ini akan membuat suatu kesimpulan mengenai ketentuan-ketentuan apa saja yang perlu diatur terkait dengan kejahatan homoseksual.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM TERHADAP FRANCHISEE YANG MELAKUKAN WANPRESTASI KEPADA FRANCHISOR DALAM PERJANJIAN FRANCHISE ]]>
<![CDATA[Kadek Suarkayasa]]>;
<![CDATA[I Gusti Ngurah Dharma Laksana]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KW.2021.v11.i01.p03
<![CDATA[The purpose of this research to find out the extent of a legal consequences for franchise due to default in the franchise agreement, the author uses normative legal research methods and and utilizations near enactment as the object of exploration. Technique used is library research method. Normative legal research includes legal systematic research and comparative law. This can be seen from the Government Regulation the Implementation of Franchise and Civil Law involved in the franchise business agreement,implementation of the franchise agreement both parties in the agreement cannot be implemented because one of the parties does not fulfill/default in franchise agreement, therefore in implementation to franchise agreement, it is wide open to such problems or disputes, therefore there are often defaults on the franchise agreement that must be carried out by the franchisee. The type of default from the franchisee is late paying the establishment fee, completing something that is rejected by the franchisee, making or completing assistance courses of action that are not as per the strategy the establishment understanding framework that has been regulated in the arrangement, not returning the rights franchisee. It’s undeniable in the franchise agreement there is a franchisee who is in default of the substance of the understanding that has been made based on a mutual agreement, which can result in losses for the franchisor.]]>
<![CDATA[KOMPETENSI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM MENGADILI PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA ANTARA PERWAKILAN DIPLOMATIK DENGAN PEKERJA LOKAL ]]>
<![CDATA[Monik Ananda Kusuma Pratiwi]]>;
<![CDATA[I Gusti Ngurah Dharma Laksana]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 11 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Hubungan kerja antara perwakilan diplomatik dengan pekerja lokal yang tidak harmonis berpotensi menimbulkan perselisihan. Salah satu perselisihan yang sering terjadi ialah pemutusan hubungan kerja. Perwakilan Diplomatik disatu sisi memiliki hak kekebalan atau hak istimewa tertentu, yaitu untuk mendapat perlindungan dari negara penerima dan hak kekebalan hukum terhadap yurisdiksi negara penerima. Namun disisi lain jika terdapat perselisihan perwakilan diplomatik juga dituntut untuk bertanggung jawab. Jurnal ini akan membahas bagaimana hubungan hukum antara perwakilan diplomatik dengan pekerja lokal menurut perspektif Hukum Ketenagakerjaan Indonesia dan bagaimana kompetensi Pengadilan Hubungan Industrial dalam mengadili perkara yang melibatkan perwakilan diplomatik dengan pekerja lokal. Jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dimana seluruh data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dan hasil penelitian disajikan dalam bentuk laporan yang bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perwakilan diplomatik adalah pemberi kerja sehingga ia tunduk dan terikat pada UU No. 13 Tahun 2003. Serta, berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2016 ditentukan bahwa perselisihan pemutusan hubungan kerja antara perwakilan diplomatik dengan pekerja lokal dapat diajukan gugatannya kepada Pengadilan Hubungan Industrial. Sehingga menurut penulis perwakilan diplomatik tidak dapat lagi bersikap acuh dan sewenang-wenang karena hak kekebalan yang dimilikinya. Kata Kunci: Pekerja Lokal, Pemutusan Hubungan Kerja, Perwakilan Diplomatik, Pengadilan Hubungan Industrial]]>
